Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini mengenai kelompok citra bhayangkara sebagai model Pokdarkamtibmas di wilayah Polsek Kebon Jeruk, Polres Metropolitan Jakarta Barat. Kelompok citra bhayangkara dapat bertahan hingga saat ini dikarenakan adanya hubungan yang baik dengan petugas Polri yaitu Bhabinkamtibmas. Interaksi yang terjadi antara keduanya dipahami sebagai pertukaran sosial dengan corak hubungan yang bersifat patron-klien. Yang dipertukarkan dalam hubungan tersebut adalah loyalitas anggota kelompok citra bhayangkara terhadap Bhabinkamtibmas, dengan ijin penggunaan atribut-atribut yang digunakan oleh kelompok citra bhayangkara sebagai sebuah simbolisasi kewenangan kepolisian di tengah masyarakat yang disematkan oleh Polri. Atribut-atribut Pokdarkamtibmas memiliki arti yang sangat penting sebagai sebuah jatidiri bagi para anggota kelompok citra bhayangkara yang dengan mengaktifkannya mereka dapat berperan dan berfungsi dalam struktur warga masyarakat sebagai bagian dari kelompok sosial yang dianggap memiliki legalisasi dari kepolisian, terutama dalam penyediaan jasa pengamanan di sektor informal. Fokus penelitian ini adalah kegiatan anggota kelompok citra bhayangkara di wilayah Polsek Kebon Jeruk. Anggota kelompok ini memiliki latar belakang yang beragam dari aspek sosial. Keberagaman latar belakang tersebut mempengaruhi motivasi dan alasan untuk menjadi anggota kelompok citra bhayangkara. Salah satunya adalah penggunaan atribut keanggotaan oleh anggota citra bhayangkara khususnya anggota yang berlatar belakang warga kelas bawah dalam struktur sosial warga setempat. Warga kelas bawah ditunjukkan melalui tingkat pendidikan yang rendah, warga pendatang, dan warga yang tidak memiliki keterampilan spesifik. Sehingga mereka memiliki keterbatasan untuk memperoleh pekerjaan formal maupun informal. Tesis ini disusun berdasarkan penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan kualitatif dan memakai metode etnografi untuk memahami kelompok citra bhayangkara di wilayah Polsek Metro Kebon Jeruk. Dalam pendekatan kualitatif tersebut, kelompok citra bhayangkara dilihat dan diperlakukan sebagai sebuah bagian dalam struktur warga masyarakat sebagai wadah anggotanya untuk berjuang guna mendapatkan kesempatan yang sama dengan warga masyarakat lainnya terutama dalam hal memperoleh penghidupan yang layak melalui identitas sosial baru sebagai mitra Polri yang dengan demikian mereka telah melakukan mobilitas sosial vertikal dalam struktur masyarakatnya. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terbuka, observasi, observasi partisipatif, serta pengumpulan dokumen. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pertukaran sosial, teori usaha normatif dari Trojanowicz dan konsep CAMPS (Consultation, Adaptation, Mobilization, Problemb Solving) yang oleh David H Bayley diperkenalkan sebagai bentuk penerapan konsep community policing sebagai sebuah terobosan dalam menjembatani terbatasnya sumber daya yang dimiliki oleh polisi dalam rangka usaha pencegahan kejahatan dan pemeliharaan Kamtibmas. Penelitian ini dilakukan di wilayah Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, dikarenakan wilayah ini termasuk daerah pengembangan kota Jakarta yang masih memiliki lahan cukup luas yang berpotensi dikembangkan menjadi lokasi usaha dan bisnis. Pada wilayah yang masih berkembang seperti ini, keberadaan masyarakat pendatang yang dikenal sebagai “massa apung” menjadi fenomena yang banyak ditemukan. Masyarakat pendatang ini dikenal sebagai masyarakat pekerja keras dan akan menggunakan berbagai cara untuk menjamin eksistensinya dalam struktur warga lokal. Kehadiran kelompok citra bhayangkara sebagai program kemitraan Polri-masyarakat telah menarik perhatian masyarakat pendatang ini untuk bergabung. Namun dengan motivasi yang cenderung berdasar kepentingan individu, maka Pokdarkamtibmas belum mampu mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Bahkan telah menimbulkan pelanggaranpelanggaran aturan oleh oknum anggota citra bhayangkara. ......This tesis is about the study of public order awareness group of Kebon Jeruk District in West Jakarta Region known as citra bhayangkara. The group can survive until now because of their good relationship with the community officer which known as Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat). The relationship between citra bhayangkara and Bhabinkamtibmas shows a pattern of patron-klien in daily interaction. The relation that shows patron-klien can be seen as the cause of the social exchange between them. The member of citra bhayangkara gave Bhabinkamtibmas loyalties in exchange Bhabinkamtibmas gave support to member of citra bhayangkara. It is sometimes gives permisivity to the member of citra bhayangkara using their atributes for gaining money. As member of social group of citra bhayangkara, their place in the social structure of local community have been changed from the lowest up to middle. And by the attributes of citra bhayangkara they can make living by offering local security services. The focus of this study are the activities of citra bhayangkara members. Especially activities that involved with the use of the attributes of citra bhayangkara as the partner of police department. Some members which their background in the lower class of the community, sometimes use their attributes to gain some money. This tesis is written according to field research that use qualitative approach by ethnographic method to understand the group of citra bhayangkara. And the theori that used in this research are; social exchange theori, normative effort theori, and CAMPS concept which stand for Consultation, Adaptation, Mobilization, and Problem Solving. CAMPS is a breaktrough in police operational management offered by David H Bayley that can be used by the police organization to implement partnership program in sistematicly effort to gain support from the community in look after and maintain public order This research is done in the area of Kebon Jeruk district, west Jakarta region. The area have been taken as the reason of progress development of Jakarta to west. By the development to the west, there are a lot of opportunity for “floating mass” (massa apung) as the nomaden community in Jakarta to gain some informal job for example as local security guard for projects especially bussiness project. This floating mass as the concept of Koentjoroningrat, known as a keen worker. They will do everything to gain money and for their settlement. The existence of citra bhayangkara have made an attraction to them for joining and to use the authority of police department in order to offer local security services. Because without that authority which is shown by the attributes, they can’t compete with the local people already have their own group ethnic base

Abstrak :
Tesis ini tentang Pengelolaan Pengamanan Mall Taman Anggrek di Jakarta. Perhatian utama tesis ini adalah pengelolaan pengamanan Mall Taman Anggrek yang dilakukan olch Satuan Pengamanan. Pengelolaan pengamanan ditujukan untuk membuat rasa aman, tertib dan nyaman kegiatan usaha yang dilakukan pimpinan, karyawan, penyewa jasa properti dan pengunjung Mall Tamara Anggrek yang rnclakukan aktifitas bisnisnya dan aktititas berbelanja. Dalam tesis ini pengelolaan pengamanan dilihat dari proses manajerial dan tindakan Satuan Pengamanan yang berpcran sesuai tugas, timgsi dan peranannya dalam menjalankan pengarnanan di kawasan Mall Taman Anggtek. Metode penelitian yang digunakan adalah metodc etnografi dengan tehnik pengumpulan data secara pengamatan, wawancara dengan pedoman dan pengamatan terlibat untuk mclihat proses pengelolaan pcngamanan yang diungkapkan melalui tindakan Satuan Pengamanan yang dikelola dan diatur sorta dikcndalikan oleh Departemen Sekuriti Mall Taman Anggrek. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan pengamanan yang dilakukan Satuan Pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur Departemen Sekuriti dengan melibatkan seluruh pimpinan, karyawan, penyewa properti, pihak Kepolisian dan masyarakat lingkungan sekitar Mall Taman Anggrek. Hal ini dapat terwujud karena sccara struktural dalam pengorganisasian manajemen PT. Mulia Land Tbk, bahwa pengelolaan Mall Taman Anggrck diwadahi oleh Departemen Sekuriti yang kedudukannya sederajat dengan Departemen lainnya. Sehingga dalam mengelola pengamanan Mall Taman Anggrek Depanemen Sekuriti yang didukung oleh 252 orang untuk mengamankan kawasan perbelanjaan seluas 8 Ha dengan pengunjung perhari 4.000 orang untuk melakukan aktititas berbclanja dapat dilakukan secara teorganisir dalam menciptakan rasa aman, tertib dan nyaman.

Abstrak :
Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis yang merupakan integrasi dan kondisi tiap-tiap aspek dari kehidupan bangga dan negara. Pada hakekatnya ketahanan nasidnal adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan negara. Seperti halnya dengan Wawasan Nusantara Ketahanan Nasional di dalam GBHN juga ditetapkan sebagai pola dasar pembangunan nasional. Berhubung dengan itu maka arah dan sasaran penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ialah dalam rangka mewujudkan wawasan Nusantara dan meningkatkan Ketahanan Nasional. Oleh karena itu, kedua masalah pokok yang menjadi fokus pembahasan dalam tesis ini, juga ditujukan arah dan sasarannya dalam rangka mewujudkan Wawasan Nusantara dan meningkatklan Ketahanan Nasional.

Pembahasan dalam tesis ini dilakukan dengan Cara pendekatan dan penggunaan penelitian tipe eksploratif.

Abstrak :
Dalam rangka mencapai tujuan Negara Indonesia yang tercantum dalam UUD 1945, maka keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara harus tetap terjaga yaitu dengan memiliki pertahanan dan keamanan Negara yang kuat. Adapun pihak yang memiliki peran dan fungsi pertahanan dan keamanan tersebut adalah TNI ? POLRI. Pada masa sebelum reformasi, TNI ? POLRI berada dalam satu kesatuan ABRI dan bertanggung jawab atas Pertahanan Keamanan Nasional (Hankamnas). Namun pada masa reformasi, kedua institusi ini dipisah dan menjadi lembaga yang otonom dan mandiri dengan peran dan fungsi yang berbeda, yaitu TNI sebagai alat pertahanan, dan POLRI sebagai alat keamanan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka diajukan tiga permasalahan yaitu ; bagaimanakah perbedaan fungsi pertahanan dan keamanan di Negara Indonesia, lalu bagaimanakah perbedaan peran dan fungsi TNI dan POLRI dalam pertahanan dan keamanan negara, serta apakah permasalahan yang terkait dengan pemisahan fungsi pertahanan dan keamanan Negara oleh TNI ? POLRI. Penelitian ini akan dibahas dengan menggunakan teori tujuan negara oleh Charles E Merriam, kemudian faktor perubahan organisasi kelembagaan negara oleh Jimly Asshiddiqie, fungsi militer terhadap negara dan tingkatan otoritas militer oleh Samuel P Huntington, dan juga fungsi kepolisian terhadap negara. Objek penelitian ini pada dasarnya sekitar peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat dengan TNI ? POLRI dan juga pertahanan dan keamanan negara. Berkenaan dengan objek penelitian ini, tipe penelitian adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan historis dan yuridis dan dengan jenis penelitian kualitatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan akan dipaparkan secara deskriptifanalitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada pendikotomian fungsi pertahanan dan keamanan selanjutnya menghasilkan undang-undang yang membatasi peran dan fungsi TNI ? POLRI dengan pendefinisian yang jelas namun tumpang tindih maupun tidak selaras sehingga mengakibatkan berbagai masalah dalam pelaksanaannya. Untuk itu diperlukan berbagai pranata hukum lainnya untuk menyelaraskan dan mengisi kekosongan dalam hal pengaturan mengenai pertahanan dan keamanan negara terkait dengan peran dan fungsi TNI ? POLRI agar pada masa mendatang dapat berperan optimal untuk menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara.

---

Abstract
In order to achieve the goals listed in the Indonesia Constitution (UUD 1945), the sustainability of state must be maintained with strong security and national defence. The Institutions which have functions and roles of security and defense are the Armed Forces (TNI) and Police (POLRI). In the period before the reform, TNI - POLRI were united in one institution named ABRI. But now the institution is separated and became two autonomous and independent institutions with different functions and roles. Thus, TNI is responsible for defence, and POLRI responsible for security. Based on this background, I proposed three issues; how is the different functions of security and defence in Indonesia; how is the different functions and roles of the TNI and POLRI in the security and state defence; what is problem related to the separation of the functions of security and state defence by TNI - POLRI. The research will be discussed using the theory of the state's goals by Charles E Merriam, and institutional factors of organizational change state by Jimly Asshiddiqie, the military functions of the state and level of military authority by Samuel P Huntington, and also the police functions of the state. The object of this research is basically about legislation that is closely related to the military - police and security and national defense. Regard to the object of this study, the type of research is a normative juridical approach to the study of historical and juridical and type of qualitative research. Collecting data in this research is done through library research and will be presented in a descriptive-analytical. The results showed that the dichotomized of security and defence function has made regulations which is bordering the functions and roles between TNI ? POLRI. Thus regulations are clearly defined but it is overlapping and inconsistent, and it?s cause several problem during the implementation. We required other regulations to harmonize and fill the gap in terms of setting the security and national defence related to the role and functions of the TNI - POLRI in the future in order to contribute optimally to ensure the survival of the nation and the State of Indonesia.

Abstrak :
Tesis ini tentang penyelenggaraan manajemen pengamanan markas yang dilaksanakan oleh Pelayanan Markas (Yanma) Kepolisian Daerah Metro Jaya dalam rangka menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran pelaksanaan tugas kepolisian di Polda Metro Jaya, Pelayanan Markas (Yanma) Kepolisian Daerah Metro Jaya telah melaksanakan manajemen pengamanan di Polda Metro Jaya untuk menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran pelaksanaan tugas kepolisian di Kepolisian Daerah Metro Jaya namun masih terjadi kerawanan berupa ancaman terhadap keamanan, dan ketertiban berupa terjadinya pencurian kendaraan di dalam markas Kepolisian Daerah Metro Jaya, kasus penipuan dan banyaknya calo dalam pengurusan surat surat kendaraan bermotor, dan kasus unjuk rasa, sehingga peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana penyelenggaraan manajemen pengamanan yang diterapkan oleh Pelayanan Markas (Yanma) Kepolisian Daerah Metro Jaya, mengapa masih terdapat kelemahan pengamanan yang dilakukan oleh Pelayanan Markas (Yanma) tehadap Markas Kepolisian Daerah Metro Jaya dan bagaimana alternatif solusi terhadap manajemen pengamanan di Kepolisian Daerah Metro Jaya, yang akan dibahas menggunakan teori manajemen, konsep manajemen pengamanan, konsep organisasi, teori pencegahan kejahatan situasional, teori crime prevention through environmental design (CPTED) untuk membahas dan menganalisanya. Dengan harapan dapat menggambarkan penyelenggaraan yang terjadi, mengetahui kelemahan dalam pelaksanaan menajemen pengamanan dan memberikan masukan berupa alternatif solusi bagi perbaikan penyelenggaraan manajemen pengamanan di Kepolisian Daerah Metro Jaya. ......The thesis talks about the implementation of security management of the headquarters conducted by the Headquarters Service Division of Jakarta Metropolitan Police Region. The division has implemented the security management of the headquarters of Jakarta Metropolitan Police Region in order to secure public order, security and the smoothness of the implementation of responsibilities and duties of its personnel around the heaquarters. However, security disturbances still occur such as vehicle theft, fraud, matchmakers in extending vehicle registration papers, and demonstrations. These interest the author to examine how security management runs and why weaknesses still exist and what the solution alternatives are. The author employs management theories, security management concepts, organisation concepts, theory of situational crime prevention, theory of crime prevention through environmental design in order to examine and analyse the problems. It is expected that by examining and analyzing the problem, the author knows the obstacles and weaknesses of the implementation of security management in the headquarters of Jakarta Metropolitan Regional Police. It is also highly expected that author then can recommends solution alternatives in improving and revising the implementation of security management of the headquarters of Jakarta Metropolitan Regional Police.