Jabatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang dijabat oleh jabatan fungsional setingkat staf seringkali memberi peluang adanya intervensi oleh atasan dalam pengambilan keputusan dalam kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah. Tesis ini hendak menjawab permasalahan legalitas PPK yang ditugaskan dalam jabatan fungsional dikaitkan dengan manajemen Pegawai Negeri Sipil dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik. Metode Penelitian yang digunakan adalah bentuk penelitian yuridis normatif yaitu peneliti mengarahkan penelitian pada hukum positif dan norma. Hasil penelitian menunjukan bahwa jabatan PPK merupakan jabatan tambahan diluar jabatan pokok seorang Pegawai Negeri Sipil. Hal tersebut mengakibatkan masih adanya hubungan atasan-bawahan yang selama ini lekat dalam birokrasi pemerintah sehingga membuka peluang campur tangan atasan dalam keputusan yang dibuat oleh PPK yang merupakan bawahan dari atasan tersebut. Selain itu, sebagai seorang bawahan, terdapat tekanan yang dirasakan jika mengabaikan perintah atasan. Sebagai solusi untuk mencapai upaya perwujudan pemerintahan yang lebih baik, disarankan untuk perlunya memperbaiki sistem hukum yang ada yang tidak selalu menempatkan PPK sebagai penanggung jawab tunggal dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan, namun mempertimbangkan porsi keterlibatan pihak-pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan atau opsi lain dengan  lakukan pemisahan struktur organisasi untuk kegiatan pengadaan dengan kegiatan tugas dan pokok sehari-hari pegawai sehingga meminimalisir campur tangan pihak-pihak lain

---

The position of Commitment Making Officer (PPK) held by a staff-level functional position often open up opportunities for intervention by superiors in decision making made by PPK. This thesis aims to answer the problem of the legality of PPK assigned to functional positions related to the management of Civil Servants in an effort to realize good governance. The research method used is a form of normative juridical research, namely the researcher directs research on positive laws and norms. The results showed that the PPK position was an additional position outside the main position of a Civil Servant. This resulted in the existence of a superior-subordinate relationship that had been attached to the government bureaucracy so that it opened up opportunities for superior intervention in decisions made by the PPK who was a subordinate of the superior. In addition, as a subordinate, there is a feeling of pressure if you ignore the orders of your superiors. As a solution to achieve better governance, it is recommended to improve the existing legal system which does not always place PPK as the sole person in charge of the implementation of procurement activities, but considers the portion of involvement of other parties involved in the implementation of procurement activities or other options. by separating the organizational structure for procurement activities from the daily tasks and main activities of employees so as to minimize interference from other parties.