Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
PPAT Sementara merupakan jabatan yang ditunjuk secara otomatis dari seorang Camat untuk melaksanakan tugas seorang PPAT dalam membuat akta di wilayah jabatan Pemerintahannya apabila di daerah tersebut belum cukup terdapat PPAT. Adanya perbedaan kompetensi dengan PPAT Notaris membuat kualitas PPAT Sementara menjadi dipertanyakan. Terpenuhinya formasi PPAT di suatu wilayah pun tidak menjadi suatu pertimbangan dari penunjukan seorang PPAT Sementara, seperti halnya di Kabupaten Tangerang. Hal tersebut yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini, yakni mengenai perbandingan kompetensi yang dimiliki oleh PPAT Sementara dengan PPAT Notaris serta urgensi pengangkatan PPAT Sementara di wilayah yang sudah terdapat banyak PPAT Notaris. Metode penelitian yang digunakan adalah doktrinal dengan tipologi penelitian preskriptif yang menggunakan data sekunder yang didukung oleh data primer. Analisis yang digunakan kualitatif dengan hasil penelitian, yakni adanya perbedaan kompetensi yang dimiliki oleh PPAT Sementara dan PPAT Notaris yang ditinjau dari pendidikan dan pelatihan yang diberikan. Mengenai keberadaan PPAT Sementara di wilayah Kabupaten Tangerang pun seharusnya tidak menjadi urgensi karena di beberapa wilayah sudah tersebar banyak PPAT yang membuat PPAT Sementara di sini kurang diperlukan. ......Temporary PPAT is an automatically appointed position of a Sub-District Head to carry out the duties of a PPAT in making deeds in the area of his Government position if there are not enough PPATs in the area. The difference in competence with a Notarial PPAT makes the quality of Temporary PPAT questionable. The fulfillment of the formation of a PPAT in an area is also not a consideration in the appointment of a Temporary PPAT, as is the case in Tangerang Regency. This is the subject matter of this research, namely the comparison of the competencies possessed by Temporary PPAT with Notarial PPAT and the urgency of appointing Temporary PPAT in areas where there are already many Notarial PPAT. The research method used is doctrinal with prescriptive research typology that uses secondary data supported by primary data. The analysis used is qualitative with the result is, namely the differences in competencies possessed by Temporary PPAT and Notary PPAT in terms of education and training provided. Regarding the existence of Temporary PPAT in Tangerang Regency, it should not be an urgency because in some areas there are already many PPAT spread out, which makes Temporary PPAT here less necessary.

Abstrak :
ABSTRACT
Skripsi ini membahas tentang pemindahan Ibu Kota Kabupaten Tangerang dari Kecamatan Tangerang ke Tigaraksa pada tahun 1987 hingga 2010.  Adanya Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1976 tentang pengembangan Jabotabek, membawa dampak signifikan terhadap Kabupaten Tangerang, terutama wilayah Kecamatan Tangerang yang merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Tangerang. Guna mengimbangi laju pertumbuhan penduduk maupun ekonomi di Kecamatan Tangerang dan sekitarnya, maka dibentuk Kota Administratif Tangerang pada tahun 1981.  Kota Administratif Tangerang makin berkembang dari tahun ke tahun yang menyebabkan ketimpangan di Kabupaten Tangerang dalam hal demografi dan ekonomi ditambah dengan rencana pengembangan Kota Administratif Tangerang, maka Kabupaten Tangerang berencana memindahkan Ibu Kota Kabupaten Tangerang ke lokasi baru.  Pada pemilihan lokasi baru, terpilihlah Kecamatan Tigaraksa. Tigaraksa dipilih dikarenakan daerah tersebut masih sepi ditambah dengan adanya developer yang mempunyai lahan di daerah tersebut, yaitu PT. Panca Wiratama Sakti (PWS).  Dalam prosesnya pembangunan ini mengalami hambatan, salah satunya adalah krisis moneter yang menyebabkan proses pembangunan tidak sesuai target awal, walau hingga akhirnya pada tahun 2000 Tigaraksa resmi menjadi Ibu Kota Kabupaten Tangerang yang baru dan membawa dampak terhadap masyarakat maupun pemerintah daerah. Penelitian ini dilakukan dengan heuristik, kritik, dan interpretasi terhadap wawancara pegawai pemerintahan dan warga sekitar, dokumen Bappeda, surat kabar sezaman dan juga buku-buku terkait.

---

ABSTRACT
This Thesis discusses the displacement of the Capital of Tangerang Regency from Tangerang to Tigaraksa in 1987 to 2010. The presence of Presidential Instruction No.13 of 1976 concerning the development of Jabotabek, had a significant impact on Tangerang Regency, especially the Tangerang Sub-distric and surrounding sub-distric which are also the Capital of Tangerang Regency.  In order to keep pace with population and the economic growth in Tangerang Sub-distict and surrounding sub-district, the Administrative City of Tangerang was formed in 1981. In kept growing from year to year which caused inequality in Tangerang Regency in terms of demography and economy coupled with its development plan.  The Tangerang Regency planned to move the Capital of Tangerang Regency to new location. In the process of selecting a new location, Tigaraksa Sub-District was chosen, because the area was still quiet, coupled with the existence of developers who owned land in the area, namely PT. Panca Wiratama Sakti (PWS). In the process of this development,it experienced obstacles, one of which was the monetary crisis which caused the development process that was not in accordance with the initial target, even though finally in 2000, Tigaraksa officially became the new Capital of Tangerang Regency and had an impact on the society and local government. This research was conducted with heuristics, criticism and interpretation by interviewing government officials and local people, and also with the documents of Bappeda, contemporary newspapers and related books.

Abstrak :
Skripsi ini membahas gambaran manajemen pelatihan bagi tenaga perawat di Bidang Keperawatan RSU Kabupaten Tangerang tahun 2008. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui gambaran manajemen pelatihan bagi tenaga perawat yang meliputi input, proses, dan output. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyebutkan bahwa pelaksanaan pelatihan bagi tenaga perawat di RSU Kabupaten tahun 2008 masih terbilang minim serta kurang optimal. Sehingga penulis menyarankan agar dilakukan: pengawasan dari pihak RS untuk mengetahui kondisi pengembangan SDM perawat, pengajuan usulan pembuatan protap khusus pelatihan perawat untuk kelancaran program pelatihan perawat di masa mendatang, penambahan intensitas pelatihan perawat internal untuk memenuhi kebutuhan optimalisasi kinerja perawat, penambahan sarana pelatihan perawat agar pelatihan perawat dapat diselenggarakan lebih efektif, peninjauan ulang proses perencanaan agar pelatihan perawat yang diselenggarakan di masa mendatang dapat dilaksanakan secara menyeluruh dan tepat memenuhi kebutuhan perawat.

Abstrak :
ABSTRAK
Pelayanan air bersih pada masyarakat saat ini dilakukan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dimana salah satu misi yang diemban adalah meningkatkan keuntungan yang merupakan kontribusi PDAM dalam mengisi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada kenyataannya sebagian besar PDAM kinerjanya belum memuaskan sehingga untuk perluasan dan pengembangan pelayanan masih bergantung pada dana yang disediakan oleh pemerintah. Kemudian menurut hasil pemeriksaan BPKP dari 300 PDAM yang tersebar di seluruh Indonesia hanya 124 PDAM yang menunjukan kinerja keuangan yang memadai.

PDAM Kabupaten Tanggerang yang merupakan objek dari penelitian ini merupakan kawasan yang berkembang begitu pesat serta pertumbuhan industri yang tinggi yang tentunya juga harus diikuti dengan pelayanan air minum yang memadai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja PDAM yang dikaitkan dengan policy nasional dan policy daerah dalam pengelolaan PDAM sampai dengan implementasi pada tingkat operasional meliputi : - Bagaimana kebijakan-kebijakan yang mengatur operasionalisasi PDAM mempengaruhi Kinerja PDAM di Kabupaten Tanggarang. - Bagaimana kondisi unsur organisasi dan manajemen PDAM mempengaruhi kinerja PDAM.

Tesis ini terpusat pada faktor-faktor yang dominan yang mempengaruhi kinerja PDAM dengan menggunakan pendekatan teori kebijakan dan teori efektivitas organisasi sebagai alat analisis. Dalam melakukan analisis pada level operasional (manajemen PDAM) digunakan pendekatan Manajemen Keuangan sebagai alat ukur sampai sejauh mana manajemen unggul dalam mencapai keuntungan (Profitability Advantage).

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja PDAM memperlihatkan bahwa policy kebijakan yang mengatur operasional PDAM struktur pengaturan teknis dan kewenangannya masih banyak yang berada pada instansi pembinanya. Demikian pula halnya dengan aspek manajemen masih banyak kendala yang menyebabkan kinerja PDAM rendah antara lain akibat adanya investasi yang berorientasi pada target cakupan yang ditetapkan.

Akhirnya penulis menyimpulkan bahwa Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tangerang sangat dipengaruhi oleh kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan kualitas manajemen pengelola PDAM akan berjalan dengan efisien dan efektif apabila mampu mengakomodir variabel manajemen kedalam sistem serta prosedur kerja operasionalnya.

Abstrak :
Karya ini merupakan sebuah kaiian sejarah dengan mengambil pokok bahasan tinjauan ketatanegaraan dalam kasus berdirinya pemerintahan daerah Kabupaten Tangerang. Penelitian ini menyoroti perkembangan pemerintahan di Tangerang dan dalam hubungannya dengan perubahan_-perubahan ketatanegaraan yang berlaku. Sejak masa pemerintahan Hindia Belanda, Jaman pendudukan 3epang dan Masa pemerintahan RI Kesatuan. Hasil penelitian ini memperlihatkan adanya perubahan-_perubahan yang berupa perkembangan pemerintahan Tangerang, dari sebuah Kewedanaan kemudian berubah menjadi sebuah daerah pemerintahan Kabupaten.

Abstrak :
ABSTRAK
Konsekuensi diberlakukannya Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah dan UU. No.25 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah adalah setiap daerah termasuk Kabupaten Tangerang harus dapat mandiri dalam memenuhi dan mengelola sumber daya yang dimiliki.

Ekspor non migas adalah salah satu kegiatan perdagangan luar negeri Kabupaten Tangerang yang dapat digali dan dikembangkan guna menghadapi keadaan tersebut diatas. Namun masalah yang dihadapi adalah pada saat otonomi daerah dijalankan Kabupaten Tangerang bukan saja berhadapan dengan daerah-daerah lain di Indonesia, tetapi juga dengan daerah-daerah lain di dunia. Selain itu waktunya sangat dekat dengan diberlakukannya sistem perdagangan bebas.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keunggulan komparatif komoditas ekspor non migas Kabupaten Tangerang dan strategi apa yang harus dijalankan guna mempertahankan dan meningkatkan keunggulan komparatif komoditas ekspor non migas Kabupaten Tangerang.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan perhitungan Revealed Comparative Advantage (RCA), untuk menghitung keunggulan komparatif komoditas ekspor non migas Kabupaten Tangerang. Dari hasil perhitungan tersebut diketahui bahwa Kabupaten Tangerang memiliki keunggulan komparatif yang kuat yaitu lebih dari 1 (>1) dalam beberapa komoditas ekspornya, diantaranya Perabot Rumah dan Barang dari kayu, selanjutnya disimpulkan bahwa keunggulan yang dimaksud lebih kepada keunggulan produktivitasnya, karena Kabupaten Tangerang tidak memiliki sumber bahan mentah untuk komoditas dimaksud.

---

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Tangerang, faktor-faktor penghambat pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan serta upaya-upaya yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Tangerang untuk mengatasinya. Metode penulisan yang dipakai adalah metode yuridis empiris yang merupakan pendekatan yang mengacu pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya yang bersifat sekunder disamping melakukan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara dengan anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Tangerang. Teknik analisa yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh, dipilih dan disusun secara sistematis, kemudian dianalisis secara kualitatif, untuk mendapatkan deskripsi tentang peran Majelis Pengawas Daerah dalam upaya pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Di bagian akhir disimpulkan bahwa Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Tangerang belum dapat melaksanakan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan peraturan pelaksananya, karena beberapa hal, diantaranya keterbatasan dana, waktu, dan sarana prasarana. Karenanya penulis membahas beberapa hal yang perlu dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Tangerang dalam menjalankan tugasnya melakukan pembinaan dan pengawasan Notaris di Kabupaten Tangerang. ......This thesis discusses about the implementation of the Guidance and the supervision of Notary by the Regional Council of Trustees in Kabupaten Tangerang, the inhibiting factors as well as the efforts undertaken by the Regional Council of Trustees in Kabupaten Tangerang to overcome the problems. The writing method to use in this thesis is the method of legal empiric, which is an approach that refers to pad the written regulations or other legal materials which are secondary in addition to doing field research by conducting interviews with members of the Regional Council of Trustees in Kabupaten Tangerang. Analysis technique used was a qualitative analysis, the data obtained and compiled systematically selected and then analyzed in a qualitative way, to get a description of the role of the Regional Council of Trustees in an effort of the guidance and supervision of Notary. At the end, it is concluded that the Regional Council of Trustees in Kabupaten Tangerang could not implement the guidance and supervision in accordance with Article 70 and Article 71 of the Law Number 30 Year 2004 concerning Notary, for several reasons, including lack of funding, time, and infrastructure. Therefore, the author discusses some of the things that need to be done by the Regional Council of Trustees in Kabupaten Tangerang regency in their duty to provide guidance and supervision of Notary in Kabupaten Tangerang.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengapa dan bagaimana seluruh partai berkoalisi mengusung calon tunggal pada Pilkada Kabupaten Tangerang Tahun 2018. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif metode studi kasus serta teori pilihan strategis (Collier dan Norden, 1991) dan teori pembangunan koalisi model dinamis (Riker, 1962), hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) keputusan seluruh partai untuk berkoalisi mengusung petahana sebagai calon tunggal merupakan pilihan strategis partai. Partai menilai petahana secara objektif dan subjektif memiliki kekuatan dan peluang kemenangan yang lebih besar daripada bakal calon lainnya; dan 2) koalisi seluruh partai pengusung calon tunggal merupakan hasil dari proses yang dibangun oleh petahana melalui politik pembayaran-sampingan berupa janji kebijakan, janji keputusan, kepuasan emosional, materi, dan efek ekor jas (coat-tail effect). Jika kesepakatan tidak terjadi dengan partai di daerah maka petahana akan langsung ke pimpinan pusat partai karena kewenangan penetapan rekomendasi pengusungan calon ada di pusat. Rekomendasi pengusungan calon dari pusat mau tidak mau harus diterima oleh partai di daerah sehingga munculnya fenomena calon tunggal menunjukkan ketidakberdayaan partai di daerah menghadapi kekuasaan partai di pusat.

---

This study aims to explain why and how all coalition parties carry a sole candidate in the Tangerang Regency Election in 2018. Using a qualitative approach to case study methods, and strategic choice theory (Collier and Norden, 1991) and the theory of dynamic model coalition building (Riker, 1962), the results of the study show that: 1) the decision of all parties to coalition carrying incumbents as a sole candidate is the party's strategic choice. The party values ​​incumbent objectively and subjectively has greater strength and opportunity for victory than other candidates; and 2) the coalition of all sole candidate bearers is the result of a process built by incumbent through side-payment politics in the form of policy promises, decision promises, emotional satisfaction, material, and coat-tail effects. If the agreement does not occur with the party in the area, the incumbent will go directly to the party`s central leadership because the authority to determine the recommendations for nomination is at the center. Recommendations for the promotion of candidates from the center must inevitably be accepted by parties in the regions so that the emergence of the phenomenon of single candidates shows the powerlessness of parties in the regions to face party power at the center.