Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Kualitas pelayanan yang baik merupakan hal krusial bagi Rumah Sakit Umum Daerah Prabumulih. Selain melalui aspek pengobatan, aspek lain yang dapat  memengaruhi persepsi kualitas layanan adalah lingkungan fisik. Pasien akan menilai kualitas jasa rumah sakit yang tidak berwujud melalui lingkungan fisik yang konkret. Maka dari itu perhatian pada dimensi lingkungan fisik terbilang penting, mengingat pengaruhnya pada pembentukan persepsi kualitas layanan.

Tujuan penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan lingkungan fisik dan dimensi-dimensinya terhadap persepsi kualitas layanan di rawat inap Rumah Sakit Umum Daerah Prabumulih.

Metodologi penelitian: Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain cross sectional (potong lintang). Data primer diperoleh dari pengisian kuisoner sebanyak 200 orang. Lingkungan fisik dinilai dengan aspek kondisi lingkungan, tata letak fungsionalitas, tanda symbol, desain dan kebersihan, dan persepsi kualitas layanan dinilai dengan kualitas fungsional dan teknikal

Hasil penelitian : Hasil analisis menunjukan terdapat korelasi sedang antara lingkungan fisik dengan persepsi kualitas layanan, dimana aspek lingkungan fisik yang paling berhubungan dengan persepsi kualitas layanan adalah kondisi lingkungan. Sedangkan desain dan tanda symbol tidak terdapat hubungan.

Kesimpulan : Peningkatan lingkungan fisik melalui peningkatan kondisi lingkungan, tata letak ruang dan fungsionalitas dan kebersihan dapat membantu membangun hubungan yang kuat terhadap persepsi kualitas layanan, oleh karena itu perlu untuk meningkatkan lingkungan fisik melalui peningkatan pengelolaan fasilitas yang telah. ......Background: Achieving good service quality is crucial for the Prabumulih General Hospital. Apart from the treatment, another aspect that can influence the perception of service quality is the servicescape. Patients will assess the quality of intangible hospital services through the concrete physical environment. Therefore, attention to the dimensions of the servicescape is important, considering its influence on the formation of perceived service quality.

Objective: This study aims to examine the relationship between the servicescape and its dimensions on the perceived service quality in inpatient unit at the Prabumulih General Hospital.

Methods: This study uses a quantitative approach with a cross-sectional design. Primary data was collected from a questionnaire filled out by 200 individuals. The physical environment was assessed based on environmental conditions, functional layout, symbols, design and cleanliness, and the perception of service quality was evaluated in terms of functional and technical quality.

Results: Based on statistical tests, it was found that the servicescape had a significant correlation between the physical environment and the perception of service quality, with environmental conditions being the physical aspect most associated with the perception of service quality. Meanwhile, there is no correlation found between design and symbols and the perception of service quality.

Conclusion : Improving the physical environment through the enhancement of environmental conditions, spatial layout, functionality, and cleanliness can help build a strong relationship with the perception of service quality. Therefore, it is necessary to improve the physical environment by enhancing the management of existing facilities

Abstrak :
Masalah pembiayaan kesehatan di Indonesia semakin hari semakin mendapat tantangan yang berat, baik dalam segi kualitatif maupun kuantitatif, sementara biaya kesehatannya sendiri relatif kecil. Piutang merupakan salah satu masalah yang menjadi perhatian utama pengelola keuangan rumah sakit, walaupun demikian sebuah rumah sakit tidak dapat menghindari kenyataan bahwa piutang pasien merupakan bagian terbesar dari aktiva lancarnya. Pasien jaminan perorangan memiliki resiko tinggi untuk menyebabkan piutang tidak tertagih, dan bila piutang tidak tertagih pada suatu rumah sakit jumlahnya cukup besar maka akan mengganggu kelancaran operasional rumah sakit. Laporan tahunan direktorat administrasi RS Pluit menunjukkan bahwa pasien rawat inap jaminan perorangan yang menimbulkan piutang tidak tertagih pada tahun 2002 dan 2003 mencapai lebih 2,00%o dari jumlah total pasien rawat inap pada periode yang sama. Keadaan ini meresahkan manajemen rumah sakit. Penelitian ini bertujuan mencari gambaran tentang karakteristik pasien rawat inap jaminan perorangan yang berpotensi menimbulkan piutang dan piutang tidak tertagih di RS Pluit pada periode tahun 2002 dan 2003, serta efektifitas kebijakan/peraturan yang berlaku. Karakteristik pasien yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: asal masuk pasien, pemilihan kelas perawatan, lama hari rawat, jenis tindakan, cara lepas rawat, biaya perawatan, dan pemberi rekomendasi. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa pasien yang berasal dari IGD, memilih kelas perawatan CCU dan VIP, dengan lama hari rawat lebih dari 6 hari, tanpa atau dengan tindakan bedah, lepas rawat dengan seijin dokter, dengan biaya perawatan lebih dan Rp.20 juta, dan direkomendasi oleh direksi atau tanpa rekomendasi mempunyai distribusi besar terhadap timbulnya piutang tidak tertagih. Kebijakan/peraturan yang berlaku ternyata tidak cukup efektif untuk meminimumkan piutang tidak tertagih pada semua kriteria pasien, kecuali untuk pasien yang lepas rawat karena meninggal dunia dan pasien yang memilih kelas perawatan di CCU. Pada hasil observasi kebijakan/peraturan yang ada sudah dilaksanakan oleh petugas yang terkait, hanya belum optimal dan masih banyak kendala yang tidak bisa dihindari. Saran-saran yang diajukan antara lain meninjau kembali kebijakan/peraturan, memperketat permintaan uang jaminan, mengintensifkan penagihan selama perawatan, membatasi otorisasi pemberi rekomendasi, meninjau kembali manfaat kartu VIP RS Pluit dan kerjasama dengan Dinas Kesehatan sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin/orang miskin. Kepustakaan : 30 (1971 -- 2001)

---

Analysis of Uncollectable Self Paid Inpatient's Account in Pluit HospitalThe health care financial problems in Indonesia nowadays are facing even more challenging situations, both in qualitative and quantitative aspects, meanwhile the health care budgets are relatively small. The hospital management focused its main interest in the account receivable problems, even though it cannot escape from the reality that patient 's account receivable occupied the biggest part of its current account. Self paid inpatient 's possesses high risk in generating bad debts, which can contribute a bad impact to the hospital operational. Administration Department 's annual report indicate that the bed debt emerged from the self paid inpatient 's in Pluit Hospital in 2002 -- 2003 has reached to 2%o from the total inpatient in the same period This situation is certainly disturbing the hospital management. The objectives of this research are to describe the self paid inpatient 's characteristics which are potential in generating account receivable and bad debts in Pluit Hospital in the period of 2002 and 2003, and the effectiveness of the prevailing regulations /policies. The criteria of patient characteristic that are applicable in this research cover from the origin of the patient, the room grade selection, the treatment period, the care action taken, the way of patient 's dischargement, the health care cost and the person that recommend / on who 's recommendation. From the survey results can be concluded that patients originated from Emergency Room (ER), choose the CCU and VIP room, with or without undergoing surgery, discharged under doctor?s recommendation, with the health care costs more 20 millions rupiahs and with or without recommendation from board of directions have brought out a large contribution in the emergence of bad debts. The prevailing regulations or policies turned out to be effective in minimizing the bad debts from all of the patient 's criteria, except for the patient discharged for the caused of death or the patient that choose the CCU room. Based on the observation results, the prevailing regulations on policies have actually been carried out thoroughly by the officer in charge, even though many unavoidable obstacles occurred and still un-optimized. The propositions which will be promoted such as to review the regulation / policies, to tighten up the procedure of guarantee money collection, to intensify the billing collection upon treatment, to restrict the recommended authorization to review the benefits of Plait Hospital 's VIP card and cooperation with health official (Din Kes) as the organizer of health care services for the people who live under poverty line. Bibliography : 30 (1971 - 2001)

Abstrak :
ABSTRAK
Praktik kerja profesi di Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita Periode Bulan September-Oktober Tahun 2017 bertujuan untuk memahami peranan tugas dan tanggung jawab Apoteker di Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan dan etika pelayanan farmasi khususnya dan pelayanan kesehatan umumnya memiliki wawasan pengetahuan keterampilan pengalaman praktis untuk melakukan praktek kefarmasian di Rumah Sakit dan memiliki gambaran nyata tentang permasalahan praktek kefarmasian serta mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktik kefarmasian di Rumah Sakit. Praktik kerja profesi di Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita dilakukan selama dua bulan dengan tugas khusus yaitu Pengkajian Resep Pasien Rawat Inap Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita Periode 25-30 September 2017. Tujuan dari tugas khusus ini adalah mengetahui prosedur dan tata cara pengkajian resep pasien yang baik dan benar dan mengevaluasi hasil pengkajian resep pasien rawat inap RSAB Harapan Kita pada periode 25-30 September 2017

---

ABSTRACT
Internship at Anak dan Bunda Harapan Kita Hospital month period September-Oktober 2017 aims to understand the role, duties and responsibilities of pharmacists in hospital with applicable laws and ethics especially at pharmaceutical services and generally at medical service have the insight knowledge skills and practical experience to undertake pharmaceutical practices in hospital and also have the insight of pharmaceutical practice issues and learn strategies and activities that can be undertaken in the course of pharmaceutical practice development in hospital. Internship at Anak dan Bunda Harapan Kita Hospital was conducted for two months with special assignment Prescription Review of Inpatients at Anak dan Bunda Harapan Kita Hospital Period 25-30 September 2017. The purpose of this special assignment is that to know procedure of good prescription review and evaluate result of inpatients prescription review at Anak dan Bunda Harapan Kita Hospital Period 25-30 September 2017

Abstrak :
Pengendalian intern penerimaan fungsional pasien rawat inap di RS. Haji Jakarta merupakan salah satu sasaran pengendalian yang strategis dalam rangka meningkatkan penerimaan fungsional rumah sakit. Oleh karena itu penerimaan fungsional rawat inap merupakan sumber penerimaan utama RS. Haji Jakarta (47%) dimana penerimaan fungsional tersebut sebagian besar (77%) diperoleh dari pembayaran tunai. Pelaksanaan pengendalian intern penerimaan fungsional pasien rawat inap di RS. Haji Jakarta masih kurang efektif dalam mencegah terjadinya kesalahan pencatatan bukti transaksi layanan rawat inap, serta belum berfungsinya verifikasi dapat menimbulkan kerugian keuangan rumah sakit. Tujuan penelitian ini adalah diperolehnya gambaran pelaksanaan pengendalian intern penerimaan fungsional pasien rawat imp di RS. Haji Jakarta. Metodologi yang digunakan adalah Deskriptif Analitik dengan pendekatan Kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cars wawancara mendalarn, observasilpengamatan, telaah dokumen. Dan basil penelitian diperoleh gambaran data bahwa pengendalian intern penerimaan fungsional pasien rawat imp di R.S. Haji Jakarta telah ada dan dilaksanakan namun masih ditemukan beberapa kelemahan dari unsur pengendalian kebijakan, POB, SDM, Pencatatan dan Petaporan, kemudian tindak lanjut atau pelaksanaan dari rekomendasi hasil temuan SPI. Kesimpulan yang diperoleh Bari pcnelitian ini adalah kebijakan, POB, SDM, di R.S. Haji masih kurang memadai dalam melindungi kerugian keuangan. Saran yang diajukan dalam mengefektifkan pengendalian intern penerimaan fungsional pasien rawat inap adalah menggunakan titik kendali strategis yaitu membenahi Kebijakan, POB, SDM, rnemfungsikan verifikasi sebelum pasien bayar.

---

The Internal Control of Inpatient Functional Income at Jakarta Hajj Hospital 2001The Internal Control of Inpatient Functional Income at Jakarta Hajj Hospital is one of the strategic control target, within the effort to increase the functional income of the hospital. Because the functional income of inpatients is the main source of income for the Jakarta Hajj Hospital (47%), where a majority (77%) of said functional income are cash payment. The objective of this research is to obtain an accurate view of the practice of internal control of the inpatient admission at the Jakarta Hajj Hospital. The methodology applied in Analytic Descriptive cum Qualitative approach. Data collecting was done through in-depth interview, observation, and documentary review. From the research it was identified that the internal control of the functional income of inpatients at the Jakarta Hajj Hospital has already been practiced but it was also found several intrinsic weaknesses within the factors of policy, Standard Operating Procedures, Human Resource, record control and reporting, and in the follow up on application of the recommendation from the SPI findings. The conclusion obtained from this research in the process of Policy, Standard Operating Procedures, Human Resource, is not sufficient in protecting the possibility of functional income loss. The recommendation in enhancing the effectiveness of the internal control of the functional income of inpatients is to utilize the strategic control points as follows, revamping the Policies, SOP, Human Resource, to apply verification prior to payments from patients.

Abstrak :
ABSTRAK Pengelolaan rumah sakit mernbutuhkan biaya yang cukup besar, terus menerus dan terus meningkat, disisi lain kemampuan sumber dana dari perintah sangat terbatas. Untuk itu pecan serta masyarakat dalam pembiayaan rumah sakit perlu digali dan ditingkatkan. Atas dasar itu pemerintah melakukan terobosan dengan diberlakukannya Keputusan Pemerintah No. 38 tanggal 22 Agusutus 1991 tentang Unit Swadana dan Tata Cara Pengelolaan Keuangan. , Masalah dalam penelitian ini dengan memperhatikan data adalah meningkanya jumlah piutang pasien umum rawat imp dan cenderung meningkat setiap tahunnya. Tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan gambaran tentang manajemen piutang pasien umum rawat imp kelas III berikut permasalahannya. Untuk mendapatkan gambaran tersebut dilakukan analisis terhadap faktor-faktor internal yang berhubungan dengan proses terjadinya piutang pasien umum rawat inap. Metodologi penelitian yang dipakai pada penelitian ini adalah deskriptif analitik dengan pendekatan semi kualitatif, melalui pengkajian terhadap sistem yang sedang berjalan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meningkatnya jumlah piutang pasien umum rawat inap disebabkan oleh masih lemahnya sistem manajemen piutang pasien umum rawat inap kelas III. Tahapan pra perierimaan yang merupakan tahapan yang penting ternyata belum ada Kegiatan informasi yang seharusnya dilakukan pada tahap tersebut, pada tahap berikutnya juga tidak dilakukan. Informasi biaya belum dapat disampaikan kepada pasien / penanggungjawabnya secara berkala, sehingga pasien / penanggungjawabnya tidak dapat memperkirakan jumlah biaya yang hams disiapkan. Masih ada kegiatan-kegiatan / kebijakan-kebijakan yang belum dikukuhkan dalam : Standar Prosedur Operasional " tertulis, sehingga tidak cukup kuat sebagai bahan acuan apabila ada pihak-pihak yang mempertanyakan legalitas kebijakan tersebut. Kurangnya koordinasi, penyediaan tenaga dan slat juga kurang memadai yang mengganggu kelancaran dalam kegiatan. Upaya penanggulangan yang dapat dilakukan adalah memperbaiki kelemahan-kelemahan dari setiap tahapan. Penerapan upaya ini diharapkan dapat menekan jumlah piutang pasien umum rawat inap kelas III dan meningkatkan penerimaan rumah sakit.

---

ABSTRACT Analysis of the System on Account Receivable Procedure for Self-Paid Inpatients in Dr. Hasan Sadikin General Hospital Year 1997/1998Managing a hospital requires a high cost, in which increases from time to time, mean while the goverment's budget is very limited. Therefore, developing and strengthening community participation is a need. Based on the above situation, the goverment made its moves through the issuance of Decree pf the Goverment No. 38, dated August 22 1991 on Self Financing and Financial Management Procedures. The issue of this research is focusing on the yearly increase of bad for self-paid inpatients. The objective of the research is to give the general idea on the management of account receivable for class III self-paid in patients with its problems. Enabling to do so, analysis on the internal factors which associated with the process of account receivable for class III self-paid inpatients was carried out Methodology research chosen is in a form of a descriptive through qualitative approach using analysis on the on going system. The result showed that the increase of account receivable self-paid patients is due to the weakness of the on going system in managing account receivable for self-paid inpatients. The pre admission stage which became an important stage for transaction to occur, has not been developed yet. Information which should be address during this stage and the following stages were unaccomplished. Periodic information on cost of services as self-paid inpatients was not delivered ti the guarantor, therefore, the guarantors was unable to predict the sum of cost need to be prepared. It is also found that there were some procedures I policies that has not yet written in the Standard Operating Procedure, which can not be used as reference of a legal policy. The lack of coordination, human resources, and hardware interferes the smooth implementation of the system. Elimination of weakness in every stage, The above solutions hopefully with decrease account receivable for class III self-paid inpatients and increases the revenue. Reference : 28 ( 1977 - 1997 )

Abstrak :
Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 38 tahun 1991 tentang Unit Swadana dan Tata Cara Pengelolaan Keuangannya dilaksanakan pembentukan Rumah Sakit Unit Swadana. Pembentukan RS Unit Swadana merupakan kebijaksanaan dalam rangka mendukung sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang berimbang dan dinamis, serta dalam rangka usaha deregulasi dan debirokratisasi, yang bertujuan mengatasi kelemahan yang ada pada struktur anggaran saat ini yang belum mampu menyediakan anggaran rutin secara cukup. Sebagai Unit Swadana, RSUP Dr.Kariadi dapat menggunakan secara langsung penerimaan fungsionalnya, yang dalam pelaksanaannya disusun melalui Daftar Rencana Kegiatan (DRK). Dalam upaya meningkatkan penerimaan fungsional dilakukan kajian terhadap masalah piutang yang terutama terjadi pada pasien rawat inap bayar sendiri. Dari penelitian yang meliputi 20.887 pasien rawat inap, 15.021 (71,92%) orang merupakan pasien rawat inap bayar sendiri yang sebagian besar (14.166 orang/94,31 %) dirawat di kelas III (A dan B). Piutang sebesar Rp. 538.068.726,00 disebabkan oleh 24,21% pasien rawat inap bayar sendiri. Beberapa faktor yang mempunyai hubungan yang sangat signifikan (p < 0,001) menimbulkan terjadinya piutang adalah kelas perawatan, cara pulang dan lama perawatan. Agar cost recovery (55,77%) dapat lebih ditingkatkan, diperlukan upaya upaya memperkecil nilai piutang yang terjadi saat pasien meninggalkan rumah sakit. Salah satu upaya adalah mengurangi risiko terjadinya piutang pada pasien yang pulang di luar jam dinas. Karena adanya keterbatasan tenaga administrasi di Instalasi Rawat Inap, bagi pasien yang meninggalkan rumah sakit di luar jam dinas belum dibuat perincian biaya perawatannya oleh petugas administrasi Instalasi Rawat Inap, Berdasarkan rata-rata pendapatan pasien menurut kelas perawatan, dapat dipertimbangkan pembayaran uang panjar sebesar rata-rata pendapatan tersebut.

---

ABSTRACT Study of Account Receivable Self Pay Inpatients Problem at Kariadi Hospital in 1995/1996Based on President Decision No. 3811991 about Swadana Unit and order of Budgeting Management is carried out a Swadana Unit Hospital forming. A forming of Swadana Unit Hospital is a policy to carry on a balance and dynamic State Budgeting System, and in achieving deregulation and debereaucratisation which aims to overcome a weakness of budgeting structure which have not been able to serve an enough routine budgeting at the present time. As the Swadana Unit, RSUP Dr. Kariadi is able to use functional receivable directly, which primarily happened in self pay inpatients. From the 20.887 inpatients research, there are 15.021 (71,92%) self pay inpatients which the greater part (14.166 person/94,31%) is cured in the 3rd class (A and B). The amount of the account receivable, Rp. 538.726,00 is caused by 24,21% self pay inpatient. Many factors which have a meaningful significant relation (p<0,001) to make an account receivable are the nursing class, the way of leaving the hospital and the time of the treatment. In order to be able to make higher cost recovery (55,77%), is needed an effort to minimize the account receivable amount when the patient left the hospital. One of the attempt is to minimize the risk of the account receivable of the patients who left the hospital during the time work off. Because of the less administration officers, the inpatient Installation administration officer has no time to be able to make a patient treatment cost calculation. Based on the average of the patient income, it could be considered of paying earnest money as much as the income average.

Abstrak :
ABSTRAK Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1991 tentang Unit Swadana dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1993 memberikan kewenangan luas kepada Rumah sakit Pemerintah/Daerah mengelola kebijakan pembiayaan. Hal ini merupakan peluang sepanjang rumah sakit mampu : 1) meningkatkan mutu pelayanan, 2) meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya, 3) meningkatkan pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme aparatur,4) memperlancar tugas-tugas pelayanan, 5) meningkatkan cakupan pelayanan, 6) meningkatkan pembiayaan rumah sakit untuk kegiatan operasional dan pemeliharaan (cost of doing and staying business), 7) memanfaatkan sisa hasil usaha (keuntungan) tahunan untuk pembiayaan pengembangan rumah sakit (cost of changing and growing business). Sebagai Unit Swadana Daerah, RSUD Purwodadi Kabupaten Grobogan memperoleh pembiayaannya dari retribusi kesehatan yang bersumber dari pasien secara langsung maupun melalui asuransi kesehatan (ASKES). Sistim pelayanan Askes melalui suatu perjanjian kerjasama antara PT. Askes Indonesia dengan pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan. Perjanjian pelayanan ini mencakup pelayanan kesehatan dasar (Divas Kesehatan Dati II Grobogan) dan pelayanan kesehatan rujukan (RSUD Purwodadi). Pada pengamatan hasil pelayanan tahun 1995, terlihat pembiayaan obat rawat jalan tingkat lanjutan menyerap dana sampai 137,32 % dari jumlah dana yang ditetapkan, sedangkan rawat inap Askes menyerap sampai 133,40%. Penelitian ini bertujuan mengetahui gambaran biaya obat pasien Askes rawat inap di RSUD Purwodadi Kabupaten Grobogan pada tahun 1995, menurut karakteristik pasien (golongan ruang/pangkat dan pola penyakit) dan karakteristik pelayanan pasien, seperti : kelas perawatan, intervensi tindakan operasi dan lamanya dirawat. Diperoleh kesimpulan bahwa biaya obat pasien rawat inap Askes di RSUD Purwodadi tahun 1995, masih lebih tinggi dari yang ditetapkan termasuk biaya yang ditanggung Askes maupun iur biaya pasien untuk semua kelas keperawatan. Juga diperoleh hasil, semakin tinggi kelas perawatan semakin besar biaya obat. Menyangkut golongan ruanglpangkat, biaya obat Askes paling besar diserap oleh golongan pangkat paling rendah. Penyakit non infeksi ternyata lebih membutuhkan biaya obat besar dibandingkan penyakit infeksi. Ada tidaknya intervensi tindakan operasi menentukan tingginya biaya obat, hal ini sejalan dengan lama hari perawatan. Daftar bacaan : 35 (Tabun 1982 - 1996)

---

ABSTRACT The President's Decision Number 38/1991 About Self-Finance Unit and Home-Affair Ministry's Decision Number 92/1993 give a large authority to Public Hospital to manage the finance policy. It means a strategic opportunity as far as the hospital management has capability to increase the efficiency and effectiveness of resource management, to increase the human recourse development and professionalism, to speed the services, to enlarge the area og services, to increase the self-finance of doing and staying business, and to use the profit of business (fund-balance) for changing and growing business. As Regional Self-Finance Unit, Purwodadi General Hospital gets its bud-get from healthcare retribution by out-of-pocket system and Health-Insurance system. The Health Insurance system is done by making an appointment between PT. Askes Indonesia and Grobogan Regional Government. This appointment includes basic healthcare services done by Health Centers and referral healthcare services done by Purwodadi General Hospital. Study on 1995 showed that Referral out-patient's drug-budget absorbed 137,32 % of the allocation budget, while Referral in-patient's drug budget were absorbed until 133,4 %. The purpose of this study is to get the description about drug cost of Health Insurance's in-patient at Purwodadi General Hospital on 1995 according to patient group classification, disease pattern, stage of hospital room, operate action by doctor and length of stay. The conclusion is drug cost of Health Insurance's in-patient held in Purwodadi General Hospital on 1995 still higher than the allocation budget, either Health Insurance Budget or patient's cost-sharing at all of the hospital room stage. The higher the stage of hospital room, the higher the drug cost. Health Insurance's Drug Budget were absorbed most by the lowest of patient group. Non infection disease needed higher drug cost such as the length of stay. Bibliography : 35 (1982 - 1996)

Abstrak :
Masalah penelitian. Hasil pembangunan yang meningkatkan pendidikan dan penghasilan, dan adanya peluang sektor swasta didalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan serta adanya kebijakan rumah sakit pemerintah menjadi rumah sakit swadana, meningkatkan persaingan antar rumah sakit dalam usaha untuk tetap mempertahankan keberadaannya. Di sisi lain terdapat keterbatasan sumber daya, sehingga rumah sakit tidak akan mampu untuk memenuhi kebutuhan dan segala segmen pasar yang ada. Dengan pertimbangan ekonomi maka dipilih beberapa segmen pasar yang ditarik guna menjaga kelangsungan hidupnya Rumah sakit harus mengutamakan kepada segmen pasar yang paling menguntungkan.Rumah Sakit Setia Mitra adalah rumah sakit swasta dengan kekhususan kasus-kasus bedah, tidak lepas dari pengaruh persaingan antar RS untuk merebut pangsa pasar. Rumah sakit ini mengalami penurunan BOR sejak tahun 1992 yaitu sekitar 50-60 %. Ditambah pada tahun 1993 mengalami musibah kebakaran, sehingga terjadi pula penurunan sumber daya. RUANG LINGKUP. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan segmen rawat inap. Lingkup penelitian dibatasi pada faktor-faktor yang diduga berhubungan dengan segmen rawat inap yang meliputi faktor pendidikan, penghasilan, pelayanan penerimaan, pelayanan medik, pelayanan keperawatan, pelayanan obat, pelayanan makanan, dan ruang rawat. METODOLOGI. Penelitian ini merupakan penelitian analitik dengan desain `cross sectional'. Populasi penelitian adalah pasien pasca rawat inap dan sampel adalah total populasi. Instrumen pengumpul data yaitu kuesioner. HASIL. Dari 8 variabel bebas yang diteliti ternyata ada 6 variabel yang terbukti menunjukkan hubungan statistik bermakna dengan segmen rawat inap. Sedangkan 2 variabel lainnya tidak menunjukkan hubungan statistik bermakna. KESIMPULAN. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor pendidikan, penghasilan, pelayanan medik, pelayanan keperawatan, pelayanan makanan dan ruang rawat berhubungan dengan segmen rawat inap. Sedangkan 2 faktor lainnya yaitu pelayanan penerimaan dan pelayanan obat tidak berhubungan dengan segmen rawat inap. SARAN. Perlu adanya kerjasama dengan dokter praktek disekitar rumah sakit dalam memberikan informasi (promosi), Dan untuk meningkatkan `performance' rumah sakit diperlukan upaya perbaikan pelayanan medik dan keperawatan tanpa membedakan segmen dan mengembangkan komite medik dan komite keperawatan untuk memantaunya, untuk pelayanan makanan dan ruang rawat perlu dikembangkan adanya gugus kendali mutu di bidang pelayanan makanan serta kenyamanan dan kebersihan ruang rawat disamping adanya perbaikan fasilitas ruang rawat. Perlu adanya `internal marketing' bagi seluruh karyawan terutama dokter dan perawat. Diperlukan juga adanya penelitian lebih lanjut untuk menentukan target pasar kemudian posisi pasar beserta bauran pemasarannya. ......Research problem. The development results increasing education and incomes, and there has time to spare the private sector in carrying out of health service, and by the policy of public hospital becomes self funds, raising hospital competition in an attempt to keep constantly their existences. Other side there are resources limitation, of course those of hospital. Cannot covered all of the segmentation needs. There is must be chosen about profitability segmentation. Setia mitra hospital is a private hospital with speciality surgery case not influenced from hospital competition to catch market share. This hospital had decreased BOR from 1992 about 50-60%, additional in 1993 had fired and also decreasing human resources. Scope. The research is aimed to find information about factors related to impatient segmentation. It is limited on factors that are believed to have a correlation with inpatient segmentation. They consist of education, income, perception of admission service, medical service, nursing care service, medication service, food service and inpatient room. Methodology. The research is classified as a cross sectional study. The population is inpatient who had recovered, while its sample is total population instrument of data collection is questionary. Result. It turned out only 6 out of 8 variables showed a significant correlation. Where as the other 2 which failed to be proved. Summary. This study included that a significant correlation about variables education, income, medical service, nursing care service, food service and inpatient room. Where as the other about admission service and medication service were failed to be proved. Suggestion. Setia Mitra hospital should consider in promotion to set up a good relation ship between practical doctors whose rounded hospital and to raise hospital performance need increasing medical service and nursing care without difference segment and monitoring them with develop a medical committee and nursing committee for monitoring food service and inpatient room should also develop a quality control in preparing food, convenience and room service. Beside increasing facilities have to internal marketing for employee especially for doctors and nurses. Also have to forward research to make market target decession then the position and there marketing mix.

Abstrak :
Latar belakang: Empat puluh sampai enam puluh satu persen dari pelayanan di rumah sakit adalah pelayanan keperawatan yang diberikan pada rawat jalan dan rawat inap. Mutu asuhan keperawatan yang diberikan melalui pendekatan proses keperawatan merupakan barometer baik buruknya pelayanan kesehatan di rumah sakit. Proses keperawatan yang diterapkan sebagai pendekatan penyelesaian masalah di RSJHK Jakarta belum baik sekitar 50,5% (pengamatan Tim audit kep, 2000), yang menyebabkan masalah keperawatan klien diselesaikan tidak secara tuntas. Penelitian ini bertujuan memperoleh gambaran hubungan karakteristik perawat, karakteristik pekerjaan dan karakteristik situasi pekerjaan dengan pelaksanaan proses keperawatan di RSJHK Jakarta.
Disain dan metodologi. Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif analitik dengan desain cross sectional. Data yang digunakan adalah data primer dan responden. Sampel 134 perawat pelaksana. Pengolahan data dengan analisis univariat, analisis bivariat dengan Uji Chi Square Tingkat kemaknaan 95%.
Hasil. Didapatkan: umur rata-rata perawat 31 tahun, 79,1% perempuan, lama kerja rata-rata 8 tahun, 56% telah kawin, 91,8% dengan latar belakang pendidikan DIII Keperawatan dan seluruhnya telah mendapat pendidikan tambahan, 70,9% perawat dengan tingkat tanggung jawab perawat pelaksana, .88,8 % ada bimbingan teknis dari perawat senior dan 69,4% ada supervisi kepala ruangan dalam pelaksanaan proses keperawatan. Proses keperawatan belum termasuk kategori baik dengan cut off point 80% disebabkan oleh: belum mengikuti pelatihan pelaksanaan proses keperawatan, kurang pemahaman, kurang tenaga, beban kerja berat, proses keperawatan menyita waktu, tugas lain selain tugas pokok, tidak ada bimbingan, arahan, evaluasi dan umpan balik dari kepala ruangan. Analisis bivariat didapatkan 9 dari 10 variabel yang diteliti tidak berhubungan secara bermakna dengan pelaksanaan proses keperawatan, namun mempuayai hubungan yang positif dengan pelaksanaan proses keperawatan kecuali pendidikan formal dan tingkat tanggung jawab. Hal ini diasurnsikan karena tuntutan tugas terhadap sumberdaya keperawatan dengan tingkat pendidikan lebih tinggi tidak ada perbedaan dengan perawat dari latar belakang pendidikan yang lebih rendah, sehingga tidak ada tantangan untuk bekerja lebih baik. Demikian juga dengan tingkat tanggung jawab antara perawat pelaksana dan ketua tim, didapatkan tidak ada perbedaan tuntutan tanggung jawab dalam pelaksanaan proses keperawatan. Supervisi kepala ruangan berhubungan bermakna secara statistik dengan pelaksanaan proses keperawatan dengan a = 0,04.
Kesimpulan: Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan proses keperawatan di ruang rawat inap RSJHK Jakarta belum termasuk kategori baik (<80%). Pengkajian, Perencanaan dan Evaluasi berkisar antara 73% - 77% sedangkan diagnosa dan implementasi masing-masing 80,3% dan 89,4%. Persentase rata-rata proses keperawatan 78,2%, lebih tinggi dari hasil pengamatan tim audit keperawatan terhadap pelaksanaan proses keperawatan (50,5%) pada tahun 2000. Ditemukan supervisi kepala ruangan berhubungan bermakna secara statistik dengan pelaksanaan proses keperawatan pada a < 0,05.
Saran: Mengacu pada kesimpulan, peneliti menyarankan agar bidang keperawatan sebaiknya mengevaluasi kinerja kepala ruangan dalam pelaksanaan supervisi kegiatan pelaksanaan proses keperawatan yang dilakukan perawat pelaksana di ruang rawat inap RSJHK Jakarta. Agar kepala ruangan meningkatkan kegiatan supervisi berupa birnbingan, arahan dan evaluasi terhadap kegiatan pelaksanaan proses keperawatan yang dilakukan oleh perawat pelaksana.

---

Analysis of Factors Relate To the Implementation of Nursing Process in Inpatient Room of the Rumah Sakit Jantung Harapan Kita JakartaIntroduction: Forty to sixty one percent of hospital services are nursing services which is provided in to inpatients and outpatients. The quality of nursing care which is delivered by nursing process as an approach is a barometer of health services in the hospital. The nursing process as an approach to solve the nursing problem in the RSJHK Jakarta has done up to about 50.5% (Observation of the Nursing Audit Team, 2000) that may lead to incomplete solution of the client problems. The purpose of this study was to get the correlations of nursing, work and work-environment characteristics and the implementation of nursing process in the RSJHK Jakarta.
Design and Methodology: This study was the descriptive-analytic research with cross-sectional design. The data used were primary data. Sample involved 134 nursing staffs. The univariat and bivariat analysis were applied for this study. The level of significance was 95%.
Results: The average of age of the nurses was: 31 years, 79.1% of them were females, the average of work experience was 8 years, 56% were married, 91.8% educational background of the nurse were DIII of Nursing and all of them got extra education, 70.9% of them were nurses staff, 88.8% got technical guidance from senior nurses and 69.4% got supervision from Head Nurse in the implementation of nursing process. The nursing process does not at good category with cut off point 80% because-of: did not get nursing process training, lack of understanding about the nursing process, lack of nursing staff heavy work load, time-consuming, have extra duty other then nursing duty, no counseling, guidance, evaluation and feed-back from the Head Nurse. From Bivariat analysis 9 of 10 variables were not had a significant correlation with the implementation of nursing process, but have a positive correlation with implementation of nursing process except for formal education and level of responsibility. It was assumed that because of no difference between the duties of nursing staff with high and low level educational background, so there were not challenges for working better of them. Moreover, there were not differences between the responsibilities of nursing staff with team leader in concern of implementation of nursing process. Supervision of Head nurse has significantly correlation statistically with the implementation of nursing process which was; a = 0.04.
Conclusions: From this study there was a conclusion that the implementation of nursing process at Inpatients Room of RSJHK Jakarta was not in good category (<80%). Assessment, Planning and Evaluation range between 73% - 77%, diagnosis was 80.3% and evaluation was 84.9%_ Average percentage of the nursing process was 78.2%, it was higher than the Nursing Audit Team observation in the year 2000 that is just 50.5%. It was also found that supervision of the Head Nurse has a significant correlation statistically with the implementation of nursing process, which was a< 0.05.
Suggestions: Base on the conclusions, the researcher suggest that the Nursing Department should evaluate the Head Nurse performance of the head nurse in giving supervision to the nursing staffs in the implementation of nursing process at Inpatients Room of RSJHK Jakarta. There for, the Head Nurse should improve the activity in relation to the supervision of nursing staff in implementation of nursing process such as guidance, counseling, and evaluation.

Abstrak :
Dukungan dana merupakan salah satu faktor penting (Key Succes Faktor) dalam upaya meningkatkan manajemen rumah sakit untuk mengantisipasi perubahan yang terjadi. Asset rumah sakit baik yang sudah dimiliki maupun yang akan diperoleh perlu diamankan agar dapat meningkatkan kemampuan keuangan rumah sakit dalam rangka meningkatkan manajemen rumah sakit, agar tetap survive dan dapat berkembang. RSUD Ciamis mempunyai permasalahan dalam aspek pendapatan jasa pelayanan rawat inap. Dalam tiga tahun terakhir terjadi penurunan pendapatan dari pelayanan rawat inap sebagai akibat meningkatnya piutang tidak tertagib pasien rawat inap bayar sendiri sebesar 18,4 % dari total pendapatan tahum 1998. Secara proposional terjadi peningkatan proporsi piutang tidak tertagih bersumber dari pasien rawat inap bayar sendiri sehingga hal ini sangat memberatkan rumah sakit Tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan gambaran tentang penatalaksanaan manajemen piutang dan kebijakan-kebijakan rumah sakit yang berkaitan dengan terjadinya piutang tidak tertagih. Untuk mendapatkan gambaran tersebut dilakukan analisis terhadap faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal yang berhubungan dengan proses terjadinya piutang tidak tertagih pasien rawat inap bayar sendiri. Metodologi penelitian yang dipakai pada penelitian ini adalah Deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif melalui pengkajian terhadap sistem yang sedang berjalan. Hasil penelitian menunjukan bahwa peningkatan jumlah piutang tidak tertagih pasien rawat inap bayar sendiri disebabkan oleh lemahnya sistem manajemen piutang pasien rawat inap pada semua tahapan. Tahapan pra penerimaan yang merupakan tahapan yang penting untuk tertagihnya piutang ternyata belum ada. Kegiatan Informasi dan verifikasi yang seharusnya dilakukan pada tahapan tesebut dan tahapan berikutnya belum dilaksanakan. Keterlambatan Informasi biaya yang disampaikan kepada pasien/keluarga secara berkala mengakibatkan pasien/keluarga tidak dapat membuat estimasi atas jumlah biaya perawatan yang terhutang. Selain itu jam buka loket/kasir hanya berorientasi kepada jam kerja PNS yaitu dari jam 07.00 - 14.00, belum mengacu kepada kebutuhan pasien. Penyebab kesemuanya adalah belum adanya standar operasional prosedur yang tertulis disamping kurangnya koordinasi, penyediaan tenaga dan alat yang juga kurang memadai sebagai akibat dari lemahnya kondisi RSUD Ciamis. Upaya penanggulangan yang dapat dilakukan adalah memperbaiki kelemahan di setiap tahapan dan pemberdayaan RSUD Ciamis sendiri. Penerapan upaya ini diharapkan dapat menekan jumlah piutang tidak tertagih pasien rawat inap bayar sendiri dan meningkatkan penerimaan rumah sakit. Kepustakaan : 28 (1979 -1997)

---

The result of the study shows that the increasing numbers of uncollectable account of self-paid inpatient is caused by the weakness in the whole system of the inpatient account management. Pre admission stage for account receivable is missing. Furthermore, information and verification activities have not yet being implemented in pre admission stage and in the following stage. Delay in providing information of cost of care often cause inpatient's relatives or guarantor unable to estimate the total amount of cost of care in relation to the amount of financing the credit they have to pay to the hospital. In addition, the length of the opening hours for cashier from 07.00-14.00 do not give consideration to te patient's need. The result also shows that overall weaknesses of Ciamis General Hospital are caused by several factors such as the lack of written standard operational procedure, lack of coordination, inappropriate human resources, and the limited equipent available at hospital. Encountering efforts can be done through elimination of the weaknesses on every stage in the management system and through the empowerment of human resources, financial, and capital resources in Ciamis General Hospital. It is believed that implementation of those effort could reduce the number of uncollectable account of self-paid inpatients and in turn could increase the hospital income.