Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis integrasi Krimea ke Rusia pada tahun 2014 dan respon Rusia dalam menghadapi sanksi-sanksi Aliansi Barat. Fokus Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah proses rekonstruksi kebijakan Rusia menerima Krimea bergabung dengan Rusia. Isu yang kedua adalah diplomasi publik Rusia respon dalam menghadapi sanksi-sanksi yang diberikan oleh Aliansi Barat. Adapun fokus dari aktor-aktor yang memberikan sanksi hanya terbatas pada sanksi yang diberikan oleh Uni Eropa dan Amerika Serikat. Periodisasi yang difokuskan dalam penelitian ini adalah pada tahun 2014-2015. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah metode penelitian kualitatif. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pada pidato resmi dan wawancara dengan Presiden Rusia, Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Kepentingan Nasional Jutta Weldes. Teori ini diharapkan mampu memberikan penjelasan tentang alasan tindakan Rusia menerima Krimea bergabung dengan Rusia sebagai bentuk perluasan wilayah Rusia. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep diplomasi publik. Konsep ini digunakan untuk menganalisis sikap Rusia dalam menghadapi sanksi-sanksi yang diberikan oleh UE dan AS sebagai bentuk diplomasi publik Rusia. Dalam tesis ini terdapat beberapa hasil. Yang pertama adalah peneliti berasumsi bahwa kebijakan Rusia di Krimea direkonstruksi melalui dua proses yaitu artikulasi dan interpelasi. Artikulasi Rusia terhadap peristiwa yang terjadi di Ukraina adalah bahwa Euromai dan merupakan kudeta. Perluasan keanggotaan NATO dan Uni Eropa merupakan bentuk agresif dari negara-negara Barat untuk menyebarkan pengaruh mereka. Posisi Rusia dalam krisis Ukraina adalah sebagai subjek sentral yang memiliki identitas sebagai negara yang melindungi kepentingan tanpa melakukan intervensi. Sedangkan, Aliansi Barat menempati posisi sebagai negara agresor yang selalu menggunakan senjata untuk campur tangan dalam urusan negara lain. Hasil dari dua proses tersebut dapat dipahami sebagai konstruksi kepentingan nasional Rusia. Yang kedua adalah respon Rusia dalam menghadapi sanksi-sanksi Aliansi Barat adalah dengan menggunakan diplomasi publik. terdapat dua tujuan dari diplomasi publik Rusia. Tujuan yang pertama adalah nation branding yaitu mempromosikan Rusia kepada audien asing. Tujuan yang kedua adalah untuk konter persepsi publik. ......This study aims to analyze the integration of Crimea into Russia in 2014 and Russia's response to the sanctions of the Western Alliance. The focus of the problem to be discussed in this study is the process of policy reconstruction Russia accepts Crimea joining Russia. The second issue is the Russian public diplomacy response in the face of sanctions provided by the Western Alliance. The focus of the actors who provide sanctions is only limited to sanctions provided by the European Union and the United States. The methodology focused in this study was in 2014-2015. The research method used in this thesis is a qualitative research method. The data used in this study are in official speeches and interviews with Russian Presidents, Prime Ministers and Foreign Ministers. The theory used in this study is the Jutta Weldes National Interest Theory. This theory is expected to be able to provide an explanation of the reasons for Russia's acceptance of Crimea to join Russia as a form of expansion of Russia's territory. The concept used in this research is the concept of public diplomacy. This concept is used to analyze Russia's attitude in facing sanctions imposed by the EU and the US as a form of Russian public diplomacy. In this thesis there are several results. The first is that researchers assume that Russian policies in Crimea are reconstructed through two processes, namely articulation and interpellation. Russia's articulation of events that took place in Ukraine was that Euromaidan was a coup. The expansion of NATO and European Union membership is an aggressive form of Western countries to spread their influence. Russia's position in the Ukraine crisis was as a central subject that had an identity as a state that protected interests without intervening. Meanwhile, the Western Alliance occupies the position of an aggressor who always uses weapons to intervene in the affairs of other countries. The results of the two processes can be understood as the construction of Russian national interests. The second is Russia's response to the sanctions of the Western Alliance is to use public diplomacy. There are two objectives of Russian public diplomacy. The first goal is nation branding, which is to promote Russia to a foreign audience. The second objective is to counter public perception.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai kebijakan Koizumi Doctrine yang dikeluarkan pada tahun 2002 oleh Jepang dua bulan setelah negara-negara ASEAN menyepakati suatu peijanjian kerjasama dengan Cina di tahun 2001 mengenai FTA. Baik Jepang maupun Cina memiliki sejarah hubungan yang kurang baik sehingga situasi ini juga mempengaruhi kebijakan-kebijakan negara yang mereka keluarkan sebagai implikasi dari kepentingan nasional masing-masing negara. Berdasarkan hubungan dan sejarah yang kurang baik dari Jepang dan Cina maka terciptalah suatu bentuk persaingan yang merupakan wujud dan upaya Jepang dan Cina di dalam memperoleh power di dunia. Salah satu cara untuk mencapai kekuatan ini, baik Jepang maupun Cina mencoba untuk memperluas dan mempertahankan pengaruh (influence) mereka di ASEAN. Jepang yang tadinya sudah memiliki kekuatan dengan memimpin perekonomian di ASEAN pasca PD II, di tahun 2000an harus menghadapi saingan baru yakni Cina.

---

Abstract
The focus of this study is about a doctrine that made by the Japan Government called The Koizumi Doctrine that release in 2002) exactly two months after the ASEAN countries made a partnership with China's Government called the FTA (Free Trade Area) in 2001. Japan and China have a history in their relationship that not quite good. Basically both nations tried to make a better statement in the world based on their national interest. Based on their long relationship that not going well through the times between Japan and China come up with a rivalry where both nations want to have more power by given their influence as the economic leader in ASEAN. Japan was had that position before, but after tho year of 2000, China became much powerful nation and tried to also spread their influence in ASEAN. Facing this situation, means, Japan meet has to face his rivalry, China.

Abstrak :
ABSTRAK
Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 59 Tahun 2017 telah berkomitmen untuk turut serta bersama PBB menyukseskan komitmen global dalam rangka tujuan pembangunan berkelanjutan. Artikel ini akan mengulas bagaimana posisi SDGs yang merupakan agenda global, kepentingan nasional Indonesia dalam SDGs, serta dampaknya bagi ketahanan nasional.

Abstrak :
[ABSTRAK
Tesis ini akan membahas tentang fluktuasi investasi langsung Jepang di Indonesia dengan melihat faktor pendorong (dari pihak Jepang) dan faktor penarik (dari pihak Indonesia). Penelitian ini akan menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan dukungan data primer dari laporan-laporan resmi. Investasi merupakan salah satu faktor pendukung pembangunan perekonomian bagi negara berkembang. Jepang adalah salah satu negara investor yang melakukan investasi langsungnya di Indonesia. Naik turunnya aliran investasi dapat dipengaruhi oleh faktor didalam maupun diluar negeri. Disini akan diungkap usaha Indonesia sebagai negara penerima berupaya untuk menarik investor dari Jepang. Demikian pula apa alasan yang mendorong Jepang melakukan investasi di Indonesia.

---

ABSTRACT
This thesis will discuss fluctuation Japanese direct investment in Indonesia by looking at the push factors (from Jepang) and pull factors (from Indonesia). The study will use qualitative descriptive method, with support of primary data from official reports. Investment is one of the factors supporting economic development for developing countries. Japan is one country that invests its direct investor in Indonesia. Ups and downs of investment flows can be influenced by factors inside and outside the country. ndonesian businesses here will be revealed as a recipient country seeks to attract investors from Japan. Similarly, what is the reason that pushed Japan to invest in Indonesia, This thesis will discuss fluctuation Japanese direct investment in Indonesia by looking at the push factors (from Jepang) and pull factors (from Indonesia). The study will use qualitative descriptive method, with support of primary data from official reports. Investment is one of the factors supporting economic development for developing countries. Japan is one country that invests its direct investor in Indonesia. Ups and downs of investment flows can be influenced by factors inside and outside the country. ndonesian businesses here will be revealed as a recipient country seeks to attract investors from Japan. Similarly, what is the reason that pushed Japan to invest in Indonesia]

Abstrak :
Politik luar negeri Iran terhadap Amerika Serikat pada masa pemerintahan Ahmadinejad mempunyai ciri khas tersendiri yaitu konfrontatif. Politik luar negeri yang demikian ini dapat terjadi bilamana kepentingan nasional masing-masing negara tidak bisa dipertemukan atau bertentangan antara satu dengan yang lain. Konfrontatisme yang dikembangkan oleh Iran terhadap Amerika Serikat pada masa pemerintahan Ahmedinejad ini berlangsung sejak ia terpilih pada bulan Mei 2005, dan bahkan hingga dimasa awal periode kepemimpinannya yang kedua, yaitu pada setelah bulan Mei 2009. Terdapat indikator yang menunjukkan karakter konfrontasi itu antara lain disebabkan oleh sikap politik luar negeri Amerika Serikat yang cenderung berusaha mendominasi, mengembangkan unilateralisme dan menjalankan praktek hegemoni. Tipikal politik luar negeri Amerika Serikat yang demikian ini bertentangan dengan nilai dan orientasi politik luar negeri Iran yang lebih menekankan anti unilateralisme dan anti hegemoni. Konfrontatisme yang dikembangkan oleh Iran tersebut dapat dilihat ketika terjadi perdebatan pandangan yang mencolok terutama dalam memandang persoalan nuklir yang dikembangkan oleh Iran serta posisi dan status Israel sekaligus kesangsian atas peristiwa holocaust. ......Iranian foreign policy toward the United States under the govemment of Ahmadinejad has its own characteristic, it is confrontational. Foreign policy can be happen when the nationai interests of each country cannot be reconcilable with each other. Confrontations which developed by Iran against the United States during the Ahmedinejad govemment since his election in May 2005, and even until the early days of his leadership of the second period after May 2009. There are indicators ihat show the character of the confrontation was partly due to the foreign policy stance of the United States tends to dominate, to develop a practice unilateralism and hegemony. The typical foreign policy of the United States is contrary to such values and orientation of Iran's foreign policy which emphasizes non-unilateralism and hegemony. Confrontations developed by Iran can be seen when there is a strong debate, especially in view of the nuclear issue which was developed by Iran and Israel's position as well as doubts over the Holocaust events.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang perang Georgia dengan Rusia yang terjadi pada bulan Agustus 2008. Georgia melakukan penyerangan ke wilayah Ossetia Selatan yang mayoritas penduduknya memegang paspor Rusia. Serangan ke wilayah tersebut juga tertuju pada pasukan perdamaian Rusia yang saat itu sedang menjaga wilayah tersebut. Hal itu membuat Rusia melakukan serangan balasan ke Georgia sehingga terjadi konflik diantara kedua negara. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan alasan dan tujuan tindakan penyerangan yang dilakukan Georgia sehingga memprovokasi Rusia untuk menyerang wilayah Ossetia Selatan. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan ilmu sejarah dan menggunakan metodologi penulisan historis deskriptif. Penelitian ini berorientasi pada konsep kepentingan nasional Georgia dan Rusia serta konsep responsibility to protect. Sumber penulisan tesis diperoleh melalui data primer, yaitu media massa online, pernyataan Pemerintah Georgia dan Rusia yang didapat melalui konferensi press dan wawancara mengenai konflik yang terjadi di bulan Agustus 2008, dokumen resmi Pemerintah kedua negara mengenai kebijakan politik luar negerinya. Data sekunder yang digunakan berasal dari jurnal dan penelitian yang sudah dilakukana sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aksi yang dilakukan Georgia ini merupakan suatu cara untuk mendapatkan perhatian masyarakat internasional dan mencari dukungan dalam keanggotannya pada NATO sedangkan Rusia menentang keanggotaan Georgia ataupun negara near abroad pada NATO karena dapat mengancam keamanan nasionalnya. ......This thesis is about the Georgia-Russia war in August 2008. Georgia started the war by shelling villages in South Ossetia, where Russia have placed its peace keeping force in the region and most Ossetians also hold Russian passports. This provoking act by Georgia made Russia advances into South Ossetia and involved in an armed conflict with Georgia. This thesis is aimed to explain the reason and the intention of Georgia shelling South Ossetia which provoked Russia to attack into South Ossetia using the concept of national interest of both countries and Russian responsibility to protect its citizen. Resources for this thesis is obtained from mass media online, government statements of both countries, and the foreign policy and national interest of both countries as a primary source. As for the secondary source this thesis uses information from journal articles and previous research related to the topic. According to the national interest of Georgia, this provoking is intended to gain international attention and also to gain support for its membership in NATO. Georgia of course gained international attention but its goal to speed up its membership in NATO proofed to be failed. Russia will always against the intention of Georgia or any other countries along the Russian borderline to become NATO member.

Abstrak :
ABSTRACT
Tugas karya akhir ini menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya intervensi militer Perancis di dalam konflik C te d rsquo;Ivoire tahun 2002. Konflik yang terjadi di dalam politik C te d Ivoire berawal dari masalah perekonomian dan juga masalah rasisme yang mengakar di dalam politik C te d rsquo;Ivoire. Masalah tersebut mengalami puncak di pemberontakan tahun 2002. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan studi literatur. Di dalam memahami faktor pendorong kebijakan intervensi Perancis, penelitian ini menggunakan konsep kepentingan nasional di dalam pendekatan realisme. Digunakan pula faktor-faktor pendukung terjadinya intervensi militer yang dikemukakan oleh Neil MacFarlane. Penelitian ini menyimpulkan bahwa setidaknya ada tiga faktor yang mendorong terjadinya intervensi militer yang dilakukan oleh Perancis. Ketiga faktor tersebut adalah faktor ekonomi, faktor hubungan historis, serta faktor pengaruh tokoh atau aktor politik.

---

ABSTRACT
This study tries to analyze the causes of Frances intervention in C te d rsquo Ivoires 2002 conflict. The conflict which occured in C te d Ivoire caused by economic issues and also racism problems which have rooted in C te d Ivoires politics. These problems reached its peak in the 2002 rebellion in C te d Ivoire. The qualitative method was used in this study by conducting a study of literature. In understanding the the causes of Frances policy of intervention, this study uses the concept of national interests in realism approaches. This study also use the causes of military intervention which put forward by Neil MacFarlane. In conclusion, there are three factors which caused Frenchs military intervention. They are economic factors, historical factors, and the political actors.

Abstrak :
Bali Fintech Agenda adalah seperangkat 12 elemen kebijakan dari International Monetary Funds atau IMF dan Bank Dunia untuk membantu negara anggotanya memanfaatkan keuntungan dan peluang dari pesatnya perkembangan teknologi finansial atau tekfin. Indonesia di sini sangat berperan cukup aktif terhadap agenda ini di saat negaranya masih memiliki kendala dalam tekfin, masih tertinggal di dalam sistem dan memiliki rekam sejarah yang kurang baik dengan IMF. Dalam menganalisis fenomena ini, penulis akan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deduksi atas teori tipe kepentingan nasional dalam kebijakan luar negeri oleh Donald Nuechterlein didukung dengan data dari studi pustaka dan beberapa sumber primer serta sekunder. Kebijakan luar negeri Indonesia terlihat sangat mendukung tata kelola tekfin global Bali Fintech Agenda dengan menjadi tuan rumah dan mendukung adanya tata kelola tekfin internasional sebelum dan bahkan sesudah agenda ini keluar. Penulis melihat peran aktif ini didasari bahwa Indonesia memiliki kepentingan ekonomi yaitu untuk mendorong pasar keuangan yang kompetitif, menjaga data konsumen, meningkatkan inklusi keuangan pada individu dan pelaku UMKM, membuka lapangan kerja baru bagi generasi milenial dan mendorong infrastruktur. Kepentingan tatanan dunia Indonesia untuk mengatasi ketimpangan tekfin dan menunjukkan peran bridge builder dengan kerja sama dalam sistem keuangan internasional. Kepentingan ideologi Indonesia adalah mendukung nilai light touch dan safe harbour serta agenda inklusi keuangan yang sebenarnya bagian dari ideologi neoliberalisme. Hanya kepentingan keamanan yang kurang terlihat dalam isu ini dan yang ada hanya ekspektasi. ......The Bali Fintech Agenda is a set of 12 policy element considerations from the International Monetary Funds or IMF and the World Bank to help member countries utilize the advantages and opportunities of the rapid development of financial technology or fintech. Indonesia here has played an active role in this agenda at a time when the country still has problems in fintech industries, not the advanced one in the system and has an unfavorable history with the IMF. In analyzing this phenomenon, the author will use qualitative research methods with a deductive approach to the theory of the type of national interest in foreign policy by Donald Nuechterlein supported by data from literature studies and several primary and secondary sources. Indonesia's foreign policy seems to strongly support global fintech governance of Bali Fintech Agenda by hosting and supporting international fintech governance before and even after this agenda comes out. The author sees this active role because Indonesia has an economic interest such as to encourage competitive financial markets, safeguard consumer data, increase financial inclusion for individuals and MSME, open new job opportunities for the millennial generation and improving infrastructure. mendorong infrastruktur. Indonesian world order interests are to overcome fintech inequality and to demonstrate the role bridge builder in existing international financial system. Indonesian ideological interests are to support the value of light touch and safe harbour as well as the financial inclusion agenda which all of it was part of neoliberalism. Only security interest is less visible in this issue with only one expectation that is visible.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai liberalisasi dalam hal kepemilikan asing pada bank umum di Indonesia, dimulai dengan keikutsertaan Indonesia dalam GATS- WTO. Namun, dengan adanya krisis moneter yang terjadi di Indonesia, persentase tersebut menjadi semakin terbuka, yaitu mencapai 99%. Hal ini jelas membuat lebih banyak pihak asing yang masuk ke dalam bank-bank umum di Indonesia. Oleh karena itu, dalam hal ini, penulis ingin membahas mengenai bagaimana pengaturan yang berkaitan dengan liberalisasi dalam kepemilikan asing pada bank umum tersebut dan adakah ketentuan yang melindungi kepentingan nasional karena ternyata perkembangan tingkat kepemilikan asing ini membuat melemahnya peranan dan daya saing dari pihak domestik itu sendiri dimana seharusnya hal tersebut menunjang pertumbuhan ekonomi, yang merupakan bagian dari kepentingan nasional. Untuk meneliti kedua permasalahan tersebut, metode penelitian yang dipakai adalah studi kepustakaan dan juga akan melakukan wawancara terhadap beberapa narasumber karena ada data-data yang harus ditanyakan langsung kepada pihak-pihak yang memahami topik skripsi ini. Dari hasil penelitian, penulis mengetahui bahwa liberalisasi kepemilikan asing ini pada dasarnya diatur dalam perjanjian GATS dan Schedule of Commitments Indonesia di GATS-WTO dan juga diatur dalam beberapa ketentuan nasional, antara lain Undang-Undang Perbankan, Peraturan Bank Indonesia tentang Bank Umum dan Peraturan Bank Indonesia tentang Bank Umum Syariah, serta Peraturan Pemerintah tentang Pembelian Saham Bank Umum. Mengenai ketentuan yang melindungi kepentingan nasional, pada dasarnya hal tersebut sudah diatur dalam beberapa pasal di perjanjian GATS itu dan juga dalam Undang-Undang Perbankan, dan beberapa Peraturan Bank Indonesia, seperti PBI tentang Penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan.