Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Kerusakan jaringan jalan di Indonesia, volumenya meningkat dilain pihak mutu teknis aspal yang dapat digunakan dewasa ini semakin sulit dan mahal, sehingga kerusakan lapis permukaan akan lebih cepat dan tidak seperti yang diharapkan. Metode daur ulamg campuran aspal merupakan suatu upaya pemanfaatan bahan konstruksi secara optimal Perma-Bond adalah bahan additive yang dapat digunakan untuk memperbaiki kandungan aspal sehingga dapat sebagai alternatif pemecahan dalam perbaikan perkerasan jalan aspal. Pengujian yang dilakukan terhadap perkerasan lama untuk mengetahui sifat fisik aspal dan kinerja campuran terhadap Marshall Test dengan variasi penambahan Perma-Bond 1,1I % - 3,83 % terhadap campuran aspal lama. Dengan metode campuran aspal dingin (Cold-Mix) dapat ditetapkan kebutuhan Prema-Bond yang dapat menghasil kebutuhan aspal optimum. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Perma-Bond mampu melunakkan dan meremajakan aspal yang telah menua (ageing) dengan komposisi 3,07% terhadap perkerasan lama, sehingga aspal menjadi lebih lunak dan lehih elastis dan juga meningkatkan stabilitasnya, sehingga penggunaan Perma-Bond bermanfaat untuk memulihkan dan memperbaiki perkerasan jalan aspal yang sudah rusak.

Abstrak :
Pandemi COVID-19 berdampak negatif pada tingkat wellbeing mahasiswa kedokteran. Perubahan gaya hidup dengan pembatasan aktivitas secara masif berpotensi berhubungan dengan tingkat wellbeing mahasiswa. Penelitian kohort retrospektif ini bertujuan untuk mengevaluasi hubungan aktivitas fisik dengan wellbeing pada mahasiswa kedokteran pada masa pandemi COVID-19. Penelitian menggunakan data sekunder melalui kuesioner PERMA (Positive Emotion, Engagement, Relationships, Meaning, and Accomplishment) dan logbook wellbeing. Penelitian ini dilaksanakan pada Januari hingga September 2023. Kuesioner PERMA digunakan untuk mengevaluasi wellbeing mahasiswa, sedangkan logbook wellbeing untuk mengevaluasi aktivitas fisik yang dijalani. Kuesioner PERMA dalam versi bahasa Indonesia telah divalidasi dan dipublikasi pada populasi mahasiswa kedokteran di Indonesia oleh Mustika dkk. Uji korelasi Spearman dilakukan untuk mengetahui signifikansi data dan mengevaluasi hubungan antara aktivitas fisik dengan wellbeing mahasiswa kedokteran. Penelitian ini memperlihatkan kecenderungan peningkatan risiko wellbeing yang buruk pada responden yang tidak berolahraga. Uji korelasi menunjukkan hubungan yang signifikan antara tingkat aktivitas fisik dan wellbeing, dengan korelasi positif dan tingkat korelasi yang rendah (r = 0.365; p <0.05). Jika seseorang melakukan aktivitas fisik, maka wellbeing akan terjaga dan cenderung mengalami tingkat wellbeing yang baik, meskipun terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhi tingkat wellbeing. Oleh sebab itu, tingkat aktivitas fisik berkorelasi positif dengan tingkat wellbeing mahasiswa kedokteran, dengan tingkat korelasi rendah. ......COVID-19 pandemic has been found to negatively affect the wellbeing of medical students. Lifestyle changes with massive physical activity restrictions have the potential to be related to the wellbeing of medical students. This retrospective cohort study aims to evaluate the correlation between physical activity and wellbeing of medical students during the pandemic. This study was performed with secondary data through the PERMA questionnaire (Positive Emotion, Engagement, Relationships, Meaning, and Accomplishment) and the wellbeing logbook. The study was conducted from January to September 2023. The PERMA questionnaire was used to evaluate students’ wellbeing, while the logbook was used to evaluate physical activity. The Indonesian version of PERMA questionnaire was validated and published in a population of medical students in Indonesia by Mustika et al. Spearman's correlation test was conducted to determine the significance of the data and evaluate the relationship between physical activity and wellbeing. This study reported a tendency of increased risk of low wellbeing in respondents with no exercise. The correlation test shows a significant relationship between physical activity levels and wellbeing, with a weak positive correlation (r = 0.365; p <0.05). If someone does physical activity, their wellbeing will be maintained and they tend to experience a good level of wellbeing, even though there are other factors that influence the level of wellbeing. Thus, physical activity levels were positively associated with medical students’ wellbeing, with a weak correlation.

Abstrak :
Penelitian ini membahas tentang eksistensi Perma Nomor 1 Tahun 2022 sebagai upaya restitusi dalam disparitas hukum pada kasus trading binary option. Permasalahan yang diangkat adalah ketimpangan perlindungan hukum terhadap korban trading binary option. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis peran Perma Nomor 1 Tahun 2022 dalam mengatasi permasalahan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perma Nomor 1 Tahun 2022 memberikan landasan hukum bagi korban trading binary option untuk mengajukan permohonan restitusi ke pengadilan. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa kendala dalam implementasi Perma tersebut, seperti kompleksitas proses pengajuan restitusi. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi dalam menggambarkan pentingnya eksistensi Perma Nomor 1 Tahun 2022 dalam memperbaiki disparitas hukum yang terjadi dan meningkatkan perlindungan hukum bagi korban trading binary option. Namun, penelitian ini juga menyoroti perlunya perbaikan dalam mekanisme pengajuan restitusi guna mengatasi kendala praktis yang masih ada. ......This study examines the existence of Supreme Court Regulation (Perma) No. 1 of 2022 as an effort to provide restitution in addressing legal disparities in binary options trading cases. The focal point of this research is the inherent imbalance in legal protection for victims of binary options trading. The objective of this study is to analyze the role of Perma No. 1 of 2022 in addressing this issue. The research methodology employed is normative legal research with a legislative and document analysis approach. The findings reveal that Perma No. 1 of 2022 establishes a legal framework for victims of binary options trading to file restitution claims in court. However, the study also identifies several challenges in the implementation of this regulation, such as the complexity of the restitution application process. Consequently, this research contributes to the understanding of the significance of the existence of Perma No. 1 of 2022 in rectifying legal disparities and enhancing legal protection for victims of binary options trading. Nonetheless, the study also underscores the need for improvements in the restitution application mechanism to address prevailing practical challenges.

Abstrak :
Konsep kebahagiaan dapat dibedakan berdasarkan perspektif hedonik (subjective well-being/SWB), eudaimonik (psychological well-being/PWB), dan gabungan keduanya (PERMA). Semua konsep kebahagiaan berasal dari pemikir dari budaya Barat yang berorientasi individualistik dan hanya terfokus pada diri manusia dan lingkungannya, kurang memperhatikan pengaruh nilai budaya lainnya yang kolektivis dan religius terhadap kebahagiaan. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan adanya peran religiusitas, spiritualitas, kebersyukuran dan makna hidup dalam kebahagiaan orang Indonesia. Penelitian ini menggunakan disain konvergen dari metode campuran. Studi kualitatif dilakukan untuk menjelaskan bahwa nilai-nilai budaya dan agama mempunyai peran penting dalam pengalaman kebahagiaan partisipan. Partisipan berjumlah 9 orang berusia 23-74 tahun. Hasil studi kualitatif menemukan tiga tema besar pengalaman bahagia, yaitu pemaknaan pengalaman bahagia, dimensi kebahagiaan, dan faktor-faktor yang terkait dengan kebahagiaan. Pemaknaan pengalaman bahagia meliputi tiga tema, yaitu rasa mampu mengatasi masalah dengan penerimaan dan syukur, kepuasan hidup dalam ketercukupan, dan rasa berharga berkat pencapaian dengan kerja keras. Dimensi kebahagiaan mencakup enam tema yang menggambarkan pengalaman kebahagiaan hedonik dan eudaimonik. Kebahagiaan hedonik meliputi dua tema yaitu pencapaian personal dan menikmati aktivitas waktu luang. Kebahagiaan eudaimonik mencakup hubungan dengan Tuhan, hubungan baik di dalam keluarga, hubungan sosial yang positif, dan kepedulian pada sesama. Faktor-faktor yang terkait dengan kebahagiaan meliputi ketaatan pada ajaran agama adalah hal utama, kesadaran spiritual, pemaknaan positif terhadap kehidupan, bersyukur kepada Tuhan di saat senang dan susah, dan pemahaman terhadap makna hidup. Studi kuantitatif dilakukan untuk menguji model teoritis yang menyatakan kebersyukuran dan makna hidup memediasi hubungan antara religiusitas dan spiritualitas dengan kebahagiaan konstruk PERMA. Partisipan adalah 421 orang berusia 17-63 tahun. Hasil studi kuantitatif memperlihatkan bahwa model teoritis yang diajukan fit dengan data. Dengan demikian, kebersyukuran dan makna hidup terbukti memediasi hubungan antara religiusitas dan spiritualitas dengan kebahagiaan. Hasil analisis data juga memperlihatkan bahwa spritualitas, kebersyukuran dan makna hidup masing-masing merupakan prediktor yang signifikan terhadap kebahagiaan, sedangkan religiusitas tidak terbukti sebagai prediktor kebahagiaan. Hubungan spiritualitas dan kebahagiaan, juga dapat dimediasi secara parsial oleh kebersyukuran dan makna hidup. Religiusitas tidak memiliki hubungan langsung dengan kebahagiaan tetapi dimediasi penuh oleh kebersyukuran dan makna hidup. Sebagai tambahan, religiusitas dan spiritualitas merupakan konstruk yang berbeda tetapi saling berhubungan. ......The concept of well-being can be distinguished based on the hedonic and eudaimonic perspectives, and the combination of both (PERMA). All the concepts of well-being came from Western thinkers whose culture is individually oriented and only focus on human beings and their environment, paying less attention to the influence of other collectivist and religious cultural values on well-being. This research aimed to prove the role of religiosity, spirituality, gratitude, and the meaning in life in the well-being of Indonesians. This research used a convergent design of mixed-method. The qualitative study was conducted to explain that culture values and religion has an important role in the participant's well-being experience. Participants were 9 people aged 23-74 years. The result of qualitative study found three major themes of well-being experience, namely meaning of well-being experiences, dimensions of well-being, and factors related to wellbeing. The meaning of well-being included three themes, namely the sense of being able to overcome problems with acceptance and gratitude, life satisfaction in sufficiency, and a sense of worth for the accomplishment with hard work. The dimensions of happiness included six themes that describe hedonic and eudaimonic well-being. Hedonic well-being included two themes, namely personal achievement and enjoying leisure activities. Eudaimonic well-being included relationships with God, good relationships in the family, positive social relationships, and caring for others. Factors associated with well-being were adherence to religious teachings is predominant, spiritual awareness, positive meaning toward life, gratitude to God in good and bad times, and understanding of the meaning in life. The quantitative study was conducted to test theoretical model that gratitude and meaning in life mediated the relations between religiosity and spirituality with well-being (using PERMA construct). Participants were 421 people aged 17-63 years. The results showed that the proposed theoretical models was fit with the data. Thus, gratitude and meaning in life were proven to mediate the relationship between religiosity and spirituality with well-being. The results also showed that spirituality, gratitude and the meaning in life were significant predictors of well-being, but religiosity was not. The relationship between spirituality and well-being could also be mediated partially by gratitude and the meaning of life. Religiosity did not have a direct relationship with well-being but was fully mediated by gratitude and the meaning in life. In addition, religiosity and spirituality were different but interconnected constructs.

Abstrak :
Warga masyarakat dalam pengajuan gugatan perkara perbuatan melawan hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) sudah seharusnya memperhatikan karakteristik dan kompetensi absolut dari perkara Onrechtmatige Overheidsdaad yang ingin digugat. Hal ini disebabkan ketepatan karakteristik dan tempat pengajuan gugatan perkara Onrechtmatige Overheidsdaad menjadi salah satu syarat materil dan formil dalam mengajukan gugatan perkara Onrechtmatige Overheidsdaad sehingga gugatan warga masyarakat diterima dan dapat dilanjutkan untuk diperiksa dalam proses persidangan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative dan metode pendekatan kasus dengan peraturan perundang-undangan dan 7 putusan pengadilan perkara Onrechtmatige Overheidsdaad yang menjadi bahan hukum primer. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah bahwa terhadap gugatan perkaraOnrechtmatige Overheidsdaad dengan berlakunya Perma Nomor 2 Tahun 2019 tidak serta merta hanya menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, tetapi dapat menjadi bagian dari kewenangan Pengadilan Negeri. Untuk mengetahui manakah perkara Onrechtmatige Overheidsdaad yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Negeri maka Penggugat harus memperhatikan karakteristik dari perkara Onrechtmatige Overheidsdaad yang ingin digugat. ......Citizens filing lawsuits for unlawful acts by Government Agencies and/or Officials (Onrechtmatige Overheidsdaad) should already pay attention to the characteristics and absolute competence of the Onrechtmatige Overheidsdaad case that they wish to sue. This is due to the accuracy of the characteristics and place of submission of the Onrechtmatige Overheidsdaad lawsuit which is one of the material and formal requirements in filing an Onrechtmatige Overheidsdaad lawsuit so that the community's claim is accepted and can be continued for examination in the trial process. The research method used is normative juridical and case approach methods with statutory regulations and 7 decisions of the Onrechtmatige Overheidsdaad case court which are the primary legal material. The results obtained from this study are that the Onrechtmatige Overheidsdaad lawsuit with the enactment of Perma Number 2 of 2019 does not necessarily only become the authority of the State Administrative Court, but can become part of the authority of the District Court. To find out which Onrechtmatige Overheidsdaad cases are the absolute competence of the State Administrative Court and the District Court, the Plaintiff must pay attention to the characteristics of the Onrechtmatige Overheidsdaad case that he wishes to sue.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami perubahan prosedur dispensasi kawin setelah diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 5 Tahun 2019 serta implikasinya terhadap penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Polewali Mandar. Penelitian disusun dengan menggunakan metode doktrinal dengan studi kasus pada dua penetapan dispensasi kawin yang dipilih. Data diperoleh melalui studi dokumen dan wawancara dengan pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perma No. 5 Tahun 2019 memberikan pedoman yang lebih ketat dalam proses permohonan dispensasi kawin, dengan tujuan untuk melindungi hak anak dan mengurangi angka pernikahan usia dini. Studi kasus pada Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Pwl dan Nomor 121/Pdt.P/2024/PA.Pwl mengungkapkan adanya peningkatan tuntutan pembuktian bagi pemohon dispensasi serta peran aktif hakim dalam menggali alasan dan urgensi permohonan. Penetapan dalam kedua kasus tersebut mencerminkan penerapan Perma No. 5 Tahun 2019 yang lebih detail dan berorientasi pada perlindungan kepentingan terbaik anak. Perma No. 5 Tahun 2019 berpengaruh signifikan terhadap proses dan hasil putusan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Polewali Mandar, dengan adanya penekanan pada aspek perlindungan anak dan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas utama. ......The objective of this study is to examine the changes in marriage dispensation procedures that took place after the issuance of Supreme Court Regulation (Perma) No. 5 of 2019 and its implications for the determination of marriage dispensation in the Polewali Mandar Religious Court. The research was prepared using the doctrinal method with case studies on two selected marriage dispensation decisions. Data were obtained through document studies and interviews with relevant parties. The findings indicate that Perma No. 5 of 2019 introduces stricter guidelines for the marriage dispensation application process, aimed at safeguarding children's rights and reducing the incidence of early marriages. Case studies of Stipulations No. 1/Pdt.P/2023/PA.Pwl and No. 121/Pdt.P/2024/PA.Pwl reveal an increase in evidentiary requirements for dispensation applicants and the active role of judges in exploring the reasons and urgency of the application. The stipulations in both cases reflect a more thorough application of Perma No. 5/2019 and prioritize the protection of the child's best interests.. Perma No. 5/2019 has a significant effect on the process and outcome of marriage dispensation decisions at the Polewali Mandar Religious Court, with a focus on child protection and prioritizing the best interests of the child.

Abstrak :
Pidana denda adalah salah satu pidana pokok yang ditentukan dalam Pasal 10 KUHP yang digunakan sebagai pidana alternatif atau pidana tunggal dalam Buku II dan Buku III KUHP. Menurunnya nilai rupiah mengakibatkan penegak hukum enggan untuk menerapkan pidana denda. Pada tahun 2012, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP (PERMA). Salah satu pengaturannya adalah bahwa maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kali. Tipologi penelitian ini adalah deskriptif analitis yang bersifat yuridis normatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa Hakim belum menerapkan pidana denda meskipun nilai rupiah telah disesuaikan. Dalam menerapkan PERMA ini, Hakim mengalami beberapa kendala, salah satunya mengenai hierarki PERMA yang lebih rendah dari KUHP. Penelitian ini juga menjabarkan tentang RUU KUHP versi 2013 berusaha untuk mengatasi kendala yang dialami hakim dalam menerapkan PERMA. ...... Fine punishment is one of the main punishments, which is regulated in Article 10 of Indonesian Criminal Code, it is used as an alternative punishment or as a sole punishment in Book II and Book III of the Criminal Code. The decreasing value of Rupiah caused law enforcers unwilling to apply the fine punishment. In the year of 2012, the Supreme Court released Supreme Court Regulation (PERMA) Number 2 year 2012 about The Limitation Adjustment for Light Criminal Offense and The Amount of Fine in Criminal Code (KUHP). One of its arrangement is that the maximum amount of fine regulated in Criminal Code is to be multiplied by 1.000 (a thousand) times. The typology of this research is descriptive analysis in normative juridical characteristic. The research shows that have not yet applied the fine punishment even when the Rupiah?s value has been adjusted. In applying this PERMA, Judges experienced some problems, one of which is the hierarchial position of PERMA that is lower than KUHP. This research also explains about the 2013 version of the New Criminal Code Draft (RUU KUHP 2013 version) that tried to settle the problems experienced by Judges in applying PERMA.