Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Indeks Keamanan Informasi KAMI adalah alat bantu untuk mengukur tingkat kepatuhan sistem berdasarkan SNI/ISO 27001, standar ini diwajibkan pada sistem yang bersifat strategis sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 tahun 2016. Akan tetapi untuk organisasi yang sangat bergantung pada sistem kendali industri, seperti pada industri migas, sistem ketenagalistrikan ataupun industri manufacturing, best practice yang disarankan yaitu menggunakan kerangka NIST SP 800-82. Penelitian ini mencoba mengajukan suatu metode pendekatan agar sistem dapat patuh terhadap kedua standar tersebut sekaligus. Adapun metode yang dilakukan yaitu dengan melakukan audit berdasarkan standar NIST SP 800-82 sehingga didapatkan rekomendasi kontrol berdasarkan analisis risiko yang ditemukan. Selanjutnya rekomendasi kontrol tersebut akan dijadikan referensi untuk menjawab checklist Indeks KAMI. Melalui metode ini didapatkan tingkat kepatuhan sistem terhadap Indeks KAMI meningkat sebesar 81,2 sehingga sistem tidak hanya patuh berdasarkan SNI 27001 tetapi juga berdasarkan NIST SP 800-82. ...... Indeks Keamanan Informasi KAMI is a tool for measuring system compliance based on SNI ISO 27001, where based on the Regulation of the Minister of Communication and Information Technology Number 4 of 2016 states all strategic systems must comply with this standard. However, for the organizations that rely on industrial control systems, such as the oil and gas industry, electricity systems or manufacturing industries, the best practice is to use the NIST SP 800 82 framework. Therefore, this research tries to propose an approach method so that the system will comply with both of standards. The approach is done by conducting an audit based on the NIST SP 800 82 framework to obtain controls recommendation based on the risk analysis that found on the system. Furthermore, such control recommendations will be used as a reference to answer the checklist of Indeks KAMI. Through this approach method, the system compliance level on Indeks KAMI increased by 81.2 so that the system does not only complies with SNI 27001 but also based on NIST SP 800 82.

Abstrak :
Sistem Penyelenggaraan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah bagian penting dari transformasi digital di instansi pemerintahan, salah satunya adalah Instansi XYZ. Meskipun era digital menawarkan banyak keuntungan akan tetapi tidak lepas dari risiko, seperti ancaman siber yang mengancam keamanan nasional. Fokus penelitian ini adalah Pusat Data dan Informasi,  sebagai satuan kerja pelaksana teknologi informasi dalam upaya meningkatkan keamanan siber di Instansi XYZ. Indeks KAMI adalah salah satu alat yang dapat digunakan untuk mengukur seberapa siap dan lengkap keamanan informasi. Ini memastikan bahwa proses peningkatan kualitas keamanan informasi dapat dilakukan dengan cepat dan efisien. Indeks KAMI v 4.2 digunakan untuk mengukur tingkat kematangan keamanan informasi, selain itu digunakan untuk mengevaluasi dan memberikan rekomendasi keamanan informasi sesuai dengan kerangka kerja SNI ISO 27001:2013 untuk Instansi XYZ. Berdasarkan data tahun 2022, hasil penilaian dari sistem elektronik Instansi XYZ masuk dalam kategori “Tinggi”. Sedangkan hasil evaluasi akhirnya mendapatkan nilai total 213 dari total 645 untuk kesiapan dan kelengkapan keamanan informasi. Nilai-nilai tersebut diperoleh dari bagian Tata Kelola 35 poin, Pengelolaan Risiko 18 poin, Kerangka Kerja Keamanan Informasi 40 poin, Pengelolaan Aset 59 poin, dan Teknologi dan Keamanan Informasi 61 poin. Dengan kata lain, Instansi XYZ masih memiliki tingkat kematangan keamanan informasi pada level I hingga I+ dengan status kesiapan "Tidak Layak". Menurut Peraturan BSSN Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik, Penyelenggara Sistem Elektronik yang menyelenggarakan Sistem Elektronik diwajibkan untuk menerapkan SNI ISO 27001:2013  dan atau standar keamanan lain yang terkait dengan keamanan siber yang ditetapkan oleh BSSN dan standar keamanan lain yang terkait dengan keamanan siber yang ditetapkan oleh Kementerian atau Lembaga, yang penerapannya tergantung pada tingkat kategori Sistem Elektroniknya. Hasil analisis Instansi XYZ belum memiliki kebijakan sistem manajemen keamanan informasi yang ditetapkan, walau sudah menerapkan aspek teknis dibeberapa kategori. Hasil penelitian ini merekomendasikan penerapan kontrol keamanan serta penyusunan kebijakan sistem manajemen keamanan informasi dengan menggunakan kerangka kerja SNI ISO 27001:2013.  Rekomendasi ini diharapkan dapat diimplementasikan pada Instansi XYZ guna menjamin implementasi keamanan informasinya. ......The System of Electronic-Based Organization (SPBE) is an important part of digital transformation in government agencies, one of which is XYZ Agency. Although the digital era offers many advantages, it is not free from risks, such as cyber threats that threaten national security. The focus of this research is the Data and Information Center, as the implementing work unit for information technology in an effort to improve cybersecurity at XYZ Agency. KAMI Index is one of the tools that can be used to measure how ready and complete information security is. This ensures that the process of improving the quality of information security can be done quickly and efficiently. KAMI Index v 4.2 is used to measure the maturity level of information security, besides that it is used to evaluate and provide information security recommendations in accordance with the SNI ISO 27001: 2013 framework for XYZ Agencies. Based on 2022 data, the assessment results of the XYZ Agency's electronic system fall into the "High" category. While the final evaluation results get a total score of 213 out of a total of 645 for information security readiness and completeness. These values are obtained from the Governance section 35 points, Risk Management 18 points, Information Security Framework 40 points, Asset Management 59 points, and Technology and Information Security 61 points. In other words, XYZ Institution still has an information security maturity level at level I to I+ with a readiness status of "Not Feasible". According to BSSN Regulation Number 8 of 2020 concerning Security Systems in the Implementation of Electronic Systems, Electronic System Providers that operate Electronic Systems are required to implement SNI ISO 27001: 2013 and or other security standards related to cybersecurity set by BSSN and other security standards related to cybersecurity set by Ministries or Institutions, whose application depends on the level of the Electronic System category. The results of the analysis of XYZ Institution do not yet have a defined information security management system policy, even though they have implemented technical aspects in several categories. The results of this study recommend the implementation of security controls and the preparation of an information security management system policy using the SNI ISO 27001: 2013 framework.  This recommendation is expected to be implemented at XYZ Agency to ensure the implementation of information security.

Abstrak :
Instansi XYZ adalah lembaga non kementrian yang berada di bawah Presiden dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Salah satu tugas utama Instansi XYZ selain melakukan patroli keamanan dan keselamatan di laut adalah menyelenggarakan Sistem Peringatan Dini (SPD) keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia. Didalam UU no. 32, disebutkan bahwa Instansi XYZ memiliki tugas pokok salah satunya adalah melakukan integrasi sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia.. Dalam rangka melakukan tugas dan fungsinya Instansi XYZ memiliki jaringan yang menggunakan Virtual Private Network (VPN) serta aktifitas lainnya yang digunakan oleh pengguna jaringan tersebut Kualitas keamanan informasi data pada Instansi XYZ perlu dilakukan peningkatan agar terjaminnya Confidentiality (Kerahasian), Integrity (Integritas), Availability (Ketersediaan). Indeks KAMI merupakan salah satu alat untuk menentukan indeks keamanan agar proses peningkatan kualitas keamanan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Tujuan pengukuran menggunakan Indeks KAMI pada Instansi XYZ adalah untuk menganalisis tingkat efektifitas pengamanan data dan informasi pada Instansi XYZ. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan pengamatan serta melakukan lembar penilaian dan wawancara. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan pengukuran tingkat kematangan keamanan informasi pada Instansi XYZ dengan menggunakan Indeks KAMI dan mengevaluasi serta memberikan rekomendasi keamanan informasi dengan kerangka kerja NIST Cybersecurity Framework ISO 27001:2013 pada Instansi XYZ. Dari hasil pengukuran yang telah dilakukan pada Instansi XYZ menggunakan Indeks KAMI, diperoleh hasil bahwa instansi tersebut dikategorikan Tinggi untuk kategori sistem elektroniknya. Sedangkan hasil evaluasi akhirnya mendapatkan nilai yang “Tidak Layak”. Peneliti memberikan rekomendasi kontrol keamanan pada instansi XYZ dengan menggunakan framework NIST Cybersecurity dan ISO 27001:2013. Penggunaan kedua framework tersebut karena keduanya memiliki fleksibilitas yang dapat diterapkan pada semua jenis instansi serta dapat disesuaikan dengan kondisi sistem manajemen keamanan informasi yang ada pada instansi saat ini. Dalam penelitian ini, rekomendasi diberikan dimasing-masing area penilaian indeks KAMI dengan menggunakan kontrol keamanan NIST CSF dan ISO 27001:2013. Dari kelima area tersebut, rekomendasi prioritas berada pada area tata kelola yaitu berupa pembuatan kebijakan tentang keamanan informasi beserta turunannya dan 6 poin lainnya untuk meningkatkan tingkat kematangan sistem keamanan informasi di Instansi XYZ. ......The Maritime Security Agency of the Republic of Indonesia (XYZ Agency) is a non-ministerial institution under the President and responsible directly to the President through the Coordinating Minister for Political Law and Human Rights (Menko Polhukam). One of XYZ Agencies main tasks apart from conducting security and safety patrols at sea is to organize a security and safety Early Warning System (SPD) in Indonesian waters. In Law no. 32, it is stated that XYZ Agency has a main task, one of which is to integrate security and safety early warning systems in Indonesian waters. In order to carry out its duties and functions XYZ Agency has a network that uses a Virtual Private Network (VPN) and other activities used by network users. The quality of data information security at XYZ Agency needs to be improved to ensure Confidentiality, Integrity, Availability. The KAMI index is one of the tools to determine the security index so that the process of improving the quality of security can run effectively and efficiently. The purpose of measurement using the KAMI Index on XYZ Agency is to analyze the level of effectiveness of data and information security at XYZ Agency. From the results of measurements that have been carried out at XYZ Agency using the KAMI Index, the results show that the agency is categorized as High for the category of its electronic system. While the results of the evaluation finally get a value of "Not Eligible". Researchers provide recommendations for security control at XYZ agencies using the NIST Cybersecurity framework and ISO 27001:2013. The use of these two frameworks is because they have flexibility that can be applied to all types of agencies and can be adapted to the conditions of the information security management system that exists in the current agency. In this study, recommendations are given in each area of ​​the WE index assessment using NIST CSF and ISO 27001:2013 safety controls. Of the five areas, priority recommendations are in the governance area, namely in the form of making policies on information security and its derivatives and 6 other points to increase the maturity level of information security systems in XYZ Agencies.

Abstrak :
Skripsi ini menguraikan tentang isu-isu yang diangkat oleh pergerakan mahasiswa sepanjang tahun 1974-1980. Isu-isu itu umumnya bersifat korektif terhadap berbagai permasalahan di masyarakat dan diajukan oleh mahasiswa kepada lembaga tinggi dan tertinggi negara. Isu-isu itu juga berkaitan dengan kebijakan pemerintah terhadap kelembagaan dan kegiatan kemahasiswaan. Sebagian besar dari isu-isu itu diangkat ke permukaan oleh lembaga Senat Mahasiswa dan Dewan Mahasiswa. Kedua lembaga ini merupakan lembaga eksekutif dalam student government (pemerintahan mahasiswa). Konsep student government sendiri lahir pada bulan Desember 1970, ketika berlangsungnya Musyawarah Nasional Mahasiswa Indonesia di Bogor. Konsep ini juga yang dibekukan dan akhirnya dibubarkan oleh Petnerintah setelah naiknya isu penolakan terhadap Soeharto sebagai calon presiden periode 1978-1983. Selain itu skripsi ini juga menguraikan tentang pihak-pihak di luar mahasiswa yang berhubungan dan simpati dengan pergerakan mahasiswa sepanjang periode skripsi ini. Pihak-pihak itu, antara lain, terdiri dari pers umum (wartawan), kaum cendekiawan dan kalangan senior Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Bentuk keterlibalan pihak-pihak di luar mahasiswa itu, sebagian besar adalah dengan menjadi penceramah atau pembicara dalam diskusi-diskusi yang diadakan oleh mahasiswa dan mengungkapkan simpatinya kepada gerakan mahasiswa lewat pers umum. Terakhir, skripsi ini menguraikan tindakan Pemerinlah terhadap gerakan mahasiswa. Tindakan itu antara lain dengan membekukan Dewan Mahasiswa, mengeluarkan Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan, melarang terbit pers umum dan pers mahasiswa dan melakukan penangkapan terhadap pimpinan mahasiswa.

Abstrak :
Tujuan penulisan skripsi ini adalah menjabarkan padanan pronomina persona I jamak kami dan kita dalam bahasa Perancis. Data dikumpulkan dari beberapa buah roman dan cerita pendek berbahasa Indonesia beserta terjemahannya dalam bahasa Perancis.

Penelitian dilakukan dengan cara mencatat semua pronomina persona I jamak kami dan kita yang terdapat dalam teks berbahasa Indonesia, mencatat semua padanan kedua pronomina persona tersebut dalam teks berbahasa Perancis, la lu mengelompokkan padanan-padanan tersebut.

Dari analisis data diketahui bahua semua pronomina persona I jamak kami dan sebagian besar pronomina persona kita mendapat padanan pronomina persona nous dalam bahasa Perancis. Pronomina persona I jamak kita juga mendapat padanan lain, yaitu pronomina persona on, morfem gramatikal penanda persona I jamak ons, padanan zero, serta frase nominal. Padanan yang bermacam-macam itu muncul karena kita bermakna inklusif, sebagian terdapat dalam kalimat imperatif, serta penerjemah beberapa kali melakukan penerjemahan secara bebas,

Penerjemahan pronomina persona 1 jamak kami dan kita ke dalam bahasa Perancis ternyata mengakibatkan terjadinya beberapa macam pergeseran, yaitu pergeseran tataran, pergeseran struktur, pergeseran satuan serta pergeseran intrasistem.

Dari besarnya probabilitas padanan nous dalam teks berbahasa Perancis, dapat disimpulkan bahea pronomina persona tersebut merupakan padanan yang paling lazim dalam bahasa Perancis dari pronomina persona I jamak kami dan kita. Selain itu, nous juga bersifat polisemis, karena pronomina persona tersebut dapat mengalihkan makna eksklusif kami serta makna inklusif kita secara penuh.

Padanan pronomina persona I jamak kami dan kita yang bermacam-macam dalam bahasa Perancis menunjukkan bahua penerjemah berusaha menyampaikan pesan dengan sebaik-baiknya, yaitu dengan cara mempergunakan padanan-padanan yang lazim dalam Bsa.

Abstrak :
Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) merupakan sebuah kelompok gerakan oposisi politik masyarakat sipil yang dibentuk pada tanggal 18 Agustus 2020 sebagai bentuk gerakan perlawanan terhadap rezim pemerintahan Joko Widodo. Dalam melakukan aksi-aksi politiknya, gerakan KAMI hanya bergerak melalui penyampaian kritik kepada pemerintah yang dilakukan oleh masing-masing deklaratornya. Berbagai strategi dilakukan oleh gerakan KAMI untuk membangun kekuasaan dan mencapai kepentingan politiknya di Indonesia. Dengan menggunakan teori Oposisi Demokrasi menurut Alfred Stepan (1997) dan teori Strategi dan Sumber Daya Gerakan oleh Paul Almeida (2019), penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi yang dilakukan oleh gerakan oposisi politik KAMI dalam perannya mengkritik dan sebagai penyeimbang kekuatan pemerintah untuk membangun kekuasaan dan mencapai kepentingan politiknya di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik penelitian wawancara sebagai data primer; serta studi kepustakaan sebagai data sekunder. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kehadiran gerakan KAMI sebagai gerakan oposisi politik tingkat masyarakat tidak terlepas dari upaya membangun kekuasaan dan kepentingan politiknya melakukan berbagai strategi politik yang dilakukan oleh KAMI. Selain itu, Peneliti juga menyimpulkan bahwa para deklarator KAMI lebih memilih untuk melakukan aksi-aksi penyampaian kritiknya secara individu dibandingkan harus melakukan aksi mobilisasi massa secara kolektif.  ......The Coalition for Action to Save Indonesia (KAMI) is a civil society political opposition movement group formed on August 18, 2020 as a form of resistance movement against Joko Widodo's government regime. In carrying out its political actions, the KAMI movement only moves by conveying criticism to the government carried out by each of its declarators. Various strategies were carried out by the KAMI movement to build power and achieve its political interests in Indonesia. By using the theory of Democratic Opposition according to Alfred Stepan (1997) and the theory of Movement Strategy and Resources by Paul Almeida (2019), this study aims to determine the strategy carried out by the KAMI political opposition movement in its role of criticizing and as a counterbalance to government power to build power and achieve its political interests in Indonesia. This study uses qualitative research methods with interview research techniques as primary data; as well as literature studies as secondary data. The results of the study conclude that the presence of the KAMI movement as a community-level political opposition movement is inseparable from efforts to build power and its political interests in carrying out various political strategies carried out by KAMI. In addition, the researcher also concluded that KAMI declarators prefer to carry out actions to convey their criticism individually rather than having to carry out mass mobilization actions collectively.

Abstrak :
Penelitian ini merupakan kajian pragmatik khususnya mengenai tindak tutur ilokusi yang terdapat dalam buku kumpulan cerpen Robohnya Surau Kami karya A.A. Navis. Tindak tutur ilokusi adalah tindak tutur yang mangandung maksud tertentu dalam penuturannya. Tindak tutur ilokusi dapat diidentifikasi dengan melihat siapa penutur, siapa mitra tutur, kapan dan di mana tindak tutur dilakukan. Berkaitan dengan hal tersebut bahasan yang digunakan dalam penelitian ini adalah tuturan yang mengandung tindak tutur ilokusi yang didialogkan oleh para tokoh dalam teks kumpulan cerpen Robohnya Surau Kami. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Data diperoleh dengan membaca secara rinci lalu dicatat kemudian dideskripsikan ke dalam pembahasan penelitian. Analisis data mengenai jenis tindak tutur ilokusi penelitian ini akan berlandaskan pada teori tindak tutur ilokusi menurut Searle (1969) yang membagi tindak tutur ilokusi ke dalam lima bagian, yaitu asertif, direktif, komisif, ekspresif, dan deklaratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis tindak tutur ilokusi yang terdapat dalam teks kumpulan cerpen Robohnya Surau Kami yaitu: ilokusi asertif, direktif, komisif, ekspresif, dan deklaratif. Bentuk tindak tutur ilokusi yang paling dominan adalah ilokusi asertif. ......This research is a study of pragmatics, especially regarding illocutionary speech acts contained in the short story collection book Robohnya Surau Kami by A.A. Navis. Illocutionary speech acts are speech acts that contain certain intentions in their speech. Illocutionary speech acts can be identified by looking at who is the speaker, who is the speech partner, when and where the speech act is performed. In this regard, the topic used in this research is the speech that contains illocutionary speech acts dialogued by the characters in the text of Robohnya Surau Kami short story collection. The method used in this research is descriptive qualitative method. The data is obtained by reading in detail and then recorded and then described into the discussion of the research. Data analysis regarding the types of illocutionary speech acts in this study will be based on the theory of illocutionary speech acts according to Searle (1969) which divides illocutionary speech acts into 5 parts, namely assertive, directive, commisive, expresive, and declarative. The results show that the forms of illocutionary speech acts contained in the text of Robohnya Surau Kami short story collection are: assertive, directive, commissive, expressive, and declarative illocution. The most dominant form of illocutionary speech acts is assertive illocution.

Abstrak :
ABSTRAK
Information security is very vulnerable to institutions if there is interference from other parties outside the organization or institution as a supply chain of services that can pose an information security risk. Based on the Regulation of the Minister of Communication and Information Technology number 4 of 2016, the Electronic System organizers that operate Low Electronic Systems must apply the Information Security Index guidelines. Index KAMI are a tool in analyzing and evaluating the level of information security based on the criteria in organizations or in government institutions. The research objective is to measure the level of information security readiness that meets the requirements of the ISO/IEC27001: 2013 standard at the Central Government Institution Unit X. The results of the assessment with the index KAMI obtained an electronic system category score of 30, for the assessment of governance the score is 84, the risk management score is 35, the framework information security work value is 61, asset management 128, and the application of security and information technology has a value of 100, the level of information security maturity is level II+ with a value of 408, the results obtained up to the Compliance of the Basic Framework.

Abstrak :
Ketika terjadi peristiwa berdarah G 30 SIPKI tanggal 30 September 1965, masyarakat menginginkan agar Sukarno segera menyelesaikan masalah tersebut. Penyelesaian yang dinanti tak kunjung tiba ditambah kondisi ekonomi semakin memburuk mengakibatkan masyarakat mengambil jalan pintas, turun ke jalan menuntut agar PM dan ormas-ormasnya dibubarkan. Gema tuntutan itu semakin menguat dengan dukungan mahasiswa yang menjadi pelopor gerakan tersebut. Mahasiswa pada masa itu menjadi tumpuan masyarakat yang haus akan keadilan. Dengan berbagai cara mahasiswa mengupayakan agar Sukarno mengadili PM dan memperbaiki situasi ekonomi yang semakin parah. Untuk mendukung aksi, mereka pada tanggal 25 Oktober 1965 mendirikan Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAM1). Bahkan mereka mendirikan surat kabar yang berskala nasional yaitu Harian KAMI . Harian KAMI secara resmi diterbitkan oleh mahasiswa pada tanggal 17 Juni 1969 dengan tujuan mendukung kegiatan-kegiatan yang dilakukan KAMI dan menyebarluaskan keseluruh Indonesia. Program yang menonjol dari mahasiswa pads saat itu adalah TRITURA. Harian ini kemudian dengan cepat menjadi popular. Meskipun hanya sebatas koran mahasiswa, namun berita-berita yang disajikan cukup menarik perhatian umum. Disisi lain pada saat itu cukup tanggap pada keadaan negaranya. Para pengelola Harian KAMI berasal Bari orang-orang muda dan ketika peristiwa 30 September meletus PKI kemudian mendapat tekanan, orang-orang muda ini memanfaatkan momentum tersebut untuk menyalurkan aspirasi politiknya dan terlibat aktif bersama Angkatan Darat untuk meruntuhkan sistem Demokrasi Terpimpin yang dianggap menguntungkan PKI sekaligus menjatuhkan Sukarno. Tumbangnya kekuasaan Orde Lama, dan lahirnya Orde Baru tidak bisa dilepaskan dari peranan mahasiswa termasuk Harian KAMI didalamnya, yang merupakan corong suara mahasiswa. Tokoh-tokoh angkatan 66 seperti : Nona Anwar Makarim, Ismid Hadad, Cosmas Batubara, Emil Salim, Marie Muhamad, Anis Ibrahim dan Eka M Jamaan adalah sosok individu-individu yang memberi corak dan arah politik Harian KAMI. PKI adalah kekuatan politik yang menjadi sasaran kritikan keras harian ini. Koran mahasiswa ini secara frontal mengecam semua sepak terjang partai tersebut dalam kancah politik Indonesia yang selama ini dipayungi oleh sistem Demokrasi Terpimpin. Harian ini menginginkan agar PKI dibubarkan dan diadili karena mereka telah melakukan dosa besar dengan meletusnya peristiwa 30 September I965. Tokoh-tokoh yang dianggap PM seperti Subandrio dan Aidit dan tokoh lainnya seringkali mendapat kecaman keras dari harian ini. Sosok Sukarno dikecam harian ini karena Sukarno tidak segera menindak PKI dan sistem politik Demokrasi Terpimpinnya yang dianggap banyak menguntungkan PKI, dan harian mahasiswa ini menginginkan Sukarno mundur dan mempertanggungjawabkan sepak terjang politiknya yang mereka anggap telah menyimpang. Mereka juga mengkritik kekuatan-kekuatan yang masih bersimpati atau mendukung PKI seperti PNI ASU (PNI Ali Surahman). Pada tanggal 21 Januari 1974 merupakan akhir dari sepak terjang Harian KAMI. Peristiwa Malapetaka Lima Belas Januari (MALARI) telah mengakibatkan dibreidelnya beberapa koran nasional termasuk Harlan KAMI didalamnya. Pembreidelan ini membuktikan bagaimana konsistennya harian ini dalam menempatkan posisinya sebagai pembela keadilan dan kebenaran yang selalu menjadi landasan berpikir maupun bertindak para mahasiswa Indonesia.