Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSejak tahun 1996, Kementerian Agama telah menggunakan teknologi informasi dankomunikasi (TIK) sebagai sarana untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.Kehadiran TIK tentu mendukung tugas dan fungsi Kementerian Agama, tetapi disisilain dapat menimbulkan gangguan jika terpapar ancaman keamanan. Hasil surveyGovCSIRT, memperlihatkan masih terdapat kerentanan pada domain go.id.Berdasarkan hasil evaluasi indeks KAMI, tingkat kematangan keamanan informasiKementerian Agama berada pada level I-I+, belum mencapai tingkat kematangan yangdiharapkan pada level III+. Dalam literatur, faktor manusia dapat menjadi aspekterlemah dalam area keamanan informasi. Oleh karena itu, penelitian ini fokus padaaspek manusia dengan melakukan pengukuran tingkat kesadaran keamanan informasipegawai Kementerian Agama. Metode yang digunakan dalam pengukuran kesadaranadalah knowledge, attitude, dan behavior (KAB) dengan 8 area dan 25 sub areakeamanan informasi. Sampel penelitian sebanyak 311 responden yang dipilih secarakuota. Hasil penelitian ini menunjukkan tingkat kesadaran keamanan informasi pegawaiKementerian Agama berada pada kategori sedang, atau membutuhkan pemantauan danperbaikan organisasi. Manajemen kata sandi, penggunaan internet, dan pelaporaninsiden keamanan informasi merupakan tiga fokus area dengan tingkat kesadaran palingrendah yang perlu mendapat prioritas dalam program kesadaran keamanan informasi.Hasil analisis juga membuktikan bahwa pengetahuan mempengaruhi secara positifterhadap sikap dan perilaku pegawai. Dengan demikian program kesadaran keamananinformasi Kementerian Agama dapat efektif diterapkan dengan meningkatkanpegetahuan pegawai.

---

ABSTRACTSince 1996, Ministry of Religious Affairs (MoRA) has used information andcommunication technology (ICT) as a means to provide services to the community. Thepresence of ICTs certainly supports MoRA's tasks and functions, but on the other handit can cause interference if exposed to security threats. The GovCSIRT survey showsthat there are still vulnerabilities in the go.id domain. Based on the results of the indexKAMI evaluation, the level of information security maturity of the MoRA is at the I-I +level, not yet reaching the expected maturity level at III +. In the literature, humanfactors can be the weakest aspects of the information security area. Therefore, this studyfocuses on human aspects by measuring MoRA employee information securityawareness levels. The method used in measuring awareness is knowledge, attitude, andbehavior (KAB) with 8 areas and 25 sub-areas of information security. The studysample consisted of 311 respondents selected by quota. The results of this study indicatethat the level of information security awareness of MoRA employees is in the mediumcategory, or requires monitoring and improvement of the organization. Passwordmanagement, internet use, and information security incident reporting are the threelowest focus areas of awareness that need to be prioritized in information securityawareness programs. The results of the analysis also prove that knowledge positivelyinfluences employee attitudes and behavior. Thus the MoRA information securityawareness program can be effectively implemented by increasing employee knowledge."

"ABSTRAKKementerian Agama telah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai sarana untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, yaitu dengan dikembangkan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT), Education Management Information System (EMIS), portal Kementerian Agama dan Sistem Pengadaaan Barang/Jasa secara Elektronik (SPSE). Dengan penggunaan sistem informasi yang semakin meningkat maka perlu adanya jaminan kelangsungan bisnis dari data center Kementerian Agama, namun sampai saat ini Kementerian Agama belum memiliki perencanaan khusus terkait kontingensi data center.Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat (Pinmas) merupakan unit pengelola TIK di Kementerian Agama. Pinmas menyusun rencana strategis (Renstra) TIK 2015-2019, salah satunya memuat tentang penyusunan dokumen disaster recovery plan (DRP). DRP disusun untuk meminimalkan dampak risiko yang terjadi dan menjamin availabilitas kelangsungan bisnis organisasi apabila terjadi gangguan atau bencana.Penelitian ini bertujuan untuk menyusun dokumen disaster recovery plan untuk Kementerian Agama dengan menggunakan metodologi yang mengacu pada NIST SP 800-34 Rev.1 dan NIST SP 800-30 Rev.1. Framework ini memiliki langkah-langkah yang harus dilakukan sebagai acuan dalam penyusunan disaster recovery plan yang sesuai dengan kondisi organisasi.Dalam dokumen disaster recovery plan ini dilakukan penilaian terhadap terjadinya risiko untuk mengetahui tingkat dampak risiko. Selain itu, dalam dokumen ini juga dilakukan analisis dampak bisnis untuk mengetahui tingkat kritis sistem informasi yang dimiliki organisasi. Hasil dari penelitian ini adalah usulan dokumen disaster recovery plan sebagai masukan untuk Kementerian Agama.

---

ABSTRACT

Ministry of Religious Affairs has been utilizing information and communication technology (ICT) as a means to provide services to the public, has developed Integrated and Computerized Hajj Information System (SISKOHAT), Education Management of Information System (EMIS), the portal of the Ministry of Religion and Electronic Procurement of Goods/Services System (SPSE). Furthermore, the utilization of information systems has increased the need for business continuity assurance of the data center of the Ministry of Religious Affairs, but to date they do not have specific plans related to contingency data center.

Information and Public Relations Center (Pinmas) is a management unit of ICT in the Ministry of Religion. Pinmas develop a strategic plan ICT 2015 to 2019, one of which includes the preparation of a document on disaster recovery plan (DRP). DRP is structured to minimize the impact of the risk occurring and ensure the availability of organization's business continuity in case of disruption or disaster.

The aim of this study is to develop a disaster recovery plan document to the Ministry of Religion by using a methodology which refers to the NIST SP 800-34 and NIST SP 800-30 Rev.1 Rev.1. This framework has the steps that must be undertaken as a reference in the preparation of a disaster recovery plan in accordance with the conditions of the organization. In a disaster recovery plan document was conducted on the occurrence of a risk assessment to determine the level of risk impact.

In addition, this document also conducted a business impact analysis to determine the level of critical information systems of the organization. The result of this research is proposed documents disaster recovery plan as input for Ministry of Religious Affairs."

"Tulisan ini terfokus pada studi kelembagaan pemerintahan negara dalam menghadapi masa depan bangsa. Studi ini didasari pada tujuan bernegara sebagaimana yang dirusmuskan di pembukaan UUD NRI tahun 1945. Bentuk kementerian negara disesuaikan dengan amanat UUD NRI tahun 1945 terutama setelah perubahan UUD tahun 1945."

"Moderasi Beragama menjadi salah satu program yang dicanangkan Kementerian Agama sejak 2019 lalu. Rangkaian kegiatan dalam usaha pengarusutamaan program tersebut pun konsisten dilaksanakan hingga saat ini. Menerbitkan buku-buku, dengan berbagai topik yang berkaitan dengan moderasi beragama menjadi salah satunya. Riset ini adalah usaha untuk menelaah buku-buku tersebut sebagai sebuah diskursus keagamaan di Indonesia. Dengan kerangka genealogi pengetahuan, riset ini memperlihatkan bahwa moderasi beragama bukanlah wacana keagamaan baru yang tidak mengakar di Indonesia. Meskipun dibangun lewat serangkaian teori dan pemikiran modern, kehadiran moderasi beragama sebagai sebuah pemikiran keagamaan tetap menemukan kontinuitasnya dalam interpretasi berbasis nash dan tradisi yang sudah dikenali di nusantara sejak dahulunya. Dengan dua hal tersebut pula moderasi beragama dikonstruksi untuk menegasikan pemikiran yang bertentangan dengannya. Dengan demikian, riset ini diharapkan dapat berkontribusi menjembatani moderasi beragama salah satu babak dalam sejarah modern pemikiran keagamaan di Indonesia.

---

Religious Moderation became one of fundamental programme from Ministry of Religious Affairs thas has been kicked-off since 2019. It has impacted into activities that enhance mainstreaming the programme and is still running today. Example of activities by publishing several official books on different topics relating to religious moderation. This research endeavours to examine those books as one of developing religious discourses in Indonesia. Through genealogy of knowledge perspective, the research proves that, first, religious moderation is not appertained as unrooted religious discourse in Indonesian society. Second, even though it is constructively supported by several modern theories and thoughts, the presence of religious moderation as an existing religious thought continues to find its continuity and relevance in its interpretations based on religious texts and traditions that have been recognized in the Nusantaranese society since ancient time. With those two findings, religious moderation is developed to negate any thoughts that contradict it. Thus, the research is expected contributes to unite religious moderation as unseparable episode of modern religious thoughts history in Indonesia."

"Tesis ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kematangan Unit Layanan Pengadaan ULP Kementerian Agama Pusat dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kematangan ULP Kementerian Agama Pusat. Tujuan pertama dianalisis dengan menggunakan teori Project Management Process Maturity PM 2 Model dari Kwak Ibbs. Adapun tujuan kedua dilakukan dengan menganalisis faktor individual, prosedural, dan organisasional sebagaimana dikemukakan Attafar, dkk. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah postpositivisme. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan studi dokumen. Teknik analisis data yang digunakan berupa teknik analisis data kualitatif model Miles dan Huberman. Validitas data dilakukan dengan metode triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kematangan ULP Kementerian Agama Pusat berada pada level 1 ad hoc. Hal itu karena faktor organisasional masih kurang mendukung, meskipun faktor individual dan prosedural sudah cukup baik. Oleh karena itu, rekomendasi dirumuskan bagi peningkatan level kematangan ULP Kementerian Agama Pusat dan pengelolaan faktor-faktor yang mempengaruhinya sehingga dapat mendukung peningkatan level kematangan tersebut.

---

This thesis aims to analyze the maturity level of procurement service unit of Ministry of Religion and analyze factors that affect the maturity of the unit. This thesis applies theory of Project Management Process Maturity PM 2 Model by Kwak Ibbs to analyze the first objective and theory of Attafar, et al. that explain three factors, each of them as individual, procedural, and organizational factor to analyze the second objective. Research approach applies post positivism. Data were collected through interviews and document study. This research applies data analysis technique model by Miles and Huberman. Triangulation is method of data validity. The results show that the maturity of procurement service unit of Ministry of Religion is at level 1 ad hoc. It was because of organizational support is still lacking, although individual and procedural factor good enough. Therefore, recommendations are formulated to improve maturity level of the procurement service unit and manage the factors that influence it, so that it can support the improvement of the maturity level."