Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tindak pidana korupsi dianggap sebagai suatu tindak pidana serius yang penanganannya juga harus dilakukan secara serius karena sangat mengganggu hak ekonomi-sosial masyarakat dan negara dalam skala yang besar, dimana pembuktiannya membutuhkan langkah-langkah yang serius, profesional dan independen. Dalam UU Nomor 20 Tahun 2001, jika kita kaji lagi lebih dalam, maka sasaran yang sebenarnya ingin dicapai oleh legislator adalah bagaimana cara agar pekerjaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana korupsi dapat secara optimal mengembalikan kerugian keuangan negara. Selama ini, penjatuhan hukuman yang diterapkan pada penanganan tindak pidana korupsi tampaknya masih belum dapat secara optimal mengembalikan kerugian keuangan negara. Dalam hal ini, fokus utama dalam penyelesaian tindak pidana korupsi memanglah untuk mengembalikan kerugian keuangan negara. Namun perlu juga kita perhatikan berapa banyak uang negara yang dipakai untuk memproses suatu kasus tindak pidana korupsi. Hal ini juga perlu diperhitungkan agar negara nantinya tidak makin merugi, karena dengan pendekatan penjatuhan hukuman seperti yang dilakukan sekarang ini di dalam penanganan tindak pidana korupsi, memakan biaya sosial yang besar sehingga membuat negara pada akhirnya akan semakin merugi. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengoptimalkan pengembalian biaya yang dikeluarkan negara dengan pidana denda dalam penyelesaian tindak pidana korupsi. Hal ini sekiranya dapat dioptimalkan dengan memakai analisa ekonomi terhadap hukum (Analysis Economic of Law) dengan cara mengoptimalkan sanksi denda dengan menggunakan perhitungan berbasis konsep economic analysis of law tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konsep dan perbandingan dan dikumpulkan dengan metode studi kepustakaan dan studi dokumen. Optimalisasi pengembalian biaya yang dikeluarkan negara dengan pidana denda dalam penyelesaian tindak pidana korupsi penting untuk dilakukan karena ada beberapa urgensi diantaranya korupsi merupakan tindak pidana yang merugikan keuangan dan perekonomian negara, penggunaan pidana denda dalam praktik peradilan tindak pidana korupsi yang masih minim, serta pertimbangan cost-benefit analysis. Dalam hal ini Penulis memberikan usulan untuk menekan keuntungan dari pelaku dan membuat negara menjadi lebih untung agar tercipta efek pencegahan dan efek jera bagi pelaku dan kebermanfaatan bagi negara yaitu dengan memasukkan rincian biaya yang dikeluarkan negara untuk penyelesaian tindak pidana korupsi ke dalam pidana denda, menerapkan pidana denda tanpa batas maksimum (unlimited fines) dalam tindak pidana korupsi, kewajiban pelunasan pidana denda tanpa pidana pengganti dalam tindak pidana korupsi.

---

The criminal act of corruption is considered a serious crime which must also be handled seriously because it greatly disrupts the economic-social rights of the community and the state on a large scale, where proof requires serious, professional and independent steps. In Law Number 20 of 2001, if we examine it more deeply, the real target that legislators want to achieve is how to ensure that the work carried out by law enforcement officials in dealing with criminal acts of corruption can optimally return state financial losses. So far, the sentences applied to the handling of criminal acts of corruption have not been able to optimally recover state financial losses. In this case, the main focus in solving corruption is indeed to restore state financial losses, but we also need to pay attention to how much state money is used to process a corruption case. This also needs to be taken into account so that the state does not suffer further losses in the future, because with the sentencing approach as is currently being carried out in handling corruption, it takes large social costs so that in the end the state will lose even more. Therefore, it is very important to optimize the recovery of costs incurred by the state with fines in the settlement of corruption. This can be optimized by using economic analysis of law (Economic Analysis of Law) by optimizing fines by using calculations based on the concept of economic analysis of law. The method used in this research is juridical-normative with statutory, concept and comparison approaches and collected by library research and document study methods. Optimizing the return of costs incurred by the state with criminal fines in the settlement of corruption crimes is important to do because there are several urgencies including corruption is a criminal act that harms the state's finances and economy, the use of criminal fines in the practice of corruption crimes is still minimal, as well as consideration of cost-benefit analysis. In this case, the author proposes to suppress the benefits of the perpetrators and on the contrary make the state more profitable in order to create a preventive and deterrent effect for the perpetrators and benefits for the state, namely including details of the costs incurred by the state for the settlement of corruption crimes into the fines, applying unlimited fines in corruption crimes, the obligation to pay fines without substitute punishment in corruption crimes."

"ABSTRAKPT KWT adalah pabrik pembuatan baja tulangan/barmili, baja profil dan kawat baja/wire rod dengan berbagai ukuran dan spesifikasi/kekuatan yang produknya dikenal dipasaran sebagai besi beton, besi siku, dan kawat paku.Bahan baku (Billet Baja) adalah merupakan variabel yang panting dalam produksi produk diatas mengingat harga bahan baku merupakan sebagian besar harga produk jadinya yaitu sebesar ± 80 % dari produk jadi.Oleh sebab itu penanganan persediaan bahan balcu menjadi hal yang penting dalam menjamin Iancarnya proses produksi di pabrik tersebut. Bahan baku billet yang menumpuk akan menyebabkan ekonomi biaya tinggi dalam produksi sedangkan bahan baku yang sedikit akan menyebabkan srockouf bahan baku billet yang akan mengakibatkan produksi terhenti dan pada akhimya hanya akan menyebabkan kerugian bagi perusahaan.Penulis berusaha untuk mendalami sistem persediaan bahan baku di pabrik tersebut dan menganalisanya yang pada akhirnya membenkan masukan kepada perusahaan untuk perbaikan-perbaikan sistem persediaan sebagaimana diperlukan.Berdasarkan data data yang didapat penulis berusaha menghitung biaya-biaya sistem persediaan tersebut sesuai dengan ilmu yang didapat selama di bangku kuliah dan menganalisa balk dengan sistem yang ada di perusahaan maupun dengan sistem yang diusulkan berdasarkan teori sistem persediaan yang ada.Hasilnya adalah berupa penghematan biaya yang cukup tinggi yang dapat mengurangi biaya yang cukup tinggi bagi perusahaan jika perusahaan mau menerapkan sistem persediaan yang diusulkan oleh penulis. Juga suatu usulan penerapan sistem Mareria! Requirement Planning/MRP untuk diterapkan di perusahaan."

"Perencanaan produksi sangat dibutuhkan oleh perusahaan dalam kegiatan produksi dan operasionalnya dengan memperhatikan sumber daya perusahaan yang terbatas. Sehingga diperlukan peran atau partisipasi organisasi perusahaan dalam proses perencanaan produksi tersebut. Perencanaan produksi agregat merupakan perencanaan yang menghasilkan rencana produksi untuk dapat memenuhi permintaan pasar sesuai dengan kapasitas yang ada dan menggunakan sumber daya perusahaan seefektif mungkin dengan anggaran biaya serendah mungkin. Proses strategi dalam pengerjaan perencanaan produksi agregat ini menggunakan mixed strategy, dimana strategi perencanaannya menggunakan lebih dari satu kapasitas dalam memenuhi permintaan, yaitu :

1. Exact production, vary workforce.
2. Constant workforce, vary inventory and stockout.
3. Constant low workforce, subcontract.
4. Constant workforce, overtime.

Perencanaan produksi agregat manghasilkan kelompok produk, yang kemudian dibagi lebih detail ke dalam produk individu dengan menggunakan pejadwalan produksi atau jadwal induk produksi. Dalam penelitian dan analisa pada perhitungan dapat dihasilkan :

1. Alternatif 2 (Constant workforce, vary inventory and stockout) dan alternatif 4 (Constant workforce, overtime) menghasilkan total biaya terendah dibandingkan alternatif lainnya.
2. Strategi perencanaan produksi menjadi optimal dengan dilakukannya perencanaan produksi agregat sehingga biaya yang dikeluarkan perusahaan menjadi rendah.

Pihak manajemen perusahaan sebaiknya melakukan perencanaan produksi dalam kegiatan produksi dan operasionalnya agar dapat memenuhi permintaan pasar dengan menggunakan sumber daya perusahaan seoptimal mungkin sehingga perusahaan menanggung beban biaya yang rendah.

---

Production planning is importantly needed by a company in its process of production and the operational system without neglecting the limited resources of the company itself. Therefore, the role or participation of the company's organization conducts an important part in the production planning process.

The aggregate production planning is a plan aiming towards a planning results of fulfilling the market demand equivalent to the present capacity and effectively applying company resources with as low budget out flow as possible. The strategic process in exerting this aggregate production planning is by employing mixed strategy, where the planning strategy is to use more than one capacity in the effort of fulfilling the demand :

1. Exact production, vary workforce.
2. Constant workforce, vary inventory and stock out.
3. Constant low workforce, subcontract.
4. Constant workforce, overtime.

Aggregate production planning results as group products where later is devided in more detail in individual products using production scheduling or master production schedule.

Through research and analysis by calculation, it may conclude :

1. Alternative 2 (Constant workforce, vary inventory and stock out) and alternative 4 (Constant workforce, overtime) has resulted the lowest total budget compared by other alternatives.
2. Production planning strategy would result in an optimal outcome with the application of aggregate production planning and reduce the company's budget.

It would be reasonable for company management to conduct production planning in the process of production and its operational system in effort of the fulfillment of market demand and by optimalizing company resources for resulting a low budget cost of the company. "