Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Despite e commerce being one of the sectors that is rapidly developing, investing in Indonesia remains a challenge. The rapid development of the said sector has not been accompanied with the appropriate regulations. The regulations that govern e commerce can be considered very limited and the description of e commerce in such regulations is still very vague compared to the practice amongst the business actors. In light of these conditions, this research will focus on the analysis of the e commerce business field, specifically in relation to investment in e commerce together with the related institutions namely the Investment Coordinating Board, the Ministry of Communication and Informatics, and the Ministry of Trade. This research will compare various e commerce companies in Indonesia in relation to the practice. This research will also analyse on how the aforementioned institutions regulates e commerce specifically on how the business field is verified. From the prevailing regulations, e commerce can be classified into Marketplace and Online Retail. From this research, it can be concluded that even though there are two different categories, in practice there is no clear difference between these two groups. E commerce is a sector which involves several institutions and therefore the development within these institutions must go hand in hand.

---

E-commerce dianggap sebagai salah satu sektor yang berkembang dengan pesat. Namun melakukan investasi di Indonesia tetap dianggap sebagai tantangan. Hal ini disebabkan karena perkembangan tersebut tidak diimbangi dengan peraturan yang sepadan. Saat ini peraturan yang mengatur e-commerce masih sangat terbatas. Penjelasan atas e-commerce pada peraturan tersebut pun masih samar apabila dibandingkan dengan keadaan e-commerce yang terjadi diantara kalangan pelaku usaha. Berdasarkan hal-hal tersebut, penelitian ini akan membahas bidang usaha e-commerce dalam cakupan investasi serta institusi-institusi terkait seperti Badan Koordinasi Penanaman Modal, Menteri Komunikasi dan Informatika, dan Menteri Perdagangan. Dalam penelitian ini, akan dilakukan perbandingan beberapa perusahan e-commerce terkait penerapannya. Penelitian ini juga akan membahas bagaimana institusi-institusi yang telah disebutkan mengatur e-commerce dan bagaimana bidang usaha tersebut diverifikasi. Berdasarkan peraturan yang berlaku, e-commerce dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu Marketplace dan Online Retail. Dapat disimpulkan bahwa walaupun terdapat dua kelompok yang berbeda, pada prakteknya pengelompokan usaha e-commerce masih campur aduk. E-Commerce adalah bidang yang melibatkan banyak instansi sehingga perkembangannya harus selaras satu sama lain."

"Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji dan menganalisis penerapan grandfather clause dalam pelaksanaan perluasan penanaman modal pada bidang-bidang usaha yang diatur secara lebih restriktif dalam Peraturan Presiden mengenai Daftar Negatif Investasi (DNI), bidang usaha yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang dan bidang usaha yang disyaratkan dengan kemitraan (dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)). Selanjutnya, yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah dapatkah konsep grandfather clause (Pasal 9 Perpres DNI 2014) menjamin kepastian hukum bagi penanaman modal. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan metode penelitian hukum empiris sekaligus. Pemerintah dalam menentukan kebijakan penanaman modal diharapkan dapat menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam kegiatan penanaman modal di Indonesia, dapat dikatakan bahwa DNI merupakan acuan pertama kali dan terpenting bagi calon penanam modal, baik penanam modal asing maupun penanam modal dalam negeri sebelum melakukan penanaman modal. Di dalam DNI dikenal istilah grandfather clause yang sebenarnya merupakan pasal peralihan. Dengan adanya grandfather clause, penanam modal khususnya penanam modal asing tidak perlu khawatir untuk menjalankan usahanya meskipun ada pengaturan di dalam DNI yang lebih restriktif/tertutup bagi bidang usaha yang dijalankannya. Namun demikian, untuk bidang usaha yang diatur secara khusus dalam bentuk Undang-Undang, grandfather clause dalam DNI tidak dapat diterapkan. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa konsep grandfather clause dalam DNI telah mampu memberikan jaminan kepastian hukum terutama bagi penanam modal yang bidang usahanya diatur secara lebih restriktif/tertutup, meskipun masih menyisakan potensi conflict of law terkait dengan bidang usaha yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang dan program pemberdayaan UMKM melalui kemitraan. Selanjutnya penulis menyarankan agar Pemerintah dalam menyusun DNI harus lebih memperhatikan keterkaitan antara pengaturan bidang usaha yang diatur secara khusus melalui Undang-Undang. Selain itu, dalam membentuk Undang-Undang yang mengatur bidang usaha tertentu sebaiknya tidak diberlakukan retroaktif karena akan memberikan dampak negatif pada iklim investasi dan tidak memberikan kepastian hukum.

---

This study is intended to examine and analyze the application of the grandfather clause in granting investment licenses in the areas of business that is set in a more restrictive manner in the Negative Investment List (NIL), business sector which is specifically regulated in Law and business sectors which are being required to have partnership (with Micro, Small and Medium Enterprises (SMEs)). Furthermore, the main question in this study is whether the concept of grandfather clause (Article 9 of Presidential Decree concerning NIL 2014) can ensure legal certainty for investment. To answer this question, this study using normative legal research methods and empirical legal research methods as well. Government in determining the investment policy is expected to ensure legal certainty; certainty sought, and seeks security for investors since the licensing process until the end of the investment activities in accordance with the law and regulations. In investment activities in Indonesia, it can be said that the NIL is the first and most important reference for investors, both foreign investors and domestic investors before making an investment. In the NIL there is the term grandfather clause, which is actually a transitional clause. With the grandfather clause, investors, especially foreign investors do not have to worry to run its business even though there is a more restrictive/closed regulation in the NIL for the line of business being operated. However, for the business sector which is specifically regulated by Law, grandfather clause in the NIL is not applicable. Based on this study it can be concluded that the concept of grandfather clause in the NIL has been able to provide legal certainty, especially for investors who set up its business in a more restrictive/closed business sectors, although it still leaves a potential conflict of law related to business sector which is specifically regulated by Law and the empowerment of SMEs through partnership programs. Furthermore, the authors suggest that the Government in preparing the NIL should pay more attention to the relationship with the regulation in the business sectors that are specifically regulated by Law. Moreover, in forming a Law to regulate certain sectors should not be applied retroactively because it will have a negative impact on the investment climate and does not provide legal certainty."

"Dampak Dihapuskannya Bidang Usaha Pertunjukan Film dari Daftar Negatif Investasi di Indonesia dan Perbandingannya dengan Negara-Negara Industri Film Termaju Setelah bertahun-tahun menutup seluruh industri perfilmannya dari investor asing, untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia, pada tahun 2016 seluruh industri perfilman secara umum dan bidang usaha pertunjukan film secara khusus dihapuskan dari Daftar Negatif Investasi di Indonesia. Semenjak dilakukannya pencabutan Daftar Negatif Investasi, terlihat bahwa beberapa investor asing telah mulai memasuki ranah pertunjukan film di Indonesia. Untuk mengetahui, memahami, sekaligus menganalisis ketepatan dari dampak yang telah terjadi selama empat tahun setelah dilakukannya pencabutan Daftar Negatif Investasi, dilakukan penelitian secara analisis yuridis, dimana selain melakukan perbandingan peraturan mengenai investasi asing dalam bidang pertunjukan film di Indonesia dengan tiga negara industri film yang termaju, yakni Amerika Serikat, Cina, dan India, juga dilakukan wawancara kepada pelaku industri perfilman yaitu pengusaha bioskop independen dan produser film nasional, serta kepada pihak-pihak lain yang terkait dengan pencabutan Daftar Negatif Investasi ini yakni konsumen dan pihak pemerintah. Hasil penelitian menunjukan bahwa secara garis besar dampak dari pencabutan Daftar Negatif Investasi tersebut bersifat positif, dimana layar bioskop yang bertambah secara signifikan membawa pengaruh besar atas perkembangan kondisi perfilman nasional. Namun, pengusaha bioskop independen yang banyak beroperasi di daerah menjadi satu-satunya pihak yang merasa dirugikan atas pencabutan Daftar Negatif Investasi atas ekspansi bioskop jaringan ke daerah-daerah, dimana pada sisi lain, sampai saat ini pun Indonesia masih kekurangan layar bioskop apabila dibandingkan dengan jumlah penduduknya. Untuk itu, pemerintah harus menemukan solusi yang tepat untuk terus melancarkan iklim investasi secara keseluruhan, namun tetap tidak mengabaikan kepentingan pengusaha bioskop independen sebagai salah satu komponen masyarakat dan pelaku usaha perfilman nasional. Kata kunci: Bioskop, Daftar Negatif Investasi, Penanaman Modal Asing, Pencabutan, Perfilman, Pertunjukan He Impacts of The Abolishment of The Sector of Film Exhibitions From The Negative Investment List in Indonesia and Its Comparison With The Most Advanced Film Industry CountriesAfter years of closing the entire film industry from foreign investors, for the first time in the history of Indonesia, in 2016 the entire film industry in general and the sector of film exhibitions were specifically removed from the Negative Investment List in Indonesia. Since then, it appears that some foreign investors have begun to enter the realm of film exhibitions in Indonesia. To find out, understand, and analyze the accuracy of the impacts that’d occurred during the four years after the abolishment, a juridical analysis of research was conducted, which in addition to comparing regulations on foreign investment in film exhibitions in Indonesia with the three most advanced film industry countries, United States, China, and India, interviews were also conducted with the players of film industry, which are independent cinema entrepreneurs and national film producers, as well as other parties related, which are the consumers and the government. The results of the study showed that the impact of the abolishment in general was positive, where the significant increase of cinema screens had a big influence on the development of the entire film industry. However, independent cinema entrepreneurs that mostly operate in the regions are the only parties who feel disadvantaged over the abolishment for the expansion of network cinemas to the regions, where on the other hand, even until now Indonesia still lacks cinema screens when compared to the number of its inhabitants. To that end, the government must find the right solution to continue incite the overall investment climate, but not ignoring the interests of independent cinema entrepreneurs as one of the components of society and players in the national film industry. Keywords: Abolishment, Cinema, Film, Film Exhibitions, Foreign Investment, Negative Investment List."

"

Tesis ini bertujuan untuk menginvestigasi dampak penetapan Daftar Negatif Investasi (DNI) terhadap keputusan berinvestasi perusahaan asing dan lokal di Indonesia. Dengan menggunakan data rencana investasi di tingkat bidang usaha dari tahun 2005 hingga 2018,  penelitian menunjukkan bahwa, pertama, penetapan NIL dapat menarik masuk investasi ke Indonesia, di mana Penanaman Modal Asing (PMA) lebih menyukai bidang usaha yang “terbuka penuh” daripada yang “terbuka secara bersyarat”, sedangkan kondisi sebaliknya berlaku untuk Penanaman Modal Dalam Negeri. Kedua, terdapat efek crowding-in paralel antar perusahaan asing dan nasional dalam merespon peluang investasi yang terbuka bagi kedua belah pihak. Sebagai implikasi kebijakan, studi ini menyarankan agar informasi di DNI disusun secara lebih rinci dan transparan untuk menjamin keefektivitasannya dalam menarik investasi. Selain itu, karena pemerintah sedang mencari cara terbaik untuk menarik lebih banyak investasi ke dalam negeri—khususnya PMA—sembari melindungi perusahaan nasional, penetapan Daftar Investasi Positif patut dipertimbangkan.

---

This thesis aims to investigate the impact of the NIL introduction on the investment decisions of foreign and national firms in Indonesia. By using business field-level data of the investment-planned values from 2005 to 2018, the analysis shows, first, the NIL introduction may generate the investment inflows, where Foreign Direct Investment (FDI) favors the “fully open” business fields over the “conditionally open” ones, while the opposite condition applies for the Domestic Direct Investment (DDI)s. Second, there is a parallel movement of crowding-in effect between foreign and national firms responding to the investment opportunities open to both parties. As a possible policy implication, this study suggests that more detailed and transparent information should be provided in the NIL to guarantee its effectiveness. Additionally, since the government is looking for the best way to attract more investment into the country—specifically FDI—while protecting national firms, the stipulation of a Positive Investment List is worth considering.

"

"Skripsi ini membahas mengenai akibat hukum atas perubahan batas maksimal kepemilikan modal asing pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura dan kesesuaian kewajiban divestasi saham asing dengan asas kepastian hukum dalam Undang-Undang Penanaman Modal, serta penerapan sanksi terhadap pelanggaran kewajiban divestasi. Penelitian yang menggunakan metode penelitian yuridis normatif ini menunjukkan bahwa perubahan batas maksimal kepemilikan modal asing dalam UU Hortikultura mengakibatkan penanam modal asing wajib menyesuaikan komposisi sahamnya menjadi maksimal 30% (tiga puluh persen). Adapun kewajiban divestasi saham asing telah sesuai dengan asas kepastian hukum yang terkandung dalam Undang-Undang Penanaman Modal walaupun terdapat pandangan yang mengatakan sebaliknya. Hal ini karena UU Hortikultura memberikan waktu yang cukup bagi penanam modal asing untuk mendivestasikan sahamnya yaitu selama 4 tahun, dan sesuai dengan asas lex posterior derogat legi priori maka ketentuan mengenai batas maksimal kepemilikan modal asing pada UU Hortikultura menggantikan ketentuan dalam Daftar Negatif Investasi. Sampai saat ini belum terdapat ketentuan yang mengatur mengenai penerapan sanksi terhadap divestasi saham asing yang tidak dilaksanakan.

---

This thesis discusses the legal consequences of foreign capital ownership limit in Law Number 13 of 2010 regarding Horticulture. This thesis also discusses whether the divestment obligation of foreign capital based on horticulture law in accordance with the legal certainty principle under investment law; and the sanctions imposed by the government if the foreign investor breach such obligation. This research that uses a juridical normative method indicates that the change of foreign capital ownership limit in horticulture law has caused foreign investors to adjust their shares composition at maximum 30% (thirty percent). The provision that oblige foreign investors to divest its shares is actually in accordance with the principle of legal certainty contained in Investment Law although there are still some views that opinies otherwise, it is because Horticulture Law provides sufficient time for foreign investors to divest their shares in 4 years, and in accordance with the principle of lex posterior derogat legi priori it means the provision regarding the maximum amount of foreign capital ownership governed by Horticulture Law preempts the provision in Negative Investment List. Then, until now there is no regulations concerning sanctions on the breach of foreign capital divestment obligation."