Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Bentuk birokrasi Indonesia yang cenderung hierarkis, kaku, serta lamban dalam merespon kebutuhan masyarakat menjadi alasan utama dikeluarkannya kebijakan penyederhanaan birokrasi. Penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional adalah salah satu bagian proses penyederhanaan birokrasi sesuai dengan Grand Design Reformasi Birokrasi Indonesia tahun 2010-2025 yang kemudian secara spesifik dijabarkan dalam Roadmap Reformasi Birokrasi tahun 2020-2024. Implementasi penyetaraan jabatan di lingkup pemerintahan daerah dalam prakteknya banyak menemui tantangan dan masalah yang beragam, termasuk di Pemerintahan daerah kabupaten Ogan Komering Ilir. Adapun permasalahan yang diangkat berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi melalui penghapusan eselon III dan eselon IV di lingkungan pemerintahan daerah dan pelaksanaan penyetaraan jabatan di kabupaten Ogan Komering Ilir dikaji dalam perspektif adminitrasi publik dan teori Neo-Weberian State. Metode analisis menggunakan pendekatan doktrinal dengan didukung data wawancara. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pada prinsipnya penyetaraan jabatan merupakan sebuah kongkretisasi dari paradigma baru hukum administrasi publik dan memiliki korelasi yang sesuai dengan teori Neo Weberian State dari Pollit dan Bouckheart. Akan tetapi terdapat kompleksitas dalam pelaksanaannya ditingkat pemerintahan daerah berkaitan dengan tantangan terkait kualifikasi dan kecocokan jabatan, perubahan budaya organisasi dan resistensi terhadap perubahan. Penyetaraan Jabatan di pemerintahan daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam pelaksanaanya ditemui beberapa kendala. Pertama, sulitnya menemukan nama jabatan fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan yang diduduki ataupun latar belakang Pendidikan yang dimilki. Kedua, motivasi pejabat hasil penyetaraan yang masih rendah berkaitan dengan pemahaman mengenai tugas dan fungsi sebagai pejabat fungsional seutuhnya, terlebih pejabat fungsional hasil penyetaraan masih menjalankan tugas koordinasi selayaknya pejabat administrasi sebelumnya. Ketiga, rendahnya informasi yang tersedia mengenai peningkatan kompetensi pejabat fungsional di lingkungan pemerintahan daerah.

---

The hierarchical, rigid, and slow-responsive nature of Indonesia's bureaucracy serves as the primary rationale for the issuance of bureaucracy simplification policies. The alignment of administrative positions into functional roles constitutes a pivotal facet of the bureaucratic streamlining process in accordance with the Grand Design of the Indonesian Bureaucratic Reform spanning from 2010 to 2025, subsequently detailed in the Bureaucratic Reform Roadmap for the years 2020-2024. The practical implementation of position alignment within local government entities encounters diverse challenges and issues, notably in the Ogan Komering Ilir Regency. The issues addressed pertain to the execution of bureaucratic simplification policies through the elimination of echelons III and IV in the local government structure and the execution of position alignment in the Ogan Komering Ilir Regency, scrutinized from the perspectives of public administration and Neo-Weberian State theory. The research methodology employed is doctrinal research, complemented by interview data. The findings of this study indicate that, fundamentally, position alignment embodies a concretization of the new paradigm in public administrative law and correlates appropriately with the Neo-Weberian State theory propounded by Pollit and Bouckaert. Nevertheless, complexities arise in its implementation at the local government level, particularly concerning challenges related to job qualifications and appropriateness, organizational cultural shifts, and resistance to change. The execution of position alignment in the Ogan Komering Ilir Regency encounters several impediments. Firstly, the difficulty in identifying functional position titles commensurate with the duties and functions of the occupied positions or the educational background of the incumbents. Secondly, the low motivation of officials resulting from position alignment, rooted in a limited understanding of the duties and functions as full-fledged functional officers, especially when these officials continue to perform coordination duties akin to their previous administrative roles. Thirdly, the scarcity of information available regarding the enhancement of competencies for functional officers within the local government milieu."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana penerapan kebijakan revolusi hijau dalam peningkatan produksi beras masyarakat Ogan Komering Ilir tahun 1969 � 1998. Upaya peningkatan produksi pangan telah dilakukan oleh pemerintah dengan melaksanakan Revolusi Hijau melaui kegiatan pancausaha tani dan saptausaha tani. Program ini dapat dilaksanakan di berbagai daerah termasuk di Ogan Komering Ilir, karena adanya kerjasama antara lembaga¬lembaga pemerintah seperti Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Satuan Pelaksana Bimas, Dinas Pekerjaan Umum serta masyarakat. Agar Revolusi Hijau dapat dilaksanakan, dibentuklah organisasi Bimas mulai dari tingkat pusat, propinsi, kabupaten, kecamatan dan desa, setiap propinsi mempunyai tanggung jawab agar program ini bisa berhasil. Program intensifikasi mulai dilaksanakan sejak tahun 1969, hal ini terlihat dengan adanya pembukaan sawah baru, kalau sebelumnya yang ada hanya sawah lebak, dengan adanya pembangunan di bidang pertanian lewat pembangunan irigasi, drainase, jalan, jembatan maka telah ada sawah pasang surut dan sawah irigasi. Lahan sawah yang terbesar adalah sawah lebak diikuti sawah pasang surut dan sawah irigasi. Untuk sawah irigasi hanya berada di kecamatan Lempuing, karena lokasi ini memungkinkan dikembangkannya sawah irigasi teknis. Dengan adanya program pancausaha tani, cara kerja petani dalam pengolahan lahan mengalami perubahan, sehingga telah dapat meningkatkan rata-rata hasil produksi padi per musim tanam akibat adanya penanaman varietas unggul. Penanaman varietas unggul telah dapat meningkatkan produktivitas lahan, kalau sebelumnya untuk sawah lebak produktivitas lahan adalah 1.9 ton per hektar mengalami peningkatan menjadi"

"Kebakaran hutan dan lahan merupakan fenomena alam yang terus berulang di semua wilayah berhutan di Indonesia. Berdasarkan sejarahnya, dapat disimpulkan bahwa kebakaran hutan dan lahan mempengaruhi kerentanan sosial masyarakat sekitarnya. Kabupaten Ogan Komering Ilir merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki tingkat hotspot tertinggi di Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis wilayah rentan sosial di Kabupaten Ogan Komering Ilir terhadap wilayah bahaya kebakaran hutan dan lahan. Wilayah bahaya kebakaran hutan dan lahan dianalisis dari beberapa faktor, yaitu faktor iklim, faktor bahan bakar, dan faktor antropogenik. Untuk menganalisis kerentanan sosial, indikator yang digunakan adalah kepadatan penduduk, penyandang disabilitas, dan penduduk miskin. Dalam menentukan wilayah bahaya dan wilayah rentan sosial digunakan metode weighted overlay, kemudian dari kedua hasil pemodelan tersebut dilakukan pengolahan kembali dengan metode overlay untuk menganalisis wilayah rentan sosial terhadap wilayah bahaya kebakaran hutan dan lahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Ogan Komering Ilir didominasi oleh tingkat bahaya dan kerentanan sedang. Wilayah rentan terhadap bahaya didominasi oleh tingkat sedang, terdapat tiga kecamatan yang memiliki kerentanan sosial terhadap wilayah bahaya dengan tingkat tinggi.

---

Forest and land fires are natural phenomena that keep recurring in all forested areas in Indonesia. Based on its history, it can be concluded that forest and land fires affect the social and economic vulnerability of the surrounding community. Ogan Komering Ilir Regency is one of the regencies that has the highest hotspot rate in South Sumatra Province. This study aims to analyze the socio-economic vulnerable areas in Ogan Komering Ilir Regency against forest and land fire hazard areas. Forest and land fire hazard areas were analyzed from several factors, namely climatic factors, emission factors, and anthropogenic factors. To analyze socioeconomic vulnerability, the indicators used are population density, persons with disabilities, and the poor. In determining the hazard area and the socio-economic vulnerable area, the weighted overlay method is used, then from the two modeling results, reprocessing is carried out with overlay to analyze the socio-economic vulnerable area to the forest and land fire hazard area. The results showed that Ogan Komering Ilir Regency was dominated by moderate levels of hazard and vulnerability. Areas prone to hazards are dominated by moderate levels, there are three sub-districts that have a high level of social vulnerability to hazard areas."