Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Program Jaminan Persalinan (Jampersal) dirancang untuk meningkatkan akses ibu hamil pada fasilitas pelayanan kesehatan yang pada gilirannya berkontribusi terhadap penurunan kematian ibu. Artikel ini bertujuan menilai cakupan Jampersal di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dengan menggunakan sumber data sekunder yaitu profil kesehatan dan laporan kesehatan ibu dan anak (KIA) Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor tahun 2011. Cakupan Program Jaminan Persalinan yang meliputi pelayanan antenatal care (ANC), persalinan, dan pascapersalinan berada pada kisaran 2,67% - 12,56%, dengan cakupan tertinggi pelayanan persalinan (12,56%). Berdasarkan uji analysis of variance (ANOVA) ditemukan perbedaan yang bermakna antara cakupan di wilayah pembangunan barat (25,05%), tengah (9,43%), dan timur (11,08%) (nilai p = 0,012). Uji multiple comparison menunjukkan perbedaan rata-rata cakupan Jaminan Persalinan di wilayah barat dan wilayah tengah yang bermakna (p = 0,011; IK 95% = 3,12 ? 29,60). Perbedaan tersebut kemungkinan disebabkan oleh perbedaan intensitas sosialisasi program oleh petugas kesehatan dan elemen masyarakat. Sosialisasi meningkatkan pengenalan sasaran terhadap program tersebut, khususnya kelompok miskin. Perbedaan cakupan Jampersal dapat juga disebabkan oleh perbedaan cakupan jaminan kesehatan yang lain. Masyarakat yang sudah mempunyai jaminan kesehatan menjadi tidak berhak untuk mengikuti program Jampersal. Direkomendasikan untuk melakukan sosialisasi Jampersal yang difokuskan pada kelompok sasaran kategori miskin yang belum mempunyai jaminan kesehatan. ......Delivery insurance (Jampersal) was designed to increase pregnant woman to access health care fasility that contributed to reduce maternal death. The study aimed to describe Jampersal coverage for delivery. It utilized Bogor District health profile and maternal and child health report 2011. Coverage of Jampersal was about 2,67 - 12,56%, for antenatal care, delivery care, and postnatal care, the highest coverage was for delivery (12,56%). Analysis of variance test showed the significance among the coverage in west (25,05%), central (9,43%), and east (11,08%) area (p = 0,012). Multiple comparison analysis then showed that difference coverage was significance between west and central area (p = 0,011; 95% CI = 3,12 - 29,60). Different coverage might be associated with the intensity of Jampersal promotion done by both health workers and communities. Promotion will be essential for the success of program due to its abili ty to increase the community recognition, particularly for lower socioeconomic group, to Jampersal. It also might be influenced by discrepancy of other health insurances coverage. Those who already had health insurance would not be eligible for Jampersal. It is recommended to increase the Jampersal promotion focused to the poor groups that have not been covered by any other health insurance.

Abstrak :
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa faktor jenis pekerjaan yang berpengaruh terhadap infeksi Virus Hepatitis B (VHB). Sumber data untuk penelitian ini adalah data sekunder di Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor dan Puskesmas Kedung Halang, Cirimekar, Gunung Putri dan Citeureup, tahun 1991. Setelah melalui proses pembersihan data, diperoleh jumlah responder sebanyak 83 orang pada kelompok medis dan 71 orang pada kelompok non medis. Dari kelompok pertama sejumlah 83 orang yang melakukan praktek (berhubungan dengan alat suntik, produk darah, merawat pasien, menggunakan sarung tangan, riwayat tertusuk jarum) sejumlah 61 orang yang dianalisis lebih lanjut. Dari hasil analisa data diperoleh hasil bahwa pemakaian jarum suntik daur ulang kemungkinan terinfeksi VHB adalah 11,24 kali dibandingkan dengan pemakaian jarum sekali pakai dan tingkat signifikan p = 0,007. Walaupun terdapat peningkatan pada variabel umur > 30 tahun, jenis kelamin pria, jenis pekerjaan (kelompok medis), riwayat terapi akupunktur dan lama kerja > 6,5 tahun, perbedaan tersebut secara statistik ternyata tidak bermakna. Dalam upaya menurunkan kemungkinan terinfeksi VHB pada kelompok medis karyawan kesehatan maka yang panting adalah : 1. Pendidikan dalam perilaku pekerjaan sehari-hari, mengenali alat sekali pakai, 2. Menghimbau kepada DepKes untuk mengganti alat suntik daur ulang dengan sekali pakai, 3. Dan yang paling penting perlindungan untuk tenaga kesehatan dengan imunisasi terhadap hepatitis B.

Abstrak :
ABSTRAK
Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator untuk mengukur kesejahteraan masyarakat (Kemenkes RI, 2014). Kabupaten Bogor memiliki jumlah kematian tinggi mencapai 69 jiwa dengan AKI 55,41/100.000 kelahiran hidup pada tahun 2015. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui gambaran kematian ibu di Kabupaten Bogor Tahun 2015. Jenis penelitian yang digunakan yaitu case series dengan sampel 67 kasus kematian ibu yang terdata dalam form RMM dan OVM Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kematian ibu tinggi saat nifas (61,5%), dengan sebab kematian perdarahan (41,9%). Dari faktor sosiodemografi kematian tinggi pada umur 20-35 tahun (59,7%), pendidikan ibu SD (55%), pekerjaan ibu sebagai ibu rumah tangga (61,2%), pendidikan suami SD (48%), pekerjaan suami sebagai buruh (37,5%). Kematian ibu terbanyak pada yang memiliki riwayat komplikasi (46,3%), multigravida (75,8%), paritas 1-3(64,6%), tidak pernah mengalami abortus (83,1%). Dari akses ke layanan kesehatan kematian tinggi pada jarak jauh dengan RS (46,9%), jarak dekat dengan bidan/puskesmas (55,1%), sementara tidak berbeda jauh pada yang memiliki risiko tinggi/tidak. Kematian ibu juga tinggi pada yang memiliki riwayat ANC, K1, dan K4 dengan persentase masing-masing 95,4%, 72,4%, dan 90,9%. Cara persalinan spontan (57,8%), penolong persalinan SpOG (51,2%), tempat persalinan di RS (63%), usia kehamilan preterm (57,8%) dan tempat kematian di RS (80%).

---

ABSTRACT
Maternal Mortality Ratio (MMR) is one of the indicators that reflects a country?s social welfare (Kemenkes RI, 2014). In 2015, Kabupaten Bogor had 69 maternal mortality cases and MMR of 55,41/100.000 live births. The purpose of this research is to describe the maternal mortalities in Kabupaten Bogor 2015. The design of this research is case series with 67 samples reported through the RMM and OVM form to Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor. The results show that maternal mortality in Kabupaten Bogor is mostly at post-partum (61,5%), caused by haemorrhage (41,9%). Sociodemographic factors show that maternal mortality is high in those aged 20-35 years old (59,7%), women with primary school background (55%), housewives (61,2%), spouse?s education until primary school (48%), spouse working as labor (37,5%). Maternal mortality is found high in those with a history of complication (46,3%), multigravida (75,8%), parity 1-3 (64,6%), and no history of abortion (83,1%). Factors of access to health services show that maternal mortality is high in those living in a long distance to the hospital (46,9%), living near midwives/Puskesmas (55,1%), meanwhile there is not much difference in those with high-risk or without. Maternal mortality is found to be high in those who received antenatal care, K1, and K4 with 95,4%; 72,4%; and 90,9% respectively. The cases were mostly found in those with normal delivery/labor (57,8%), specialists as birth attendants (51,2%), birth delivery at the hospital (63%), age of pregnancy during preterm (57,8%), and death place mostly at the hospital (80%).

Abstrak :
Proses pengurusan Izin mendirikan Bangunan (IMB) cenderung tak luput dari praktik-praktik pungutan liar (pungli), karena pada proses IMB masih memungkinkan antara petugas dan pemohon berinteraksi langsung secara tatap muka, seperti yang terjadi pada DPMPTSP Kabupaten Bogor masih adanya pungutan liar yang dirasakan oleh pemohon, adanya technology gap pada pemohon izin, penempatan pegawai masih belum sesuai dengan jenjang pendidikan, dan kurangnya sosialisasi terhadap keberadaan aplikasi perizinan online tersebut. Teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu e-government, hambatan implementasi e-government dan pelayanan perizinan. Metode penelitian yang digunakan yakni melalui pendekatan post-positivist, teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Implementasi E-Government di Kabupaten Bogor: Studi Kasus “Online Perizinan Transparan Informatif Sistematis (OPTIMIS)” Pada Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dinyatakan masih belum berjalan baik karena 2 (dua) variabel yaitu pengorganisasian dan aspek sosial masih memiliki kendala, sehingga masih perlu diperbaiki.

---

The process of obtaining Building Permits creates major potential for the practices of Extortion (Pungli) because it is still possible to be done between officers and applicants to interact each other face to face directly. There are still Extortion which is happened by applicants, technology gap on applicants, placement of employees which is not suitable for level of education, and lack of socialization towards the existence of these online licensing application at Investment and One Stop Intergrated Service Office (DPMPTSP) Bogor Regency. The theory which is used in this research is e-government, resistance to implemtation of e-government and permits services. The study method is used a post-positivist approach, data collection techniques with literature studies and in-depth interviews. Implementation of E-Government in Bogor Regency: Case Study "Systematic Informative Transparent Online Licensing (OPTIMIS)" on Building Permits (IMB) at the One Stop Investment and Integrated Services Office (DPMPTSP) has stil not worked well because of 2 (two) variables, organization and social aspects which have resistance in order to have to be fixed.

Abstrak :
Peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Bogor diimbangi dengan kebutuhan akan pangan dan peningkatan tempat tinggal, sehingga diperlukan keseimbangan antara ketersediaan lahan dan kebutuhan lahan dengan ditinjau daya dukung lingkungan. Penelitian ini dilakukan untuk dianalisis status daya dukung lingkungan berbasis neraca lahan tahun 2010 dan 2020 di Kabupaten Bogor, serta dianalisis kondisi daya dukung lingkungan berbasis neraca lahan antara tahun 2010 dan 2020 di Kabupaten Bogor. Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan hasil perhitungan dideskripsikan sehingga status daya dukung lingkungan terjelaskan. Data – data yang diperlukan adalah jumlah penduduk, jumlah produksi komoditas pertanian, perkebunan, perikanan, dan harga komoditas pada tahun 2010 dan 2020. Status daya dukung lingkungan berbasis neraca lahan didapatkan dengan perbandingan ketersediaan lahan dan kebutuhan lahan. Pada tahun 2010, hasil ketersediaan lahan didapatkan seluas 225.561 ha, sedangkan kebutuhan lahan adalah 713.289 ha, sehingga didapatkan status defisit. Pada tahun 2020, hasil ketersediaan lahan adalah 124.721 ha, sedangkan kebutuhan lahan seluas 868.495 ha, sehingga didapatkan status defisit. Kondisi daya dukung lingkungan berbasis neraca lahan pada tahun 2010 dan 2020 yang ditinjau dari penurunan luas lahan pertanian sebanyak 56,73% atau 231.762 ha. Hal tersebut dikarenakan peralihan fungsi lahan yang disebabkan penurunan jumlah produksi sehingga lahan sawah petani disewakan atau dijual ke investor. ......The increase of population in Bogor Regency is balanced with the need for food and an increase in housing, so a balance is needed between land availability and land needs in terms of environmental carrying capacity. This research was conducted to analyze the status of the environmental carrying capacity based on the land balance in 2010 and 2020 in Bogor Regency, and to analyze the condition of the environmental carrying capacity based on the land balance between 2010 and 2020 in Bogor Regency. The method used is descriptive quantitative with the calculation results are described so that the status of the carrying capacity of the environment is explained. The data needed are population, total production of agricultural commodities, plantations, fisheries, and commodity prices in 2010 and 2020. The status of environmental carrying capacity based on land balance is obtained by comparing land availability and land demand. In 2010, the result of land availability was 225,561 ha, while the land requirement was 713,289 ha, so that the deficit status was obtained. In 2020, the result of land availability is 124,721 ha, while the land requirement is 868,495 ha, so that the deficit status is obtained. The condition of the environmental carrying capacity based on the land balance in 2010 and 2020 in terms of a decrease in the area of agricultural land was 56.73% or 231,762 ha. This is due to the shift in land function caused by a decrease in the amount of production so that farmers' rice fields are rented out or sold to investors.

Abstrak :
ABSTRAK
Diary Putri Dayang SariProgram Studi : Magister KenotariatanJudul : Analisis Pelaksanaan Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Bogor Tesis ini meneliti tentang Pelaksanaan Program Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Bogor, dengan rumusan masalah yang diajukan adalah bagaimana pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Bogor, kendala apa saja yang menghambat Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Bogor serta bagaimana capaian tujuan atas program ini. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Datayang digunakan adalah data primer yang didapat secara langsung melalui wawancara kepada pihak di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor yang terlibat dalam program Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Bogor. Kesimpulan dari penelitian Pelaksanaan Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap PTSL di Kabupaten Bogor pada tahun 2017 belum mencapai target yang ditentukan. Dari 80.000 bidang yang ditargetkan untuk Kabupaten Bogor, yang tercapai sebanyak 70.410 bidang tanah. Tidak tercapainya target 80.000 bidang tanah disebabkan berbagai kendala baik eksternal maupun internal. Program PTSL ini mampu mendorong pergerakan dan kemajuan ekonomi masyarakat. Sebab, sertifikat yang dimiliki bisa di agunkan kepada pihak bank dan lembaga keuangan, kemudian catatan mengenai data fisik maupun yuridis sudah tersedia dengan baik, data tentang Subyek, obyek, dan luas faktual dan kongkrit. Dalam pelaksanaan Program Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, asas-asas mengenai pendaftaran tanah belum terlaksana seluruhnya.Kata Kunci :Pendaftaran Tanah, Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap PTSL , Kabupaten Bogor.

---

ABSTRACT
Name Diary Putri Dayang SariStudy Program Master of NotaryTittle Analysis of the Acceleration of Complete Systematic Land Registration in Bogor Regency This thesis examines the Implementation of Acceleration Program of Complete Systematic Land Registration in Bogor Regency, with the the problem proposed is how the implementation of Complete Systematic Land Registry in Bogor Regency, any constraints that hinder the implementation of Complete Systematic Land Registry in Bogor Regency and how the achievement of the objectives of this program. This research is an empirical juridical research. Datathat used are primary data obtained directly through interviews to parties in the Land Office of Bogor Regency involved in the program of Complete Complete Land System Registration in Bogor Regency. The conclusion of the research of Acceleration of Complete Systematic Land Registration in Bogor Regency in 2017 has not reached the specified target. Of the 80,000 plots that targeted for Bogor Regency, 70,410 plots of land were reached. Bogor Regency did not reach the target of 80,000 plots due to various constraints both external and internal. This program is able to encourage the movement and economic progress of the community. Therefore, the certificate may be collateralized to banks and financial institutions, then records of physical and juridical data are available, data of subject, object, factual and concrete area. In the implementation of the Complete System of Complete Land Registration Program, the principles of land registration have not been fully implemented.Key Word Land Registration, Acceleration of Complete Systematic Land Registration, Bogor Regency

Abstrak :
Latar belakang: Indonesia termasuk negara dengan jumlah kejadian bencana yang banyak dan jumlahnya cenderung mengalami peningkatan. Namun sistem yang ada saat ini belum merespon kebutuhan korban bencana terutama pada kondisi pascabencana dimana jaringan seringkali tidak berfungsi. Tujuan: Mengembangkan prototipe sistem informasi kebencanaan yang dapat digunakan dalam peningkatan respon yang cepat dan tepat saat terjadi bencana, mulai dari prediksi korban, pendataan, pemetaan masalah, dan penentuan wilayah prioritas sesuai dengan kebutuhan di lokasi terdampak bencana. Metode: Analisis kebutuhan sistem melalui literature review dan wawancara mendalam kepada sembilan informan, dilanjutkan dengan perancangan prototipe sistem informasi kebencanaan, pengumpulan data fasilitas berbasis online, dan perancangan dashboard sistem informasi kebencanaan. Hasil: Prototipe sistem informasi kebencanaan telah dibuat meliputi pengumpulan data yang sesuai untuk kejadian bencana (dapat digunakan secara offline), terintegrasi dengan surveilans demografi dan kesehatan (SDK) dan data prabencana, beserta dashboard Sistem Informasi Kebencanaan yang user friendly dengan memanfaatkan Sistem Informasi Geografis (SIG). Kesimpulan: Peluang pengembangan sistem informasi kebencanaan sangat memungkinkan untuk dilakukan (feasible) dengan integrasi data SDK dan data prabencana (meliputi kontak dan koordinat untuk fasilitas kesehatan, ambulans umum, perkiraan tempat untuk pengungsian, fasilitas air bersih, MCK). Prototipe ini sesuai dengan kondisi bencana, membuat proses pencatatan dapat lebih cepat, efektif dan dapat menampilkan dashboard interaktif berbasis SIG untuk prediksi korban berdasarkan kelompok rentan, kebutuhan bantuan logistik, perencanaan tempat pengungsian dan fasilitas yang tersedia, serta untuk koordinasi dengan fasilitas kesehatan, dan pembagian sumber daya maupun relawan sesuai hasil pemetaan prioritas wilayah. ......Background: Indonesia is a country with a large number of disaster events and the number tends to increase. However, the current system has not responded to the needs of disaster victims, especially in post-disaster conditions where the network often does not function. Objective: Develop a prototype of a disaster information system that can be used to improve a fast and accurate response when a disaster occurs, starting from disaster victims prediction, data collection, problem mapping, and determining priority areas according to needs in disaster-affected locations. Method: Analysis of system requirements through literature review and in-depth interviews with nine informants, followed by the design of a disaster information system prototype, online-based facility data collection and the design of a disaster information system dashboard. Results: A prototype of a disaster information system has been created which includes data collection suitable for disaster events (can be used offline), integrated with demographic and health surveillance (DHS) and pre-disaster data, along with a user-friendly disaster information system dashboard by utilizing the geographic information system (GIS). Conclusion: Opportunities to develop a disaster information system are very possible with the integration of DHS data and pre-disaster data (including contacts and coordinates for health facilities, public ambulances, estimated places for evacuation, clean water facilities, toilets). This prototype is in accordance with disaster conditions, making the recording process faster, more effective and able to display a GIS-based interactive dashboard for prediction of victims based on vulnerable groups, logistical assistance needs, planning for evacuation places and available facilities, and for coordination with health facilities, and distribution resources and volunteers according to the results of regional priority mapping.

Abstrak :

ABSTRAK
Pengelolaan sampah menuntut pengaturan sistem yang memungkinkan pengangkutan yang optimal dari timbulan yang ada. Daerah penelitian yaitu Wilayah Kabupaten Bogor behun rnemepunyai pengatman pengangkutan sampah yang memadai, hal ini ditunjukan dengan tingkat pelayanan yang baru mencapai 40 %. Faktor yang meneyebabkan rendahnya pelayanan antara lain : keterbatasan alat, pertumbuhan penduduk perkotaan yang tinggi (11,38%/tahun), kondisi alam yang berkontur ( 42,62% dataran bergelombang, 8,34% pegunungan tinggi dan 222% puncak gunung) dan curah hujan yang tinggi (2500-5000mm/tahun) serta pertumbuhan Ialu lintas yang terus meningkat (7%/ tahun).

Penelitian dilakukan dengan pengumpulan data sekunder dan penelitian lapangan yang menyangkut faktor produksi sampah. Pengolahan data dilakukan dengan analisa statistik untuk memperkirakan perlumbuhan penduduk, estimasi timbulan sampah, dan penentuan voIume Ialu Iintas. Untuk memperhitungkan faktor produksi digunakan rumusan dari Solid Waste Management dan Indonesia Highway Capacity Manual (IHCM).

Hasil penelitian menunjukkan faktor produksi optimal dalam sistem pengangkutan sampah sampai dengan tahun 2000 yang meliputi : a. Daerah pelayanan menjadi 4 wilayah yang melipuli 19 kecamatan dengan total timbulan sampah dari tahun 1995 sebesar 2,521,313 ms/hari menjadi 3.111,16 m3/hari pada tahun 2000. b. Pewadahan dan pengangkutan yang digunakan adalah: wadah individual dengan Dump Truk (6m3), dan container dengan Ann Roll Truk (6 m3) c. Faktor produksi yang menyangkut pewadahan dan pengangkutan dengan Dump Truk yaitu: waktu angkut per trip (p) = 2,24 jam/trip, waktu dafam site /T PA (s) = 0,271 jam/trip, faktor hayek (W) = 25%. Dengan Arm Roll Truk: p = 0.091 jam/trip, s = 0,271 jam/trip dan w = 25%. Waktu muat (h) antara 0,292-4,136 jam/trip diperoleh dari hasil perhitungan /capasitas jalan (C) dengan volume kendaraan (Q) adalah 19,68-60,68 km/jam dan jarak lokasi pelayanan terhadap TPA sampah (x) = 4,60-68,20 km. d. Hasil perhitungan produksi operasional transportasi/angkutan yang diperoleh adalah: jumlah trip per hari, wadah pemindahan, kendaraan angkut, tenaga kerja dan jadwal waktu operasi pengangkutan sampah dari masing-masing daerah pelayanan.

Kesimpulan dari hasiI penelitian adalah diperolehnya faktor produksi waktu muat (h) yang paling bervariasi. Untuk mengoptimalkan diperlukan perencanaan lokasi TPA sebagai pusat pelayanan yang mempengaruhi pola/jaringan transportasi angkutan sampah.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk bekerja khususnya mengenai kuota minimal yang harus dipenuhi perusahaan untuk mepekerjakan penyandang disabilitas di Kabupaten Bogor. Pembahasan tersebut dilakukan dikarenakan pemenuhan hak tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan di Kabupaten Bogor dikarenakan berbagai masalah dan hambatan yang dihadapi. Hal tersebut juga dapat dilihat dari berbagai berita nasional maupun daerah khususnya Kabupaten Bogor mengenai penyandang disabilitas yang haknya masih belum dipenuhi sebagaimana yang seharusnya berdasarkan Undang-undang yang berlaku. Skripsi ini membahas mengenai bagaimana ketentuan mengenai kuota bagi perusahaan untuk mempekerjakan penyandang disabilitas di Kabupaten Bogor dan bagaimana pelaksanaan ketentuan tersebut pada perusahaan-perusahaan di Kabupaten Bogor. Skripsi ini berbentuk penelitian yurisidis normatif yang bersifat deskriptif analitis dilakukan dengan studi kepustakaan terhadap data sekunder baik menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier, dan menggunakan pendekatan kualitatif, disertai dengan wawancara kepada informan di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor, Dinas Sosial Kabupaten Bogor dan UPTD Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Bogor. Skripsi ini berkesimpulan bahwa Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas masih belum lengkap mewadahi hak penyandang disabilitas dan masih banyak ditemukan pelanggaran dalam implementasinya. ......This thesis analyze about the fulfillment the right of disability people to work especially about the minimal quota that must be fulfilled by company to hiredisability people in Kabupaten Bogor. The research done because the right about that fulfillment not fully held in Kabupaten Bogor because the various problem and obstacles that faced. This can be seen from various national or region especially in Kabupaten Bogor news about the right of disability people that yet to fulfilled based on. This thesis talk about how the rule about quota for company to hire disability people ketentuan in Kabupaten Bogor and how the implementation about the that rule for company in Kabupaten Bogor. The research is a normative juridical research, which has descriptive analytical. The research was conducted by literature research and document with interview to Labor Offices Kabupaten Bogor, Social Offices Kabupaten Bogor and UPTD Service of Labor Inspection Region I Bogor. This research conlude that law no. 8 2016 about disability people still not complete to accommodate the right of disability people and still a lot violation that have been found in the implementation.