Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Program kesehatan pokok untuk mencapai Indonesia Sehat 2010 diantaranya pengembangan manajemen pembangunan yang bertujuan meningkatkan fungsi perencanaan kesehatan. Perencanaan adalah hal yang penting pada era desentralisasi, karena itu daerah dituntut mempunyai kemampuan menyusun program kesehatan secara akurat dan sesuai kebutuhan daerah, termasuk penyusunan program perbaikan gizi dan kesehatan keluarga yang menjadi program unggulan Departemen Kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang mekanisme sistem perencanaan program perbaikan gizi dan kesehatan keluarga di Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat tahun 2001. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan pengumpulan data menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi dan telaahan dokumen data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan mekanisme sistem bottom up planning telah dilaksanakan di Kabupaten Bekasi dengan melibatkan puskesmas, Dinkes dan Kessos, Bappeda dan DPRD. Kegiatan program yang sebelumnya dibiayai APBN maka pada tahun 2001 pembiayaannya diusulkan dari anggaran block grant (DAU) dan pada masa transisi penyusunan program di daerah tetap mengacu pada program kesehatan di Depkes pusat. Kedudukan unit perencanaan di bawah bagian tata usaha dan tingkat eselon yang tidak setara dengan Subdin teknis program dapat menghambat pelaksanaan sistem perencanaan di Dinkes dan Kessos. Perubahan struktur organisasi baru belum banyak berpengaruh terhadap kinerja perencanaan program. Secara kuantitas tenaga perencana yang ada sudah cukup memadai, namun secara kualitas masih perlu ditingkatkan lagi.Tidak tersedia dana khusus di unit perencanaan untuk penyusunan program kesehatan. Target program disusun tidak berdasarkan pagu anggaran tapi sesuai dengan kebutuhan program. Sarana komputasi dan telekomunikasi masih belum memadai, sedangkan sarana transportasi sudah mencukupi. Secara kuantitas data yang ada sudah cukup baik sedangkan secara kualitas data kurang valid. Komponen proses berkaitan dengan langkah-langkah perencanaan telah dilaksanakan untuk penyusunan program perbaikan gizi dan kesehatan keluarga dengan memperhatikan juga usulan tahun lalu. Kontribusi dari pusat kepada daerah berupa bimbingan teknis dan memberikan arahan berkaitan dengan pembiayaan program. Pelaksanaan koordinasi lintas program sudah cukup baik, namun dalam koordinasi lintas sektor perlu memberikan pemahaman lebih dalam kepada Bappeda tentang program kesehatan. Petunjuk perencanaan yang digunakan berasal dari Bappeda (sumber dana DAU dan APBD II) dan pedoman satuan biaya yang digunakan berasal dari Pemda. Jadwal kegiatan penyusunan program perbaikan gizi dan kesehatan keluarga telah dibuat dan pelaksanaannya relatif tepat waktu. Komponen keluaran berkaitan dengan kualitas dokumen perencanaan secara umum cukup baik, namun jenis kegiatannya tidak beda dengan program tahun lalu. Pembiayaan program perbaikan gizi tahun 2001 meningkat 26,8% dan kesehatan keluarga meningkat dananya 3,1% jika dibandingkan tahun 2000. Saran untuk jangka pendek dapat dibuat tim perencana di kabupaten, peningkatan kualitas tenaga perencana, penyediaan dana khusus perencanaan. peningkatan sarana komputasi, peningkatan kualitas data dan advocacy terutama dengan Rappeda/Pemda. ......Planning System of Nutrition Improvement and Family Health Program Analysis in Bekasi District, West Java, 2001The among main health programs for achieving "Healthy Indonesia 2010" is expansion of development program which has to increase planning function as a purpose. Planning is the most important part in decentralization era. Therefore local government is pursuit for having ability to arrange health programs accurately and conform to local necessity including the arrangement of nutrition improvement and family health program that is the prime program in Health Department. The aim of this research is having a description of planning system mechanism about nutrition improvement and family health program in Bekasi District, West Java, 2001. The method of research is a qualitative approach and data collection is using broaden interview, observation, and analyse secondary data document. Result of this research shows that bottom-up planning system mechanism have already implemented in Bekasi District which is involving Public Health Service, Local Health and Social Welfare Office, Provincial Level Development Planning Agency, and Provincial Level People's Representative Council. The previous activity program was cost by National Budget (APBN) and in year 2001. the budgeting is proposed from block grant budget (DAU) and in transition era, the program in region will still pointed in health program at Central Health Department. The position of planning unit is under Administration Department and echelon level which not equal with technical program Sub-service can impede planning system implementation in Local Health and Social Welfare Office. The change of new organization structure influence a little for planning program activity. Amount of planner is enough in quantity but for quality still have to improve. There is no special budget in planning unit to arrange health program_ The target of program composed by program necessity not budget ceiling. Computer and means of telecommunication are not sufficient while means of transportation are sufficient. The presence data in quantity is quite enough but invalid as quality. Process component that related with planning of nutrition improvement and family health program arrangement have been done by take note of proposal last year. The central gives contribution to local health with technical guidance and direction on program budgeting. Implementation of cross-program coordination is good while cross-sector coordination in Provincial Level Development Planning Agency needs comprehension about health program. Planning instruction based on Provincial Level Development Planning Agency (budget source from DAU and APBD Ill and financial unit guidelines comes from Local Government. The schedule of nutrition improvement and family health program arrangement has been made and implemented punctuality. Output component that related with quality of planning document generally is good whereas the activity grogram is not different from last year. The expenses of nutrition improvement year 2001 are increased 26,8 % and family health program increases 3,1% compared with last year. Suggested for a short term can make the planner team in district, the increasing a quality planner power, to prepare a specialist planning fund , the increasing a computacy facilities, the increasing a quantity data and the most important to approarch with the Provincial Level Development Planning Agency or Local Goverment.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pelaksanaan tugas kesehatan keluarga pada keluarga dengan hipertensi di wilayah RW 10 Kelurahan Tugu. Desain penelitian ini adalah kuantitatif menggunakan sampel keluarga yang anggota keluarganya menderita hipertensi sebesar 79 keluarga yang dipilih dengan teknik total sampling. Hasil penelitian menunjukan keluarga mengenal masalah hipertensi berada pada kategori tinggi (60,8%), sudah baik dalam mengambil keputusan (67,1%), merawat keluarga dengan hipertensi yang tergolong baik (55,7%), modifikasi lingkungan tergolong baik (58,2%), dan memanfaatkan fasilitas kesehatan yang masih tergolong kurang baik (53,2%). Peneliti menyarankan agar perawat komunitas memberikan edukasi tentang tugas kesehatan keluarga dengan hipertensi. ...... This study purposed to describe family health task in families with hypertension in RW 10 Kelurahan Tugu. This is a quantitative research design used a sample of families who have family members suffering from hypertension for 79 selected families with a total sampling technique. Results showed Families with hypertension identify hypertension problems at the high category (60.8%), have good decision-making (67.1%), caring for a family with hypertension were classified as good (55.7%), environmental modifications are classified as good (58 ,2%), and health facilities are still relatively poor (53.2%). Researchers suggest that community nurses provide education on family health task with hypertension.

Abstrak :
Balita dikatakan usia yang berisiko karena pada masa ini sangat mudah mengalami penyakit infeksi karena pertahanan tubuh dan sistem pencernaan masih imatur yang dapat berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan serta dapat menyebabkan kematian. Pelaksanaan tugas kesehatan keluarga diharapkan dapat mengidentifikasi, mengurangi dan menanggulangi risiko diare pada balita. Penelitian ini bertujuan mengetahui hubungan pelaksanaan tugas kesehatan keluarga dengan risiko diare pada balita di Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Beji Kota Depok. Desain penelitian ini deskriptif korelasi dengan desain Cross Sectional dengan jumlah sampel 107 keluarga dengan balita. Hasil penelitian menunjukkan tidak ada hubungan antara pelaksanaan tugas kesehatan keluarga dengan risiko diare pada balita. ......Toddler is a period in human development that is at risk.This is because in the period children are very susceptible to infections due to the immaturity of the immune and digestive system, which can have an impact on growth and development that may lead to death. The implementation of family health task is expected to identify, reduce and mitigate the risk of diarrhea in infants. This study aimed to determine the relationships between the family health task and the risk of diarrhea in children under five in Tanah Baru District of Beji Depok. The study design was descriptive correlation with cross sectional design with a sample of 107 families with toddlers. The results showed there is no association between family health task execution and the risk of diarrhea in infants.

Abstrak :
ABSTRAK
Usia balita dapat dikatakan sebagai masa yang berisiko karena pada usia ini sangat mudah dipengaruhi penyakit saluran pernapasan (Non Pneumonia dan Pneumonia) karena dapat berdampak kepada pertumbuhan dan perkembangannya serta dapat mengakibatkan kematian. Lima tugas kesehatan keluarga diharapkan dapat mengidentifikasi, mengurangi dan menanggulangi permasalahan ISPA Non Penumonia pada balita. Tujuan Penelitian ini adalah ingin mendapat gambaran hubungan pelaksanaan tugas kesehatan keluarga dengan kejadian ISPA Non Pneumonia pada balita di kelurahan Tugu. Desain penelitian ini deskriptif korelasional dan desain Cross Sectional dengan jumlah sampel 109 orang. Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan pelaksanaan tugas kesehatan keluarga dengan kejadian non pnemnonia pada balita.

---

ABSTRACT
Age of the children can be considered as at risk period because at this age are very susceptible to respiratory diseases (Non Pneumonia and Pneumonia) because it can affect the growth and development and can lead to death. 5 family health tasks are expected to identify, mitigate and cope with problems of Non Pneumonia disease in infants. The purpose of this study is to get an idea of the relationship of family health task execution with non-pneumonia disease incidence in infants in Kelurahan of Tugu. The study design was descriptive correlative and design Cross Sectional with a sample of 109 people. The results of this study showed relationship between ability of families health implementation task with the incidence of non pneumonia in infants.

Abstrak :
Pembangunan sosial adalah upaya membangun masyarakat agar secara social atau kolektif mampu-berdaya baik secara sosial, ekonomi maupun dari aspek kesehatannya. Dalam kerangka itu, Muhammadiyah sebagai bagian dari masyarakat madani (civil society), telah lama menegaskan dirinya untuk terlibat aktif dalam rangka pembangunan sosial. Salah satunya pembangunan sosial dalam aspek kesehatan, dimana pembangunan kesehatan yang dilakukan Muhammadiyah telah didikasikan sejak awal berdirinya organisasi ini, tahun 1912 M. kebijakan dan sikap ini diwujudkan dengan membangun amal-usaha di bidang kesehatan, seperti Rumah Sakit-Rumah Sakit di bawah kepemilikan Muhammadiyah. Rumah Sakit-Rumah Sakit milik Muhammadiyah, termasuk Rumah Sakit Islam Jakarta Pondok Kopi (RSIJ-PK), selalu ada pada dua sisi yang seimbang antara kepentingan profit untuk kesinambungan institusi dan dengan kepentingan sosial yang menjadi misi bagi Muhammadiyah untuk selalu peduli kepada sosial, terutama pada kaum dhuafah. Kebijakan dan misi ini merupakan falsafah awal berdirinya amal-usaha Muhammadiyah di bidang kesehatan. Kebijakan yang seimbang ini ditunjukkan dengan memberikan pelayanan yang gratis pada keluarga/orang miskin yang berobat dan dirawat di Rumah Sakit. Dalam kaitan pembangunan sosial-kesehatan, pada saat yang sama telah berlangsung sebuah kebijakan program dari Pemerintah Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Keluarga Miskin (JPK-Gakin) di Jakarta. Program ini di dasarkan pada amanah UUD 1945 pasal 34, tentang jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia; Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang No.34 tentang Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Negara Republik Indonesia, Jakarta; Undang-Undang No.23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.Berangkat dari uraian dan permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan mendapatkan gambaran pelaksanaannya di RSIJ pondok Kopi. Terkait dengan pelaksanaanya di RSIJ PK, juga ingin melihat gambaran kebijakan Muhammadiyah terkait dengan program JPK-Gakin di RSIJ-PK serta kebijakan Dinkes DKI Jakarta terkait dengan program di RSIJ-PK. Di dalam gambaran pelaksanaannya, ingin dilihat bagaimana perencanaannya, pengoraginisasiannya, prosedur, dan hasil pelayanannya terhadap peserta JPK-Gakin dan pola koordinasinya dengan Dinkes sebagai pemberi kebijakan dan pemegang dana untuk mencairkan dana hasil pelayanan JPK-Gakin. Yang selanjutnya dianalisa tentang kekuatan dan kelemahan dalam pelaksanaan program JPK-Gakin selama ini di internal RSIJ-PK, dari situ kemudian diharapakan menghasilkan langkah-langkah perbaikan dalam pelaksanaan di masa yang akan datang. Dalam rangka menjawab pertanyaan dan tujuan penelitian ini, agar menghasilkan jawaban dan gambaran yang utuh, valid dan realibelity, maka untuk menjawab hal-hal tersebut, digunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif-deskriptif, dengan mencoba melakukan wawancara mendalam kepada semua informan yang relevan terhadap penelitian ini, diantaranya, Pengurus PP. Muhammadiyah, pejabat dan petugas Dinkes DKI Jakarta, dan Pihak RSIJ Pondok Kopi; studi dukumen/literarur sekunder; dan observasi lapangan. Selanjutnya akan diverifikasi dan di koding akan relevansi data dan sumber data sesuai dengan kebutuhan penelitian. Sehingga mengahsilkan penyajian laporan penelitian yang valid dan realibel. Selanjutnya, PP.Muhammadiyah sebagai induk dari RSIJ Pondok Kopi, dalam kaitannya dengan program JPK-Gakin di RSIJ Pondok Kopi, memberikan support dalam rangka keikutsertaanya sebagai penyelenggara JPK-Gakin di internal RS. Meskipun tidak ada instruksi secara khusus yang mewajibkan seluruh RS-RS milik Muhammadiyah yang di DKI Jakarta untuk ikut menyelenggarkan program tersebut. Paling tidak yang menjadi poin penting adalah bersinerginya antara program pemberian pelayanan gratis pada kaum dhuafah yang selama ini dilakukan oleh semua RS-RS milik Muhammadiyah, termasuk RSIJ pondok Kopi, dengan program JPK-Gakin yang datangnya dari Pemerintah Daerah DKI Jakarta. Pada tingkat Pemda DKI Jakarta (dalam hal ini Dinas Kesehatan), dalam rangka mensukseskan program ini di tingkat lapangan, mengajak seluruh RS-RS swasta untuk menjadi penyelenggara, termasuk RSIJ Pondok Kopi, yang diawali dengan membuat nota kontrak kerja sama antara pihak Dinkes dengan pihak RSIJ Pondok Kopi.Pelaksanaan Program JPK-Gakin di RSIJ pondok Kopi, sebagai berikut: Pertama, pada level pernecanaan, dimana antara perencanan menyediaan fasilitas bagi pasien peserta JPK-Gakin dengan realisasi datangnya pasien masih jauh dari maksimal, yakni dengan menyediaan fasilitas 32% atau 62 dari 192 kamar/tempat tidur yang disediakan, akan tetapi yang datang perbulannya rata-rata 14 orang. Atau hanya 0,0079 dari total peserta JPK-gakin yang tersebar di Jakarta Timur,yaitu 175.454 Jiwa. Kedua, pengorganisasian program, unit sosial Medis yang diberikan tanggung jawab melaksanakan dilapangan program ini, hanya bertugas dan bertanggung jawab terhadap paserta JPK-Gakin yang rawat inap, sedangkan bagi peserta yang rawat jalan diberikan tanggung jawab langsung pada bagaian adminstrasi pasien secar umum. Hal ini membuat tidak integratifnya pengelolaan program. Ketiga, prosedur yang dijalankan di RS, dalam rangka pelayanan pasien, sangat fleksibel, msekipun tetap mengacu pada petunjuk pelaksanaan program Keempat, hasil pelayanan, dimana selama bulan Mei-Agustus tahun 2006, jumlah pasien di RS dengan kategori antara lain; (1) pasien menggunakan SKTM 50 orang atau 75% dari total pasien JPK-gakin (2) Pasien mengunakan kartu gakin, 14 orang atau 21% dari total pasien JPK-Gakin (3) terlantar, 2 orang atau 3% dari total pasien JPK-Gakin. Kelima, jumlah biaya pelayanan atas pengobatan dan perawatan per pasien peserta JPK-Gakin, tidak diketahui satu persatu, karena susah di kases, sehingga tidak bisa menganalisa tentang ifisiensi pembiayaan tarhadap pelayanan pasien. Keenam, potensi untuk melayani pasien peserta JPK-Gakin di jakarta Timur masih tinggi, karena jummlah penyebaran peserta JPK-Gakin di Jakarta Timur, terbesar, yakni 31 % dari total JPK-Gakin yang terdaftar di Dinkes tahun 2006. Ketujuh, opini peserta JPK-Gakin, rawat inap, Gakin merasa senang berobat dan dirawat di RS ini, dikarenakan untuk mengurus sebagai peserta JPK-Gakin tidak susah dan diperlakuakn ramah serta merasa tidak dibeda-bedakan dengen pasien pribadi. Kedelapan, perlu pola koordiansi yang fleksibel antara pihak RS dengan pihak Dinkes, terkait dengan kasus pasien yang membutuhkan perwatan lebih lama, yang selama ini harus datang dulu ke kantor Dinkes, hal ini menyebabkan pelayanan yang kurang lancar di RS. Ke depan, bagi Muhammadiyah, pentingnya mendorong seluruh unit kesehatan yang ada di bawah naungan Muhammadiyah untuk diinstruksikan untuk menjadi penyelenggara JPK-gakin di DKI, yang sementara ini diserahkan ke internal masing-masing RS milik Muhammadiyah, karena program ini sejalan dengan misi kemanusiaan Muhammmadiyah dan pembangunan Sosial. Bagi Dinkes, perlunya menginisiasi perubahan kontark kerja sama terkait dengan perkembangan kebijakan diinternal Dinkes sendiri, sehingga kerja sama bisa saling menguntungkan. Bagi RSIJ Pondok Kopi, untuk mengefektifkan pelayanan program JPK-Gakin di RSIJ Pondok Kopi, sebagai berikut: Pertama, perlu pengeloaan dengan membentuk unit khusus JPK-Gakin, dan tanggung jawabnya menyeluruh antara pasien Gakin yang rawat inap dan rawat jalan tingkat lanjut, yang dikiuti dengan penambahan SDM yang memadai dan fasilitas yang menunjang, sehingga secara administrasi bisa lebih profesional. Kedua, perlunya transparansi pembiayaan dana terhadap pelayanan setiap pasien JPK-Gakin, sehingga bisa dilihat tentang ifisiensi dan tidaknya pembiayaan hasil pelayanan. Apalagi pelayanan JPK-gakin adalah pelayanan terhadap publik sehingga transparansi menjadi penting untuk akuntabilitas pelayanan di RSIJ pondok Kopi.

---

Social development is efforts contract society by social or collective in order that can good useful in social economy and health. Muhammadiyah is part of civil society, a long time ago explain active involved on social development. The one is health which do Muhammadiyah is dedication since begin establish this organization, 1912 M. This policy and attitude is creations with construct on health, like building hospital by owner of Muhammadiyah, example Islam hospital, Pondok Kopi Jakarta (RSIJ-PK). It's balance for profit to institution and social as mission of Muhamamdiyah for care especially dhuafah. This policy like given free treatment to poor family. On same time a program policy from government of DKI Jakarta, about guarantee maintenance health poor family at Jakarta, go on too. It's base on UUD'45 section 34 about guarantee maintenance health to all Indonesia; UU No.32, 2004 about territory government of DKI; UU No. 32, 1992 about health. So from above the problem, this research aim to get realization illustration at RSIJ-PK and illustration the policy of Muhammadiyah which connected with JPK-Gakin program at RSIJ-PK and Dinkes DKI Jakarta. From this illustration, we can see how to plan, organizing, procedure and the cape result to member JPK-Gakin and pattern of coordination, which Dinkes as policy given and donator. Then analysis about strength and weakness of JPK-Gakin program at RSIJ-PK, hoping produce step of repair on the future. To answer this question and research which valid and reliability, so that using research method by kualitatif-descriptif, with interview to all relevant informant like centre management. Muhammadiyah functionary and official of Dinkes DKI Jakarta and RSIJ-PK, literature study and observation. Then verification and coding data which appropriate with this research. Muhammadiyah centre given support as operate JPK-Gakin at islam hospital Pondok Kopi even no especially instruction which compulsory hospital is Muhammadiyah at DKI Jakarta to do it. The point is the balance of that's program. The government of DKI Jakarta (Health official), to success this program, all non-government hospital invited to be operator which beginning made cooperation contract between Dinkes (Health Official) with RSIJ-PK. Realization of program JPK-Gakin at RSIJ Pondok Kopi: First, planning level to plan facilities to member JPK-Gakin like 32% or 62 from 192bedroom but which coming/month 14 people only. On 0, 0075 from total of member JPK-Gakin at east Jakarta only, it's about 175. 454 people. Second, The program organizing, unit of medic social which responsibility do this program, working and responsibility to member JPK-Gakin at hospital only, but the out patient treatment by administration this is doesn't program integrative. Third, the hospital to treatment very flexible, even follow on the guide of program realization. Fourth, the name result on May-August 2006, the patent total with category: (1) SKTM 50 people or 75% from patent total JPK-Gakin (2) Gakin card, 14 people or 21% from patent total JPK-Gakin. (3) Neglected, 2 people or 3% from patent total JPK-Gakin. Five, the total of treatment cost doesn't know because different. , in order that can not analysis about the cost efficient. Sixth, Potency to treatment members of JPK-Gakin at east Jakarta still high, because the distributing is 31% from member total JPK-Gakin which list at Dinkes 2006. Seventh, The opinion of members JPK-Gakin is feeling happy by the treatment this hospital, because friendly and justice. Eight, necessary a flexible coordination pattern between hospital and Dinkes patient which needed treatment more time, which during have to come Dinkes and the finally making serves hospital swift less To the future, important to push all health unit by Muhammadiyah for instruction to be operate JPK-Gakin at DKI Jakarta, which temporary do it by hospital internal Muhammadiyah, because this program parallel with humanity-Muhammadiyah mission and social development for Dinkes, needed change initiation of cooperation contract about the growth of internal policy Dinkes. For RSIJ-PK to effective of program treatment JPK-Gakin. First, A needed management with compose especially unit of JPK-Gaskin, and the all responsibility between members of Gakin which take care at hospital and advance outpatient treatment, following by add resources of people and facilities, so that can be professional administration. Second, transparency of using treatment cost can visible. Above all JPK-Gakin is public serving up to transparency being important to serving accountability at RSIJ Pondok Kopi.

Abstrak :
Masalah yang diteliti dalam penclitian ini adalah biaya pelayanan kcschatan rawat inap di rumah sakit dalam program Jaminan Pelayanan Kesehatan bagi Keluarga Miskin (JPK Gakin), oleh karcna biaya rawat inap di rumah sakit mcncapai 66 % dari seluruh biaya pelayanan kesehatan program JPK Gakin sehingga dalam pelaksanaammya hams ada keseragaman dalam biaya pelayanan kesehatan rumah sakit pemerintah, rumah sakit pemerintah daerah maupun rumah sakit swasta yang melayani peserta JPK Gakin.Untuk ilu melalui Paket Pelayanan Esensial (PPE) dengan tarif kcsepakatan, dapat digunakan untuk memantau dan mengevaluasi program JPK Gakin sehingga kebijakan yang dibuat dapat lebih efektif dan efisien. Jenis penelitian ini adalah kuantitatifi Data diambil dari laporan bulanan klaim biaya rawat inap pasien JPK Gakin dari rumah sakit yang telah disetujui pembayarannya oleh Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran tentang biaya pelayanan kesehatan rawat inap dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari dua kelompok rumah sakit, yang terbanyak memanfaatkan biaya pelayanan kesehatan rawat inap adalah rumah sakit vertikal terdapat 4 variabel yang mempengaruhi biaya pelayanan kesehatan rawat inap, variabcl jender perempuan lebih banyak memanfaatkan biaya pelayanan kesehatan rawat inap meskipun kasusnya lebih sedikit dari pada laki-laki,demikian pula dengan Iama rawat inap dan umur, sementara variabel diagnosis hanya di kelompok rumah sakit umum daemh saja yang mempunyai hubungan yang bermakna dengan biaya rawat inap Dari 4 variabel yang diperkirakan ada hubungan dengan biaya pelayanan kesehatan rawat inap hanya 3 variabel yang mempunyai hubungan, yaitu variabel umur, jender dan Iama rawat inap, namun variabel yang paling dominan mempengaruhi biaya pelayanan kesehatan rawat inap adalah variabel umur yang berlaku baik di rumah sakit vertikal maupun rumah sakit umum daerah. Kesimpulan dari penelitian ini : Karakteristik dari pasien JPK Gakin yang mcmbuat biaya pelayanan kesehatan rawat inap menjadi tinggi adalah :Rata-rata biaya rawat inap yang terbanyak dimanfaatkan oleh rumah sakit vertikal, distribusi diagnosis penyakit terlinggi biaya rawat inapnya adalah penyakit TB Paru, rata-rata biaya rawat inap tertinggi untuk 5 diagnosis penyakit terbanyak adalah CHF.Dari 4 variabel yang diuji, yang mcmberikan pcngaruh terhadap tingginya biaya rawat inap di rumah sakit adalah variabei umur, Iama rawat dan jender namun Variabel yang paling dominan mempengaruhi biaya rawat inap di rumah sakit adalah variabel umur. Penulis menyarankan untuk : (1) Penerapan pedoman tarif PPE diberlakukan sama pada semua provider sebagai dasar pembayaran peiayanan kesehatan di rumah sakit, (2) Pcrlu diinjau kembali kesepakatan ikatan keujasama antara Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dengan rumah sakit yang selama ini berjalan. Sudah saatnya provider dibatasi pada rumah sakit yang banyak dimanfaatkan oleh peserta Gakin saja rerutama RSUD diselaraskan dengan tujuan pengembangan sena optimalisasi peningkatan rumah sakit umum daerah, (3) Pelayanan kesehatan sebaiknya diberikan kepada peserta yang telah memiliki kartu .IPK Gakin, hal itu selain dapat mengantisipasi adanya percaloaan dalam pengurusan SKTM dapatjuga mengendalikan biaya pelayanan kesehatan pada program JPK Gakin dan (4) Perlu promosi melalui berbagai mcdia yang Iebih intensif kepada masyarakat tentang bagaimana prosedur untuk mendapatkan pelayanan keschatan pada program JPK Gakin. ......The subject of the study is the cost of the in-patient health services payment at the hospital of the program of health service assurance for the poor family (I-ISA-PF). As the cost for in-patient payment at the hospital has reach 66% from all fees on health services of the HSA-PF program, there is a need for govemment and public hospital that work for patient of HSA-PF program, to make an agreement on the cost for in-patient services. Therefore, trough the Essential Service Package (ESP/PPE) with the agreement cost, it can be use for a program monitoring and evaluation the HSA-PF that expected will lead to a more effective and efficient policy for the issue. The study is a quantitative study which data are collected from a monthly report of the expense claim of the in-patient of HSA-PF program at the hospital and 'thc study found that fiom two groups ot' hospital, the vertical hospital is mostly utilizing the cost of payment of' in-patient health services. There are four variables that influence the cost of payment of in-patient health services, which are: women are mostly utilizing the facility even the cases are lower than those in men, the length of stay in hospital, and age. The diagnosis variable is only found in the group of the district general hospital (RSUD) which has significant relationship with the cost of in-patient services. From those variables above, only three variables are assume to have relationship, i.e. age, gender and length of stay, and the most dominant factor that influence the cost of payment for in-patient services, whether at vertical hospital or RSUD, is age. To conclude, the characteristic of the I-ISA-PF patient that make up a high Cost of in-patient payment are: the average cost for in-patient payment services is mostly utilized by the vertical hospital, the cost for in-patient payment is mostly used for lung-TB treatments, and the average cost for in-patient payment services for 5 highest diseases is Cl-LF. Suggestions from the study: l) Implementation for ESP tariff should be applied to all providers as a base for payment of health services at the hospital; 2) The memorandum of agreement between the DHA ot`DKI Jakarta province and hospitals should be reviewed. Providers should be limited to the hospital that mostly chosen and utilized bythe patient of HSA-PF program, particularly the RSUD which should be adjusted with the purpose of the hospital development; 3) The health service suppose to be delivered towards patient who have the HSA~PF card only, this can anticipate the scalper practice on SKTM arrangement, as well as to control the cost of health services on HSA-PF program; and 4) There is a need to promote intensively trough any kind of media towards community for the procedure on how to obtain.

Abstrak :
Anak usia sekolah mengalami masa pertumbuhan dan perkembangan yang cukup pesat. Jika pemenuhan kebutuhan pada masa ini tidak terpenuhi kemungkinan pertumbuhan dan perkembangan akan terganggu. Faktor lain yang berhubungan dengan risiko masalah gizi anak usia sekolah adalah kebiasaan jajan. Hal tersebut bisa disebabkan karena tidak sarapan pagi sebelum ke sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan fungsi perawatan kesehatan keluarga dengan perilaku jajan anak usia sekolah dasar di Jakarta Selatan. Desain penelitian menggunakan korelasi deskriptif dengan pendekatan cross sectional. Sampel penelitian ini berjumlah 380 siswa. Data dianalisis menggunakan uji chi-square dan uji kanonikal. Hasil analisis bivariat terhadap kedua variabel ini memiliki kemaknaan yang signifikan (p value = 0.000 dan α = 0.05). Kesimpulan penelitian Terdapat hubungan fungsi perawatan kesehatan keluarga dengan perilaku jajan. Fungsi perawatan kesehatan keluarga menjadi faktor yang paling dominan. Saran penelitian dapat menggunakan desain penelitian eksperimen atau kualitatif sehingga dapat melihat secara langsung hubungan sebab akibat fungsi perawatan Kesehatan keluarga. ......School age children are experiencing a period of rapid growth and development. If the fulfillment of the needs at this time is not fulfilled, then the possibility of growth and development will be disrupted. Another factor that is related to the risk of nutritional problems in school-age children is the habit of eating snacks. This snacking habit can be caused by not having breakfast before leaving for school. This study aims to determine the relationship between the family health care function and the snacking behavior of elementary school aged children in South Jakarta. This research method or design is a descriptive correlational study. This research is a quantitative study using aapproach cross sectional. The research sample from the calculation results obtained that the number of research samples was 380 students. This data analysis used frequency distribution variance, bivariate analysis, chi-square test and canonical test multivariate analysis. The results of the bivariate analysis on these two variables had significant significance (p value = 0.000 and α = 0.05). Research conclusions There is a relationship between family health care functions (recognizing problems, deciding action, caring for sick children, modifying the environment and utilizing health services) with snacking behavior towards knowledge, attitudes and skills / practices. In this study, there were also the most dominant variables controlled by confounding variables. Research suggestions can use experimental or qualitative research designs so that they can see directly the causal relationship of the family health care function.