Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas kasus konflik industrial XYZ yang berujung pada pemogokan ribuan karyawan. Bagaimana menyelesaikan konflik industrial menjadi pertanyaan penelitian ini. Setelah melakukan penelitian secara kualitatif dengan desain deskriptif yang menggunakan metode wawancara dan analisis isi, observasi dan studi pustaka, diperoleh hasil analisa bahwa mediasi merupakan intervensi terbaik dalam menyelesaikan konflik industrial XYZ. Hasil mediasi adalah ditandatanganinya Perjanjian Kerja Bersama pada bulan Februari 2012 dan berakhirnya pemogokan. Semoga apa yang telah menjadi kesepakatan bersama dapat diterapkan dengan konsisten dan penuh komitmen oleh karyawan dan manajemen XYZ, termasuk pihak pemerintah sebagai mediator. Hasil perundingan dari mediasi-mediasi yang dilakukan diharapkan memberi pengalaman yang baik bagi XYZ maupun perusahaan lain dalam memelihara hubungan industrial kedepannya nanti. ...... This thesis discusses the case of XYZ industrial conflict that led to the strike of thousands of employees. How to resolve industrial conflict becomes a question of this research. After conducting research in a qualitative descriptive design using interviews and content analysis, observation and literature study, obtained by the analysis that mediation is the best intervention in resolving industrial conflicts XYZ. The results of mediation is the signing of the Collective Labour Agreement in February 2012 and the end of the strike. Hopefully what has been a mutual agreement can be implemented with a consistent and committed by employees and management of XYZ, including the government as a mediator. The results of the negotiations conducted mediations are expected to have a good experience for XYZ and other companies in the maintenance of industrial relations in the future later.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai pengaturan mogok kerja dalam peraturan perundang-undangan serta pelaksanaannya dalam praktek. Kasus yang dipergunakan sebagai materi studi kasus adalah mogok kerja yang dilakukan oleh pekerja/buruh Rumah Sakit Husada, yang dilanjutkan dengan analisis terhadap Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor: 196/PHI.G/2009/PN.JKT.PST. Mogok kerja umumnya disebabkan oleh perselisihan yang terjadi antara perusahaan dengan pekerja/buruh. Mogok kerja merupakan hak asasi pekerja/buruh terkait dengan kemerdekaan mereka untuk mengemukakan pendapat serta sarana untuk menghimpun kekuatan guna meningkatkan posisi tawar terhadap pengusaha. Terdapat peraturan terkait pelaksanaan mogok, agar pelaksanaan hak tersebut jangan sampai mengganggu hak dan kebebasan orang lain, ketertiban umum, dan fungsi-fungsi vital sarana umum dan sosial. Pada prakteknya, pelaksanaan mogok tidak selalu sesuai dengan peraturan yang ada/berlaku sehingga utamanya dalam kasus ini berakibat pada perselisihan hak yang justru merugikan kelangsungan pekerjaan pekerja/buruh. Dalam menyusun skripsi ini, penulis pada dasarnya menggunakan metode yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang khusus meneliti hukum sebagai norma positif di dalam sistem perundang-undangan. Dalam penelitian yuridis normatif ini, penelitian mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan mengacu pula pada peraturan perusahaan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan. Hasil penelitian ini adalah mengenai pengaturan dan praktek mogok kerja yang sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sehingga pekerja yang melakukan mogok tidak terkena sanksi. ...... The following thesis is to discuss the arrangements legislation of strike and its implementation in practice. Case material is used as a case study is carried out a strike by workers/laborers Husada Hospital, which is followed by an analysis of the Industrial Relations Court Decision Number: 196/PHI.G/2009/PN.JKT.PST. The strike is generally caused by disputes between companies and workers/laborers. A strike is a fundamental right of workers/laborers associated with their freedom of expression and the means to gather strength to improve the bargaining position of employers. There are regulations regarding the conduct of the strike, so that the implementation of these rights should not interfere with the rights and freedoms of others, public order, and the vital functions of public and social facilities. In practice, the implementation of the strike is not always in accordance with existing regulations/applicable to major in this case resulted in disputes over rights at the expense of continuity of employment of workers/laborers. In this thesis, the author basically using normative methods. The research method is a normative study specifically examined law as a positive norm in the legislative system. In this normative study, research refers to the Law No. 13 Year 2003 on Manpower and refers also to the regulations governing the employment company. Results of this study was the setting and practice the illegal strike under Law No. 13 of 2003 so that workers do not strike sanction.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai pengaturan mogok kerja dalam peraturan perundang-undangan serta penerapannya dalam praktik berdasarkan Putusan PHI Bandung No. 12/G/2010/PHI/PN.BDG dan Putusan Kasasi No. 802 K/Pdt.Sus/2010. Mogok kerja merupakan hak asasi pekerja/buruh yang digunakan sebagai sarana untuk menghimpun kekuatan guna meningkatkan posisi tawar menawar (collective bargaining power) mereka dalam upaya menekan pengusaha agar memenuhi tuntutan-tuntutan pekerja/buruh. Mogok kerja juga digunakan untuk menyeimbangkan posisi tawar menawar (bargain position) pekerja/buruh yang lebih lemah dibandingkan pengusaha. Dengan demikian, mogok kerja dapat dipandang sebagai ajang pekerja/buruh untuk adu kekuatan dengan pengusaha agar tuntutan-tuntutan mereka dipenuhi. Mogok kerja diatur dalam peraturan perundang-undangan agar dapat dilaksanakan secara sah, tertib, dan damai. Akan tetapi, pada pelaksanaannya, mogok kerja tidak selalu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga kerap menimbulkan perselisihan PHK yang merugikan pekerja/buruh. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif dan pengumpulan data melalui studi pustaka. Adapun hasil dari penelitian ini adalah PHK dengan kualifikasi mangkir sebagai akibat hukum dari mogok kerja yang tidak sah, hanya dapat dilakukan apabila pengusaha telah memanggil pekerja/buruh secara patut dan tertulis, untuk kembali bekerja, sebanyak 2 (dua) kali dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja.

---

ABSTRACT
The focus of this following thesis is discussing about the arrangements legislation of strike and its implementation based on Case of Bandung Employment Court Decision No. 12/G/2010/PHI/PN.BDG and Cassation Court Desicion No. 802 K/Pdt.Sus/2010. Strike is a fundamental right of workers/labors that is used for gathering the strength to improve collective bargaining power of workers/labors as the effort to suppress their employers to meet the demands of the workers/labors. The strike is also used for balancing the bargain position of workers/labors which are relatively weaker than their employers. Thus, the strike can be viewed as a phase for workers/labors to contest the bargaining power towards employers so their demands will be fulfilled. The strike is regulated in the legislation to be implemented legally, orderly, and peacefully. However, in practice, strikes are not always in accordance with the legislation and led to termination of employment disputes that detrimental to workers/labors. This research is a juridical-normative research with qualitative approach and collecting data through documentary study. The result of this study is termination of employment which is based on the absence of the workers/labors as the legal consequences of illegitimate strike it can only be done if the employer had called workers/labors properly and written, to return to work, for 2 (two) times within 7 (seven) working days.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai penyelesaian perselisihan hubungan industrial mengacu kepada ketentuan hukum Indonesia yang diimplementasikan dalam keberlakukan Lembaga Kerja Sama Bipartit untuk mengatasi mogok kerja yang timbul dari kasus PT. Adhimix Precast Indonesia dengan para pekerjanya mengacu pada putusan nomor register 167/PDT.SUS-PHI/2020/PN.JKT.PST. Skripsi ini ditinjau melalui metode penelitian yuridis normatif menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini mendeskripsikan urgensi Lembaga Kerja Sama Bipartit sebagai sarana hubungan industrial dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang mampu mengakomodasikan pandangan-pandangan dan mampu menjadi bahan pertimbangan sebelum dilakukan mogok kerja. Peraturan perundang-undangan yang berlaku telah menyatakan kriteria mogok kerja sebagai bagian hak fundamental pekerja/buruh dengan pelaksanaan yang dapat menjadi tidak sah. Dengan demikian, penegakan atas anjuran pendirian Lembaga Kerja Sama Bipartit diperlukan untuk diberlakukan secara optimal. ......The discussion in this thesis is the settlement of industrial relations disputes referring to the provisions of Indonesian law which are implemented in the implementation of the Bipartite Cooperation Institution resolve the strike that in the case of PT. Adhimix Precast Indonesia and its employees refer to court decision number 167/PDT.SUS-PHI/2020/PN.JKT.PST. The research method in writing this thesis is through the use of normative juridical writing methods using secondary data obtained from literature study and qualitative analysis. This study examines the urgency of the Bipartite Cooperation Institution as a means of industrial relations in the settlement of industrial relations disputes that provides an opportunity to share views and can be considered before a strike is carried out. The applicable legal provisions have stated the criteria for a strike as part of the fundamental rights of workers/laborers with the implementation of which may become invalid. It can be said that enforcement of the recommendation for the establishment of the Bipartite Cooperation Institution is needed to be implemented optimally.

Abstrak :
Didalam sebuah negara yang sedang memasuki tahap pembangunan dibutuhkan investor asing guna menanamkan modal dan mengerakan semangat pengusaha dalam negeri untuk bersaing dengan baik, tetapi dampak dari terbukanya pasar tersebut menimbulkan problematika yang baru, hal ini dapat kita lihat bahwa pekerja/buruh kerapkali menjadi tumbal atas hal tersebut. Hubungan antara pengusaha dengan buruh kerap kali mengalami suatu permasalahaan. Seringkali terjadi perselisihan diantara keduanya sebagai akibat dari berbagi macam sebab. Didalam permasalahaan tersebut buruh selalu didalam posisi yang lemah, dan mogok merupakan senjata bagi buruh untuk melakukan perlawanan terhadap penindasan yang dilakukan oleh pengusaha kepada mereka. Pemogokanpemogokan yang terjadi di Indoneisa disebabkan berbagi macam faktor antara lain berkaitan dengan tuntutan kebebasan berserikat, tuntutan kenaikan upah, tuntutan agar diberikan tunjangan hari raya. Hal tersebut dapat terlihat dari tingkat upah buruh yang rata-rata masih rendah serta syarat-syarat kerja yang dirasakan oleh buruh kurang memadai sehingga menyebabkan pemogokan-pemogokan. Buruh juga menuntut kepada pengusaha untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum ketenagakerjaan yang memang banyak pengusaha yang menghiraukan ketentuan-ketentuan tersebut, dengan di latar belakangi hal tersebut mogok merupakan jalan bagi buruh untuk menuntut hak-hak mereka. Tetapi mogok kerja yang dilakukan oleh buruh haruslah sesuai dengan koridor hukum yang tertuang didalam Undang-Undang. No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaiaan Perselisihan Hubungan Industrial sehingga mogok kerja yang dilakukan oleh buruh dikatakan sah sesuai peraturan hukum yang berlaku.

---

Abstract
In a country that was entering a phase of development needed to infuse capital foreign investors and entrepreneurs in the country mengerakan the spirit to compete properly, but the impact of the opening of those markets pose new problem, this we can see that workers/labourers become sacrificial anodes are particularly over such matters.The relationship between owners and labor often experience a dispiutes. Often quarrels between them as a result of sharing a variety of causes. In the dispiutes always in the position of labor is weak, and the strike was a labor to do the weapons for the resistance against oppression by employers to them. Strike that occurred in the manner of sharing factor- Indonesians caused among other things related to the demands of freedom of Assembly, the demands for wage increases, demands to be given allowances feast. It can be seen from the level of labor wages that average is still low as well as the terms of the work perceived by inadequate labor causing the strike. Labors also demanded to owners to carry out the provisions of employment law which indeed many entrepreneurs who ignored these provisions, with the performance of this strike is a way for labors to demand their rights. But break down the work done by laborers shall be in accordance with the law contained in the corridors of the Act. No. 13 of 2003 on Labor and law No. 2 of 2004 concerning Industrial Relations Disputes so that settlement of strike work done by laborers is said to be valid according to legislation in force.