Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian pada tesis ini membahas mengenai perumusan strategi operasi dari Divisi Jaringan Teknologi Informasi terkait adanya investasi dengan melakukan integrasi vertikal infrastruktur jaringan komunikasi. Divisi Jaringan Teknologi Informasi sebagai unit kerja yang dibentuk terkait adanya integrasi vertikal ini belum memiliki prioritas dan tahapan implementasi strategi operasi yang dapat dijadikan acuan untuk mengoptimalkan dukungan terhadap layanan bisnis dalam mencapai efisiensi operasional. Perumusan strategi operasi dilakukan dengan menggunakan pendekatan model strategi operasi Slack and Lewis. Hasil dari perumusan strategi operasi penelitian ini diharapkan dapat memberikan strategi operasi Divisi secara formal dalam bentuk matriks strategi operasi dan tahapan implementasi untuk digunakan sebagai arahan dalam kegiatan operasional unit kerja.

---

ABSTRACT
The research on this thesis discusses the formulation of the operation strategy of the Information Technology Network Division related to the investment by doing vertical integration of communications network infrastructure. The Division of Information Technology Network as a work unit that is formed related to the existence of vertical integration has no priority and implementation stage of operational strategy yet which later can be used as a reference to optimize support for business services in achieving operational efficiency. The formulation of an operating strategy is done using the Slack and Lewis strategy model approach. The results of the operation strategy formulation of this research are expected to give the Division 39 s strategic strategy formally in the form of operational strategy matrix and implementation stages to be used as a direction in the operational activities of the work unit.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai adanya dugaan praktik persaingan usaha tidak sehat dalam proses produksi kayu dan kertas Asia Pulp & Paper Sinar Mas Grup. Dugaan ini bermula dari adanya laporan dari Koalisi Anti Mafia Hutan yang mengindikasikan adanya hubungan afiliasi berbentuk jabatan rangkap antara perusahaan pemasok kayu dan Asia Pulp & Paper Sinar Mas Grup, yang dikatakan independen, namun ternyata didalamnya Direksi dan Komisaris banyak yang menjabat di beberapa perusahaan pemasok independen dan juga di Sinar Mas Grup pada saat yang bersamaan. Dan setelah diperhatikan, kegiatan produksi dari hulu ke hilir yang dilakukan oleh Asia Pulp & Paper Sinar Mas Grup terintegrasi secara vertikal. Penelitian ini membuktikan bahwa jabatan rangkap yang dilakukan Asia Pulp & Paper Sinar Mas Grup berakibat pada terjalinnya suatu perjanjian distribusi eksklusif yang bersifat anti persaingan dimana perjanjian ini semakin memudahkan pelaku usaha ini melakukan proses produksi yang terintegrasi dari hulu ke hilir, sehingga membuat peluang masuk bagi pelaku usaha lain lebih sulit dan dapat dikatakan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.

---

This thesis discuss the allegation of unfair business competition in the production process by Asia Pulp & Paper Sinar Mas Group. The allegation towards the company started when there was a report from Koalisi Anti Mafia Hutan who said that the action in the production process that the company did has some afiliation in a form of interlocking directorates between the wood distributors and Asia Pulp & Paper Sinar Mas Group, which the company state that the wood distributors is an independent company, but in fact some of the Directors and Commissioners held the same position at the same time in more than one wood distributors company and Sinar Mas Group itself. And after being observed, the production activities that Asia Pulp & Paper Sinar Mas Group do from upstream until downstream process are vertically integrated. The result of this study will prove that interlocking directorates that all the integrated companies do has cause an antitrust action in a form of exclusive distribution agreement which makes the integrated prouction process easier. And this action, cause a stronger barrier to entry which makes it harder for another company to be involved in this industry.

Abstrak :
Dugaan ini timbul dikarenakan adanya kerjasama yang dilakukan oleh PT Kimia Farma Tbk dengan PT Kimia Farma Trading and Distribution serta PT Kimia Farma Apotek, dimana kedua perusahaan tersebut merupakan perusahaan distribusi dan perusahaan ritel farmasi. PT Kimia Farma Tbk sebagai perusahaan produksi memilih untuk melakukan kerjasama dengan kedua perusahaan tersebut untuk mendukung usaha yang dilakukan. Namun kerjasama yang dilakukan diantara para perusahaan tersebut bukan berarti merupakan hal yang pasti dilarang dalam persaingan usaha. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan tipe penelitian yuridis-normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerjasama yang dilakukan oleh PT Kimia Farma Tbk, PT Kimia Farma Trading and Distribution, serta PT Kimia Farma Apotek tidak terbukti melanggar Pasal 14 UU No. 5 Tahun 1999, berdasarkan hasil analisis serta bukti-bukti lainnya yang mendukung. Saran yang dapat disampaikan kepada pelaku usaha yaitu memperhatikan pasal 14 UU No. 5 Tahun 1999 apabila ingin mengadakan kerjasama dengan pelaku usaha lainnya serta menjunjung prinsip good corporate governance untuk menghargai masing-masing subjek hukum. ......This allegation arose because the cooperation carried out by PT Kimia Farma Tbk along with PT Kimia Farma Trading and Distribution (KFTD) and also with PT Kimia Farma Apotek (KFA), where both companies are distribution company and pharmaceutical retail company. PT Kimia Farma Tbk as production company chose to conduct the cooperation with both companies to support the business. However, the cooperation happened between these companies does not mean that it is definitely prohibited in business competition. The research method used is library research with juridical-normative research types. The results of the study indicate that the cooperation carried out by PT Kimia Farma Tbk, PT Kimia Farma Trading and Distribution, and PT Kimia Farma Apotek was not proven to have violated Article 14 of Law No. 5 of 1999, based on the analysis results and other supporting evidence. Suggestion that can be conveyed to the business actors are paying attention to article 14 of Law No. 5 of 1999 if you want to collaborate with other business actors and uphold the principles of good corporate governance to respect each legal subject.

Abstrak :
Skripsi ini menganalisis dampak salah satu praktek persaingan tidak sehat yang diatur di dalam Undang Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Mengacu pada Pasal 14, praktek yang dikaji di dalam skripsi ini adalah integrasi vertikal. Integrasi vertikal sebenarnya mempunyai efek anti persaingan dan juga efek pro persaingan. Namun begitu, integrasi vertikal erat kaitannya dengan efek anti persaingan. Skripsi ini mengangkat kasus integrasi vertikal yang terjadi pada tahun 2010, melalui merger vertikal antara dua perusahaan Petrokimia raksasa, yaitu PT. Chandra Asri dan PT. Tri Polyta Indonesia, sebagai dasar analisis dampak integrasi vertikal terhadap persaingan pada pasar Petrokimia hulu dan hilir di Indonesia. Sebagai pelengkap analisis, indikasi integrasi vertikal menurut ilmu ekonomi industri dapat diidentifikasi dengan menggunakan metode penghitungan Concentration Ratio (CR) dan Herfindahl Hirschman Index (HHI). Hasil analisis menggambarkan bahwa integrasi vertikal tidak berdampak anti persaingan pada industri Petrokimia di Indonesia. ...... This thesis analyses the effect of uncompetitive business practice stipulated in Law No 9 Year 1999 concerning the Prohibition of Monopoly Practice and Unhealthy Business Competition. Referring to Article 14, the practice analyzed here is the vertical integration. Vertical integration may actually produce anti-competitive effect and pro-competitive effect. Vertical integration however is closely related to anti-competitive effect. This thesis discusses the vertical integration case in 2010 which was the merger between two giant Petrochemical companies, i.e. PT Chandra Asri and PT Tri Polyta Indonesia, as the basis for the analysis on the effect of vertical integration on the market competition in downstream and upstream of Petrochemical industries in Indonesia. As addition to the analysis, the indication of vertical integration based on industrial economics theory may be identified by using Concentration Ratio (CR) and Herfindahl Hirschman Index (HHI). The result shows that the vertical integration has no anti-competitive effect to Petrochemical industry in Indonesia.

Abstrak :
ABSTRAK
Internet inenjadi alternatif untuk memenuhi kebutuhan akan informasi yang cepat, tepat dan akurat serta berbiaya murah. Pertumbuhan pemakai internet di Indonesia menunjukkan trend yang sangat positif; meskipun masìh dalam tahap awal dan belum memasyarakat. Perkembangan dunia bisnis yang memanfaatkan teknologi Internet turut berkembang, baik dari segi perangkat keras dan perangkat lunak, penyedia jasa sambungan Internet (Internet provider), portal, hingga warung Internet. Perkembangan dunia bisnis berbasis Internet ini dilirik sebagai peluang bisnis yang potensial oleh para pengusaha.

Idku yang merupakan salah satu divisi PT M-Web Indonesia, mencoba memanfaatkan peluang tersebut dan membangun jaringan warnet di Indonesia. Sejak awal pendiriannya, idku telah berketetapan untuk menjadi jaringan warnet yang terbesar di Indonesia. Upaya pengembangan idku yang agresif terhambat oleh keterbatasan infrastruktur telekomunikasi, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, yang disedlakan PT Telkom dan PT Indosat sebagai perusahaan yang memegang hak monopoli dari Peinerlntah untuk pengadaan infrastruktur telekomunikasi di Indonesia. Hambatan lain dari pemerintah adalah adanya berbagai peraturan yang kurang mendukung berkembangnya dunia bisnis berbasis Internet yang kondusif.

Besarnya ketergantungan bisnls berbasis Internet terhadap infrastruktur telekomunikasi mendorong berkembangnya teknologi guna mengatasi hal tersebut. Pada saat ini dimungkinkan untuk menggunakan tehnologl terkini yang belum tercakup dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Namun untuk melakukan investasi dalam teknologi infrastruktur telekomunikasi ini dibutuhkan dana yang sangat besar, belum lagi dibutuhkan pengetahuan, keterampilan dan keahilan khusus yang membutuhkan dana tersendiri guna pendidikan dan pelatihan sumber daya manusianya.

Guna mengatasi hambatan Investasl yang mahal maka salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan integrasi vertikal balk dengan perusahaan dl hulu maupun di hilir industrinya.

Studi ini bermaksud untuk melakukan studi kelayakan dilakukannya Integrasi vertikal dalam hal pengadaan ìnfrastruktur telekomunikasl untuk koneksl Internet. Dengan melakukan integrasi vertikal maka idku dapat membangun kontrol terhadap pemasok sehingga dapat membangun rintangan bag! perusahaan baru untuk memasuki kompetisi dalam lndustrinya, mendukung investasi pada asset khusus, memproteksi kualitas produk serta dapa berespon lebih cepat pada tuntutan pelanggan.

Dalam melakukan stud! kelayakan perlu dicermati bisnls berbasis internet yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan bisnis pada umumnya sehingga dibutuhkan suatu set kriteria yang berbeda dari bisnis jenis lainnya. Konsep vertikal integrasi dalam hal pegadaan infrastruktur rnenunjukkan potensi yang besar untuk meraih keuntungan, dengan inovasi yang memungkinkan disediakannya berbagai layanan multimedia serta mampu memperpendek waktu pengerjaan dan implementasi. Dari segi potensi hasil yang dapat dicapai, tingkat penggunaan menjadl lebih tinggi dengan biaya yang lebih murah serta konsistensi mutu layanan yang baik.

idku perlu waspada terhadap perkembangan dirinya karena dengan dilakukannya integrasi vertikal maka perusahaan menjadi besar dan cenderung lambat bereaksi terhadap tuntutan pelanggan, sementara kecepatan berespon justru memegang peranan penting dalam keberhasilan perusahaan Internet. Besarnya kapasltas berleblh yang dimiliki oleh perusahaan perlu sesegera mungkin dimanfaatkan terlebih lagi biaya operasonal bandwith dalam mata uang asing(USD).

Bisnis yang sarat teknologi ini perlu mewaspadai setiap perkembangan tehnologi yang berhubungan dengan bisnis baik secara langsung maupun tidak Iangsung. Pemilihan tehnologi yang tepat oleh pesaing dapat dengan tiba-tiba membalik kondisi persaingan antar perusahaan yang terlibat.

Berbagai kondisi diatas menyertai perkembangna idku, yang apabila salah mengantisipasi dapat terperosok ke jurang kegagalan daIm melakukan bisnis yang berbasis internet.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh strategi integrasi vertikal, strategi diversifikasi dan strategi internasionalisasi terhadap penentuan struktur modal perusahaan di lima negara ASEAN. Investasi dan struktur modal merupakan hasil dari keputusan yang didasarkan pada preferensi risiko manajemen. Perusahaan yang memiliki toleransi tinggi terhadap risiko cenderung memiliki tingkat utang yang lebih tinggi. Overconfidence mengakibatkan CEO memiliki toleransi risiko lebih tinggi karena adanya bias persepsi terhadap risiko dan manfaat dari strategi yang dipilih. Oleh karena itu dalam penelitian ini dilakukan analisis apakah dengan adanya CEO overconfidence dapat memengaruhi strategi perusahaan dan keputusan pendanaannya. Pengujian menggunakan data panel dari 1.038 perusahaan yang berasal dari sektor non-keuangan yang terdaftar di lima negara ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand. Hasil pengujian menunjukkan strategi perusahaan tidak berpengaruh terhadap struktur modal. Dalam pengujian tambahan yang dilakukan di masing-masing negara menunjukkan bahwa strategi integrasi vertikal berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat utang pada perusahaan di Filipina. Strategi diversifikasi berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat utang pada perusahaan di Filipina. Strategi internasionalisasi berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat utang pada perusahaan di Filipina dan Malaysia. CEO overconfidence tidak berpengaruh terhadap hubungan antara strategi perusahaan dengan struktur modal. Dalam pengujian tambahan yang dilakukan di masing-masing negara menunjukkan bahwa CEO overconfidence terbukti memperlemah pengaruh negatif integrasi vertikal terhadap tingkat utang pada perusahaan di Filipina. CEO overconfidence terbukti memperkuat pengaruh positif strategi diversifikasi terhadap tingkat utang pada perusahaan Indonesia dan Filipina. CEO overconfidence juga terbukti memperkuat pengaruh positif signifikan terhadap tingkat utang pada perusahaan di Indonesia, Malaysia dan Filipina. ......This study aims to empirically examine the associations between vertical integration, diversification, and internationalization with the firms' capital structure in companies five ASEAN countries. Investing and financing decisions are the results of risk preference in managements' decision making. Firms with higher risk tolerance tend to have higher leverage. Overconfidence leads the CEO to have a higher risk preference since there is bias perception related to the risk and benefit of the chosen corporate strategy. Therefore, a further analysis conducted on the role of CEO overconfidence strengthens or weakens the association between a firms' strategies and its capital structure. Hypothesis testing is conducted using panel data regression analysis, the sample consisted of 1.038 listed non financial firms in five ASEAN countries i.e. Indonesia, Malaysia, the Philippines, Singapore, and Thailand during 2014-2018. The result of this study shows that there is no association between firms' strategies and their capital structure decision. In the additional test for each country, it shows that the vertical integration strategy has a negative effect on leverage in Philippine companies. The diversification strategy has a positive effect on leverage in Philippine companies. The internationalization strategy has a positive effect on leverage for companies in the Philippines and Malaysia. CEO overconfidence has no effect on the association between corporate strategies and capital structure decision. In the additional test for each country, it shows that CEO overconfidence is proven to weaken the negative effect of vertical integration on leverage in companies in the Philippines. CEO overconfidence is proven to strengthen the positive influence of diversification strategies on leverage in Indonesian and Philippine companies. CEO overconfidence has also been shown to strengthen the significant positive influence on leverage in companies in Indonesia, Malaysia, and the Philippines.

Abstrak :
ABSTRAK Tesis ini membahas dua permasalahan utama. Pertama, Bagaimanakah pengaruh atau dampak Perjanjian Integrasi Vertikal terhadap pasar menurut hukum persaingan usaha di Indonesia? Kemudian yang kedua, Bagaimanakah Putusan KPPU Tentang perjanjian Integrasi Vertikal di Indonesia menurut Undang - Undang nomor 5 tahun 1999 ?, dalam penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif, dengan tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengruh dari perjanjian integrasi vertikal itu sendiri, bahwa Hukum persaingan usaha memandang Integrasi Vertikal sebagai perjanjian yang dilarang. bertujuan menguasai produksi barang atau jasa tertentu, dalam pelanggaran integrasi vertikal ini menggunakan pendekatan rule of reason karena integrasi vertikal ini mempunyai dampak ? dampak atau pengaruh terhadap persaingan usaha ataupun sebaliknya yang merugikan pelaku usaha lain. kemudian ada terdapat perbedaan putusan yaitu putusan Perkara Nomor: 01/KPPU-L/2003 Garuda Indonesia dan Abcus Indonesia, dan putusan Putusan Nomor.05/KPPUL/ 2002 Grup 21 Cineplax dengan pelapor, dalam penelitian ini yang melihat sisi pembeda selanjutnya dilanjutkan dengan adanya meminta pendapat ke KPPU yaitu Nomor 20/Kppu/Pdpt/Vi/2014 Tentang Pemberitahuan Pengambilalihan Saham (Akuisisi) Perusahaan PT Buana Distrindo Oleh PT Indofood Asahi Sukses Beverage, terkait perjanjian integrasi vertikal. Dengan hasil penelitian bahwa banyak pandangan KPPU tidak meluas dengan adanya tindakan integrasi vertikal melihat dari unsur- unsur pasal 14 integrasi vertikal itu sendiri dampak dan akibat nya. Setelah melihat perbedaan kasus garuda yang terbukti bersalah dengan kasus grup 21 cineplax yang dinyatakan tidak terbukti melanggar pasal 14 integrasi vertikal. Maka dari itu perlu penyempurnaan dari UU N0.5 Tahun 1999 dengan aturan yang tegas dan jelas meluas sehingga dapat bias dilihat jelas melanggar atau tidaknya, sehingga kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat dan perekonomian Negara.

---

ABSTRACT This thesis addresses two main issues. First, What is the effect or impact of Vertical Integration Agreement to market under competition law in Indonesia? Then the second, How the Commission Decisions About agreement Vertical Integration in Indonesia according to Act - Act No. 5 of 1999?, In a study conducted using normative juridical, with the goal of this study was to determine pengruh of agreement vertical integration itself, that Law Vertical Integration regard competition as a prohibited agreement. aims to master the production of certain goods or services, in violation of this vertical integration using a rule of reason approach because it has the effect of vertical integration - the impact or effect on competition or otherwise harm other businesses. then there are differences in ruling that the decision on Case No. 01 / KPPU-L / 2003 Abcus Garuda Indonesia and Indonesia, and the decision of the Decision Nomor.05 / KPPU-L / 2002 Group 21 Cineplax with the complainant, in this study to see the next differentiator continues with requesting the opinion to the Commission, ie No. 20 / KPPU / PDPT / Vi / 2014 About Notification Takeover Shares (Acquisition) of PT Buana Distrindo by PT Indofood Sukses Asahi Beverage, related to the vertical integration agreement. With the result that many view the Commission's investigation did not extend to the act of vertical integration of elements see chapter 14 vertical integration itself of its impact and consequences. After seeing the difference eagle convicted cases with 21 cases cineplax group declared not proven to have violated Article 14 of vertical integration. Thus the need refinement of the Law N0.5 1999 with strict rules and clearly extends so as to bias seen clearly violated or not, so that legal certainty and benefits to society and the economy of the State.

Abstrak :
Perjanjian vertikal merupakan perjanjian antara dua atau lebih pelaku usaha yang beroperasi pada tingkat rantai produksi dan/atau distribusi yang berbeda. Dalam Hukum Persaingan Usaha Indonesia, pasal yang mengatur tentang salah satu jenis perjanjian vertikal adalah Pasal 14 UU No. 5 Tahun 1999 (UULPM) yang mengatur tentang Integrasi Vertikal. Dalam penerapan Pasal 14 UULPM terdapat kekosongan hukum dalam menetapkan sejauh manakah suatu pelaku usaha dapat melanggar Pasal 14 UULPM dari perhitungan pangsa pasarnya. Dalam PT Grab dan PT TPI melawan KPPU (PN Jakarta Selatan, 2020), Majelis Hakim mempertimbangkan batasan pangsa pasar dalam kasus integrasi vertikal yang tidak memiliki dasar hukum yang tepat. Pertimbangan tersebut juga tidak sesuai dengan teori ekonomi dan doktrin rule of reason yang dianut dalam penegakan Pasal 14 UULPM. Pertimbangan demikian dapat berimplikasi pada ketidakpastian hukum di masa yang akan datang sehingga diperlukan regulasi mengenai batasan pangsa pasar yang dapat menjamin kepastian hukum dalam kerangka doktrin rule of reason. Pasal 3 dan Pasal 8 Vertical Block Exemption Regulation (VBER) Uni Eropa dapat menjadi pertimbangan dalam penegakan hukum mengenai integrasi vertikal. Pertama, terdapat safe harbour yang mana para pelaku usaha yang memiliki pangsa pasar di bawah ketentuan dapat dikecualikan dari penegakan hukum sehingga terjamin kepastian hukum. Kedua, untuk pelaku usaha yang melebihi ketentuan batasan pangsa pasar, asesmen terhadap mereka tetap berpaku pada doktrin rule of reason ketimbang berpaku pada praduga ilegalitas karena batasan pangsa pasar dalam VBER hanya digunakan sebagai proksi untuk mengestimasi kekuatan pasar. Penulis menggunakan metode yuridis-normatif untuk menganalisis bagaimana ketentuan batasan pangsa pasar dalam VBER dapat menjadi pertimbangan dalam penegakan Integrasi Vertikal dan bagaimana implikasi ketentuan batasan pangsa pasar yang bersifat safe harbour tersebut dalam penegakan integrasi vertikal. ......Vertical agreement is an agreement between two or more undertakings operating at a different level of production and/or distribution chain. In Indonesian Competition Law, Article 14 of Law No. 5 Year 1999 (UULPM) regulates Vertical Integration as one of many types of vertical agreement. A legal vacuum exists in the enforcement of Article 14 UULPM concerning the extent to which an undertaking can violate Article 14 UULPM, judging from the calculation of its market share. In PT Grab and PT TPI v. KPPU (South Jakarta District Court, 2020), the market share threshold for vertical integration which was opined by the Panel of Judges did not have appropriate legal basis. Furthermore, said threshold is also inconsistent with economic theories and the rule of reason doctrine that was adopted to enforce Article 14 UULPM. Such considerations may have legal uncertainty implications in the future so that there is an urgency to regulate market share threshold provision which can guarantee legal certainty within the framework of the rule of reason doctrine. Article 3 and Article 8 of the EU’s Vertical Block Exemption Regulation (VBER) can be taken into consideration in the enforcement of Vertical Integration. Firstly, the safe harbor nature of the provision ensures legal certainty so that undertakings with market shares below the threshold can be exempted from the law. Secondly, rule of reason is still applicable to assess the undertakings’ agreement whose market share exceeded the threshold, rather than assessing it under the presumption of illegality. This is because the threshold in VBER is only used as a proxy to estimate market power. The author uses juridical-normative method to analyze how can the market share threshold provision in VBER be considered to enforce Vertical Integration and how are the implications of said safe harbor provision in the enforcement of Vertical Integration.

Abstrak :
[ABSTRAK
Integrasi vertikal dapat dijadikan salah satu strategi untuk meningkatkan daya saing Indonesia yang saat ini berada dalam posisi rendah. Untuk dapat menjalankan strategi integrasi vertikal perlu diketahui faktor-faktor yang mempengaruhinya. Menurut Stigler (1984) terdapat 3 (tiga) hipotesis yang berhubungan dengan integrasi vertikal yaitu rasio konsentrasi 4 perusahaan terbesar (CR4) dan pertumbuhan permintaan (growth) berpengaruh positif, sedangkan ukuran rata-rata perusahaan berpengaruh (avsize) negatif terhadap tingkat integrasi vertikal. Penelitian ini melibatkan 5 industri dari beragam sektor yakni industri kendaraan bermotor roda empat, industri pengolahan tembakau, industri pengolahan minyak goreng sawit, industri kertas, dan industri tekstil serta produknya untuk periode 2001-2011. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CR4 industri pengolahan minyak goreng sawit dan industri kertas berpengaruh signifikan, pertumbuhan permintaan pada semua industri tidak berpengaruh signifikan, dan Avsize pada industri kertas dan tekstil dan produk tekstil berpengaruh signifikan terhadap tingkat integrasi vertikal dan sesuai dengan hipotesis Stigler.

---

ABSTRACT
Vertical integration may be one of strategy to improve the competitivenes Indonesia which is currently in a low position. Before we implement the strategy, we need to know the factors that related on it. According to Stigler (1984), there are three (3) hypothesis associated with vertical integration: the concentration ratio of 4 biggest companies (CR4) and the growth of demand (growth) has positive effect, while the average of firm size (avsize) has negative affect to the level of vertical integration. This research wants to verify the hypothesis using panel data on five industries namely four-wheeled motor vehicle industry, the tobacco processing industry, palm oil processing industry, paper industry, and textile industry in the period from 2001 to 2011. The result showed that CR4 cooking palm oil processing industry and paper industries have a positive and significant effect. Meanwhile the growth of all industries haven't significant effect, and Avsize on paper and textile industries have a negative and significant effect on the level of vertical integration.;Vertical integration may be one of strategy to improve the competitivenes Indonesia which is currently in a low position. Before we implement the strategy, we need to know the factors that related on it. According to Stigler (1984), there are three (3) hypothesis associated with vertical integration: the concentration ratio of 4 biggest companies (CR4) and the growth of demand (growth) has positive effect, while the average of firm size (avsize) has negative affect to the level of vertical integration. This research wants to verify the hypothesis using panel data on five industries namely four-wheeled motor vehicle industry, the tobacco processing industry, palm oil processing industry, paper industry, and textile industry in the period from 2001 to 2011. The result showed that CR4 cooking palm oil processing industry and paper industries have a positive and significant effect. Meanwhile the growth of all industries haven't significant effect, and Avsize on paper and textile industries have a negative and significant effect on the level of vertical integration., Vertical integration may be one of strategy to improve the competitivenes Indonesia which is currently in a low position. Before we implement the strategy, we need to know the factors that related on it. According to Stigler (1984), there are three (3) hypothesis associated with vertical integration: the concentration ratio of 4 biggest companies (CR4) and the growth of demand (growth) has positive effect, while the average of firm size (avsize) has negative affect to the level of vertical integration. This research wants to verify the hypothesis using panel data on five industries namely four-wheeled motor vehicle industry, the tobacco processing industry, palm oil processing industry, paper industry, and textile industry in the period from 2001 to 2011. The result showed that CR4 cooking palm oil processing industry and paper industries have a positive and significant effect. Meanwhile the growth of all industries haven't significant effect, and Avsize on paper and textile industries have a negative and significant effect on the level of vertical integration.]