Banyak para pengamat ekonomi di Indonesia menyatakan bahwa krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia disebabkan karena adanya kesalahan dalam manajemen negara yang terlalu sentralistik. Krisis ekonomi ini telah mendorong sentimen positif terhadap paradigma pengelolaan ekonomi nasional secara desentralisasi oleh unit-unit ekonomi daerah. Pada pengelolaan ekonomi secara desentralisasi, seluruh daerah diharapkan dapat berdiri sendiri dalam membangun daerahnya. Dan salah satu yang harus diperhatikan dalam membangun daerah adalah kemampuan membiayai program-program pembangunan itu dari sumber pendanaan sendiri. Karya akhir ini membahas tentang salah satu alternatif sumber pendanaan pembangunan di daerah, yang sejalan dengan kerangka otonomi yang diinginkan oleh banyak pihak. Karya akhir ini dimulai dengan penjelasan singkat, keadaan sosial dan ekonomi yang berkembang di Indonesia pada masa kini, beserta permasalahannya. Dalam pembahasannya penulis merasa bahwa, keadaan ekonomi Indonesia yang ada sekarang ini tidak seharusnya terjadi pada negara seperti Indonesia. Sebagai negara yang banyak dianugerahi sumber daya alam seharusnya Indonesia menjadi salah satu negara yang paling makmur di dunia. Dari situ dapat ditarik kesimpulan secara singkat bahwa telah terjadinya ketidak beresan sistem manajemen pengelolaan sumber-sumber perekonomian negara yang tidak optimal. Sentimen terhadap desentralisasi, otonomi, referendum, atau bahkan pemisahan diri dari negara kesatuan juga menambah kasanah paradigma yang beredar di masyarakat pada saat ini. Paradigma tersebut timbul, karena adanya perasaan ketìdakadilan serta penindasan terhadap kebutuhan yang beraneka-ragam yang ada di Indonesia. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, diperlukan suatu instrumen pembiayaan yang diharapkan dapat menjadi jembatan atas pendanaan atas setiap segmen kebutuhan yang beragam di Indonesia, Municipal bond, suatu bentuk instrumen pendanaan yang dikeluarkan oleh Pemda, yang dapat digunakan baik bagi pemerintah daerah ataupun sektor swasta, dapat merupakan sebagai suatu alternatif terhadap pemenuhan kebutuhan yang beragam tersebut. Pertimbangan mendasar penggunaan instrumen ini karena sifat-sifatnya yang memberikan keleluasaan yang besar bagi penggunaannya. Pembahasan kemudian dilanjutkan dengan melihat pengalaman empiris dari negara-negara lain. Pengalaman-pengalaman ini diperlukan untuk mempermudah analisa manfaat penggunaan instrumen tersebut. Tidak hanya manfaatnya yang ditonjolkan atas penggunaan municipal bond tetapi juga kontroversi yang masih menjadi perdebatan alot di negara-negara yang telah menggunakannya. Hal ini dimaksudkan agar kita dapat mempunyai referensi yang singkat dalam membandingkan manfaat dan kelemahan instrumen keuangan tersebut. Pada bagian terakhir penulis menganalisis suatu kondisi skenarjo seandainya municipal bond dicoba untuk diterbitkan di Indonesia. Pada bagian ini diterangkan tentang prospek dan tantangan, serta kemungkinan operasionalisasi municipal bond di Indonesia. Bahasannya secara singkat mencakup tahapan operasional penerbitan municipal bond, yang terdiri dari tinjauan secara hukum, dan kelembagaan, aspek keuangan. Kemudian, penulis memberikan usulan atas saran kebijakan, beserta strategi implementasi penerbitan municipal bond pada masa datang, yang diharapkan memberikan masukan dalam proses menuju Otonomi yang berkeadilan di Indonesia.