Skripsi ini membahas mengenai akibat hukum atas perubahan batas maksimal kepemilikan modal asing pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura dan kesesuaian kewajiban divestasi saham asing dengan asas kepastian hukum dalam Undang-Undang Penanaman Modal, serta penerapan sanksi terhadap pelanggaran kewajiban divestasi. Penelitian yang menggunakan metode penelitian yuridis normatif ini menunjukkan bahwa perubahan batas maksimal kepemilikan modal asing dalam UU Hortikultura mengakibatkan penanam modal asing wajib menyesuaikan komposisi sahamnya menjadi maksimal 30% (tiga puluh persen). Adapun kewajiban divestasi saham asing telah sesuai dengan asas kepastian hukum yang terkandung dalam Undang-Undang Penanaman Modal walaupun terdapat pandangan yang mengatakan sebaliknya. Hal ini karena UU Hortikultura memberikan waktu yang cukup bagi penanam modal asing untuk mendivestasikan sahamnya yaitu selama 4 tahun, dan sesuai dengan asas lex posterior derogat legi priori maka ketentuan mengenai batas maksimal kepemilikan modal asing pada UU Hortikultura menggantikan ketentuan dalam Daftar Negatif Investasi. Sampai saat ini belum terdapat ketentuan yang mengatur mengenai penerapan sanksi terhadap divestasi saham asing yang tidak dilaksanakan.

---

This thesis discusses the legal consequences of foreign capital ownership limit in Law Number 13 of 2010 regarding Horticulture. This thesis also discusses whether the divestment obligation of foreign capital based on horticulture law in accordance with the legal certainty principle under investment law; and the sanctions imposed by the government if the foreign investor breach such obligation. This research that uses a juridical normative method indicates that the change of foreign capital ownership limit in horticulture law has caused foreign investors to adjust their shares composition at maximum 30% (thirty percent). The provision that oblige foreign investors to divest its shares is actually in accordance with the principle of legal certainty contained in Investment Law although there are still some views that opinies otherwise, it is because Horticulture Law provides sufficient time for foreign investors to divest their shares in 4 years, and in accordance with the principle of lex posterior derogat legi priori it means the provision regarding the maximum amount of foreign capital ownership governed by Horticulture Law preempts the provision in Negative Investment List. Then, until now there is no regulations concerning sanctions on the breach of foreign capital divestment obligation.