Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Pasangan suami isteri sebelum melangkah ke jenjang perkawinan ada kalanya membuat suatu perjanjian perkawinan. Menurut Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan isi perjanjian perkawinan bukan hanya mengatur harta benda dan akibat perkawinan saja juga meliputi hak-hak serta kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan. Perjanjian perkawinan memiliki syarat yang harus terpenuhi salah satunya adalah dilakukannya pencatatan pada lembaga perkawinan. Namun seringkali terjadi dimasyarakat perjanjian perkawinan yang telah dibuat lalai untuk dimintakan pencatatan. Atas dasar latar belakang diatas dapat dirumuskan pokok permasalahan pada penulisan tesis ini yaitu :1. Bagaimana akibat hukum yang timbul apabila perjanjian perkawinan lalai untuk dimintakan pencatatan kepada pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil? 2.Bagaimana upaya hukum yang harus dilakukan agar perjanjian perkawinan yang lalai dimintakan pencatatan menjadi sah mengikat secara hukum?. Metode penelitan yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan data sekunder, kemudian didapatkan kesimpulan yaitu Perjanjian perkawinan yang lalai dimintakan pencatatan pada pegawai kantor catatan sipil tidak memiliki akibat hukum mengikat terhadap pihak ketiga sepanjang perkawinan, dan upaya hukum yang dapat dilakukan adalah meminta penetapan pengadilan untuk dimintakan pencatatan kepada kantor catatan sipil.

---

Abstrak :
[Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga bukanlah hal yang baru, dengan diaturnya tindak pidana kekerasan seksual sebagai salah satu bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Undang Undang Pemberantasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, membawa harapan bagi masyarakat Indonesia untuk dapat mengatasi kekerasan seksual dalam rumah tangga. Banyak yang menyatakan dalam Undang Undang Pemberantasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyimpangi asas unus testis nullus testis yang dianut Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana. Sebenarnya, ketentuan dalam Pasal 55 Undang Undang Pemberantasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sejalan dengan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, batas minimum pembuktianpun sejalan dengan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana. ;As sexual violence be regulated as a form of domestic violence, it is bring the hope for people to overcome sexual violence. Many people said that the provision of Article 55 of Eradication Domestic Violence Act deviates the unus testis nullus testis that is adopted by the code of criminal procedure. Actually, the provision of Article 55 of Eradication Domestic Violence Act is similar with the provision in the code of criminal procedure, the minimum evidence is also similar with the provision in the code of criminal procedure. ;As sexual violence be regulated as a form of domestic violence, it is bring the hope for people to overcome sexual violence. Many people said that the provision of Article 55 of Eradication Domestic Violence Act deviates the unus testis nullus testis that is adopted by the code of criminal procedure. Actually, the provision of Article 55 of Eradication Domestic Violence Act is similar with the provision in the code of criminal procedure, the minimum evidence is also similar with the provision in the code of criminal procedure. , As sexual violence be regulated as a form of domestic violence, it is bring the hope for people to overcome sexual violence. Many people said that the provision of Article 55 of Eradication Domestic Violence Act deviates the unus testis nullus testis that is adopted by the code of criminal procedure. Actually, the provision of Article 55 of Eradication Domestic Violence Act is similar with the provision in the code of criminal procedure, the minimum evidence is also similar with the provision in the code of criminal procedure. ]

Abstrak :
Pada 1974 Indonesia memiliki undang-undang mengenai perkawinan yaitu UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai unifikasi landasan hukum perkawinan untuk bangsa Indonesia, UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan paua dasarnya berasaskan monogami tetapi di dalam Pasal 3 ayat (2) terdapat suatu pengecualian sehingga asas monogami bergeser menjadi asas monogami tidak mutlak, hal ini berdampak membawa peluang bagi para pria untuk melakukan poligami. Berkaitan dengan hal tersebut maka yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah akibat hukum dari perkawinan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan? Apakah di dalam praktik izin untuk berpoligami telah sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Putusan Nomor Z/Pdt.G/2004IPAJS)? Apa akibat hukum apabila persetujuan tertulis dari isteri ternyata merupakan hasil rekayasa suami? Dan perlindungan hukum apa yang dapat diberikan kepada isteri? Bentuk penelitian dari tesis ini adalah evaluatif-analitis-preskriptif di mana penulis akan mengevaluasi Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di dalam praktik, menganalisis pokok permasalahan yang ada, dan memberikan saran. Dengan demikian, simpulan dari tesis ini adalah akibat hukum dari perkawinan poligami yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah tidak sah karena pengadilan tidak akan mengeluarkan izin poligami dari pemohon. Di dalam kasus putusan permohonan izin poligami Nomor Z/Pdt.G/2004/PAJS yang diajukan oleh Tuan X, pengadilan memberikan izinnya kepada Tuan X untuk berpoligami sehingga perkawinan poligami yang dilakukan Tuan X?adalah sah dan dapat dicatatkan. Akibat hukum apabila persetujuan tertulis dari istri guna mengajukan permohonan poligami kepada pengadilan terbukti merupakan hasil rekayasa suami maka perkawinan poligaminya dianggap tidak sah dan diancam dengan peabatalan, dan bagi suami dapat dikenakan sanksi pidana berkaitan dengan pemalsuan surat atau dokumen. Saran yang dapat diberikan penulis adalah UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan perlu mendapat revisi terutama berkaitan dengan poligami, karena pengaturan tentang poligami dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan saat ini sangat umum sehingga banvak menimbulkan penatsiran dan mengeneralisasi posisi istri yang dianggap tidak dapat menjalankan kewajibannya.