Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pergeseran kebijakan Turki dari Open Door Policy menjadi Close Door Policy pada tahun 2015 berdampak terhadap ruang gerak pengungsi Suriah yang ada di Turki, sehingga dalam penelitian ini akan membahas apa yang menyebabkan Turki merubah kebijakannya dalam urusan pengungsi Suriah, tercatat hingga tahun 2017 Turki menjadi negara penerima pengungsi  terbanyak dalam kurun waktu tujuh tahun. Proses pengumpulan data dilakukan dengan dua jenis. Pertama, pengumpulan data primer melalui wawancara sekretaris tiga Duta Besar Turki untuk Indonesia di Jakarta dan wawancara kepada salah satu warga local dari Gaziantep salah satu daerah perbatasan Turki dengan Suriah dan bekerja sebagai staf PBB yang aktif di beberapa NGO. Kedua, pengumpulan data sekunder diperoleh melalui beberapa kajian pustaka salah satunya buku, penelitian terdahulu, artikel, jurnal dan informasi dari media elektronik. Penelitian ini menggunakan Teori kebijakan public dan konsep pengungsi yang digunakan untuk menganalisa fakto-faktor yang mempengaruhi Turki mengambil kebijakan tersebut, dan dampaknya terhadap para pengungsi, Berdasarkan penelitian yang dilakukan bahwa salah satu faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan Turki adalah keamanan, ekonomi, politik dan sosial. Sehingga tujuan dari penelitian ini bisa menjawab permasalahan dan hasilnya bisa dijadikan acuan atau literasi dalam aktivitas akademik.

---

Turkey's policy shift from the Open Door Policy to the Close Door Policy in 2015 impacted Syria's refugee movement in Turkey, This research discusses about Turkish policy toward Syrian refugees, Turkey is the country with the largest Syrian refugees until 2017. This study is a qualitative research by using descriptive analysis method. Primary data is collected through interviews with of the third Turkish Ambassadors to Indonesia in Jakarta and second  interview to one of the local citizens from Gaziantep Mr. Beyhan working as an active United Nations staff in several NGOs. Secondary data are used to help elaborating several points in this present research, obtained via library printed researches, articles, journals and electronic data publication. This study uses the theory of public policy, Conflict Theory and the concept of refugees used to analyze the factors influencing Turkey's policy, and its impact on the refugees. Based on research conducted that one of the factors affecting Turkish policy is security, economy, politics and social. So the purpose of this study can answer the problems and the results can be used as a reference or literacy in academic activities."

"ABSTRACTSecara garis besar, penelitian yang dibahas dalam tulisan ini ditujukan untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi formulasi dan implementasi open door policy di China pada tahun 1978 dan Indonesia melalui kebijakan penanaman modal tahun 1967. Faktor-faktor tersebut kemudian dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu faktor ekonomi dan politik. Kedua faktor ini yang kemudian turut berdampak pada pembangunan politik dan ekonomi di kedua negara. Dengan menggunakan teori developmental state karya Chalmers Johnson dan konsep repressive developmental regime milik Herbert Feith, tulisan ini berusaha mengidentifikasi karakteristik pembangunan ekonomi dan politik yang berkembang di kedua negara. Dalam hal ini, realitas yang berkembang di China cenderung mengarah kepada communist developmental state. Hal itu didukung oleh sejumlah indikasi, seperti peningkatan produktivitas melalui pertumbuhan ekonomi di dalam kerangka sistem ekonomi pasar, berlakunya dual systems (perpaduan dua sistem dalam satu negara), serta adanya peran negara yang besar terhadap implementasi kebijakan strategis dalam pasar. Sedangkan, dalam menjelaskan realitas yang berkembang di Indonesia cenderung lebih bersifat repressive developmental regime. Hal itu diindikasikan melalui adanya model pemerintahan multi-level yang didominasi oleh kelompok militer, aliansi antara elite birokrasi dan kelompok teknokrat, kurang berperannya lembaga-lembaga demokrasi konvensional, serta dibatasinya kekuatan politik dalam masyarakat. Indikasi-indikasi tersebut yang kemudian akan dianalisis lebih lanjut dalam tulisan ini untuk kemudian dapat dilihat keterkaitannya dengan pembangunan politik dan ekonomi yang berlaku di kedua negara tersebut secara komprehensif.

---

ABSTRACTBroadly speaking, the research discussed in this paper is intended to explain the factors that influence the formulation and implementation of open door policy in China in 1978 and Indonesia through the 1967 investment policy. These factors are then categorized into two types, namely factors economy and politics. These two factors later contributed to political and economic development in both countries. Using the developmental state theory by Chalmers Johnson and the Herbert Feith concept of the repressive developmental regime, this paper seeks to identify the characteristics of economic and political development that are developing in both countries. In this case, the developing reality in China tends to lead to the communist developmental state. This is supported by a number of indications, such as increased productivity through economic growth within the framework of the market economic system, the enactment of dual systems (a combination of two systems in one country), and the presence of a large role for the implementation of strategic policies in the market. Meanwhile, in explaining the developing reality in Indonesia, it tends to be more of a repressive developmental regime. This is indicated by the existence of a multi-level governance model dominated by military groups, an alliance between bureaucratic elites and technocrats, lacking the role of conventional democratic institutions, and limiting political power in society. These indications which will then be further analyzed in this paper can then be seen as related to the political and economic development that applies in both countries in a comprehensive manner."

"Lonjakan 1 juta lebih pengungsi Suriah ke dalam kawasan Eropa pada tahun 2015 akibat Arab Spring dan Perang Suriah—yang dikenal sebagai Krisis Pengungsi Eropa—mengungkap keterbatasan dari respons dan tata kelola Uni Eropa. Akan tetapi, di tengah-tengah negara anggota yang menolak kedatangan pengungsi dan menutup perbatasan, Jerman menerapkan pendekatan berbeda dengan menyambut para pengungsi melalui kebijakannya yang dijuluki Open Door Policy. Studi ini pun bertujuan untuk mengkaji bagaimana keputusan Jerman  diposisikan dalam literatur akademik mengenai tata kelola pengungsi dan suaka di Uni Eropa. Dengan menggunakan pendekatan taksonomi tematik dan bibliografis terhadap 46 publikasi yang terindeks Scopus, kajian ini mengidentifikasi empat fokus utama dalam diskursus akademik: evolusi dan kritik terhadap Common European Asylum System (CEAS) sebelum 2015; faktor domestik, regional, dan internasional yang memengaruhi kebijakan Open Door; implikasi kebijakan tersebut terhadap respons Uni Eropa secara lebih luas; serta evaluasi akademik terhadap reformasi tata kelola pascakrisis. Temuan kajian ini menyoroti tiga isu utama: 1) ketimpangan dalam mekanisme burden-sharing antarnegara anggota UE; 2) dominasi negara-negara dengan kekuatan politik dan material yang lebih besar dalam membentuk arah kebijakan regional; serta 3) keterbatasan kapasitas Uni Eropa sebagai normative power dalam menjamin perlindungan pengungsi yang setara dan konsisten. Temuan ini memberikan wawasan peneliti dan pembentuk kebijakan untuk memahami dan merancang kerangka tata kelola pengungsi Uni Eropa yang lebih efektif di bawah pengaruh negara anggota. Studi ini juga menunjukkan pentingnya pendekatan lintas level dalam studi Hubungan Internasional guna memahami interaksi antara kebijakan nasional dan dinamika kelembagaan supranasional. Dengan demikian, studi ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika pengambilan kebijakan, legitimasi kelembagaan, dan ketahanan tata kelola pengungsi di Uni Eropa.

---

The influx of more than a million Syrian refugees into Europe in 2015 due to the Arab Spring and the Syrian War—known as the European Refugee Crisis—exposed the limitations of the European Union’s response and governance. However, amidst member states turning away refugees and closing their borders, Germany adopted a different approach by welcoming refugees through its Open Door Policy. This study thus explores how Germany’s decision to adopt the Open Door Policy during the 2015 European refugee crisis has been framed within academic literature on refugee and asylum governance in the European Union. Drawing on a thematic and bibliographic taxonomy of 46 Scopus-indexed publications, the review identifies four major areas of scholarly focus: the evolution and critique of the Common European Asylum System (CEAS) prior to 2015; the domestic, regional, and international factors influencing the policy; its broader implications for EU-level responses; and academic evaluations of post-crisis governance reforms. The findings highlight three key concerns: 1) persistent imbalances in burden-sharing among EU member states; 2) the dominance of politically and materially powerful countries in shaping regional policy; and 3) the limited capacity of the EU as a normative power in ensuring consistent and equitable refugee protection. These findings offer insights for researchers and policymakers to better understand and design a more effective framework for EU refugee governance under the influence of member states. The study also underscores the importance of multi-level approaches in International Relations to grasp the interplay between national policies and supranational institutional dynamics. In doing so, it contributes to a more comprehensive understanding of policy-making processes, institutional legitimacy, and the resilience of refugee governance in the European Union."