Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai kepatuhan penerapan akad Istishna dalam penyaluran dana pada perbankan syariah ditinjau dari ketentuan terkait, yakni Fatwa DSN MUI No No 06/DSNMUI/ IV/2000 Tentang Jual Beli Istishna dan Undang-Undang No 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Dalam praktek transaksi perbankan syariah, para pelaku perbankan syariah terikat dengan ketentuan-ketentuan yang bersifat syariah dan ketentuan hukum positif yang ada. Adakalanya ketentuan-ketentuan tersebut masih belum ada keselarasan dalam penerapannya, sehingga seringkali transaksi-transaksi pada perbankan syariah menabrak ketentuan hukum syariah itu sendiri atau hukum positif yang ada. Penelitian ini bersifat normatifyuridis dengan meneliti berbagai ketentuan hukum positif terkait dan ketentuan-ketentuan syariah nya. Dengan membandingkan bagaimana praktek di perbankan syariah dan bagaimana ketentuan hukum dan syariah mengatur suatu transaksi, diharapkan dapat diketahui sejauh mana bank syariah comply dengan ketentuan-ketantuan tersebut. Karena beragamnya produk, akad dan transaksi syariah, maka penelitian akan memfokuskan pada akad Istishna, dalam kerangka penggunaan akad Istishna untuk penyaluran dana di perbankan syariah. Penerapan akad Istishna akan ditinjau melalui ketentuan syariahnya, yakni Fatwa DSN MUI No 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Istishna dan dari sisi ketentuan perundang-undangan akan menggunakan Undang-undang No 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa ada beberapa ketidakpatuhan dalam transaksi yang menggunakan akad Istishna di perbankan syariah. Ketidakpatuhan tersebut antara lain karena sulitnya menjalan ketentuan yang bersifat syariah untuk dijalankan ke dalam ranah peraturan perundang-undangan dan praktek serta dari sisi bisnis perbankan syariah. ...... This thesis discusedd aboutCompliance Analisys Application of Istishna Agreement on Disbursement at syariah banking Under Fatwa DSN MUI No 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Istishna and Law No 7 Year 1992 and Law No 10 Year 1998 About Banking. Practically on Syariah Banking, the practitioner tied to syariah regulation and positif law. Sometimes the regulation is no harmonic on the application, so many times transactions on Syariah Banking crash with syariah regulation and positif law. This research was conducted legal research library and researching any relevant regulation and any syariah regulation. With compare about practical and and how syariah regulation and positif law regulate the transaction, be expected we can know how far Syariah Banking comply with any regulation who regulate it. Because many kinds of product, agreement and syariah transaction, so this research will focus on Istishna Agreement, in the case of application of Istishna Agreement to disbursement fund at Syariah Banking. The application of Istishna Agreement will be reviewed under Fatwa DSN MUI No 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Istishna and Law No 7 Year 1992 and Law No 10 Year 1998 About Banking. The research shown there some un-comply on transaction which use Istishna Agreement on Syariah Banking. The un-comply because difficulty to applied syariah regulation on positif law, practically, and business side of Syariah Banking.

Abstrak :
Dinamika sejarah koniemporer Indonesia diwamai oleh pergumulan antara umat Islam dan pemerintah. Yang disebut pertama memandang agama (Islam) sebagai cam hidup, dan menginginkan ierwujudnya masyarakat bangsa yang bercorak Islami. Sedangkan yang terakhir, lebih didasari oleh pemikiran yang bercorak sekuler, msmandang agama dalam ani sempit serta lebih rnengedepankan dalil-dalil pcmbangunan pcrsanxan bangsa, dan siahilitas nasional. Pembentukan MUI (1975) merupakan hasil kesepakatan antara umat dan pemeriniah yang dimaksudkan untuk menjembatani kcpentingan kedua pihak. Dengan demikian, MUI memiliki iimgsi yang sangat strategis. Penelinan ini dipandang peniing artinya karena sejauh ini belum ada peneljtian uyang mengkaji tentang peranan MUI dengan menyorotinya dari sudut perpektif konilik umat dan pemerimah. Petmasalahan pokok yang akan dicari jawabannya lewat studi ini adalah: Perrama, bagaimana peranan MUI dalam dinamika konflik antara urnat dan pcmerintah ? Kedua, sebempa jauh MUI mampu menjalankan peran sesuai dengan fungsi-fungsi yang disandangnya. Guna mendapatkan pemahaman yang baik tentang pennasalahan ini digunakan teori hubungan otontas dan konflik sosial sebagaimana yang dikemukakan olch Ralf Dahrendorf. Sesuai dengan rnetode yang berlaku dalam penelitian sejarah, peneliiian ini menempuh langkah-langkah: heuristik, kritik, interpretasi, dan penulisan Data-dam yang digunakan terdiri dan data primer dan sekunder. Data primer meliputi arsip, koran dan maja\ah SCZNDBII. Sedangknn data SBkundCT ierdili dari bukn-buku dan artikel. Peranan MU1 dapat dilihat dari realisasi program keljanya yang melipuii bcnnacam-macam aspek. Secara garis besar aspek-Wk tersebut digolongkan kepada dua hal pokok yaitu: masalah pernbinaan umat dan masalah pembangiman nasional. Ditinjau dari sifat kegianannya dapat pula dikelompokkan atas dna kategori yakni: yang bersifat dakwah bil lisan (perbuatan lisan), dan bersifat dakwah bil hal (perbuaxan nyata). Dakwah bil lisan meliputi kegiatamkegiatan yang bersifat pemberian fatwa, nasehat, atau konstribusi pemikimn yang dipandang penting untuk djsampaikan pada pemedntnh maupun umat_ Dakwah bil hal melipnti kegiaian-kegiatan yang bersifat operasional yang ditujukan untnk meningkatkan kualitas dan sumber daya umat sekaligus mcrnbantu pcmeriniah dalam menjalankan pembangunan. Sepanjang kurun waktu l975» l998, MUI telah dipimpin oleh 'Liga orang ketua umum, yaitu Proi Dr. Hamka (1975-1981), KH. Syukri Gozali (1981- l985), dan KH. Hasan Basri (1985-1998). Pada masa. Hamka MUI dihadapkan pada masalah masih tegangnya hubungan antara umat dan pemeliniah. Persoalan- persoalan yang menonjol yang tampil kc pcrmukaan adalah: (l) masalah pemilu 1977, (2) masalah pcnyiaran agama, (3) lcasus Sawito Kartowibowo, (4) masalah aiiran keagamaan, (5) masalah penghapusan libumn pada bulan puasa, (6) peristiwa pembajakan pesawat Garuda, dan (7) masalah fatwa hari Natal _ Hubungan MUI dan pefmerintah icrasa dekai dalam poin (1) dan (2), dan ierlihat renggang pada poin (3), (4), (5), (6) dan (7). Comk peranan yang dimainkan oleh MUI pada masa Hamka adalah bcrsifat independen, dalam artian berbagai keputusan yang dikeluarkan MUI lebih mandiri dan semata-mata didasarkan pada fungsi-fungsi yang disandangnya. Corak independen MUI kadang kala telah menyebabkan ketidakpuasan pemerintah terhadap MUI, namun sebalfimya, disenangi oleh umat_ Kendatipun sifat kegiatan MUI pada masa ini lcbih bersifat dakwah bil lisan dan tidak semuanya berhasil mencapai sasaran, banyak yang memandang MUI cukup berhasil. Pada masa pasca Hamka penn yang dijalankan lebih bersifat akomodatitf Persoalan-persoalan yang menonjol yang bcrpengaruh ierhadap pola hubnngan umat dan pemerlntah pada masa ini cukup banyak di amaranya: (1) pemilu 1982, (2) larangan bezjilbab, (3) Keluarga Berencana, (4) penerapan asas tunggal Pancasila, (5) masalah Porkas, (6) kasus lemak babi, darn lain-lain. Dalam mcnghadapi persoaian-persoalan sensilif mersebut MUI cendenmg bersikap lembut terhadap pemerintah sambil berupaya mengelola program lain yang bersifat netral dalam arti tidak mengandung konfiik. Culcup banyak program MUI yang membawa basil pada perode ini. Banyak kebijakan pemexintah yang ditentang oleh MUI berhasil dicabut, Selain itu., banyak program MUI yang sn-:mule tidak disukai oleh pememintah akhimya dibolehkan. Namun dernikian, semua keberhasilan MUI pada periode ini cendemng kurang dihargai umat. Hal ini tampaknya disebabkan olch sikap akomodatif MUI terhadap pemerintah yang diartikan umat sebngai sikap lemah, sckaligus xefleksi keberpihalcan MUI terhadap pemerintah. Jikn peranan MUI dilihat dari kacamata objektif memang cukup banyak sudah program-program MUI yang bennanfaat telah bcrhasil disumbangkan baik kepada umat maupun kepada pemerimah Namun dari sudut konflik kepentingan keberhasilan itu masih belum rnampu merubah keadaan, masih berat sebelah, dalam artian pcmcrintah masih temp berada 'pada pihak yang diuntungkan dibanding apa yang didapat oleh umat. Apalagi jika yang didapatkan oleh umat tersebut dipatokkan pada ciia-cita umat yang menginginkan terwujudnya masyarakat bangsa yang Islami, semua keberhasilan im masihjauh dari apa yang diharapkan.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebagai instrumen investasi syariah dan penghimpun dana oleh pemerintah. Pasal 25 UU SBSN menetapkan bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) atau lembaga lain yang berwenang harus menetapkan fatwa bagi SBSN. Namun, terdapat kekurangan dalam pengaturan ini karena tidak ada kualifikasi dan hubungan kedudukan antara lembaga berwenang, menyebabkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan wawancara dengan DSN MUI dan ahli fatwa untuk membahas pengaturan kualifikasi dan kedudukan lembaga dan dampak dari Pasal 25 UU SBSN. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa terdapat empat unsur dari Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI yang dapat dijadikan pedoman kualifikasi dari lembaga yang berwenang menetapkan fatwa, yaitu: 1. pengurus lembaga berkompetensi secara keilmuan islam; 2. lembaga independen; 3. Fatwa ditetapkan secara jama’I (kolektif); 4. diberikan kewenangangan oleh negara. Lalu, penelitian ini juga menunjukan bahwa dalam praktiknya di Indonesia memang ada hubungan hirarkis antara lembaga keislaman di Indonesia dimana fatwa dari DSN MUI akan diprioritaskan. ......This study discusses State Sharia Securities (SBSN) as a sharia investment instrument and fundraising by Article 25 of the SBSN Law stipulates that the Indonesian Ulema Council (MUI) or other authorized institutions must issue a fatwa for SBSN. However, there are deficiencies in this arrangement because there is no qualification and position relationship between the competent authorities, causing legal uncertainty. This research uses a normative juridical approach and interviews with DSN MUI and Fatwa experts to analyze the setting of qualifications and institutional positions. It also discusses the impact of Article 25 of the SBSN Law. The results of this study indicate that there are four elements of the MUI's National Sharia Council (DSN) which can be used as qualification guidelines for institutions authorized to issue fatwas, namely: 1. Administrators of institutions with competence in Islamic scholarship; 2. independent institutions; 3. Fatwas are issued collectively; 4. they are given authority by the state. Then, this research also shows that in practice in Indonesia there is indeed a hierarchical relationship between Islamic institutions in Indonesia where fatwa from DSN MUI will be prioritized.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian operasional produk asuransi kesehatan syariah di PT Asuransi Syariah Bogor berdasarkan fatwa-fatwa DSN MUI terkait asuransi syariah, yaitu fatwa DSN MUI No.21/DSN-MUI/X/2001, No.52/DSNMUI/III/2006, No.53/DSN-MUI/III/2006 dan No.150/DSN-MUI/VI/2022 serta kesesuaian akuntansi berdasarkan PSAK 108. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dan pengumpulan data berdasarkan studi literatur, wawancara serta dokumentasi. Analisis kesesuaian ini hanya berdasarkan pada fatwa DSN MUI dan PSAK 108 juga dengan beberapa keterbatasan terkait data penelitan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan operasional sebagian besar sudah sesuai dengan fatwafatwa DSN yang dijadikan landasan, kecuali pada Fatwa No.150/DSN-MUI/VI/2022 ditemukan ketidasesuaian terkait akad ijarah yang tidak dilakukan perusahaan atas Fee for service antara perusahaan dan penyedia layanan fasilitas kesehatan. Terkait keseuaian akuntansi, produk asuransi kesehatan di PT Asuransi Syariah Bogor sebagian besar sudah sesuai dengan PSAK 108, namun hanya terbatas pada pengakuan awal, pengukuran setelah pengakuan awal dan penyajian. ......The objective of this study is to analyze the operational suitability of sharia health insurance products at PT Asuransi Syariah Bogor based on DSN MUI fatwas related to sharia insurance, DSN MUI fatwas No.21/DSN-MUI/X/2001, No.52/DSNMUI/III/2006, No.53/DSN-MUI/III/2006 and No.150/DSN-MUI/VI/2022 and accounting suitability based on PSAK 108. This research was conducted using a qualitative descriptive approach with data collection based on literature studies, interviews, and documentation. This suitability analysis was only based on the DSN MUI fatwa and PSAK 108 also with some limitations related to research data. The results of the study show that that most of the operational activities are in accordance with the DSN fatwas which are used as the basis, except for Fatwa No.150/DSN-MUI/VI/2022 where discrepancies were found related to the ijarah contract that the company did not carry out for Fee for service between the company and the health facility service provider. Regarding the suitability of accounting for health insurance products at PT Asuransi Syariah Bogor, most of them are in accordance with PSAK 108, but only limited to initial recognition, measurement after initial recognition and presentation.

Abstrak :
In Indonesia banks can operate either conventionally or by principle of profit sharing. In practice, banks using conventional system can develop better in comparison with banks using sharing profit system. Legal instruction given by MU which prohibited bank interest quantitatively did non influence the credibility of relationship toward bank operating conventionally, the influence that may exist is the psychological one. In this case one thing that is necessary to be paid attention to in order that syariah banks can develop well is to increase the credibility of their relationship by the support of Indonesian Bank as the regulator of banks in Indonesia.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan menjelaskan penerapan penjadualan ulang piutang murabahah bermasalah pada PT Bank XYZ, serta menganalisis kesesuaian penerapannya tersebut berdasarkan ketentuan yang berlaku di Indonesia, yaitu berdasarkan Fatwa DSN-MUI dan PSAK 102. Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat kualitatif dengan desain deskriptif dan studi kasus di salah satu bank syariah di Indonesia, yaitu PT Bank XYZ. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan penjadualan ulang piutang murabahah bermasalah yang ada pada PT Bank XYZ masih terdapat ketidaksesuaian dengan Fatwa DSN-MUI namun penerapan perlakuan akuntansinya sudah baik walaupun masih ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan PSAK 102. ......This study aims to explain implementation of restructuring default murabahah financing at PT Bank XYZ. This study also analyzes its compliance with regulation applicable in Indonesia, i.e., Decree of DSN-MUI and Financial Accounting Standard 102. This study is a qualitative study with a descriptive approach and case study in one sharia bank in Indonesia. Results of this study indicate that there are some discrepancies occur between implementation of restructuring default murabahah financing with the Decree of DSN-MUI. However, the accounting standard has been implemented well.

Abstrak :
Pengawasan Dewan Pengawas Syariah di Lembaga Keuaangan Syariah masih berjalan kurang optimal yang disebabkan karena tingkat kompetensi dan sertifikasi masih rendah. Dibutuhkan Dewan Pengawas Syariah yang profesional dan kompeten dalam menguasai fiqh muamalah dan pengawasan syariah dengan disyaratkan mengikuti pelatihan pada DSN-MUI Institute. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah peran pelatihan DSN-MUI Institute, mekanisme pengawasan terhadap sharia compliance oleh Dewan Pengawas Syariah, serta relevansi pelatihan dengan pengawasan sharia compliance oleh Dewan Pengawas Syariah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan grounded theory. Hasil penelitian yang didapatkan antara lain: Pelatihan di DSN-MUI Institute bertujuan menjadi barometer untuk persiapan sebelum mengikuti sertifikasi profesi Pengawas Syariah pada LSP-MUI, Dewan Pengawas Syariah menjalankan pengawasan berlandaskan 6 (enam) segmentasi kompetensi dalam SKKNI Pengawas Syariah. Peran pelatihan DSN-MUI Institute yaitu meningkatkan kompetensi dan kognisi serta menunjang sertifikasi Dewan Pengawas Syariah, dan menjalankan beberapa fungsi strategis untuk ekonomi syariah di Indonesia. Relevansi pelatihan DSN-MUI Institute dengan pengawasan Dewan Pengawas Syariah sangat berkaitan dan berpedoman terhadap SKKNI, didesain dan disesuaikan untuk kebutuhan praktik implementasi aspek syariah. ......Supervision of the Sharia Supervisory Board in Sharia Financial Institutions is still running less than optimal due to the low level of competence and certification. It takes a professional and competent Sharia Supervisory Board in mastering fiqh muamalah and sharia supervision by being required to attend training at the DSN-MUI Institute. This study aims to examine the role of DSN-MUI Institute training, the mechanism of supervision of sharia compliance by the Sharia Supervisory Board, and the relevance of training to the supervision of sharia compliance by the Sharia Supervisory Board. This research uses qualitative research methods with descriptive and grounded theory approaches. The research results obtained include: Training at the DSN-MUI Institute aims to be a barometer for preparation before taking the Sharia Supervisor professional certification at LSP-MUI, the Sharia Supervisory Board carries out supervision based on 6 (six) competency segmentations in the Indonesian National Work Competency Standards for Sharia Supervisory Positions. The role of DSN-MUI Institute training is to increase competence and cognition and support the certification of the Sharia Supervisory Board, and carry out several strategic functions for the Islamic economy in Indonesia. The relevance of DSN-MUI Institute training to the supervision of the Sharia Supervisory Board is closely related and guided by the Indonesian National Work Competency Standards, designed and tailored to the practical needs of implementing sharia aspects.

Abstrak :
Di antara organisasi-organisasi yang ada di Indonesia, salah satunya adalah organisasi yang menghimpun ka_um ulama. Salah satu di antara organisasi ulama tersebut adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Organisasi ini tergolong masih muda, karena baru berdiri pada tahun 1975. Sementara itu organisasi ulama lain_telah berdiri pada zaman sebelum Indonesia memperoleh kemerdekaan, bahkan ada juga yang berdiri sebe1um itu. Pemerintah Republik Indonesia tampaknya menaruh ha_rapan besar terhadap MUI, karena untuk menjalankan serta menyukseskan pembangunan nasional, pemerintah sangat memerlukan ulama yang dalam masyarakat dikenal sebagai pemimpin informal (informal leader). Untuk itulah penulis tertarik menulis tentang MUI, apa dan bagaimanakah kedudukan MUI di tengah umat Islam dan pemerintah Indonesia. apakah MUI semacam alat bagi pemerintah untuk memudahkan segala keinginannya terhadap umat Islam, atau semacam lembaga resmi umat Islam sebagai tempat untuk menyalurkan aspirasi dan keinginan mereka terhadap pemerintah. Apakah umat Islam merasa bahwa MUI sebagai organisasi yang mewakili keinginan dan aspirasi mereka dan apakah mereka merasa memiliki MUI sehingga kehadiran MUI dibutuhkan umat Islam dalam menyelesaikan permasalahan mereka, adalah pertanyaan-pertanyaan yang mendorong penulis menyusun judul ini. Di samping itu, penulis ingin mengetahui fungsi, tugas, dan program-program yang dilaksanakan MUI, sejauh manakah program-program tersebut memberi manfaat bagi umat Islam serta Pemerintah. Bagaimana pula mekanisme yang dijalankan MUI dalam program kerjasamanya dengan pemerintah mengingat demikian banyaknya program pembaagunan yang direncanakan pemerintah. Alasan lain yang mendorong penulis adalah ingin mengetahui suara-suara umat Islam baik berupa komentar, usul, saran., kritik, kesan dan pesan serta harapan yang disampaikan kepada MUI. Juga, apa yang menjadi harapan dan keinginan pemerintah terhadap MUI ikut mendorong penulis menyusun skripsi dengan judul tersebut.

Abstrak :
Skripsi ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan akuntansi syariah pada LKMA Pincuran Bonjo berdasarkan Kaidah Fiqh, Fatwa DSN-MUI, dan PSAK. Berdasarkan proses wawancara dan studi literatur terhadap LKMA Pincuran Bonjo yang dilakukan, diketahui bahwa penerapan akad wadi'ah pada produk simpanan LKMA Pincuran Bonjo masih belum sepenuhnya sesuai dengan kaidah Fiqh, dan penerapan akad murabahah pada produk pembiayaan LKMA Pincuran Bonjo masih belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 102 tentang Murabahah. Namun, penerapan akad mudharabah dan musyarakah pada LKMA Pincuran Bonjo sudah cukup sesuai dengan PSAK 105 tentang Akuntansi Mudharabah dan PSAK 106 tentang Akuntansi Musyarakah. ......This mini thesis is intended to evaluate the implementation and treatment of Islamic Accounting in Financial Institution of Pincuran Bonjo Agricultural Society based on Fiqh, Fatwa DSN-MUI, and PSAK. Through the interview process and literature study, it has been shown that wadi'ah implementation in LKMA Pincuran Bonjo's saving product is not fully consistent according to the rules of fiqh, and murabahah implementation in LKMA Pincuran Bonjo's funding product is not fully consistent according to the rules of PSAK 102 of Murabahah Accounting. Nevertheless mudharabah and musyarakah implementation in LKMA Pincuran Bonjo's is consistent with the rules of PSAK 105 of Mudharabah Accounting and PSAK 106 of Musyarakah Accounting.