Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Otonomi daerah di Indonesia telah dilaksanakan sejak 1 Januari 2001. Untuk itulah pemerintah daerah harus memanfaatkan peluang yang ada ataupun menggali potensi-potensi baru dalam upaya meningkatkan PAD sebagai wujud nyata otonomi. Investasi adalah jawaban mendasar bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Namun apa yang terjadi di lapangan sangat berbeda dengan konsep tentang otonomi daerah, dengan dalih peningkatan PAD justru banyak Pemerintah Daerah melakukan kebijakan yang anti investasi. Meskipun banyak daerah banyak mengeluarkan kebijakan yang "anti investasi", tetapi ada daerah yang justru memberlakukan kebijakan yang "pro investasi". Yaitu :Kebijakan Pelayanan Terpadu Kabupaten Sragen. Landasan hukum Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) adalah Perda Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sragen. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya KPT memerlukan pelimpahan kewenangan dari 'instansi terkait dalam bidang perizinan. Pelimpahan kewenangan ini yang tertuang dalam Peraturan Bupati Sragen Nomor 6 Tahun 2005. Ada 52 Jenis Perizinan yang menjadi kewenangan KPT. Hasil yang diperoleh Setelah Berdirinya KPT, Investasi mengalami kenaikan menjadi 61,3 persen. Tahun 2002 sebanyak Rp. 592 miliar, tahun 2003 sebesar Rp. 703 miliar, tahun 2004 mencapai Rp. 926 miliar, dan tahun 2005 menjadi Rp. 955 miliar.

Abstrak :
Tujuan dari karya akhir ini adalah untuk melihat pengaruh dari pengimplementasian kebijakan pembentukan Account Representative di Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Pemerintah mengimplementasikan kebijakan tersebut dalam rangka melaksanakan Reformasi Administrasi Perpajakan yang bertujuan untuk memperbaiki pelayanan perpajakan yang ada terhadap Wajib Pajak. Penelitian dilakukan dengan penyebaran kuesioner terhadap tiga pihak yaitu Account Representative, Petugas Pajak dan Wajib Pajak yang berada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pasar Rebo. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa dampak dari pengimplementasian kebijakan pembetukan Account Representative dapat memberikan dampak positif bagi pihak Account Representative yang bekerja, Petugas Pajak yang berhubungan dengan Account Representative dan pihak Wajib Pajak yang dilayani oleh Account Representative. Diharapkan karya akhir ini dapat dijadikan referensi bagi pemerintah untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas dalam pelayanan dalam perpajakan. ......The research's objectives is to see the effect from the Account Representative policy implementation establishment on Tax Office Pratama. The Government implemented the policy to manage Tax Administration Reform that aims to fix the tax service for Tax Payers. The research done with questionaire that's been distributed to three party specifically to Account Representative, Tax Officer and Tax Payers on Tax Office Pratama Jakarta Pasar Rebo. The research result conclude that the effect of Account Representative Policy Implementation Establishment provide positive impact to Account Representative work there, Tax Officer that has been working with Account Representative and Tax Payers that has been serviced by Account Representative. Hope this research become a reference for Government to repair and improve the quality of service in taxation.

Abstrak :
Small Taxpayers Office represents one roof tax service which serves all kind of taxes. Taxpayers expect accurate services which are provided by tax officer. They expect immediate services as well. On the other side, due to maturity date of Tax Return, both of Monthly Tax Return and Annual Tax Return, usually, the taxpayers are getting increase. This research describes about the service regarding the reporting of Monthly Tax Return and Annual Tax Return, due to its maturity date. The approach which is used on this research is qualitative approaching on descriptive disposition, and supported by quantitative data which are obtained from Small Taxpayers Office Jakarta Grogol Petamburan. Based on the data, researcher is trying to make time calculating which is required by taxpayer is reporting Tax Return, by using queue theory which represents a quantitative theory. For instance, a queue theory constitutes of awaiting process conducted by taxpayers who request a services from service Provider Company. It is equivalent to taxpayer whom waiting services which are given by tax officer. The result indicates that waiting time required by taxpayers is smaller than the existing practice. Hence, it is concluded that services for reporting Tax Return, both Monthly Tax Return and Annual Tax Return haven?t been effective yet. It is cause by lack services facilities, human resources, and the using of information system on Directorate General of Taxes ineffectively.

Abstrak :
Direktorat Jenderal Pajak mempunyai tugas yang unik yaitu bertugas melakukan Collection (Budgetair) mengisi kas negara, namun disisi lain juga harus menjalankan fungsi pelayanan. Dari sisi pemungutan pajak itu sendiri dibutuhkan kekuasaan, namun disisi lain harus memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya. Dalam rangka memberikan pelayanan yang sebaik-baik waktu menunggu Wajib Pajak saat melaporkan kewajiban perpajakan perlu diperhatikan. Semakin singkat waktu menunggu adalah semakin baik. Untuk mengetahui waktu tunggu yang lebih singkat dibandingkan dengan yang lainnya diperlukan suatu analisis model antrean. Penelitian ini adalah menggambarkan tentang model antrean yang sedang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Setiabudi Dua. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kesibukan dan waktu menunggu yang sedang terjadi di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Setiabudi Dua. Untuk mengetahui tingkat kesibukan dan waktu menunggu yang lebih singkat diperlukan suatu solusi alternatif model yang optimal. Metode penelitian adalah deskriptif kuantitatif dengan menggunakan pendekatan metode penelitian evaluasi. Metode tersebut dapat menggambaran tingkat kesibukan dan waktu menunggu dari model antrean yang sedang diterapkan. Dengan metode itu pula, model antrean alternatif yang lebih optimal dapat ditemukan sebagai solusi dalam meningkatkan kualitas pelayanan.

---

DJP have unique duties, that is, to collect money for treasury and have to delivery service, at the other side. From the collection function side, it is need power, but from the other side, it is must to be deliver excellent service. In order to delivery excellent service, it is important to consider taxpayer?s waiting time in reporting their tax obligations. The less time to be spent is the better. It is needs an analysis to know how short the time that to be spent in compare with another. This study is a description on queuing model that have been applying by KPP Jakarta Setiabudi Dua. The purpose of the study is to find the level of occupied time and waiting time that being happen in KPP Jakarta Setiabudi Dua. The queuing model is necessary to find the sorter service and waiting time as an optimal alternative solution. The research method is quantitative description using the evaluation method approach. The method can describe the level of occupied time and waiting time of applying queuing model. Using the method too, it can be discover a more optimal alternative solution to improve service quality. Calculation using the alternative queuing model, finds the same occupied time or constant. Employee?s workload, therefore, is still the same. From time perspective, the calculation finds the sorter waiting time. Base on time that can be save, the effectiveness of the alternative model is higher at peak report period than dip report period. The calculation result is shows, that at dip report period (expired report date), waiting time can be save about 6 second, but at peak period (on terminate date), the sum waiting time that can be save near to 0,555 hour or 33 minutes and 18 seconds. Finally, the improvement of service quality basically not need to spend more additional cost, such as adding the sum of officer, adding the service line, or extending of timework. Unlikely, the improvement of service quality can be achieve by altering the queuing model, that is, the old model by tax line must to be replaced by multiple tax line. In addition, the change that has to be done is decrease of the sum of officer on period after expired reporting date.

Abstrak :
ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji: (1) pengaruh motivasi berprestasi dengan kinerja pegawai, (2) pengaruh kepemimpinan dengan kinerja pegawai, dan (3) pengaruh motivasi berprestasi dan kepemimpinan secara bersama-sama dengan kinerja pegawai.

Hipotesis yang diuji adalah: (1) terdapat pengaruh positif antara motivasi berprestasi dengan kinerja pegawai, (2) terdapat pengaruh positif antara kepemimpinan dengan kinerja pegawai, dan (3) terdapat pengaruh positif antara motivasi berprestasi dan kepemimpinan secara bersama-sama dengan kinerja pegawai

Penelitian ini menggunakan metode survei korelasional dengan menerapkan analisis regresi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai yang berjumlah 117 orang. Sampel diambil dengan teknik simple random sampling, sedangkan jumlah sampel yang diperlukan untuk populasi sebesar 117 orang, menurut Formula Slavin diperlukan 54 orang sebagai sampei.

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan (1) terdapat pengaruh positif dan signifikan antara motivasi berprestasi dengan kinerja pegawai. Koefisien korelasi sebesar 0,606, koefisien determinasi sebesar 0,367, atau dapat dikatan bahwa variasi yang ditimbulkan adalah sebesar 36,7% selebihnya variabel lain, t hitung (7,230) > t tabel (1 ,665), Y = 36,509 + 0,049X1, (2) terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kepemimpinan dengan kinerja pegawai. koefisien korelasi sebesar 0,688, koefisien determinasi sebesar 0,474, atau dapat dikatakan bahwa variasi yang ditimbulkan adalah sebesar 47,4% selebihnya variabellain, t hitung (9,005) > t tabel (1 ,665), Y = 22,372 + 4,333X2, dan (3) terdapat pengaruh positif dan signifikan antara motivasi berprestasi dan kepemimpinan secara bersama-sama dengan kinerja pegawai. Koefisien korelasi sebesar 0,762, koefisien determinasi sebesar 0,580, atau dapat dikatakan bahwa kontribusi motivasi berprestasi dan kepemimpinan secara bersama-sama terhadap kinerja pegawai sebesar 58%, F hitung (61 ,502) > F tabel (3,27), Y = 17,009 + 0,214X1 + 0,513X2.

Abstrak :
Dalam dunia usaha tidak dapat dilepaskan dari adanya peminjaman dana (kredit) yang didapat dari bank swasta maupun pemerintah, dimana bank didalam memberikan pinjaman untuk melindungi kepentingannya dapat meminta barang jaminan terhadap nasabahnya (debitor). Mengenai jaminan yang dapat diberikan, salah satu yang dipandang mempunyai nilai ekonomis yang lebih menguntungkan adalah berupa tanah maupun tanah dan bangunan yang diikat oleh Hak Tanggungan sebagaimana diatur didalam Undang-undang nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah (UUHT), dengan perjanjian manakala debitor cidera janji (wanprestasi), maka barang jaminan tersebut dapat dilakukan eksekusi hak tanggungan dengan cara penjualan umum (lelang) melalui KPKNL, untuk melunasi utang debitor sebagaimana dimuat didalam Pasal 6 UUHT. Namun terdapat persoalan yang timbul manakala debitor ingin membayar utangnya, namun telah dilakukan pengumuman yang mana menurut ketentuan didalam Pasal 20 ayat (5) UUHT, debitor tidak diperbolehkan melunasi utangnya apabila pengumuman lelang telah diumumkan. Sedangkan didalam peraturan PMK nomor 93 tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, dimungkinkan bahwa pemohon lelang dapat membatalkan pelelangan dalam jangka waktu 3 hari kerja sebelum diadakan pelelangan, dimana harus diumumkan terlebih dahulu. Yang berarti didalam dua peraturan tersebut terdapat kontradiksi antara UUHT dengan PMK nomor 93 tahun 2010 mengenai perlindungan debitor yang mempunyai itikad baik hendak melakukan kewajiban untuk membayar pelunasan utangnya. ...... The business world cannot be separated from loans obtained from private and state banks. In providing loans, the banks to protect themselves by requesting collateral from their customers. Regarding the form of collaterals, the banks usually accept land or land and buildings held together by the Mortgage as provided for in Law No. 4 of 1996 on Mortgage of Land and Objects Relating to the land (UUHT). With the mortgage agreement, when the debtor defaults (wanprestasi), then the goods can be executed/ sold by way of public sale (foreclosure auction) through the State Assets and Auctions Service Office (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang). Problems arise when the debtor wants to repay his debts after the foreclosure sale has been announced. On one side, according to provisions in Article 20 Paragraph (5) UUHT, debtors are not allowed to repay the debt if the auction has been announced. On the other side, in the Finance Minister Regulation (PMK) No. 93 of 2010 on Auction Guidelines, it is possible that the vendor (the creditor) may cancel the auction within 3 (three) working days before the auction day, which should be announced in advance. This thesis examines the contradiction between the Law No. 4 of 1996 and the Minister of Finance Regulation No. 93 of 2010, particularly concerning the protection of debtors who have the good intention to perform the obligation to repay his debt after the auction sale has been announced.

Abstrak :
Penelitian ini mengevaluasi atas penerapan Surat Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta IV nomor S-2223 tahun 2020 (Surat KPPN) dalam pelaksanaan pengajuan Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM TUP) di Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Jalan dan Perkeretaapian (Puslitbang TJKA). Adapun, metode penelitian dalam studi ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perbedaan pelaksanaan pengajuan SPM TUP di Puslitbang TJKA sebelum dan sesudah terbit Surat KPPN berdasarkan sistem dana tetap. Berdasarkan hasil wawancara disimpulkan bahwa terdapat perbedaan pelaksanaan pengajuan SPM TUP antara sebelum dan sesudah terbit Surat KPPN yaitu pada syarat pengajuan SPM TUP. Selain itu, berdasarkan sistem dana tetap pelaksanaan pengajuan SPM TUP di Puslitbang TJKA belum sesuai dengan sistem dana tetap. Mengingat bahwa Surat KPPN diterapkan saat pandemi COVID-19, dalam situasi darurat dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Sehingga ketidaksesuaian pelaksanaan pengajuan SPM TUP dengan sistem dana tetap dan sistem pengendalian internal atas kas dimitigasi dengan tetap melakukan transfer kepada penyedia untuk pembayaran yang bernilai besar walaupun diizinkan membayar tunai. ......This study evaluates the implementation of the Jakarta IV State Treasury Service Office Letter number S-2223 of 2020 (KPPN Letter) in the implementation of submitting an Order to Pay Additional Money Supply (SPM TUP) at the Research and Development Center for Road Transportation and Railways (Puslitbang TJKA). Meanwhile, the research method in this study is a qualitative method with a case study approach. The purpose of this study was to find out the differences in the implementation of TUP SPM submissions at the Puslitbang TJKA before and after the issuance of the KPPN Letter, and to find out the implementation of SPM TUP submissions at the Puslitbang TJKA when viewed with a imprest fund system. Based on the results of the interviews, it was concluded that there were differences in the implementation of SPM TUP submissions between before and after the issuance of the KPPN letter, namely the requirements for submitting SPM TUP. In addition, based on the imprest fund sytem, the implementation of SPM TUP submissions at the Puslitbang TJKA is not in accordance with impest fund system. Given that the KPPN letter was applied during COVID-19 pandemic, with the imposition of social distancing in emergency situation. So that the incompatibility between implementation of SPM TUP submissions with imprest fund system and cash internal control system mitigated by continuing to make transfers to providers for payments of large value even though they are permitted to pay in cash.

Abstrak :
Dilatarbelakangi oleh krisis multidimensi dan ketergantungan terhadap lembaga internasional dalam membiayai pengeluaran negara yang meningkat, dan juga keluarnya Indonesia dari program pemulihan ekonomi IMF, merupakan salah satu bentuk respon untuk mewujudkan Indonesia yang mandiri. APBN akan bergantung pada sumber penerimaan domestik. Karya akhir ini dititikberatkan kepada penilaian kinerja dari KPP yang merupakan organ vital dari DIP. Teori yang digunakan adalah balanced scorecard, yaitu sistem pengukuran kinerja manajemen tujuan jangka panjang, dimana pengukuran dilaksanakan berdasarkan data masa lalu, sekarang dan yang akan datang. Konsep ini menyeimbangken pengukuran kinerja keuangan dan nonkeuangan, serta menyelaraskan aktivitas operasional dengan visi, misi dan strategi yang dimiliki. Balanced scorecard menekankan kerangka kerja untuk pengukuran melalui empat perspektif. Perspektif keuangan menekankan pada pencapaian target penerimaan KPP, yang berdampak peningkatan penerimaan pajak secara keseluruhan. Perspektif pelanggan memiliki tujuan strategis peningkatan kepatuhan, pelayanan dan pengetahuan Wajib Pajak. Perspek:if proses bisnis internal lebih pada aktivitas kritis yang ada dan dilaksanakan oleh pegawai KPP. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, bertujuan untuk mengembangkan pembelajaran dan pertumbuhan yang mendukung tujuan strategis dari perspektif Ininnya dengan meningkatkan kemampuan dan kepatuhan pegawai serta pemberian sarana dan fasilitas. Pengukuran kinerja pada KPP "XXX" dengan menggunakan perspektif balanced scorecard menunjukkan bahwa kinerja yang dimiliki sudah memadai, walau masih terdapat beberapa hal yang dapat mempengaruhi penilaian kinerja tersebut, antara lain manch banyaknya Wajib Pajak yang non efektif di KPP "XXX", peningkatan dikeluarkannya Surat Tagihan Pajak dan Aktivitas pemeriksaan yang belum mencapai target

Abstrak :
ABSTRAK
Sejak tahun 2002, Departemen Keuangan melakukan reformasi birokrasi dengan pilot project pada Dlrektorat Jenderal Pajak (DJP). DJP mengimplementasikan reformasi blrokrasi itu dengan melakukan reorganisasi terhadap jenis unit atau kantor tersebut dengan menggabungkan KPP, KPPBB dan Karikpa menjadl KPP. Kemudian KPP dibedakan berdasarkan besarnya wajib pajak. Reorganisasi tersebut juga merupakan bagian dari langkah reformasi perpajakan yang lebih dikenal dengan istilah "Modernisasi". Setain reorganisasi, modernisasi juga memperkenalkan adanya system reward and punishment baru seperti adanya tunjangan khusus tambahan {TKT) bagi pegawai yang telah di"'modern"kan. Namun langkah reformasi birokrasi tersebut yang memerlukan biaya tidak kecil harus mempertlmbangkan ketatnya anggaran belanja Negara dan juga isu efisiensi serta isu peningkatan kinerja. Tesis ini berusaha melihat secara objektif apakah reorganisasi yang dilakukan tersebut telah efisien, dan apakah yang menjadi penentu dari ef!siensi tersebut. Dengan menggunakan konsep efisiensi relative yang dihitung melalul perangkat DEA (Data Envelopment Analysis) pada software EMS (Efficiency Measurement System) maka akan didapat nilai efisiensl relative tiap unit kantor yang diobservasi. Hasil dari tesis ini ternyata berbeda dengan pandangan umum, dimana diyakini bahwa reformasi birokrasi akan lebih menciptakan birokrasi yang efisien. Hasil lain yang cukup menarik dari tesis ini adalah kemampuan organisasi baru untuk belajar ternyata lebih cepat dibandingkan dengan organisasi lama dan faktor bentuk organisasi dan pilihan teknologi (diwakili oleh TI) ternyata lebih signifikan dibandingkan faktor remunerassi dalam menciptakan efisiensi.