Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai fungsi Majelis Pengawas Notaris yang ditinjau dari Undang-undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Peraturan Jabatan Notaris. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif-analitis. Sebagai Pejabat Umum dalam melaksanakan tugasnya, Notaris juga harus diawasi agar tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga harus mampu bertanggung jawab dalam pembuatan akta otentik yang berlaku bagi masyarakat yang membutuhkannya. Pengawasan yang dilakukan terhadap Notaris pada saat berlakunya Peraturan Jabatan Notaris berada pada Hakim Pengawas yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri. Setelah berlakunya UUJN, badan peradilan tidak lagi melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan penjatuhan sanksi terhadap Notaris, kewenangan tersebut dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM dengan membentuk Majelis Pengawas Notaris. Berdasarkan hal tersebut, muncul permasalahan antara lain mengenai kewenangan Majelis Pengawas Notaris dan bagaimana pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri. Pengawasan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri bersifat preventif dan represif. Sedangkan setelah berlakunya Undang-undang Jabatan Notaris, Majelis Pengawas Notaris tidak hanya sekedar melakukan pengawasan tetapi juga melakukan pembinaan terhadap Notaris.

---

This research is examined about the function of Notary Supervision Board based on Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris and Peraturan Jabatan Notaris. The research method used in this research is normative law research which is a library research. As a Public Official, in doing his/her task Notary must supervised in order not to break the law and also must responsible in the making of authentic deed for public that need it. Notary supervision according to Peraturan Jabatan Notaris is held by Supervision Judge appointed by Stated Court. After UUJN was effective, the court was no longer doing supervision, investigation, and give sanction to a Notary, those authority was done by Ministry of Law and Human Rights with forming Notary Supervision Board. Based on that matters, the issues in this research is about the authority of Notary Supervison Board and how to implement supervision which is done by State Court. Supervision which is done by State Court is preventive and repressive. Whereas after Undang-Undang Jabatan Notaris was effective, Notary Supervison Board not only doing supervision but also doing Notary development.

Abstrak :
Majelis Pengawas Notaris merupakan badan yang berwenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris. Hal ini bertujuan agar notaris menjalankan jabatannya sesuai peraturan jabatan dan kode etik yang berlaku. Dalam praktiknya, ditemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris dalam memeriksa notaris. Berkaitan dengan Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor: 10/PTS/Mj.Pwn.Prov.DKIJakarta/IX/2021, adapun pokok permasalahan yang diteliti adalah kewenangan Majelis Pengawas Wilayah Notaris dalam memeriksa notaris serta pelaksanaan prosedur pemeriksaan dan penjatuhan sanksi oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris terhadap notaris dalam putusan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan metode analisis data berupa kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Pengawas Wilayah Notaris berwenang untuk memeriksa notaris karena telah sesuai dengan subjek dan objek pembinaan dan pengawasan Majelis Pengawas Notaris. Dalam kasus ini, notaris juga telah membuat akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berdasarkan akta notaris yang dibuat bertentangan dengan ketentuan hukum sehingga Majelis Pembina dan Pengawas PPAT serta Majelis Kehormatan Ikatan PPAT juga berwenang untuk memeriksa notaris tersebut. Pelaksanaan pemeriksaan dan penjatuhan sanksi oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris telah melanggar jangka waktu dalam Permenkumham No. 15 Tahun 2020 sehingga putusan tersebut mengandung cacat prosedur. Dalam hal ini, diperlukan adanya peraturan yang mengakomodir hal yang dapat dilakukan apabila pengganti antarwaktu belum efektif menggantikan anggota Majelis Pengawas Wilayah Notaris yang diberhentikan. Dengan demikian, pemeriksaan terhadap kasus yang sedang dalam proses tidak terhambat dan dapat dilaksanakan. Upaya hukum yang dapat diajukan oleh pihak yang merasa tidak puas atas putusan tersebut adalah mengajukan gugatan melalui pengadilan tata usaha negara. ......Notary Supervisory Board is agency authorized to provide notary’s guidance and supervision. It is intended that notary does job in accordance with position regulations and code of ethics. In practice, there were violations committed by Notary Regional Supervisory Board in examining notary. In connection with Notary Regional Supervisory Board DKI Jakarta Decision Number: 10/PTS/Mj.Pwn.Prov.DKIJakarta/IX/2021, the issues studied are authority of Notary Regional Supervisory Board in examining notary as well as implementation of examination procedures and imposition of sanctions by Notary Regional Supervisory Board in the decision. The research method used is juridical-normative with qualitative data analysis methods. Results showed that Notary Supervisory Board has authority to examine notary because it is in accordance with subject and object of guidance and supervision of the Notary Supervisory Board. Notary has also made a deed of Land Deed Official (PPAT) based on notarial deed that made contrary to legal provisions so PPAT Guidance and Supervisory Board and PPAT Association Honorary Board are authorized to examine. Examination and imposition of sanctions by Notary Regional Supervisory Board has violated timeframe in Minister of Law and Human Rights’ Regulation No. 15 of 2020 so the decision contains procedural defects. In this case, it is necessary to have regulation that accommodates what can be done if interim replacement has not been effective in replacing Notary Regional Supervisory Board’s member. Thus, examination that are in process are not hampered and can be implemented. Legal remedies for parties who are dissatisfied are to file lawsuit through state administrative court.

Abstrak :
Notaris adalah suatu profesi yang mulia, karena peran dan tugasnya sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik. Fungsi dan peran notaris ialah memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyuluhan hukum serta menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pelaksanaan jabatan Notaris harus didasarkan pada aturan dalam Kitab Undang-Undang hukum Perdata, Undang-Undang Jabatan Notaris dan juga menjunjung tinggi Kode Etik Notaris. Karena Notaris merupakan suatu jabatan maka ditentukan masa jabatan Notaris yang terdapat dalam pasal 8 Undang-Undang Jabatan Notaris. Setelah berakhirnya masa jabatan tersebut, seorang Werda Notaris tetap bertanggung jawab terhadap semua akta yang pernah dibuat pada saat menjabat. Majelis Pengawas Notaris adalah badan yang bentuk oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai badan yang di tunjuk oleh Undang-Undang Jabatan Notaris dalam pengawasan terhadap Notaris. Pada dasarnya pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris adalah terhadap Notaris yang masih aktif menjabat sebagai Notaris. Maka terdapat batasan dalam penindakan Majelis Pengawas Notaris terhadap Notaris yang masa jabatannya telah berakhir yakni dalam memberikan sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik. Tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan analisis data secara kualitatif. Dari hasil analisis dapat ditarik kesimpulan bahwa Majelis Pengawas Notaris tidak dapat memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Werda Notaris pada saat menjabat karena sudah tidak lagi menjabat sebagai Notaris. ......Notary is a noble profession, because of the role and duties as a public official authorized to make an authentic deed. The function and role of the notary in providing services to the public in the form of legal counseling as well as safeguarding the interests of stakeholders. Notary implementation should be based on the rules in the Code of Civil law, Law Notary and also uphold the Notary Code. Notary is specified term of office of the Notary contained in article 8 of Law Notary. After the expiration of the job, a Notary Werdha remains responsible for all the deeds ever made upon taking office. Notary Supervisory Assembly is the body that forms by the Minister of Law and Human Rights as a institution appointed by the Law Notary in the supervision of the Notary. Basically supervision by the Supervisory Council of the Notary Public Notary is still actively serving as a Notary. So there is a limit in the enforcement of the Notary Public Notary Supervisory Council whose term has ended that in imposing sanctions for violations of the Code. This thesis using normative juridical research method with qualitative data analysis. From the analysis it can be concluded that the Supervisory Council of Notaries can not provide penalties for violations committed by Werda Notary in office because it is no longer served as a Notary. Notary is a noble profession, because of the role and duties as a public official authorized to make an authentic deed. The function and role of the notary in providing services to the public in the form of legal counseling as well as safeguarding the interests of stakeholders. Notary implementation should be based on the rules in the Code of Civil law, Law Notary and also uphold the Notary Code. Notary is specified term of office of the Notary contained in article 8 of Law Notary. After the expiration of the job, a Notary Werdha remains responsible for all the deeds ever made upon taking office. Notary Supervisory Assembly is the body that forms by the Minister of Law and Human Rights as a institution appointed by the Law Notary in the supervision of the Notary. Basically supervision by the Supervisory Council of the Notary Public Notary is still actively serving as a Notary. So there is a limit in the enforcement of the Notary Public Notary Supervisory Council whose term has ended that in imposing sanctions for violations of the Code. This thesis using normative juridical research method with qualitative data analysis. From the analysis it can be concluded that the Supervisory Council of Notaries can not provide penalties for violations committed by Werda Notary in office because it is no longer served as a Notary.

Abstrak :
ABSTRAK
Profesi Notaris dan PPAT memang tidak dapat dilepaskan dari satu sama lain, meskipun kedua jabatan ini mengemban kewenangan yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya namun Negara mengatur mengenai kemandirian masing-masing institusi dalam menjalankan tugasnya. Pada prakteknya, mengenai keberlakuan sanksi terhadap jabatan PPAT tidak terlihat kemandirian institusi sebagaimana yang diamanatkan Negara. PPAT masih ldquo;menumpang rdquo; pada kewenangan Majelis Pengawas Notaris untuk memutuskan sanksi terhadap mereka yang melakukan pelanggaran dalam jabatannya sebagai PPAT. Hal ini dilakukan tanpa adanya dasar hukum yang pasti mengenai pelaksanaannya, di sisi lain, PPAT sebagai tangan negara juga berperan besar dalam kehidupan masyarakat seharusnya sudah memiliki institusi yang berdiri dengan sempurna, disertai dengan kewenangan yang jelas untuk menjamin kepercayaan masyarakat terhadap jabatan PPAT tersebut.

---

ABSTRACT
Such profession as Notary and PPAT shall not be separated from each other, although these two positions bear the authority that is related to each other but the State regulates the independence of each institution in carrying out its duties. In practice, the imposition of sanctions for PPAT does not show the independence of the institution as mandated by the State. PPAT is still hitchhiking on the authority of the Notary Supervisory Board to impose sanctions against those who committed violations in their position as PPAT. This is done in the absence of a definite legal basis on the implementation, on the other hand, PPAT as the hand of the state also plays a major role in the life of the society should already have such institutions that stand perfectly, accompanied by a clear authority to ensure public confidence for PPAT.

Abstrak :
Undang-undang Jabatan Notaris mengatur kewajiban Notaris untuk memelihara dan menyimpan Protokol Notaris dengan baik karena Protokol Notaris merupakan arsip Negara. Pada kenyataannya, Protokol Notaris bisa rusak atau hilang dan menimbulkan masalah pada waktu penyerahannya dari notaris yang sudah selesai masa jabatannya kepada notaris pemegang protokol. Akibatnya, banyak protokol notaris yang belum atau tidak diserahkan ataupun sudah diserahkan dan ada masalah setelah diserahkan. Majelis Pengawas Notaris dituntut peranannya yang lebih besar dalam menyelesaikan masalah ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Tipe penelitiannya adalah deskriptif analitis. Akibat hukum dari protokol notaris yang belum diserahkan berdampak pada masyarakat. Segala penyelesaian masalah untuk hal ini baru dilayani dengan cara diberikan surat keterangan dari Majelis Pengawas Daerah bahwa minuta-minuta akta yang dimaksud ada dalam protokol dimaksud atau tidak. Kurangnya jaminan kepastian hukum bagi masyarakat karena belum diatur di dalam peraturan perundangundangan yang ada. Notaris harus disiplin dan tertib administrasi agar dapat dihindari penolakan untuk diserahkan protokol oleh pemegang protokol. Majelis Pengawas Notaris dapat membuat kebijakan mengenai penunjukkan notaris calon penerima protokolnya pada waktu perpanjangan masa jabatan notaris. Pembatasan masa simpan protokol notaris oleh notaris tidak selama yang sudah diatur di dalam Undang-undang Jabatan Notaris yaitu 25 (dua puluh lima) tahun. Majelis Pengawas Notaris menyiapkan tempat sesegera mungkin mengingat pentingnya penyimpanan dan pemeliharaan protokol. ......Notaris Laws of Notary administers a Notarys obligation in keeping and maintaining their Notary Protocols as it constitutes as a state archives. There has been more than few cases where a Notarial Protocol are damaged or lost in the hand-over process to the new Protocol Keeper from the retiring notary. As a result, problems may arise when the notarial protocols are handed over from the first notary to the next notary. When notarial protocols are not properly submitted, it will impact the society most. As for the deficiency of legal support has led to the lack of legal assurance in our society/Indonesia). That is why Notaries must be administratively orderly and disciplined. Here the Notary Inspection Council, as the body that oversees and advises notaries, are supposed to ensure whether the notary-archiving process are within their proper protocols. The Notary Inspection Council should retain their right to appoint a Notary Candidate to inherit the protocol at the end of the current protocol holders term. The Notarial protocol record retention policy is less than what is governed in Notaries Practice Rules, namely 25 years. The role of the Notary Inspection Council is to as early as possible assign storage spaceconsidering the importance of storing and preserving notarial protocols. This is a Descriptive Analytical research paper. This research uses Normative Jurisprudence Method.

Abstrak :
Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ("UUJN")pada tanggal 6 Oktober 2004, telah membawa perubahan besar bagi pengawasan Notaris di Indonesia. Hal ini disebabkan karena sebelum UUJN berlaku yang melakukan pengawasan terhadap notaris adalah Ketua Pengadilan Negeri, dan setelah UUJN berlaku yang melakukan pengawasan terhadap notaris adalah Menteri melalui Majelis Pengawas Notaris. Hal ini juga membawa perubahan terhadap proses keputusan pemberhentian notaris secara tidak hormat oleh Menteri. Sebelum UUJN berlaku proses pemecatan seorang notaris dilakukan oleh Menteri Kehakiman setelah sebelumnya ada usul dari Ketua Pengadilan Negeri, dan sebelum mengucapkan pemecatan seorang notaris, Menteri Kehakiman akan meminta pendapat Mahkamah Agung lebih dulu. Sedangkan setelah berlakunya UUJN seorang notaris diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul dari Majelis Pengawas Pusat Notaris. Permasalahannya adalah apakah keputusan pemberhentian notaris oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Notaris merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual, dan final?, dan bagaimana akibat hukum Putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap keputusan tersebut?. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan melakukan analisa data dengan cara pendekatan kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif analitis, dan setelah dianalisa dilakukan pengambilan kesimpulan secara deduktif. Dengan berlakunya UUJN maka keputusan pemberhentian notaris oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Notaris merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual, dan final, dan dilakukannya gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara oleh seorang notaris, tidak menghalangi atau tidak menunda dilaksanakannya keputusan Menteri tersebut. Sebaliknya notaris yang telah diberhentikan oleh Menteri wajib diangkat kembali, bila Putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap membatalkan keputusan pemberhentian tersebut.

---

The enactment of Law Number 30 Year 2004 concerning Notary Title ("Notary Title Law") on October 6, 2004, has brought about a significant change in the supervision of Notaries in Indonesia. This is due to the fact that before the enactment of the Notary Title Law, it was the Head of District Court who conducted supervision of notaries whereas after the entry into force of the law, such supervision has been conducted by the Minister through the Notaries' Supervisory Council. This has also brought about a change in the process of dishonorable dismissal of notaries by the Minister. Before the entry into force of the Notary Title Law, the process of dismissal of a notary was conducted by the Minister of Justice upon a prior recommendation from the Head of District Court, and that before pronouncing a dismissal of a notary, the Minister of Justice would request for the opinion of the Supreme Court. Meanwhile after the entry into force of the Notary Title Law, a notary shall be dishonorably dismissed from his/her office by the Minister upon the recommendation of the Central Notaries' Supervisory Council. The problem is weather a decision for dismissal of a notary by the Minister upon the recommendation of the Notary Supervisory Council constitutes a State Administrative Decision which is concrete, individual, and final, and what legal consequences are created following the Decision of the State Administrative Court which has been final and binding. The research method employed is a normative law research, namely by conducting an analysis of data through a qualitative approach in order to make a descriptive and analytical data upon which a deductive conclusion can be drawn. Following the coming into effect of the Notary Title Law, a decision to dismiss a Notary upon the recommendation of the Notary Supervisory Council constitutes a State Administrative Decision which is concrete, individual and final in nature, and that any lawsuit filed to the State Administrative Court by a Notary shall not impede or delay the enforcement of the aforementioned Ministerial Decision. On the contrary, a notary who has been dismissed by the Minister must be re-appointed in the event that a Decision of the State Administrative Court which is final and binding cancels the decision of dismissal.

Abstrak :
ABSTRAK Dengan hadirnya institusi Notaris di Indonesia, dilakukan pengawasan dan pembinaan yang bertujuan agar para notaris ketika menjalankan tugas jabatannya memenuhi segala persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan notaris, demi pengamanan kepentingan masyarakat. Dengan berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris pengawasan dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan membentuk Majelis Pengawas Notaris. Majelis Pengawas ialah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Majelis Pengawas dibagi 3 (tiga) yaitu : Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat. Kedudukan Menteri selaku pejabat Tata Usaha Negara mengakibatkan Majelis Pengawas Notaris sebagai perpanjangan tangan Menteri. Notaris dalam menjalankan jabatannya berkewajiban bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Jika Majelis Pengawas Notaris dalam memberikan keputusannya tidak tepat atau memberatkan notaris yang bersangkutan atau tidak dilakukan pemeriksaan yang transparan dan berimbang maka upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Notaris adalah mengajukan keberatan administratif maupun banding administratif. Putusan Majelis Pengawas Notaris yang bersifat individual, konkret dan final baru dapat di dapat dijadikan objek gugatan oleh notaris ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagai Sengketa Tata Usaha Negara.

---

ABSTRACT With the institutionalization of Notary, supervision and empowerment of Notary in Indonesia is carried out in order to guide the notary to carry out their job in keeping with all rules and regulation related to their important authority for the security of all transaction in the society and the interest of all people. With the enactment of Indonesian Law regarding Notarial Responsibility, supervisory role is fall under Minister of Law and Human Rights by formulating the Supervisory Board. This oversight committee or supervisory board is a three tier level. Supervisory board at regency level, provincial level and national level. The Minister is positioned as the administrative court of law with supervisory board acting as the operational arm of the minister. All Notary in executing their role is mandatory to act in all honesty, prudent, independent, maintaining the principle of justice and safeguarding the interest of all party involved in transaction. Whenever they deemed that the Supervisory Board take unjustified decision which is considered to harsh to the misconduct that has been made by the Notary or the Supervisory board did not do a compete, transparent and balanced investigation, the case should and could be presented for administrative review. The decision of the Notary Supervisory Board which is final, concrete and individual then can be brought up to administrative court of law by the individual Notary and should be taken as administrative dispute and should be examined further.

Abstrak :
Profesi Notaris erat kaitannya dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Fungsi dan peran notaris serta PPAT ialah memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyuluhan hukum serta menjaga kepentingan pihak yang terkait. Dalam menjalankan tugasnya Notaris dan PPAT tidaklah lepas dari aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Notaris dan PPAT ditunjuk dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai pejabat umum yang membuat akta otentik seperti yang ditentukan oleh undang-undang. Dalam menjalankan tugasnya telah memiliki peraturan masing-masing mengenai tata cara yang tertuang dalam peraturan jabatannya. Dalam prakteknya, masih banyak pelanggaran dalam melaksanakan jabatan yang mempunyai akibat hukum bagi akta yang dibuatnya. Undang-Undang Jabatan Notaris menunjuk Menteri untuk melakukan pengawasan terhadap Notaris dan dalam melaksanakan pengawasannya, Menteri membentuk. Majelis Pengawas Notaris. Pada dasarnya kedua jabatan tersebut hanya membedakan tugas pokok dalam pembuatan akta otentik, namun subjek kedua jabatan tersebut adalah satu, yaitu seorang Notaris yang juga menjabat sebagai PPAT. Tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan analisis data secara kualitatif. Dari hasil analisis dapat ditarik kesimpulan bahwa Notaris/ PPAT harus memperhatikan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam pembuatan akta dimana objek jual beli masih dalam boedel waris serta pengawasan PPAT dapat dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris dalam hal terjadinya pelanggaran dalam menjalankan jabatannya.

---

Notary profession is closely related to land deed officer or PPAT. Both a notary and a PPAT have functions and roles in public service as well as conducting legal counseling and maintaining interest of related parties. As public officials who seal authentic deeds, a notary and a PPAT are bonded to PPAT, Notary, and Civil Code appointed in Article 1868 of Civil Code which regulates procedures of notary and PPAT duties. However, violations, which bring legal consequences to deeds a notary or a PPAT ratifies, are often encountered during task enforcement. According to law on notary, Law and Human Rights Minister is appointed to supervise notaries through Notary Supervisor Assembly. A notary and a PPAT basically are the same subjects, though main duty in drawing up authentic deeds differs. This thesis employs normative-juridical method with qualitative data analysis. Based on analysis, a notary or a PPAT should notice procedures and provisions in designing deeds in which sale and purchase object is still in boedel inheritance, and duty procedure violation is supervised by Notary Supervisor Assembly.

Abstrak :
Majelis Pengawas Notaris yang secara berjenjang terdiri dari Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat mempunyai salah satu kewenangan menyelenggarakan sidang pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang jabatan Notaris dan atau Kode Etik Notaris. Undang-Undang Jabatan Notaris telah menetapkan pasal pasal yang memuat norma disipliner dan jenis sanksi terhadap pelanggarannya serta tata cara atau prosedur pelaksanaan sidang pemeriksaan dan penjatuhan sanksi. Kewenangan Majelis Pengawas notaris dalam penjatuhan sanksi harus sesuai dengan jenis pelanggaran dan jenis sanksi yang dicantumkan dalam pasal pasal Undang-Undang jabatan Notaris dan tata cara pelaksanaan sidangnya harus sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Melalui metode penelitian yuridis normatif, dengan analisa hukum terhadap putusan Majelis Pengawas Notaris dengan ruang lingkup kewenangan yang diberikan dalam Undang-Undang jabatan notaris, dapat diperoleh diskirpsi mengenai sinkronisasi antara kewenangan Majelis Pengawas notaris, jenis Pelanggaran, jenis sanksi dan prosedur pelaksanaan sidang. Hasil penelitian dijumpai tidak adanya sinkronisasi antara kewenangan Majelis Pengawas Notaris yang bersumber dari Undang-Undang jabatan Notaris dengan penjatuhan sanksi sesuai dengan jenis pelanggaran dan Prosedur pelaksanaan sidang pemeriksaan dan penjatuhan sanksi. ......Notary Supervisory Council which gradually made up of the Regional Supervisory Council, the Supervisory Council of Regional and Central Supervisory Council has the authority to hold a hearing and sanctions against Notary violating the law office of Notary or Notary Code. Law Notary has set chapters articles containing disciplinary norms and types of sanctions against the infraction and ordinances or procedures for implementing the hearings and sanctions. The authority of the Supervisory Council sanctions must be notarized in accordance with the type of offense and type of sanction specified in article article Notary Act positions and procedures of the trial must be in accordance with the provisions of the applicable procedural law. Through normative juridical research method, with a legal analysis of the decision of the Supervisory Council of Notaries with the scope of the authority granted under the Law office of a notary, may be obtained diskirpsi on synchronization between the authority of the Supervisory Council of the notary, the type of violation, the type of sanction and the implementation procedure of the trial. Results of the study found the lack of synchronization between the authority of the Supervisory Council of Notaries sourced from office of the Notary Act by imposing sanctions in accordance with the type of offenses and procedures of hearings and sanctions.

Abstrak :
Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta notaris yang merupakan alat bukti terkuat dan terpenuh. Dan notaris mempunyai kewajiban untuk memasukan ketentuan, bahwa apa yang termuat dalam akta notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, walaupun notaris yang membuat akta tersebut telah berakhir masa jabatannya (Werda Notaris). Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai kedudukan akta notaris yang dibuat terkait putusan Majelis Pengawas Notaris baik terhadap notaris aktif maupun werda notaris dan pertanggungjawaban mengenai akta yang dibuatnya. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus dengan menggunaka data sekunder. Analisa kasus dilakukan terhadap Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris No 07/B/Mj.PPN/XII/2014 Juncto No 3/PTS/MPWN/Provinsi Jawa Barat/IV/2014. Tentang kedudukan akta notaris tersebut tetap melekat sepanjang akta tersebut tidak dirubah atau dibatalkan. Artinya walaupun notaris yang membuat akta tersebut telah berakhir masa jabatannya, akta yang dibuat tetap berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya, sedangkan bagi notaris tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban baik secara perdata maupun pidana apabila terdapat pelanggaran atau pihak yang merasa dirugikan seumur hidupnya terhadap akta yang dibuatnya, kecuali sudah tidak lagi menjabat sevagai notaris (Werda Notaris). ......Notary is a public official authorized to make a notarial deed which is the strongest and most complete evidence. And notaries have an obligation to include the provision, that what is contained in notarial truly understood and in accordance with the will of the parties, although the notary who made the deed has ended his tenure (MantanNotaris). In this research will be discussed on the positions of the notarial deed is made on the verdict of the Notary Supervisory both the active and the former notary public notary and accountability regarding the deed he made. This study is a normative juridical approach and legislation and case approach to make use of secondary data. Case analysis conducted on the Supervisory Council Decision No. 07 Notary Center / B / Mj.PPN / XII / 2014 Juncto No 3 / PTS / MPWN / West Java Province / IV / 2014. On the position of the notary deed remain attached throughout the deed is not changed or canceled. This means that although the notary who made the deed has ended his tenure, deed made remains in force as law for those who make it, while the notary still be accountable for both civil and criminal, if there is a violation or those who feel harmed his whole life to the deed made, unless it is no longer served as a notary (former notary).