Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 16 dokumen yang sesuai dengan query
cover
"far from competing against one another , the national and international systems of labour regulation are interlocked. ILO standards have been used in recent ruling by the highest jurisdictions of some countries...."
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Kuehn, Thomas
Leiden : Brill, 2011
953.304 KUE e
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Williams, Kate
London: MacMillan Press , 1989
374.02 WIL s
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Remanja Dyah Intansuri
"Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menjadi salah satu opsi yang diambil perusahaan untuk melakukan restrukturisasi utang. Celah hukum yang ada pada perundang-undangan terkait, memberi ruang dibuatnya skenario dalam melaksanakan PKPU untuk mencapai tujuan utama perusahaan. Penerbitan surat sanggup menjadi alat untuk tercapainya tujuan dilaksanakan PKPU. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana relevansi penerbitan surat sanggup tanpa peran notaris dapat mencederai kepentingan kreditor utang usaha/vendor dan pentingnya peran notaris terkait proses verifikasi piutang terhadap surat sanggup yang dipegang oleh kreditor konkuren konversi merujuk perkara PKPU dalam putusan homologasi nomor 127/PDT.SUSPKPU/ 2017/PN.Niaga.JKT.PST. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif analitis. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder dengan alat pengumpulan data studi dokumen. Simpulan penelitian ini adalah penerbitan surat sanggup tanpa peran notaris digunakan sebagai alat membentuk suara mayoritas dalam rapat kreditor untuk menyetujui rencana perdamaian yang diajukan debitor yang berelevansi mencederai kepentingan kreditor dan notaris mempunyai peran penting dalam penerbitan surat sanggup untuk menghindari penggelapan hukum dalam perkara PKPU. Saran dalam penelitian ini, pengadilan niaga dalam mengabulkan permohonan PKPU dalam putusan PKPU sementara, memasukkan ketentuan bahwa surat sanggup yang diajukan sebagai piutang kreditor kepada pengurus dapat diakui apabila diterbitkan dihadapan notaris.

Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) has been the option to create a loan restructuring. The existing legal loophole inside the bankruptcy law, create a room of such scenario to execute the PKPU in order to achieve the companys goal. The issuance of promissory notes become the tool to reach the objective of PKPU. This research discusses the relevancy of the issuance of promissory notes without notarys role which impact the interest of accounts payables creditor/vendors and the important of notarys role related to the receivable verification process of promissory notes which held by the concurrent conversions creditor pursuant to the homologation verdict number 127/PDT.SUS-PKPU/2017/PN.Niaga.JKT.PST. The research method applied is a normative legal research, with analytical descriptive as the typology research. This research is used secondary data and document study as the data collection tools. The conclusion of this research concludes that the issuance of promissory note without notarys role used as the tool to create a majority vote in creditors meeting that will approve the composition plan proposed by debtor which impact the interest of the creditor and notary have a significant role to avoid legal embezzlement. The suggestion related this research is when the panel of judges granting a PKPU petition, in temporary PKPU verdict shall include a provision related to promissory notes, it may be claim as creditors receivables if the said promissory notes was issued before the notary."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
T54888
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Hafit Rusli
"Tesis ini membahas tanggung jawab perusahaan pemeringkat efek pada penerbitan surat medium term notes (MTN) dengan melakukan studi kasus pada gagal bayar MTN PT Sunprima Nusantara Pembiayaan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Perusahaan pemeringkat efek bertanggung jawab atas setiap hasil peringkat yang dikeluarkan dengan melakukan analisis yang mendalam (in-depth analysis), dilakukan secara independen dan objektif. Manipulasi data dan informasi di dalam laporan keuangan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan menyebabkan hasil pemeringkatan PEFINDO tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya, meskipun analisis telah sesuai dengan prosedur dan metodologi pemeringkatan. Tanggung jawab PEFINDO terbatas pada melakukan penilaian atas kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban pembayaran secara tepat waktu sesuai dengan prosedur dan metodologi pemeringkatan. Hasil penelitian menyarankan pihak berwenang untuk melakukan perubahan kedudukan perusahaan pemeringkat efek agar tidak lagi dikategorikan sebagai penasihat investasi untuk mempertegas tanggung jawabnya dalam melakukan kegiatan pemeringkatan. Pengaturan dan pengawasan yang dilakukan OJK diharapkan dapat dilakukan secara intensif dan dapat melibatkan lintas direktorat agar sesuai dengan peranan OJK di sektor jasa keuangan.

The focus of this emphasize the responsibility of credit rating agency on debt issuance, especially medium term notes (MTN) issuance by researching default case of MTN PT Sunprima Nusantara Pembiayaan. This research is qualitative descriptive interpretive. Credit rating agency fully rensponsible on every rating process by performing in-depth analysis, indepentent and objective. The impact of manipulation of data and information in the Financial Statement PT Sunprima Nusantara Pembiayaan caused rating process will not be reliable, even if the rating process has been perfomed in accordance with the rating methodology. PEFINDO’s responsibility will be limited to conduct analysis on capacity of issuer to fulfill its financial obligation in timely manner in accordance with the rating procedure and methodology. Knowing this will allow authorities to amend the legal standing of credit rating agency from investment advisor to reshaphing its responsibility in the credit rating activities. Regulatory and supervision function of OJK should be performed intensively and involving cross directorate in accordance to the role of OJK in financial services sector."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ryan Alfian
"ABSTRAK
Surat bunuh diri, sebagai barang bukti penting dalam teks forensik, mengandung kata-kata yang dapat menunjukkan emosi penulis surat bunuh diri tersebut secara eksplisit ataupun implisit; oleh karena itu, ini dapat merujuk kepada interpretasi ganda pada surat bunuh diri. Penelitian ini bertujuan untuk melihat niat dan motif penulis dalam melakukan bunuh diri melalui kata-kata yang digunakan dalam teks. Surat bunuh diri Nusadi, yang ditulis dalam bahasa Inggris, akan dianalisis dengan menggunakan teori relevansi yang menggabungkan pendekatan semantik dan pragmatis terhadap analisis teks. Untuk mendukung analisis tersebut, Linguistic Inquiry dan Word Count juga akan digunakan untuk menentukan variabel bahasa dalam teks. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Nusadi menggunakan kata sifat positif dan negatif untuk mengkomunikasikan emosi terpendam yang menyebabkan ia bunuh diri. Hal ini menunjukkan bahwa untuk menangkap maksud sebenarnya dari penulis catatan bunuh diri, seseorang tidak dapat hanya mengandalkan struktur permukaan teks. Analisis semantik dan pragmatik yang mendalam diperlukan untuk mengungkap apa yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan membunuh diri ini.

ABSTRACT
Suicide notes, as important evidence in forensic text, contain words which may explicitly or implicitly convey the emotion of the writers, and therefore, may lead to multiple interpretations of the notes. This study aims to decode the writer rsquo s intention or motive in committing suicide through the words used in the text. The suicide note by Nusadi, which is written in English, will be analyzed using relevance theory that combines the semantic and pragmatic approach to the text analysis. To support the analysis, Linguistic Inquiry and Word Count are also used to determine language variables in the text. The results show that Nusadi used both positive and negative adjectives to communicate his pent up emotion that led to his suicide. This indicates that in order to capture the real intention of the writer of the suicide note, one cannot simply rely on the surface structure of the text. An in depth semantic and pragmatic analysis is required to uncover what has led someone to this act of self killing. "
Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2018
MK-Pdf
UI - Makalah dan Kertas Kerja  Universitas Indonesia Library
cover
Mathilda Ruth Amabelle
"Medium Term Notes (MTN) merupakan salah satu bentuk surat utang yang cukup lazim diterbitkan tanpa melalui Penawaran Umum dan didasarkan pada pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Namun, pada tahun 2019, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2019 (POJK No. 30 Tahun 2019) tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum (EBUS Tanpa Penawaran Umum). POJK No. 30 Tahun 2019 tersebut memberikan serangkaian kewajiban baru, salah satunya adanya pembatasan penjualan EBUS Tanpa Penawaran Umum hanya kepada Pemodal Profesional. Dengan demikian, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai kelebihan dan kekurangan dari keberlakuan POJK No. 30 Tahun 2019 terhadap penerbitan MTN dan cara untuk mengatasi kekurangan dari keberlakuan POJK No. 30 Tahun 2019 terkait pembatasan penjualan MTN hanya kepada Pemodal Profesional. Penelitian ini dilangsungkan dengan meneliti berbagai peraturan yang berlaku di Indonesia dan melakukan penelusuran serta perbandingan dengan peraturan yang berlaku di Amerika Serikat. Berdasarkan penelitian yang dilangsungkan, ditemukan bahwa di samping sejumlah kelebihan yang dimiliki oleh penerbitan MTN di bawah POJK No. 30 Tahun 2019, terdapat sejumlah kekurangan yang dapat ditindaklanjuti dengan melakukan amandemen terhadap POJK No. 30 Tahun 2019. Selain itu, tidak adanya ruang yang diberikan kepada pemodal non-profesional untuk berpartisipasi dalam transaksi EBUS Tanpa Penawaran Umum dalam POJK No. 30 Tahun 2019. OJK dapat mempertimbangkan untuk mengadopsi konsep non-accredited investor di Amerika Serikat dan memperkenalkan keberadaan Pemodal Non-Profesional, di samping Pemodal Profesional, dalam POJK No. 30 Tahun 2019.

Medium Term Notes (MTN) are a form of debt that is quite commonly issued without going through Public Offering (private placement) and are based on the provisions in the Civil Code and the Commercial Code. However, in 2019, the Financial Services Authority (OJK) issued Financial Services Authority Regulation Number 30/POJK.04/2019 (POJK No. 30 of 2019) concerning Issuance of Debt Securities and/or Sukuk without Public Offering (EBUS without Public Offering). POJK No. 30 of 2019 provides a series of new obligations, one of which is the limitation on the sale of EBUS without Public Offering only to Professional Investors. Thus, it is necessary to carry out further research regarding the advantages and disadvantages of the enactment of POJK No. 30 of 2019 regarding the issuance of MTN and ways to overcome the shortcomings of the implementation of POJK No. 30 of 2019 regarding restrictions on the sale of MTN only to Professional Investors. This research was carried out by examining various regulations that apply in Indonesia and conducting searches and comparisons with regulations that apply in United States. Based on the research conducted, it was found that in addition to a number of advantages possessed by the issuance of MTN under POJK No. 30 of 2019, there are a number of deficiencies that can be followed up by making amendments to POJK No. 30 of 2019. In addition, there is no space given to non-professional investors to participate in EBUS Without Public Offering transactions in POJK No. 30 of 2019. OJK may consider adopting the concept of non-accredited investors in United States and introducing the existence of Non-Professional Investors, in addition to Professional Investors, in POJK No. 30 of 2019."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Della Puspita Loga
"Penelitian ini berfokus pada permasalahan keterbukaan informasi dalam penerbitan Medium Term Notes (MTN) di Indonesia serta ketercukupan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2019 tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum dalam mengatur MTN serta mengatasi permasalahan penerbitan MTN di Indonesia. Terdapat perbandingan pengaturan penerbitan MTN di Indonesia, Amerika, United Kingdom, Kanada, dan China. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan penelitian deskriptif berdasar penelitian kepustakaan, komparasi dari sistem hukum berbagai negara serta pendekatan kasus putusan pengadilan dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan dengan adanya POJK 30/2019 terdapat pengaturan lebih terperinci dan berbagai kewajiban bagi penerbit guna meningkatkan kepercayaan investor dan akuntabilitas penerbit MTN. Dibahas juga mengenai dua studi kasus yaitu penerbitan MTN oleh PT Mahkota Properti Indo Permata dan PT Berkat Bumi Citra. Serta menelaah efektivitas POJK 30/2019 dalam menangani isu serupa yang mungkin timbul dalam penerbitan MTN dikedepannya. POJK 30/2019 telah menetapkan pedoman yang lebih komprehensif. Namun, terdapat permasalahan perbedaan pandangan klasifikasi jenis MTNdan maraknya terjadi gagal bayar penerbitan MTN yang belum terdapat pengaturan lebih lanjut mengenai tindakan OJK. Diperlukan pengaturan lebih khusus dan peran aktif dari OJK baik dalam langkah preventif maupun menempuh langkah hukum untuk meningkatkan perlindungan dan kepercayaan investor.

This research focuses on the emergence of information problems in the issuance of Medium Term Notes (MTN) in Indonesia and the adequacy of the Financial Services Authority Regulation Number 30/POJK.04/2019 concerning Issuance of Debt Securities and/or Sukuk Done Without a Public Offering in regulating MTN and overcoming problems with the issuance of MTN in Indonesia. There is a comparison of MTN issuance arrangements in Indonesia, America, United Kingdom, Canada, and China. This study uses a normative juridical approach with descriptive research based on literature research, comparisons of the legal systems of various countries and settlement of cases of court decisions using qualitative methods. The results of the study show that with POJK 30/2019 there are more detailed arrangements and various obligations for issuers to increase investor confidence and accountability of MTN issuers. Two case studies were also discussed, namely the issuance of MTN by PT Mahkota Properti Indo Permata and PT Berkat Bumi Citra. As well as reviewing the effectiveness of POJK 30/2019 in dealing with similar issues that may arise in the issuance of future MTNs. POJK 30/2019 has established more comprehensive guidelines. However, there are problems with differing views on the classification of MTN types and the rampant occurrence of defaults on MTN issuance for which there is no further regulation regarding OJK actions. More specific regulations and an active role from the OJK are needed, both in preventive measures and through legal steps to increase investor protection and trust."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Batubara, Mohammad Isfan
"Penelitian ini membahas mengenai pentingnya dan perlunya penyelarasan pengaturan mengenai Medium Term Notes dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2019 tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum, Surat Edaran KSEI No. 05/2021, dengan peraturan perundang-undangan terkait serta tanggung jawab hukum Notaris dalam penyelenggaraan penerbitan Medium Term Notes di Pasar Modal berdasarkan POJK No. 30/2019. Diharapkan dengan adanya pengaturan kewajiban akta Notaris di dalam Peraturan OJK, penerbitan Medium Term Notes dapat berlangsung dengan teratur dan dapat melindungi Notaris karena terdapatnya dasar kewenangan Notaris berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pedoman yang lebih terperinci terkait dengan pembuatan dokumen penerbitan oleh Notaris. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif yang menilik secara peraturan perundang-undangan bagaimana peran dan tanggung jawab Notaris di pasar modal dalam penerbitan Medium Term Notes

This study discusses the importance and need for harmonization of regulations regarding Medium Term Notes in Financial Services Authority Regulation Number 30/POJK.04/2019 concerning Issuance of Debt Securities and/or Sukuk Conducted Without Public Offering, KSEI Circular Letter No. 05/2021, with the relevant laws and regulations as well as the legal responsibilities of a Notary in administering the issuance of Medium Term Notes in the Capital Market based on POJK No. 30/2019. It is hoped that with the regulation of Notary deed obligations in OJK Regulations, the issuance of Medium Term Notes can take place regularly and can protect Notaries because there is a basis for Notary authority based on laws and regulations and more detailed guidelines related to making issuance documents by Notaries. This study uses a juridical-normative research method which looks at the laws and regulations on the roles and responsibilities of a Notary in the capital market in the issuance of Medium Term Notes."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muslimin
"ABSTRAK
Tesis ini menganalisis metode pendanaan ekspansi infrastruktur PT Adaro Energy Tbk dan anak perusahaan untuk peningkatan kapasitas produksi batubara dengan instrumen utang melalui penerbitan obligasi luar negeri guaranteed senior notes dibandingkan dengan penggunaan pinjaman sindikasi. Metode analisis yang dilakukan adalah studi kepustakaan dan observasi data eksternal perusahaan. Hasil analisis perhitungan nilai perusahaan menyimpulkan bahwa pendanaan pinjaman sindikasi yang menyediakan fleksibilitas waktu penarikan menghasilkan nilai perusahaan yang lebih tinggi daripada pendanaan dengan penerbitan obligasi luar negeri. Analisis volatilitas terhadap harga saham perusahaan menunjukkan penerbitan guaranteed senior notes tersebut cenderung untuk meningkatkan harga saham karena adanya hipotesis efek corporate debt tax shield.

ABSTRACT
This thesis analyzes methods for financing infrastructure expantion of PT Adaro Energy Tbk and subsidiaries in increasing capacity of coal production by using debt instruments of the offshore bonds so-called guaranteed senior notes, to be compared with syndicated loan. The analysis method uses literature study and company's external data observation. The analysis of firm value calculation concludes that syndicated loan financing which provides flexibility in withdrawing the facilty results in a higher value of the firm than the one using the offshore bonds. The volatility analysis on company stock price indicates that issuance of the guaranteed senior notes tends to increase the stock price due to effect of the corporate debt tax shield hypothesis.
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2012
T32178
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
<<   1 2   >>