Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelusuran wilayah kesesuaian budidaya bandeng dalam keramba jaring apung merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas komoditi bandeng, selain itu juga untuk mengurangi resiko kerugian yang dialami nelayan karena budidaya bandeng memerlukan investasi yang cukup besar. Wilayah kesesuaian budidaya bandeng perlu memperhatikan aspek fisik dalam hubungannya dengan persyaratan hidup ikan bandeng dan juga memperhatikan aspek pendirian keramba jaring apung serta pentingnya memperhatikan aspek tata ruang wilayah perairan sebagai faktor pendukung keberhasilan pembudidayaan bandeng dalam keramba jaring apung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui wilayah kesesuaian budidaya bandeng di perairan Teluk Banten, diperoleh melalui korelasi keruangan antara variabel-variabel yang mempengaruhi syarat hidup bandeng yaitu kedalaman, suhu, pH, oksigen terlarut, salinitas, kecerahan dan arus. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan spasial, dengan cara menganalisa semua variabel untuk kemudian dikorelasikan dengan menggunakan teknologi SIG. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wilayah kesesuaian dengan tingkat kesesuaian sangat sesuai terdapat di sepanjang perairan dangkal meliputi Pulau Pamudjan Kecil. Wilayah kesesuaian dengan tingkat kesesuaian kurang sesuai terdapat di sepanjang perairan sangat dangkal dan dalam meliputi pulau-pulau kecil yaitu Pulau Kambing, Pulau Lima, Pulau Kubur, Pulau Satu, Pulau Dua dan Pulau Pamudjan Besar, serta memiliki keadaan fisik yang tidak memungkinkan untuk dijadikan wilayah budidaya bandeng dalam keramba jaring apung.

Abstrak :
Tulisan ini menganalisis bagaimana kesesuaian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24/M-IND/PER/4/2013 tentang Pemberlakuan Standard Nasional Indonesia (SNI) Mainan Secara wajib terhadap prinsip-prinsip Technical Barriers to Trade (TBT) Agreement. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal, dengan menggunakan data-data sekunder sebagai data utamanya. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24/M-IND/PER/4/2013 adalah peraturan yang mewajibkan mainan yang beredar di Indonesia baik mainan produksi dalam negeri maupun produksi luar negeri untuk mematuhi SNI Mainan. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan pemberlakuan SNI Mainan secara wajib yang disusun berdasarkan kepentingan Indonesia untuk melindungi konsumen bayi dan anak, serta disusun berdasarkan kedaulatan Indonesia. Namun dalam penerapan Peraturan Perundang-Undangan tersebut, Indonesia sebagai negara anggota WTO mendapatkan kritik dan saran melalui forum STC dari negara anggota WTO lainnya yang meminta Indonesia merevisi berbagai ketentuan di dalam aturan tersebut. Berdasarkan forum-forum STC yang telah dilalui Indonesia menyangkut kebijakan ini, Indonesia telah memberikan beberapa kelonggaran yang didasarkan permintaan anggota WTO lainnya dalam forum STC tersebut. Indonesia juga tetap mempertahan kebijakan yang dinilai dibutuhkan untuk mewujudkan tujuan dari kebijakan ini. Saat ini Peraturan menteri Pemerintah terkait pemberlakuan SNI mainan secara wajib ini telah melalui beberapa kali perubahan dan tetap berlaku sampai saat ini. ......This article analyzes how the Minister of Industry Regulation Number 24/M-IND/PER/4/2013 conforms to the mandatory implementation of the Indonesian National Standard (SNI) for Toys with the principles of the Technical Barriers to Trade (TBT) Agreement. This article was prepared using doctrinal research methods, using secondary data as the main data. Minister of Industry Regulation Number 24/M-IND/PER/4/2013 is a regulation that requires toys circulating in Indonesia, both domestically produced and foreign produced, to comply with SNI Toys. The Indonesian government has issued laws and regulations relating to the mandatory implementation of SNI for toys, prepared based on Indonesia's interests to protect infant and child consumers and prepared based on Indonesian sovereignty. However, in implementing these Legislative Regulations, Indonesia as a WTO member country received criticism and suggestions through the STC forum from other WTO member countries who asked Indonesia to revise various provisions in the regulations. Based on the STC forums that Indonesia has gone through regarding this policy, Indonesia has provided several concessions based on requests from other WTO members in the STC forum. Indonesia also continues to maintain policies that are deemed necessary to realize the objectives of this policy. Currently, the Government Ministerial Regulation regarding the mandatory implementation of SNI for toys has undergone several changes and remains in effect to this day.

Abstrak :
ABSTRAK
Kawasan permukiman menurut RTRW Propinsi Jawa Barat adalah kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk permukiman yang aman dari bahaya bencana alam dan buatan manusia, sehat dan mempunyai akses untuk kesempatan berusaha. Secara ruang apabila digunakan untuk kegiatan permukiman akan memberi manfaat meningkatkan ketersediaan permukiman dan mendayagunakan prasarana dan sarana permukiman, meningkatkan perkembangan lintas sektoral dan subsektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya, tidak mengganggu fungsi lindung, tidak mengganggu upaya pelestarian kemampuan sumber daya alam, meningkatkan pendapatan nasional dan daerah, menciptakan kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Permukiman menurut Pasal 1 (3) Undang-Undang No.4/1992, adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Pertumbuhan jumlah penduduk Kota Depok selama 12 tahun (sampai tahun 2002) meningkat hampir 5 kali lipat dengan laju pertambahan penduduk 13,6 % pertahun. Pertambahan penduduk ini memberi tekanan terhadap Kota Depok dan mengakibatkan semakin meluasnya daerah permukiman. Indikasi terjadinya ketidaksesuaian penggunaan tanah di Kota Depok dapat dilihat dari basil overlay antara permukiman eksisting dengan lokasi permukiman RTRW Kota Depok 2010 yang terdistribusi di 6 kecamatan dengan luas yang berbeda¬beda. Target objek penelitian adalah permukiman yang terbangun di kawasan non-budidaya terutama di kawasan sempadan sungai karena telah melanggar "Fungsi Lindung". Analisis spasial dilakukan dengan menggunakan teknologi Sistem Informasi Geografis mengenai kesesuaian tanah untuk permukiman berdasarkan aspek fisik tanah dan aspek legalitas. Untuk pembanding dan membantu hasil analisis spasial tersebut dilakukan pengambilan angket di lokasi penelitian. Klasifikasi kesesuaian tanah didasarkan kepada kelas interval terhadap total nilai yang diperoleh setiap poligon hasil overlay melalui pembobotan dan skoring, yang kemudian dikelompokkan menjadi 4 kelas yaitu, Sangat Sesuai (SI), Cukup Sesuai (S2), Sesuai Marginal (S3) dan Tidak Sesuai (N). Dari hasil analisis spasial kesesuaian tanah untuk permukiman berdasarkan aspek fisik tanah didapatkan bahwa klassifikasi kesesuaian tanah daerah yang diteliti untuk Kelas Sangat Sesuai (Si) memiliki luas 1%, Kelas Cukup Sesuai (S2) adalah 4%, Kelas Sesuai Marginal (S3) dengan luas tanah 85% dan Tidak Sesuai (N) dengan luas 10% dari luas seluruh daerah penelitian. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa sebagian besar lokasi permukiman yang diteliti kurang layak dijadikan lokasi permukiman. Dari hasil analisis spasial kesesuaian tanah untuk permukiman berdasarkan aspek Legalitas berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor: 8 Tahun 2005 Tentang Sempadan Sumber Air dan Peraturan Daerah Kota Depok No. 18 tahun 2003 tentang Garis Sempadan sungai didapatkan telah terjadi penyimpangan penggunaan tanah di kawasan sempadan Ci Liwung khususnya dalam lokasi penelitian terdapat permukiman seluas 108.417,62 m2. Dari hasil penilaian terhadap variabel analisis didapatkan salah satu faktor pendorong terjadinya penyimpangan penggunaan tanah tersebut adalah variabel akses, Hasil analisis SIG menunjukkan bahwa kawasan sempadan Ci Liwung mempunyai akses yang baik tehadap jalan raya (Margonda Raya). Dari hasil angket didapat jawaban tentang keamanan tempat tinggal Sangat aman 18%, Aman 44%, Cukup aman 28%, Tidak aman 10% dan Sangat tidak aman 0%. Dengan demikian mereka menganggap bahwa lokasi tempat tinggal mereka adalah aman walaupun berada di kawasan yang terlarang untuk permukiman.

---

ABSTRACT
Land suitability is defined as the adaptability of land for a certain purpose of use. Land suitability for settlement area is general referred to suitability related to law, security and safety of the inhabitants. For example, the utilization of a certain land use must be in line with City Spatial Planning on land utilization, easily accessible, free of flood, in stable land condition, distanced from pollution sources, and have water resources. The use of a certain land that does not in line with its purpose of use, will create generally some problems as happened in Depok in the last several years. Natural disasters such as landslide and flood at the end of the year, hit some settlement areas in Depok causing some material damages and loss of lives. The indication of unsuitability in Depok can be seen from the overlay result between the existing settlement areas and settlement locations from the City Spatial Planning of Depok 2010 distributed over 6 sub-districts with different area sizes. The targeted object of the research is the settlement areas in the non-cultured areas, especially in the buffer zone of a river, because it is against its "conservation function" as defined by the law. Spatial analysis is done with a geographic information system (GIS) on the land suitability for settlement area based on the land's physical and legal aspects. A questionnaire is also collected in the research location for the purpose of bench marking and supporting the spatial analysis. Land suitability classification is performed based on the interval class value obtained by each polygon resulted from the overlay, through weighting and scoring. Land suitability is then classified into 4 classes: Very Suitable (SI), Suitable (S2), Marginally Suitable (S3), and Not Suitable (N). The result of spatial analysis of the Iand suitability for settlement area based on the physical aspects of the land shows that only 1% of the researched area falls into the class Very Suitable (SI); 4% into the class Suitable (S2); 85% into the class Marginally Suitable (S3), and 10% falls into the class Not Suitable (N). This analysis shows that most of the areas being used for settlement, is actually moderate suitable for settlement purpose. The result of spatial analysis of the land suitability for settlement area based on the legal aspect, i.e. Local Regulation of The Province of West Java, No: 812005 on Buffer Zone of Water Resources and Local Regulation of The City of Depok No. 18/2003 on River's Buffer Line, shows an infraction of these laws because of the existing settlement areas in Ci iwung's buffer zone of 108,417,62 m2. From the result of variable analysis, it is found out that one of the factors causing this unsuitability of land use, is the accessibility. The GIS- analysis shows that Ci Liwung buffer zone is easily accessible from a big road (Margonda Raya Street). From the questionnaire, it is also found out that 18% of the people living in this buffer zone think that the place is very safe, 44% think it is safe, 28% think it is moderately safe, 10% think is unsafe, and 0% think it is very unsafe. Therefore, they consider that their area is safe although it is located in the forbidden zone for settlement.

Abstrak :
[ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kecenderungan tenaga kerja bekerja sesuai keterampilannya dan faktor-faktor yang mempengaruhi kesesuaian jenis pekerjaan dan keterampilan yng dimiliki. Unit analisisnya adalah angkatan kerja yang berusia 18 tahun keatas yang bekerja. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis inferensial dengan menggunakan Model Regresi Linier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jenis kelamin, kelompok umur, daerah tempat tinggal, pendidikan, status kerja dan lapangan usaha berpengaruh terhadap kesesuaian jenis pekerjaan dan keterampilan tenaga kerja.

---

ABSTRACT
The objective of this study is to learn how the tendencies of labor work according to their skills and the factors that affect the suitability of the type of work and the skills possessed. The unit analysis for this study is population aged 18 and over who work. The analytical method used is descriptive analysis and inferential analysis using the Linear Regression Model. The results showed that gender, age group, area of residence, education, employment status and field of work affect the suitability of the type of employment and labor skills., The objective of this study is to learn how the tendencies of labor work according to their skills and the factors that affect the suitability of the type of work and the skills possessed. The unit analysis for this study is population aged 18 and over who work. The analytical method used is descriptive analysis and inferential analysis using the Linear Regression Model. The results showed that gender, age group, area of residence, education, employment status and field of work affect the suitability of the type of employment and labor skills.]

Abstrak :
Penelitian ini berfokus pada kajian analisis implementasi program pemberdayaan pernuda berbasis tempat ibadah, khususuya di masjid yang dilakukan oleh Kemenpora dalam rentang waktu 2008 s/d 2011. Program ini masih menjadi pilot project yang dilaksanakan di beberapa tempat ibadah, yang tersebar di berbagai daerah. Penelitian ini k11usus meneliti implementasi di tempat ibadah masjtd. Pilot project program Pemberdayaan Pemuda Berbasis Tempat Ibadah (PPBTI) di masjid dilaksar.akan di empat Kabupaten yaitu Kahupaten Kendal, Indmmayu, Denpasar dan Mataram. Penulis memandang periu menganalisis implementasi pilot project ini untuk mengetahui efektivitas implernentasi program ini dengan melihat kesesuaian antara program, organisasi pelaksana program dan peman(aat/ penerima program, serta melihat kesesuaian antara tujuan program dengan manfaat dan dampak yang diterima pemanfaat/ penerima program. Hasilnya dapat digunakan sebagai landasan keputusan implentasi kebijalam yang ak:an direalisasi dan direplikasi berikutnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Karena keterbatasan waktu data primer diambil dari dua daerah yaitu Kabupaten Kendal 'dan Indramayu. Data diambil dari basil wawancara mendalam terhadap para informan diantaranya Asdep Peningkatan Kapasitas Pemuda Kemenpora dan para pelaksana serta peserta program PPBTI di Kendal dan Indramayu. Hasilnya, di Kendal dan Indramayu program PPBTI ini.

---

This study focuses on the analytical study about the implementation of youth empowerment program based on worship place, especially on mosques, which has been performed by Kemenegpora (The Ministry of Youth and Sports) of the Republic of Indonesia within the period of 2008 until 2011. The program is a pilot project that has been being conducted in several places of worship in various areas. However, this study examines only on the implementation of the program in mosques. The pilot project of Youth Empowerment Program Based on Worship Places {PPBTI) was conducted in four districs namely Kendal regency) Indramayu, Denpasar and Mataram. The author sees the need to analyze the implementation of this pilot project to examine the effectiveness of the program implementation by ob-serving the fitness among the program, the organization that implements the program and the beneficiaries. of the program; as well as the fitness between the program objectives with the benefits and impacts of the program received by the beneficiaries. The result of this analysis could be used as a base for implementation decision of the policies that will be realized and replicated in the future. This study uses a qualitative approach. Due ro the time constraints, the primary datas are collected from two areasonly namely Kendal and Indramayu District. The data's are collected using depth interviews with informants such as Asdep on Youth Capacity Building of Kemenegpora and the committee of the programs as well as program participants of PPBTI in Kendal and Indramayu District.

Abstrak :
Perluasan merek merupaka salah satu strategi yang cukup populer dikalangan pemasar pada pasar global saat ini. Penggunaan strategi ini bertujuan untuk meminimalisir biaya dan resiko dari pembuatan sebuah produk baru. Dalam benak konsumen terdapat persepsi bahwa produk yang memiliki nama populer tidak akan mempertaruhkan reputasinya dengan membuat produk baru namun dengan kualitas yang buruk. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Sikap terhadap merek inti dan persepsi kesesuaian konsumen dalam mempengaruhi minat beli terhadap perluasan merek. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan metode Structural Equation Model (SEM). Dengan variabel independen kesadaran merek,preferensi merek, pengalaman penggunaan, asosiasi merek, koneksi produk, citra merek inti, persepsi kesesuaian konsumen, sikap terhadap merek inti. dan untuk variabel dependennya yaitu Purchase Intention. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak adanya pengaruh sikap terhadap merek inti, dan persepsi kesesuaian konsumen terhadap minat beli pada perluasan merek. ......Brand Extension is one of the most popular strategy among marketers in global market. This strategy aims to minimize the cost and the risk of creating a new product. In consumer?s mind there is a perception that a popular brand will not be risking the reputation by creating a new products but with a poor quality. The purpose of this study is to know the Influence of Attitude toward Core Brand and Consumer Perception on Purchase Intention towards Brand Extension. This research is quantitative descriptive interpretive with Structural Equation Model. Independent variables in this study are brand awareness, brand preference, use experience, brand association, product connection, core brand image, consumer perceptional fit, core brand attitude and dependent variable is Purchase Intention. The conclusion of this research are Core Brand Attitude and Consumer Perception fit doesn?t affecting Purchase Intention toward extended product.

Abstrak :
Penelusuran wilayah pengembangan tanaman cokelat merupakan salah satu upaya untuk meningkatakan kualitas dan kuantitas produk cokelat, selain itu juga untuk mengurangi resiko kerugian finansial yang dialami petani. Wilayah pengembangan tanaman cokelat perlu memperhatikan aspek fisik dalam hubungannya dengan persyaratan tumbuh dan juga memperhatikan aspek sosial sebagai faktor pendukung keberhasilan pengembangan tanaman cokelat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui wilayah potensial pengembangan budidaya tanaman cokelat di Kabupaten Lampung Timur, diperoleh melalui korelasi keruangan antara wilayah kesesuaian, jaringan jalan, permukiman, dan penggunaan tanah. Sedangkan wilayah kesesuaian diperoleh dari hasil korelasi keruangan antara variabel-variabel yang mempengaruhi syarat tumbuh tanaman cokelat yaitu ketinggian, lereng, tanah, dan iklim. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan spasial, dengan cara menganalisa semua variabel untuk kemudian dikorelasikan dengan menggunakan teknologi SIG. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Lampung Timur didominasi oleh wilayah potensial rendah, lalu diikuti oleh wilayah potensial sedang, dan wilayah potensial tinggi.

Abstrak :
ABSTRAK
Latar Belakang: Tingkat kesesuaian pemeriksaan biopsi perkolonoskopi merupakan salah satu ukuran kualitas dari suatu tindakan kolonoskopi sehingga perlu diidentifikasi.Tujuan: Mengetahui tingkat kesesuaian tindakan biopsi perkolonoskopi dibandingkan dengan pemeriksaan histopatologi secara pembedahan.Metode: Studi potong lintang ini menggunakan rekam medik pasien tumor kolon yang telah melakukan pemeriksaan histopatologi secara biopsi perkolonoskopi dan dikonfirmasi dengan pemeriksaan histopatologi secara pembedahan di PESC RSPUN dr. Cipto Mangunkusumo dalam periode 1 Januari 2006-31 Desember 2015. Tingkat kesesuaian dicari dengan menggunakan uji komparatif kesesuaian kategorik, sehingga didapatkan nilai kappa.Hasil: Terdapat 48 subjek pada penelitian ini. Diagnosis utama tindakan biopsi perkolonoskopi pada kasus tumor kolon adalah massa rektosigmoid sebanyak 12 pasien 25 , hasil histopatologi terbanyak pada biopsi secara pembedahan adalah adenokarsinoma kolon bediferensiasi baik sebanyak 28 pasien 58,3 , topografi terbanyak pada kasus tumor kolon adalah C.18.9 pada kolon dengan lokasi yang tidak spesifik sebanyak 21 pasien 43,7 dan morfologi adenokarsinoma sebanyak 46 pasien 95,8 . Pada penelitian ini kasus suspek ganas kami masukkan kedalam kelompok histopatologi jinak. Dari 48 kasus, 37 77,1 kasus ganas menjadi ganas, 10 20,8 kasus jinak menjadi ganas, dan 1 2,1 kasus jinak tetap menjadi jinak. Pada penelitian ini didapatkan perhitungan kesesuaian nyata sebesar 79 , kesesuaian karena peluang sebesar 77 , kesesuaian bukan karena peluang sebesar 2 , potensi kesesuaian bukan karena peluang sebesar 23 , tingkat kesesuaian murni nilai kappa sebesar 0,134.Simpulan: Tingkat kesesuaian pemeriksaan histopatologi secara biopsi perkolonoskopi dibandingkan dengan pemeriksaan histopatologi secara pembedahan di PESC RSCM tahun 2006-2015 adalah kurang baik. Nilai kappa dipengaruhi oleh prevalensi, pada kasus jarang seperti pada penelitian ini nilai kappa yang rendah tidak selalu mencerminkan rendahnya kesesuaian secara keseluruhan.

---

ABSTRACT
Background Level of agreement comparison between biopsy per colonoscopy examination is used to measure of the quality of a colonoscopy examination and needed to be identifiedAim To identify level of agreement comparison between histopathologic examination of biopsy per colonoscopy and histopathologic examination per surgicalMethods A cross sectional study using medical records from patients with colon tumor who had undergone histopathologic examination with biopsy per colonoscopy and then confirmed by surgical procedure in PESC RSPUN dr. Cipto Mangunkusumo between 1st January, 2006 31st December, 2015. Level of agreement calculated using comparative agreement category test in order to obtain the value of kappa.Result There are 48 subjects in this study. The first diagnosis from per colonoscopy biopsy examination was rectosigmoid mass as much as 12 25 patients. The top histopathologic result from biopsy per surgery was adenocarcinoma with good differentiated as much as 28 patients 58,3 , top topography result in the case of colon tumors was C.18.9 the colon with no specific location as much as 21 patients 43.7 , and top morphology was adenocarcinoma as much as 46 patients 95,8 . We were put in histopathologic suspected malignancy cases in benign cases. From 48 cases, 37 77,1 malignancy cases become malignancy, 10 20,8 benign cases become malignancy, and 1 2,1 benign cases become benign. Level of real agreement was 79 , level of agreement by chance was 77 , level of agreement not by chance was 23 , kappa value was 0,134. Conclusion The level of agreement comparison between histopathologic examination of biopsy per colonoscopy compared with histopathologic examination per surgical at PESC RSCM between 2006 2015 period was not good, kappa value was influenced by the prevalence, in rare cases such as in this study lower kappa value do not always reflect low overall level of agreement