Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
PDRB dalam sepuluh tahun terakhir menunjukkan tren yang positif. Salah satu cara penentuan nilai PDRB adalah dengan menggunakan pendekatan penambahan nilai output melalui fungsi produksi. Berdasarkan fungsi produksi, output ditentukan oleh tenaga kerja dan modal. Salah satu input produksi adalah tenaga kerja yang permintaannya dipengaruhi oleh upah. Dengan adanya dua tipe tenaga kerja yaitu high skilled dan low skilled, terdapat perbedaan dimana upah low skilled ditentukan dengan adanya intervensi pemerintah salah satunya melalui upah minimum provinsi. Dengan menggunakan data panel 33 provinsi selama 2008-2012 dengan metode fixed effect diperoleh hasil bahwa upah minimum berpengaruh secara positif pada PDRB total dan mayoritas PDRB sektoral. ...... One way in determining the value of GDRP is by measuring value added of output with the production function. Based on the production function, output is determined by labor and capital. The demand of labor as input of production is influenced by wages. With the existence of two types of labor; high skilled labor and low skilled, there are differences in determining the wage of those labor. Most of low skilled worker’s wage are determined by one government intervention through the provincial minimum wage. Using the panel data of 33 provinces during 2008-2012 with fixed effect model, this research finds that the minimum wage affects positively on total and majority of sectoral GDRP.

Abstrak :
Issue of minimum wage in local region of Indonesia.

Abstrak :
ABSTRAK
Adanya kebijakan penangguhan upah telah melahirkan suatu ketidakpastian hukum, dimana Upah Minimum sebagai safety net yang ditetapkan pemerintah menjadi tidak pasti karena dimungkinkan untuk menyimpangi ketentuan tersebut. Dampak terhadap penetapan upah minimum tersebut biasanya dialami oleh pekerja/buruh dan pengusaha. Pekerja/buruh menganggap bahwa besaran UMP yang ditetapkan Gubernur terlalu kecil sehingga tidak mencukupi kebutuhan hidup mereka. Tak jarang mereka melakukan usaha-usaha seperti mogok kerja atau unjuk rasa agar Gubernur meninjau ulang besaran upah minimum. Di sisi lain, banyak pengusaha menganggap UMP tersebut terlalu tinggi. Sehingga, kesulitan untuk membayarnya. Namun, ada upaya lain yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi beban pengusaha tersebut, yaitu pengusaha dapat mengajukan permohonan penangguhan kepada Gubernur sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum. Dalam putusan PTUN Jakarta Nomor 62/G/2013/PTUN-JKT dan Putusan Banding No. 10/B/2014/PT.TUN.JKT, terkait lingkup perburuhan, pengaturan mengenai penangguhan UMP masih perlu ditinjau ulang, khususnya terkait batas waktu kelengkapan berkas dalam mekanisme pengajuan penangguhan UMP. Dalam hal kesepakatan antara pengusaha dengan serikat/pekerja sebagai prasayarat kerap dilalui dengan upaya intimidasi yang dilakukan oleh pengusaha yang bertentangan dengan hukum. Ada terobosan yang dikeluarkankan majelis hakim. Salah satunya, serikat pekerja dianggap sebagai subjek hukum yang dapat menggugat ke PTUN. Penyelesaian hukum terhadap pembatalan penangguhan upah minimum, selain memberikan kepastian hukum terhadap kelompok buruh/pekerja, juga menimbulkan konsekuensi lain dan bentuk penyelesaian konsekuensi tersebut akan melalui proses di Pengadilan Hubungan Industrial apabila pihak perusahaan yang dinyatakan batal keputusan pelaksanaan penangguhan upah tidak menjalankan kewajibannya yaitu untuk membayarkan upah sebesar UMP di tahun 2013

---

ABSTRACT
The policy for wage suspension bring out a legal insecuties, whereas the minimum wage that sould act as a safety net set by the government becomes uncertain because it is possible to rule out those law. The effect of minimum wage act usually affect worker/labourer and business owner. Worker/labourer are assuming that the amount of Provincial Minimum Wage (PMW) that set by governor is too low comparing the cost of living they regularly spent. It is not infrequently they make efforts to protest those such as act of strikes or demonstrationsso that the Governor can review the amount of minimum wage. On the other hand, many business owner considering that the PMW is too high and that makes it hard to cover.But there is still a way to anticipate the business owner load such as apply a suspension request addressed to the Governor in accordance with the Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.231/MEN/2003 on Procedures for the Suspension of Minimum Wage Implementation. In a Jakarta Civil Court of Justice (PTUN) judgment No. 62/G/2013/PTUN-JKT and its appeal on No. 10/B/2014/PT.TUN.JKT related to the scope of labor, regulation for PMW suspension is still in need of reviewing, specifically on the deadline for submission of the complete file in the mechanism of PMW suspension. In the case of illegal business owner intimidation that often found on worker/labour union and business owner agreement as a prerequisite, a breakhtrough are issued by the judges, such as labour union is now considered as a legal subject that have right to file a suit to PTUN. Legal settlement against Suspension of Minimum Wage Implementation, not only giving a legal security for worker/labour but also gives another consequencies and those consequency settlement will be processed in Industrial Relations Court if the business owner is declared void to cancel the suspension of minimum wage implementation if business owner is not perform their duties to pay the worker/labour wage according to PMW in 2013.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai penetapan upah minimum melalui studi banding antara Indonesia, Australia dan Filipina. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penetapan upah minimum diatur di Indonesia, Australia dan Filipina melalui berbagai peraturan perundang-undangan upah minimum dan membandingkannya berdasarkan beberapa aspek. Penelitian ini adalah yuridis-normatif dimana data sekunder akan dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan mengenai upah minimum di Indonesia cukup komprehensif, meskipun melalui perbandingan dengan Australia dan Filipina menunjukkan peraturan upah minimum di Indonesia dapat ditingkatkan berdasarkan aspek subjek, jenis, prosedur, dasar hukum, pengecualian dan pihak yang terlibat.

---

The focus of this undergraduate thesis to discuss regarding minimum wage fixing through a comparative study between Indonesia, Australia and Philippines. The objective of this research is to identify how minimum wage fixing is regulated in Indonesia, Australia and Philippines through various minimum wage legislations and compare it based on several aspects. This research is a qualitative research in a form of juridical normative. The result of this research shows that minimum wage in Indonesia is quite comprehensively regulated, although through the comparison with Australia and Philippines it shows minimum wage regulations can be improved based on the aspects of subjects, types, procedure, legal basis, exceptions and parties.

Abstrak :
Laju pertumbuhan penduduk dunia, khususnya yang terjadi di negara-negara berkembang, tumbuh dengan begitu cepat. Indonesia sebagai salah satu negara dengan penduduk terpadat memberikan sumbangan yang cukup berarti terhadap penduduk dunia. Berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Indonesia pada awal kemerdekaan tahun 1945 tercatat sebanyak 73,34 juta orang dan pada tahun 2004 telah mencapai kurang lebih sekitar 225 juta orang atau naik sekitar 206,7 persen dengan rata-rata tingkat pertumbuhan per tahun mencapai 3,5 persen. Walaupun laju pertumbuhan penduduk di Indonesia telah mengalami penurunan dari 2,34% pada tahun 1970-an menjadi 1,96% pada tahun 1980-an dan 1,66% pada tahun 1990-an; serta pertumbuhan penduduk diperkirakan akan menurun terus menjadi sekitar 261 juta jiwa pada tahun 2025; namun jumlah penduduk Indonesia secara absolut terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Bertambahnya jumlah penduduk secara absolut tentunya akan berdampak pada jumlah angkatan kerja di Indonesia. Menurut hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS, pada tahun 2004 di Indonesia terdapat sebanyak 153,9 juta orang penduduk usia kerja dimana 67,5% diantaranya adalah angkatan kerja atau sekitar 104,0 juta orang dan sebagian besar berpendidikan rendah serta tidak terampil.

Abstrak :
ABSTRAK Dengan menggunakan Indonesian Family Life Survey 5 (IFLS5) untuk menyusun data panel tahun 2013 dan 2014, penelitian ini menganalisis apakah perubahan upah minimum mempengaruhi pekerjaan dan pendidikan untuk remaja berusia 15-19 tahun di Indonesia. Tiga spesifikasi yang berbeda untuk pengukuran upah minimum dengan pendekatan Difference-in-Difference, serta lagged effect dari upah minimum untuk pendekatan Fixed-Effects digunakan sebagai upaya untuk membandingkan hasil dari dua pendekatan ini. Pendekatan Difference-in-Difference dengan fraction below dan Fixed-Effects dengan upah minimum relatif satu tahun lag merupakan spesifikasi yang lebih disukai karena pertimbangan utama dalam penelitian ini adalah rendahnya kepatuhan terhadap peraturan upah minimum di Indonesia. Hasil estimasi menemukan efek pengangguran dari upah minimum, serta tidak ada bukti bahwa siswa memilih putus sekolah untuk mencari pekerjaan dengan upah minimum atau mengganti non-siswa di pasar tenaga kerja. Dampak pengangguran ini menunjukkan upah minimum yang somewhat-binding, meskipun adanya ketidakpatuhan. Temuan ini menunjukkan bahwa remaja yang tidak bekerja berkontribusi terhadap meningkatnya proporsi remaja yang tidak bekerja dan tidak sekolah setelah kenaikan upah minimum.

---

ABSTRACT Using the Indonesia Family Life Survey 5 (IFLS5) survey for constructing 2013 and 2014 panel data, this study analyzed whether changes in the minimum wage affect employment and school enrollment for teenagers aged 15-19 years in Indonesia. Three different specifications for the minimum wage measurement in the Difference-in-Difference estimates, and a lagged effect of minimum wage in the Fixed-Effects estimates are employed in an attempt to reconcile the results of the two approaches. The Difference-in-Difference approach with fraction below and Fixed-Effects approach with a one-year lag relative minimum wage are the preferred specifications because the main consideration in this study is the low compliance with minimum wage laws in Indonesia. The estimates found a disemployment effect and no evidence that students drop out of school to queue for minimum-wage jobs or substitute for non-students in the labor market. The dis-employment effect indicates a somewhat-binding minimum wage, in spite of non-compliance. These findings suggest that the dis-employed teenagers contribute to the increases proportion of teenagers becoming idle after a minimum wage increase.