Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 8 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Hendrico Ilham
"ABSTRAK
Banyak para pengamat ekonomi di Indonesia menyatakan bahwa krisis
ekonomi yang terjadi di Indonesia disebabkan karena adanya kesalahan dalam
manajemen negara yang terlalu sentralistik. Krisis ekonomi ini telah mendorong
sentimen positif terhadap paradigma pengelolaan ekonomi nasional secara
desentralisasi oleh unit-unit ekonomi daerah. Pada pengelolaan ekonomi secara
desentralisasi, seluruh daerah diharapkan dapat berdiri sendiri dalam
membangun daerahnya. Dan salah satu yang harus diperhatikan dalam
membangun daerah adalah kemampuan membiayai program-program
pembangunan itu dari sumber pendanaan sendiri. Karya akhir ini membahas
tentang salah satu alternatif sumber pendanaan pembangunan di daerah, yang
sejalan dengan kerangka otonomi yang diinginkan oleh banyak pihak.
Karya akhir ini dimulai dengan penjelasan singkat, keadaan sosial dan
ekonomi yang berkembang di Indonesia pada masa kini, beserta
permasalahannya. Dalam pembahasannya penulis merasa bahwa, keadaan
ekonomi Indonesia yang ada sekarang ini tidak seharusnya terjadi pada negara
seperti Indonesia. Sebagai negara yang banyak dianugerahi sumber daya alam
seharusnya Indonesia menjadi salah satu negara yang paling makmur di dunia.
Dari situ dapat ditarik kesimpulan secara singkat bahwa telah terjadinya ketidak
beresan sistem manajemen pengelolaan sumber-sumber perekonomian negara
yang tidak optimal. Sentimen terhadap desentralisasi, otonomi, referendum, atau
bahkan pemisahan diri dari negara kesatuan juga menambah kasanah paradigma
yang beredar di masyarakat pada saat ini. Paradigma tersebut timbul, karena
adanya perasaan ketìdakadilan serta penindasan terhadap kebutuhan yang
beraneka-ragam yang ada di Indonesia.
Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, diperlukan suatu instrumen
pembiayaan yang diharapkan dapat menjadi jembatan atas pendanaan atas setiap
segmen kebutuhan yang beragam di Indonesia, Municipal bond, suatu bentuk
instrumen pendanaan yang dikeluarkan oleh Pemda, yang dapat digunakan baik
bagi pemerintah daerah ataupun sektor swasta, dapat merupakan sebagai suatu
alternatif terhadap pemenuhan kebutuhan yang beragam tersebut. Pertimbangan
mendasar penggunaan instrumen ini karena sifat-sifatnya yang memberikan
keleluasaan yang besar bagi penggunaannya.
Pembahasan kemudian dilanjutkan dengan melihat pengalaman empiris
dari negara-negara lain. Pengalaman-pengalaman ini diperlukan untuk
mempermudah analisa manfaat penggunaan instrumen tersebut. Tidak hanya
manfaatnya yang ditonjolkan atas penggunaan municipal bond tetapi juga
kontroversi yang masih menjadi perdebatan alot di negara-negara yang telah
menggunakannya. Hal ini dimaksudkan agar kita dapat mempunyai referensi
yang singkat dalam membandingkan manfaat dan kelemahan instrumen
keuangan tersebut.
Pada bagian terakhir penulis menganalisis suatu kondisi skenarjo
seandainya municipal bond dicoba untuk diterbitkan di Indonesia. Pada bagian
ini diterangkan tentang prospek dan tantangan, serta kemungkinan
operasionalisasi municipal bond di Indonesia. Bahasannya secara singkat
mencakup tahapan operasional penerbitan municipal bond, yang terdiri dari
tinjauan secara hukum, dan kelembagaan, aspek keuangan. Kemudian, penulis
memberikan usulan atas saran kebijakan, beserta strategi implementasi
penerbitan municipal bond pada masa datang, yang diharapkan memberikan
masukan dalam proses menuju Otonomi yang berkeadilan di Indonesia.
"
1999
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
B. Muki Day
"ABSTRAK
Penerbitan Obligasi oleh Penguasa Daerah (selanjutnya disebut ?obligasi
daerah?) merupakan penerbitan obligasi sebagaimana layaknya dilakukan oleh
perusahaan swasta namun penerbitnya adalah Pemerintah Daerah sehingga
penerbitan obligasinya tersebut mengikuti kekhususan dari sebuah administrasi
negara dan daerah. Penerbitan obligasi daerah sebagaimana telah menjadi
kebiasaan di negara-negara maju telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No.107
Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 2001.
Obligasi daerah dapat diterbitkan dengan dua cara, yaitu dengan melalui
penawaran umum kepada masyarakat atau melakukan penawaran terbatas kepada
institusi-institusi terbatas pula. Penerbitan obligasi daerah tersebut apabila
ditawarkan kepada masyarakat akan mengacu dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dalam Pasar Modal di Indonesia maupun Internasional bila
obligasi daerah tersebut akan dicatatkan di bursa efek di Indonesia maupun di
bursa efek di negara lain.
Tujuan penerbitan obligasi daerah tersebut harus selaras dengan haluan
negara yaitu menciptakan pembangunan daerah yang merupakan bagian integral
dan pembangunan nasional, yang mempuriyai tujuan untuk meningkatkan taraf
hidup dan kesejahteraan rakyat secara nasional dan terpadu baik antar sektor
maupun antara pembangunan sektoral dengan perencanaan pembangunan oleh
daerah yang efisien dan efektif menuju tercapainya kemandirian daerah dan
kemajuan yang merata di seluruh pelosok tanah air.
Obligasi daerah sampai saat ini belum pernah diterbitkan di Indonesia
sehingga perlu analisis mendalam mengenai penerbitan obligasi daerah tersebut.
Analisis tersebut akan mencakup tata caralproses penerbitan obligasi daerah,
permasalahan hukum sehubungan dengan kondisi peraturan perundang-undangan
yang berlaku di Indonesia serta permasalahan pengawasan terhadap penggunaan
dana obligasi daerah tersebut mengingat bahwa popularitas birokrat pemerintah di
Indonesia sangat buruk sehingga peringkat resiko Indonesia sangat tinggi dan
menjadi pertanyaan serius bagi investor serta juga menjadi sebuah permasalahan
yang cukup rumit.
"
2002
T1343
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Anthony Pratama Chandra
"Penerbitan Obligasi Daerah dapat menjadi segua faktor penting bagi Pembangunanvsegua daerah di suatu negara. Sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan bagi Daerahvdalam mengembangkan infrastruktur daerah, Obligasi daerah memainkan peranan yang penting ke depan untuk membantu pemerataan pembangunan di daerah-daerah di Indonesia. Dengan dibukanya keran otonomi daerah di Indonesia, memberikan kesempatan untuk propinsi-propinsi di Indonesia untuk menerbitkan obligasi daerah. Bersamaan dengan dibuatnya peraturan yang mengakomodir proses Penerbitan Obligasi Daerah . Peraturan-Peraturan untuk Penerbitan Obligasi Daerah dibuat beradasarkan peraturan pasar modal, dengan berbagai penyesuaian yang diperlukan. Sayangnya belum banyak yang mengetahui mengenai kebijakan ini, yang mana disebabkan oleh kurangnya sosialisasi oleh pemerintah pusat. Dengan penelitian ini, diharapkan dapat membantu proses Penerbitan Obligasi Daerah di Indonesia. Disamping membrikan keuntungan Penerbitan Obligasi Daerah dapat juga menimbulkan segua marsala baru bagi Pemerintah daerah. Diantaranya tanggung jawab Pemerintah Daerah apabila terjadi gagal bayar dalam Pnerbitan Obligasi Daerah, Akuntabilitas Pemerintah Daerah, Keterbukaan Publik dalam Penerbitan Obligasi Daerah. Berdasarkan Penelitian ini, kita akan melihat apakah hal-hal tersebut telah diatur dalam peraturan-peraturan yang terkait dalam Penerbitan Obligasi daerah dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang menerbitkan obligasi daerah.

Regional Obligation Publication (ROP) can be an important factor in Regional Development in any country. As an Alternative Regional funding source for developing regional infrastructure, Regional Obligation plays an important role in the future to help generating regional development or country.With the Regional Autonomy that applies in Indonesia, gives publish Regional Obligation. Along with the rules that are made to accommodate the Publication from the Publication process up to the stock administration. The complete rules for Regional Obligation Publication have been clearly made based on the effect publication, with necessary adjustments. Unfortunately not many know about this policy which may led from the lack of socialization from the government. With this research, hopefully can bring assistance in the process of the Regional Obligation Publication. Beside giving advantage for regional development, ROP may lead to a new problem for the regional authorities and also investors. The possible problem would be the responsibility from the government if bankruptcy happens. Referring to the research, We will be able to see whether this issue is already included in our code of Law or not. Because this may be abarrier for the ROP in Indonesia."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
T28075
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Menik Noviyanti
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2010
S5330
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Tiara Sari Anisah
"ABSTRAK
Penelitian ini membahas Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persiapan Penerbitan Obligasi Daerah baik dalam maupun sekitar organisasi sebagai alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist, dengan menggunakan teknik pengumpulan data secara kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Rencana penerbitan obligasi daerah di Provinsi Jawa Barat sudah dikaji sejak tahun 2012. Hasil penelitian dari rencana penerbitan obligasi daerah pada Provinsi Jawa Barat adalah sudah siap jika ditinjau dari penilaian keuangan. Namun, secara penilaian administratif masih ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Diketahui pula hal tersebut dipengaruhi oleh kurangnya komitmen pemerintah dalam hal peraturan dasar obligasi daerah yang kurang memadai untuk menerbitkan obligasi daerah, belum adanya sinergi antar lembaga yang terlibat, dan tingginya pajak yang dikenakan atas tingkat bunga dan/atau diskonto obligasi daerah yang dapat menyebabkan kurangnya minat investor serta sulitnya obligasi daerah untuk dapat berkompetisi baik di tingkat lokal, nasional, maupun global.

ABSTRACT
This study discusses Factors Affecting the Preparation of Bond Issuance in both within and around the organization as an alternative financing infrastructure development. This research uses post positivist approach, using qualitative data collection technique through in depth interview and literature study. The plan to issue local bonds in West Java Province has been studied since 2012. The research results of the planned issuance of regional bonds in West Java Province is ready when viewed from the financial valuation. However, in administrative assessment there are still some things to be considered. It is also influenced by the lack of government commitment in terms of inadequate local bond regulations to issue local bonds, the absence of synergies between the agencies involved, and the high taxes imposed on the interest rate and or discounted regional bonds that may lead to a lack of interest Investors and the difficulties of local bonds to compete at the local, national, and global levels."
2017
S68431
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Satria Firstadi
"Salah satu pembiayaan infrastruktur yang cukup menarik, di luar APBN dan APBD adalah Obligasi Daerah. Tesis ini akan meneliti kelayakan Obligasi Daerah sebagai instrumen pembiayaan proyek, faktor ? faktor penghambat dan pendukung penerbitan dan pemanfaatannya, dan komparasinya sebagai instrumen pembiayaan dengan dana perbankan. Analisis SWOT, ANP (Analytic Network Process), dan Analisis Kelayakan Finansial menjadi metode penelitian masing - masing tujuan penelitian. Studi Kasus yang diambil adalah Pembangunan Terminal Terpadu Kota Depok.
Analisis SWOT menunjukkan Obligasi Daerah merupakan instrumen pembiayaan yang layak dan analisis ANP menunjukkan faktor kelembagaan adalah faktor paling berpengaruh, Pemerintah Daerah adalah penanggung jawab terhadap faktor tersebut, dan solusi yang paling berpengaruh adalah peraturan perundang - undangan. Analisis Kelayakan Finansial menunjukkan Pembangunan Terminal Terpadu Kota Depok Tahap 1 dapat dibiayai dengan Obligasi Daerah.

One of interesting project financing, outside State's Budget and Local Government's Budget, is Municipal Bond. The thesis will research feasibility of Municipal Bond as infrastructure project financing instrument, constraint and supporting factors of its issuance and use, and its comparison with banking funds as financing instrument. SWOT analysis, ANP (Analytic Network Process), and Financial Feasibility Analysis will be research methodes for each research purposes. The case study is the development of Depok City's integrated terminal.
SWOT analysis shows that Municipal Bond is a worth financing instrument and ANP proves that institutional factor is the most influence factor, local government is the charge of this factor, and the most influential solution is regulation. Financial Feasibility Analysis shows that the development of Depok City's integrated terminal first stage can be financed by Municipal Bond.
"
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2012
T31834
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Nathasia Angeline
"Penelitian ini menganalisis kelayakan dari penerbitan obligasi daerah pada Pemda Provinsi DKI Jakarta dengan melakukan analisis SWOT dan Debt Service Coverage Ratio (DSCR) dan membandingkan antara penerbitan obligasi daerah dan mekanisme pembiayaan internal sebagai alternatif sumber pembiayaan infrastruktur daerah dengan adanya keterbatasan anggaran. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis SWOT, yaitu dengan mengkaji peluang, ancaman, kelebihan, dan kekurangan dari penerbitan obligasi daerah sebagai sumber dana pembangunan infrastruktur daerah dan analisis Debt Servive Coverage Ratio (DSCR), yaitu perbandingan antara penjumlahan pendapatan asli daerah, bagian daerah dari pajak bumi dan bangunan, penerimaan sumber daya alam dan bagian daerah lainnya serta dana alokasi umum setelah dikurangi belanja wajib, dengan penjumlahan angsuran pokok, bunga dan biaya pinjaman lainnya yang jatuh tempo. Hasil dari penelitian ini adalah penerbitan obligasi daarah mempunyai potensi yang menarik untuk digunakan sebagai alternatif atau bahkan solusi untuk mengatasi permasalahan akan kurangnya dana pembiayaan pemerintah untuk proyek pembangunan infrastruktur daerah dan hasil dari penelitian ini adalah dan juga Pemda DKI Jakarta dari segi kemampuan keuangan dalam rangka pelunasan kembali pinjaman daerah yang diukur dengan DSCR, dinyatakan mampu memenuhi nilai DSCR yang disyaratkan dengan melebihi batas minimal yang disyaratkan oleh Menkeu.

This study analyzed the feasibility of issuing bonds in the region of Jakarta Provincial Government to conduct a SWOT analysis and a Debt Service Coverage Ratio (DSCR) and comparing the issuance of local bonds and internal financing mechanisms as an alternative source of financing local infrastructure with a limited budget. The analysis used in this study is a SWOT analysis, which is to assess the opportunities, threats, strengths, and weaknesses of the issuance of municipal bonds as a source of funding regional infrastructure development and analysis Debt Servive Coverage Ratio (DSCR), which is the ratio between the sum of revenue, the area of land and property taxes, natural resource revenues and other parts of the region as well as the general allocation fund net mandatory spending, the sum of principal, interest and other borrowing costs are due. The results of this study are daarah bonds have interesting potential for use as an alternative or even a solution to overcome the problem of the lack of funds for government financing regional infrastructure development projects and the results of this study are the Jakarta Government and also in terms of financial capacity in order repayment loan areas measured by DSCR, DSCR otherwise be able to meet the required value by exceeding the minimum required by the Minister.
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2013
S44570
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Admilla Wahyu Soeprapto
"Meskipun Indonesia memiliki potensi besar untuk sumber energi terbarukan, beberapa penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan energi terbarukan di negara ini masih relatif rendah. Salah satu penyebab utama lambatnya perkembangan pemanfaatan energi terbarukan di Indonesia adalah terkait dengan terbatasnya pembiayaan proyek. Dalam pengaturan ini, Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan Daerah berfungsi sebagai cara alternatif untuk membiayai proyek-proyek energi terbarukan. Meskipun peraturan di Indonesia saat ini telah mengizinkan penerbitan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan oleh pemerintah daerah, sampai saat ini belum ada penerbitan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan di Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Di Prancis dan Afrika Selatan, Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan Daerah telah terbukti berhasil untuk menjadi metode pembiayaan proyek untuk proyek energi terbarukan. Skripsi ini berusaha menganalisis pendekatan terbaik untuk menerbitkan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan Daerah di dua negara utama, yaitu Prancis dan Afrika Selatan, dan memberikan rekomendasi bagi Indonesia terkait penerbitan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan Daerah. Pendekatan hukum-normatif digunakan dalam penelitian ini dikombinasikan dengan studi literatur. Kesimpulannya, kerangka peraturan Indonesia telah memungkinkan penerbitan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan Daerah, tetapi negara ini masih perlu mengembangkan kerangka kerja komprehensif yang akan menjadi standar bagi pemerintah daerah yang menerbitkan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan Daerah.

Despite Indonesia's massive potential for renewable energy sources, multiple studies have shown that the nation utilizes relatively low renewable energy. One of the primary reasons behind the slow development of renewable energy utilization in Indonesia is related to the limited measures of project financing. Green municipal bonds are alternative financing for renewable energy projects in this setting. Although Indonesia's current legislation has permitted the issuance of green bonds by local governments, there is no precedent of green municipal bonds issuance in Indonesia. In nations like France and South Africa, green municipal bonds have proven to be a successful means of project financing for renewable energy projects. This thesis seeks to analyze the best approaches for issuing green municipal bonds in two key countries, France and South Africa, and to provide recommendations for Indonesia regarding issuing green municipal bonds. A legal-normative approach is used in this study, combined with a literature study. This research concludes that Indonesia's regulatory environment has enabled the issuance of green municipal bonds. However, the country still needs to develop a comprehensive green municipal bonds issuance framework that would serve as a standard for local governments issuing green municipal bonds."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library