Undang-undang Jabatan Notaris mengatur kewajiban Notaris untuk memelihara dan menyimpan Protokol Notaris dengan baik karena Protokol Notaris merupakan arsip Negara. Pada kenyataannya, Protokol Notaris bisa rusak atau hilang dan menimbulkan masalah pada waktu penyerahannya dari notaris yang sudah selesai masa jabatannya kepada notaris pemegang protokol. Akibatnya, banyak protokol notaris yang belum atau tidak diserahkan ataupun sudah diserahkan dan ada masalah setelah diserahkan. Majelis Pengawas Notaris dituntut peranannya yang lebih besar dalam menyelesaikan masalah ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Tipe penelitiannya adalah deskriptif analitis. Akibat hukum dari protokol notaris yang belum diserahkan berdampak pada masyarakat. Segala penyelesaian masalah untuk hal ini baru dilayani dengan cara diberikan surat keterangan dari Majelis Pengawas Daerah bahwa minuta-minuta akta yang dimaksud ada dalam protokol dimaksud atau tidak. Kurangnya jaminan kepastian hukum bagi masyarakat karena belum diatur di dalam peraturan perundangundangan yang ada. Notaris harus disiplin dan tertib administrasi agar dapat dihindari penolakan untuk diserahkan protokol oleh pemegang protokol. Majelis Pengawas Notaris dapat membuat kebijakan mengenai penunjukkan notaris calon penerima protokolnya pada waktu perpanjangan masa jabatan notaris. Pembatasan masa simpan protokol notaris oleh notaris tidak selama yang sudah diatur di dalam Undang-undang Jabatan Notaris yaitu 25 (dua puluh lima) tahun. Majelis Pengawas Notaris menyiapkan tempat sesegera mungkin mengingat pentingnya penyimpanan dan pemeliharaan protokol.

---

Notaris Laws of Notary administers a Notarys obligation in keeping and maintaining their Notary Protocols as it constitutes as a state archives. There has been more than few cases where a Notarial Protocol are damaged or lost in the hand-over process to the new Protocol Keeper from the retiring notary. As a result, problems may arise when the notarial protocols are handed over from the first notary to the next notary. When notarial protocols are not properly submitted, it will impact the society most. As for the deficiency of legal support has led to the lack of legal assurance in our society/Indonesia). That is why Notaries must be administratively orderly and disciplined. Here the Notary Inspection Council, as the body that oversees and advises notaries, are supposed to ensure whether the notary-archiving process are within their proper protocols. The Notary Inspection Council should retain their right to appoint a Notary Candidate to inherit the protocol at the end of the current protocol holders term. The Notarial protocol record retention policy is less than what is governed in Notaries Practice Rules, namely 25 years. The role of the Notary Inspection Council is to as early as possible assign storage spaceconsidering the importance of storing and preserving notarial protocols. This is a Descriptive Analytical research paper. This research uses Normative Jurisprudence Method.