Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Akibat krisis moneter dan ekonomi yang sedang terjadi di Indonesia maka jumlah rumah tangga miskin di kabupaten Belu mencapai 90% atau 39.914 KK dari 52.672 KK, sedangkan pertumbuhan ekonomi kabupaten Belu hanya mencapai -5,64%. Oleh karena itu, mengatasi persoalan kemiskinan bagi pemerintah kabupaten Belu merupakan masalah yang mengedepan untuk ditangani. Di sisi lain, kabupaten Belu mempunyai potensi dalam bidang pertanian atau agrobisnis khususnya usaha penanaman kacang tanah, kacang hijau dan bawang merah, namun nampaknya potensi ini belum dapat dikembangkan secara maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Lahirnya program PPK yang dirancang oleh pemerintah untuk diterapkan pada daerah-daerah miskin dengan cara pemberian bantuan modal usaha serta penyediaan sarana prasana penunjang kegiatan ekonomi melalui fasilitas pemerintahan kecamatan dianggap sebagai media belajar bagi masyarakat dan aparat ditingkat lokal. Untuk itu program seperti ini menjadi harapan baru bagi masyarakat kabupaten Belu untuk mengatasi kemiskinan penduduknya. Namun demikian, persoalannya adalah bagaimana program PPK yang mengandung unsur-unsur pemberdayaan tersebut diimplementasikan di kabupaten Belu dan bagaimana pula dampak program tersebut terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini perlu diketahui dengan maksud untuk memahami peran serta masyarakat (kelompok sasaran) dalam mensukseskan program yang berada dalam ruang lingkup kaordinasi kecamatan serta dimaksudkan pula sebagai evaluasi untuk mengefektifkan pelaksanaan program. Tipe penelitian yang dipakai adalah diskriptif evaluatif, hal ini dipakai karena akan memaparkan efektifitas kegiatan program PPK Pendekatan penelitian yang digunakan logical framework yang dilihat dari segi input (masukan), output (hasil) effect (pengaruh langsung) dan impact (dampak) atau kenyataan yang sesungguhnya dihasilkan oieh kegiatan program diiapangan. Lokasi penelitian ini di kabupaten Belu Propinsi Nusa Tenggara Timur dengan mengkonsentrasikan di kecamatan Lamaknen. Penelitian dilakukan dari bulan September sampai dengan Nopember 2000. Orang-orang yang diwawancarai ditelusuri dengan menggunakan teknik snowboll dan yang dijadikan informan adalah penerima program, tokoh masyarakat (tokoh informal) dan aparat pemerintah lokal (tokoh formal). Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi program dilaksanakan secara terbuka meialui lembaga-lembaga yang telah ada di masyarakat, serta lewat brosur dan papan informasi. Namun penerimaan terhadap informasi program kurang dapat diterima secara maksimal oleh kelompok sasaran, karena brosur-brosur program yang diberikan menggunakan bahasa Indonesia, sementara banyak diantara kelompok sasaran yang masih buta hurup dan tidak dapat berbahasa Indonesia. Informasi program PPK akhirnya menjadi terbatas dikalangan tertentu atau hanya diterima oleh mereka yang mempunyai pendidikan. Dalam perencanaan pelaksanaan, kelompok sasaran menentukan rencana program fisik dan non fisik. Dari segi sarana fisik yang direncanakan oleh kelompok sasaran adalah berupa pipanisasi air den irigasi serta pembuatan jalan, sedangkan dalam merencanaan kegiatan usaha ekonomi produktif adalah mengembangkan atau membudidayakan kacang tanah dan bawang merah. Pembangunan fisik ternyata lebih berhasil dari pada kegiatan usaha ekonomi produktif. Usaha ekonomi produktif gagal karena harga kacang tanah dan bawang merah sangat murah atau harga jualnya tidak sesuai dengan biaya yang dikeluarkan oleh penerima program. Dengan murahnya harga komoditi kacang tanah yang modal awalnya dari dana PPK maka penerima program tidak mampu mengembalikan pinjaman dana perguliran secara tepat waktu, sehingga yang semula dana/modal dapat bergulir kepada masyarakat lainnya menjadi tidak berputar secara cepat atau mengalami kemacetan. Pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh pelaksana program, pada akhirnya menjadi terfokus pada target pengembalian dana perguliran dari pada memfokuskan kepada kondisi keberdayaan masyarakat. Untuk itu, dalam program ekonomi produktif perlu dipertimbangkan pula keadaan penerimaan pasar dari produk yang dihasilkan oleh penerima program dan diperlukan pula kepastian harga dari pemerintah terhadap hasil produksi kelompok sasaran."

"Pembangunan ekonomi yang menekankan pada pertumbuhan selain memberikan manfaat berupa pertumbuhan ekonomi yang tinggi, juga berakibat adanya kesenjangan dan ketimpangan, baik kesenjangan antar daerah, antar penduduk antar desa dan kota serta antar desa. Selain dari pada itu penyebab lain adanya kesenjangan tersebut adalah karena adanya pola pembangunan yang selama ini dilaksanakan yaitu bersifat sentralistik. Pembangunan yang sentralistik tersebut mengabaikan pemberdayaan masyarakat dan sumberdaya lokal. Pemerintah menyadari hal tersebut sehingga diluncurkanlah berbagai program untuk mengatasinya. Berbagai upaya yang dilaksanakan baik secara sektoral maupun regional belum mampu sepenuhnya mewujudkan keseimbangan tersebut. Begitu juga yang terjadi di Kabupaten Lampung Tengah dari tahun 1999-2001 jumlah desa tertinggal tetap tidak berubah yaitu 63 desa dan jumlah penduduk miskin dari tahun 1999-2001 bertambah, berdasarkan data BKKBN KK miskin tahun 1999 sebanyak 135.015 KK dan tahun 2000 bertambah 138.366 KK dan tahun 2001 bertambah lagi menjadi 150.125 KK. Berbagai upaya telah dilaksanakan namun program tersebut belum menampakan hasil yang berarti.Untuk itu diperlukan adanya suatu program penanggulangan kemiskinan dengan pemberdayaan masyarakat yang menyentuh langsung masyarakat miskin. Salah satu program yang telah dilaksanakan di Kabupaten Lampung Tengah adalah Program Pengembangan Kecamatan (PPK). Program PPK di Kabupaten Lampung Tengah telah dilaksanakan selama 3 tahun yaitu pada fase I, berhasil tidaknya suatu program ditentukan oleh tercapai tidaknya suatu tujuan.Penelitian ini bertujuan untuk: a. untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan PPK di Lokasi Penelitian b. untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan PPK mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada pelestarian. c. untuk mengetahui bagaimana peran pendamping dalam program PPK d. untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah terutama pemerintah daerah dalam pelaksanaan program PPK.Penelitian ini merupakan studi kasus dengan lokasi Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah dan data yang diambil adalah data primer dan data sekunder yang dianalisa dengan analisa deskriptif kemudian hasil analisa program PPK dijadikan dasar untuk mengkaji Kebijakan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Lampung Tengah dengan menggunakan persepsi responden expert yang mengerti permasalahan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Lampung Tengah. Analisa kebijakan tersebut menggunakan metode Analisis Hirarki proses (AHP).Secara umum pelaksanaan program PPK di Kabupaten Lampung Tengah terutama di Kecamatan Seputih Surabaya berjalan dengan baik. Program PPK berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Program PPK berhasil menciptakan proses demokrasi bagi masyarakat untuk turut serta menentukan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka. Selain itu Program PPK juga berhasil mengaktifkan aparat kecamatan dan desa serta lembaga-lembaga desa dalam memfasilitasi dan melaksanakan pembangunan di pedesaan. Disamping itu program PPK juga berhasil menghadirkan infrastruktur desa dan berkembangnnya usaha ekonomi produktif di pedesaan.Akan tetapi partisipasi masyarakat tersebut hanya terlihat pada tahap perencanaan dan pelaksanaan program, sedangkan pada tahap pelestarian dan pemeliharaan sudah berkurang terutama untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana, sedangkan untuk kegiatan usaha ekonomi produktif cukup baik, akan tetapi sasaran yang hendak dicapai yaitu penduduk miskin kurang dapat dicapai, karena kegiatan Usaha Ekonomi Produktif hanya mencapai masyarakat miskin yang sudah punya usaha, sedangkan masyarakat yang benar-benar miskin dan tidak berdaya kurang bisa disentuh. Sementara itu kegiatan pendampingan behasil membantu aparat kecamatan dan aparat desa serta lembaga desa dalam melaksanakan program, akan tetapi pelaksanaan pendampingan ini tidak dilaksanakan lagi pasca program, sedangkan pendampingan masih diperlukan sampai adanya kemandirian masyarakat desa. Akibatnya kegiatan pemeliharaan dan pelestarian berjalan tidak begitu baik. Peran pemerintah dalam pelaksanaan program PPK tidak begitu dominan lagi. Berkurangnya peran pemerintah ini memberikan dampak positif terhadap pelaksanaan PPK. akan tetapi peran pemerintah tersebut masih diperlukan dalam rangka pembinaan dan pengawasan tetapi tidak boleh dominan.Hasil analisis kebijakan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Lampung Tengah dengan menggunakan persepsi responden expert dan dianalisa denga metode AHP adalah sebagai berikut:Hasil analisa menunjukan untuk mencapai hasil tercapainya kebijakan pemberdayaan masyarakat yang optimal kriteria partisipasi masyarakat yang tinggi mempunyai bobot paling tinggi dan diikuti oleh tercapainya sasaran dan pengelolaan program yang baik. Sedangkan aktor atau pelaku yang berpengaruh terhadap tercapainya tujuan tersebut adalah oenduduk miskin yang merupakan kelompok sasaran mempunyai bobot paling tinggi kemudian, pendamping dan LKMD yang merupakan pelaksana serta masyarakat umum dan pemerintah menempati urutan terakhir. Sedangkan kegiatan yang harus dilaksanakan dalam program pemberdayaan adalah kedua kegiatan yaitu pembangunan sarana prasarana dan bantuan modal usaha yang dianalisis mempunyai bobot yang hampir sama dimana bantuan modal usaha mempunyai bobot lebih tinggi sedikit. Kedua kegiatan tersebut layak untuk dilaksanakan. Hasil yang diharapkan dan program Pemberdayaan adalah meningkatnya pendapatan masyarakat miskin, urutan kedua adanya penyerapan tenaga kerja kemudian adanya kemandirian masyarakat desa serta yang terakhir adalah terbukanya akses ekonomi dipedesaan."

"Penerapan konsep manajemen mutu seperti Lean Six Sigma mulai diterapkan dalam industri jasa seperti pada industri telekomunikasi. Tesis ini dilakukan untuk menganalisis penerapan konsep Lean Six Sigma pada operator telekomunikasi dengan melihat kapabilitas proses BTS melalui kinerja Call Setup Success Rate (CSSR) dan Call Drop Rate (CDR). Parameter tersebut merupakan dua parameter utama jaringan seluler. Penerapan Six Sigma pada proses perbaikan kualitas layanan seluler dilakukan agar kedua parameter tersebut dapat mencapai nilai standar yang telah ditentukan. Kinerja parameter BTS dapat dilihat berdasarkan nilai kinerja proses Ppk yang kemudian dikonversi menjadi nilai sigma. Nilai sigma terbesar yang dapat dicapai setelah dilakukan perbaikan berdasarkan penelitian ini adalah 6σ untuk parameter CSSR area Jakarta Utara. Faktor-faktor yang menentukan keberhasilan implementasi Six Sigma dalam proses perbaikan kualitas jaringan seluler juga dianalisis dan didapatkan bahwa faktor kepemimpinan merupakan faktor utama keberhasilan implementasi Six Sigma menurut para responden. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa kinerja BTS dan data primer yang didapatkan dari kuesioner kepada Divisi Optimisasi.

---

The application of quality management concepts such as Lean Six Sigma was implemented in the service industry such as the telecommunications industry. This thesis is conducted to analyze the application of the concept of Lean Six Sigma in the telecommunications operator to see performance capability of BTS through the performance of Call Setup Success Rate (CSSR) and Call Drop Rate (CDR). These parameters are the two main parameters of the mobile cellular network. Application of Six Sigma in mobile cellular service quality improvement process is done so that these two parameters can achieve a standard value that has been determined before. Performance parameters of BTS can be seen by Ppk process performance values which then converted into a sigma value. The largest sigma value that can be achieved after improvement process by this research is 6σ for CSSR parameter in North Jakarta area. The factors that determine the success of the implementation of Six Sigma in the process of improvement of the quality of mobile networks is also analyzed and found that leadership is a key factor for the successful implementation of Six Sigma according to the respondents. This study uses secondary data such as the performance of the BTS and primary data obtained from the questionnaire to the Division of Optimization."

"Penelitian ini dilakukan berdasarkan pada tidak adanya sistem informasi akuntansi (SIA) yang memadai yang diterapkan pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan terintegrasi dengan perencanaan anggaran, aset, dan sistem informasi persediaan. Fakta ini didukung oleh Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Indonesia (2016) yang menyatakan bahwa SIA yang ada tidak menyediakan fitur pelaporan yang lengkap sehingga tahapan penyusunan laporan keuangan masih dilakukan secara manual. Penelitian ini diharapkan dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan sistem informasi, serta menyediakan desain model logis SIA sebagai bagian dari (iFRAMES) yang secara grafis dijelaskan dalam Data Flow Diagram, Entity Relationship Diagram, dan User Interface. Penelitian ini menggunakan studi kasus dengan pendekatan triangulasi data, termasuk wawancara dan telaah dokumen. Teori Kontingensi dan PIECES Framework digunakan dalam menganalisis kebutuhan organisasi akan SIA dan menggunakan Framework for the Application of System Thinking (FAST) yang dikembangkan oleh Whitten dan Bentley (2007) sebagai dasar untuk teori metode pengembangan sistem. Studi ini menemukan bahwa tidak adanya SIA yang memadai berpotensi menyebabkan berbagai hal, termasuk siklus akuntansi yang tidak lengkap, meningkatkan risiko kesalahan dalam pencatatan dan klasifikasi akun, sehingga untuk mengatasi hal tersebut dibutuhkan Sistem Informasi yang terintegrasi antara Sistem informasi Akuntansi, Anggaran, Aset dan Persediaan.

---

This research was conducted based on the absence of an adequate accounting information system (AIS) that can be applied to the Regional Public Service Agency (BLUD) on Jakarta Provincial Government and integrated with budget planning, asset, and inventory information system. This fact is supported by the Indonesian Supreme Audit Institution (BPK) report (2016) that states the existing AIS does not provide complete reporting features, and as a consequence, the stages of preparing financial statements are still done manually.

This research is expected to help identify information system needs, as well as provide logical model designs of AIS as a part of Integrated Financial Reporting and Management Information System (iFRAMES) that are graphically described in Data Flow Diagrams, Entity Relationship Diagram, User Interface. 

This research use case study with data triangulation approach, including interviews and document review. Contingency Theory and PIECES Framework are used in analyzing organizational needs for AIS and using the Framework for the Application of System Thinking (FAST) developed by Whitten and Bentley (2007) as a basis for systems development method theory.

This study found that the absence of an adequate AIS has the potential to cause various things, including incomplete accounting cycle, increasing the risk of error in recording and classifying account. In order to overcome this, an integrated Information System is needed between Accounting, Budget, Assets and Inventory Information System."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang penyusunan Rencana Strategi Bisnis Puskesmas Selabatu KotaSukabumi tahun 2013 – 2017 sebagai prasyarat untuk menjadi PPK BLUD (Pola Pengelolaan KeuanganBadan Layanan Umum Daerah). Tujuan penelitian ini adalah tersusunnya rencana strategi bisnis yangpaling sesuai dan realistik dengan kondisi internal dan eksternal Puskesmas Selabatu.Penelitian ini merupakan penelitian operasional dengan pendekatan analisis masalah secaradeskriptif analisis menggunakan alat formulasi strategi berupa Analisis SWOT, Matriks EFE, MatriksIFE, Matriks IE dan Matriks TOWS. Strategi terpilih hasil analisis adalah Product Development danMarket Development. Selanjutnya dari strategi terpilih dibuat alternatif strategi yang aplikatif untukdiimplementasikan langsung oleh Puskesmas Selabatu.Berdasar hasil penilaian dengan QSPM, maka strategi terpilih yang diimplementasikan daristrategi Product Development adalah : Modelling dan Special Services, antara lain denganmengembangkan pelayanan Askes UKS, MCU dan pemeriksaan oleh dokter spesialis (obsgyn, anak,penyakit dalam dan kulit kelamin). Adapun strategi yang akan diimplementasikan dari MarketDevelopment adalah : Memikat segmen pasar lain dengan meningkatkan jenis pemeriksaan laboratorium,menyedikan obat di luar permintaan Dinas Kesehatan dan menyediakan unit optik.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the preparation of the Strategic Business Plan for Puskesmas SelabatuSukabumi years 2013 - 2017 as a prerequisite for the KDP BLUD. The BLU policy is one of government'sefforts to improve the quality of its Public Service including Puskesmas. The purpose of this study is toreview the most appropriate and realistic formulation of business strategy plan due the condition ofinternal and external conditions Puskesmas Selabatu.This study is an operational research approach focusing on problem analysis and descriptiveanalysis using strategy formulation tools in the form of a SWOT analysis, EFE matrix, IFE Matrix, IEMatrix and TOWS Matrix. Based on strategy analysis, this research chosen Product Development andMarket Development. Furthermore, based from the chosen strategy this thesis made applicablealternative strategies to be implemented directly by the Puskesmas Selabatu.Based on the assessment results with QSPM, which is an instrument of strategic decision-making,the selected strategy which is implemented from the Product Development strategy is to: Modelling andSpecial Services, by developing service of helath coverage for student, MCU and inspection by specialistdoctor ( Obsgyn, Pediatrics, Dermatology). As for implementation strategy from Market Development isto : Captivating other market segment by improving type inspection of laboratory, providing medicineoutside from Public Health Service and provide optical unit."

"Tesis ini membahas Proses Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di RSUD Dabo Tahun 2016 tentang kebijakan/regulasi pemerintah daerah, kesiapan Tim Penilai dan kesiapan Tim Persiapan PPK-BLUD RSUD Dabo, juga dari segi persyaratan substantif, teknis dan administratif. Penetapan BLUD di Tahun 2015 yang tidak beroperasional, menurunnya status BLUD di Tahun 2016 dan transisinya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kebijakan/regulasi dari pemerintah daerah dan Tim Persiapan PPK-BLUD RSUD masih belum maksimal; disarankan dibuat dokumen pendukung PPK-BLUD seperti Peraturan Daerah,Peraturan/Instruksi/Surat Keputusan Bupati, Surat Keputusan Direktur yang terkait dengan operasional RSUD BLUD tersebut; sosialisasi tata cara penilaian PPK-BLUD sesuai dengan SE/900/ 2759/SJ/2008 agar proses penetapan PPK-BLUD RSUD efektif dan efisien dan segera terimplementasinya RSUD BLUD dalam rangka peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat Kabupaten Lingga.

---

This thesis sudied the process of the State Regional Hospital Dabo applies to the financial management system of the regional public service agency in 2016; about the policy/government regulations regionalgoverment, readiness of assessor team and the readiness of preparation team of applies the financial management system of the regional public service agency and also from the aspects of substantive technical and adminstratif rule ,the determined of Public Service Agency in 2015 was not operational, declined the Public Service Agency status in 2016 and the transition.

This research is a qualitative research. The research concluded that the results the policy/government regulations from regional goverment, readiness of assessor team and the readiness of preparation team of applies the financial management system of the regional public service agency was not yet maximum; suggested made the supporting documents regional regulation, regulation/instruction/regent decree, hospital directur decree that related for the financial management system of the regional public service agency functioning; socialitation of system assessment of the financial management system of the regional public service agency based ciculate letter of the minister of home affairs number 900/2759/SJ/2008, in order that the financial management system of the regional public service agency effective and efficient and soon implemented public service agency due to increase performance and the quality of public health service of lingga regency."

"Continued Process Verification (CPV) adalah pengumpulan dan analisis data terkait produk dan proses yang berhubungan dengan kualitas produk yang bertujuan untuk menunjukkan pemeliharaan kontrol selama siklus hidup yang memenuhi syarat. PT CKD OTTO Pharmaceuticals selaku Industri Farmasi yang berspesialisasi pada pengobatan onkologi juga menerapkan Continued Process Verification (CPV) yang dilakukan terhadap dua produk obat yakni produk X dan Y. Aktualisasi alur pelaksanaan Continued Process Verification (CPV) yang dilakukan terhadap produk X dan Y yang diproduksi oleh PT CKD OTTO Pharmaceuticals dimulai dari Quality Risk Assessment (QRA) Continued Process Verification (CPV), pembuatan protokol Continued Process Verification (CPV), pengumpulan dan analisis data, serta evaluasi dan pembuatan laporan Continued Process Verification (CPV). Analisis data dilakukan menggunakan metode Statistical Process Control (SPC), meliputi bagan kontrol dan analisis kapabilitas proses. Analisis kemampuan proses yang dihitung dalam pelaksanaan Continued Process Verification (CPV) antara lain Process Performance (Pp) dan Process Performing Index (Ppk). Hasil dari analisis data yang dilakukan menunjukkan bahwa nilai Pp yang diperoleh lebih dari 1,00 yang berarti memenuhi syarat. Namun, pada beberapa parameter, seperti suhu sterilisasi, pH mixing, particulate matter ≤ 25μm, serta related substance 10-deacetylpaclitaxel, 7-epipaclitaxel, total impurities, dan bioburden diperoleh nilai Ppk kurang dari 1,00 atau tidak memenuhi syarat dikarenakan analisis yang dilakukan masih menggunakan Capability Process Sixpack dengan mengasumsikan bahwa data terdistribusi normal (belum dilakukan analisis data menggunakan pola distribusi yang sesuai untuk masing-masing parameter).

---

Continued Process Verification (CPV) is the collection and analysis of product and process data related to product quality that aims to demonstrate the maintenance of controls throughout the qualified life cycle. PT CKD OTTO Pharmaceuticals as a Pharmaceutical Industry which specializes in oncology treatment also implements Continued Process Verification (CPV) which is carried out on two medicinal products namely products X and Y. Actualization of the flow of implementation of Continued Process Verification (CPV) which is carried out on products by PT CKD OTTO Pharmaceuticals starting from Quality Risk Assessment (QRA) Continued Process Verification (CPV), creating a Continued Process Verification (CPV) protocol, collecting and analyzing data, as well as evaluating and creating a Continued Process Verification (CPV) report. Data analysis was carried out using the Statistical Process Control (SPC) method, including control charts and process capability analysis. Analysis of process capabilities calculated in the implementation of Continued Process Verification (CPV) includes Process Performance (Pp) and Process Performing Index (Ppk). The results of the data analysis carried out show that the Pp value obtained is more than 1.00, which means it meets the requirements. However, for several parameters, such as sterilization temperature, pH mixing, particulate matter ≤ 25μm, as well as related substances 10-deacetylpaclitaxel, 7-epipaclitaxel, total impurities, and bioburden, the Ppk value was less than 1.00 or did not meet the requirements due to the analysis carried out. still using Capability Process Sixpack assuming that the data is normally distributed (data analysis has not been carried out using appropriate distribution patterns for each parameter)."

"ABSTRAKPejabat Pembuat Komitmen (PPK) bertanggung jawab terhadap seluruh kesuksesan pembangunan fisik, dalam batasan biaya, dan jadwal. Posisi seorang Pejabat Pembuat Komitmen begitu penting dan merupakan penanggung jawab kunci yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan kegiatan anggota tim PPK untuk mencapai tujuan PPK. Dari data yang diperoleh dengan cara diskusi dengan pakar didapat 44 variabel risiko , dengan metode delphi didapat 37 variabel risiko. Dari hasil kuisioner terhadap responden dilakukan analisa statistik untuk mencari variabel risiko dominan. Berdasarkan hasil analisa peringkat risiko menggunakan probability impact matrix diperoleh 7 variabel risiko yang mempunyai risk level high adalah X28, X25, X36, X16, X21,X12 dan X37. Untuk itu diperlukan suatu model penanganan agar faktor risiko baik frekuensi maupun dampaknya bisa dikurangi.

---

ABSTRACT

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) is responsible for all the success of the project, within the constraints of cost, and schedule. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) is so important and is the key person in charge who is responsible for coordinating the activities of the team members to achieve the purpose of the project. From the data obtained by discussions with experts obtained 44 risk variables, with the Delphi method obtained 37 risk variables. From the results of the questionnaire respondents conducted statistical analysis to find the dominant risk variables. Based on the analysis using a probability-impact risk rating matrix obtained 7 risk variables that have a high risk of liver is the X28, X25, X36, X16, X21, X12 and X37. For that we need a model handling that risk factors for both the frequency and impact can be reduced."