Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Dalam pemenuhan unsur Pasal 11 UU No. 5/1999 yang mengatur tentang kartel, putusan KPPU Nomor 09/KPPU/I/2018 tentang kartel garam industri aneka pangan menyatakan tidak terbukti adanya perbuatan kartel dikarenakan unsur mempengaruhi harga dan dapat terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat tidak terpenuhi. Namun pada putusan kartel garam ini, Majelis Komisi tidak mempertimbangkan tentang keuntungan berlebih yang didapat oleh para terlapor yang dihitung berdasarkan margin keuntungan dari nilai harga beli garam dengan nilai harga jual. Selain itu, Majelis Komisi menilai dampak adanya kartel akan terjadi ketika terdapat kenaikan harga yang signifikan. Di sisi lain, kenaikan harga signifikan ini tidak disebutkan sebagai tolok ukur untuk meloloskan unsur terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat dalam perkara kartel ban dan ayam. Dalam pembuktian unsur-unsur Pasal 11 ini, Majelis Komisi dapat menggunakan bukti ekonomi diluar jangka waktu objek perkara untuk melihat pergerakan perubahan harga dari sebelum dan sesudah kartel.

---

In fulfilling the elements of Article 11 Law Number 5/1999 which regulates cartels, KPPU decision Number 09/KPPU/I/2018 concerning the cartel of salt for various food industry states that there is no proof of the cartel behavior because the elements of influencing prices and monopolistic practices and or unfair business competition are not fulfilled. However, in the decision of the salt cartel, the Commission Council did not consider the excess profits obtained by the reported parties based on the profit margin from the value of the salt purchase price and the value of the selling price. In addition, the Commission Council assesses that the impact of the cartel will occur when there is a significant price increase. On the other hand, this significant price increase is not mentioned as a benchmark to pass the elements of monopolistic practices and or unfair business competition in the cases of the tire and chicken cartels. In proving the elements of Article 11, the Commission Council can use economic evidence outside the time period of the case object to see the movement of price changes from before and after the cartel.

Abstrak :
Perlindungan terhadap Petani bawang merah dari bahaya pestisida merupakan suatu tantangan bagi dinas- dinas yang terkait di Kabupaten Brebes. Data hasil uji Cholinesterase darah yang dilakukan Dinas Kesehatan Brebes, dari 1764 sampel darah petani menunjukkan dan 1181 orang ( 66,9 %) masuk kategori normal sedangkan 583 orang ( 33 %) masuk kategori ringan sampai berat. Thesis ini meneliti faktor-faktor yang berpengaruh terhadap persepsi petani bawang merah yaitu : kepemilikan lahan, pengetahuan tentang pestisida, masa kerja dan pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3 ). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1 dari 4 faktor yang diteliti, hanya 1 faktor yang mempengaruhi persepsi petani bawang merah yaitu pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja ( K3 ). Bila dilihat lebih jauh, pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja ( K3) adalah faktor eksternal yang dapat diintervensi.

---

Influencing Factors on the Perception Onion Farmer of Pesticide Used at the Brebes ResidenceOnion farmer protection from dangerous pesticides is a big challenge for the institutions at Brebes residence. Health services was reporting a set of data blood cholinesterase test from 1764 blood sample of onion farmer show that 1181 sample (66,%) is normal and 583 sample ( 33% ) are light, middle, and weight. In this Thesis the writer was doing a research to find out the relationship between a set of factors with onion farmer perception of pesticide used. Those factor are : period of work, the owner of land, knowledge of pesticide, and safety training. The result of this research show that 1 of 4 factors are significantly influencing onion farmer perception, that is safety and occupational health training. When we look deeper , safety and occupational health training is a external factors that is something intervened able.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kondisi partisipasi perempuan dalam politik dan keterwakilan dalam politik, serta secara khusus untuk menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakterwakilan perempuan Bali di DPRD Provinsi Bali hasil Pemilu 1999 lalu. Penelitian berangkat dari sebuah fenomena dan rasa ingin tahu penulis tentang mengapa perempuan Bali tidak terwakili di DPRD Provinsi Bali hasil pemilu 1999 lalu. Metode Penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menjelaskan dan menguji hubungan antar variabel, dengan tipe penelitian yang bersifat desktiptif-analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode in depth interview dan studi pustaka, sedangkan kerangka teori yang digunakan adalah teori-teori gender, partai politik, keterwakilan politik serta sistem pemilu, dengan satuan analisis Provinsi Bali. Hasil penelitian menunjukkan ada beberapa faktor yang mempengaruhi mengapa Perempuan Bali tidak terwakili dalam DPRD Provinsi Bali berdasarkan hasil pemilu 1999. yaitu sebagai berikut: Pertama, budaya masyarakat Bali yang bersifat Patriarkhi. Dalam masyarakat Bali, doktrin-doktrin sistem patriarkhal sudah melekat sekurang-kurangnya ke dalam empat sendi kehidupan dengan sub-sistemnya masing-masing: agama, hukum, keluarga dan media. Kedua, faktor lain yang berpengaruh terhadap ketidakterwakilan perempuan di DPRD Bali hasil pemilu 1999 adalah kurangnya Political Will dan Perspektif Gender Elit Partai Politik. Keterwakilan perempuan dalam parlemen juga sangat berkaitan dengan tipe dari sistem pemilu yang digunakan. Ketiga, Selain kedua hambatan atau faktor penyebab ketidakterwakilan perempuan di DPRD Provinsi Bali hasil pemilu 1999, masih terdapat suatu faktor yang juga cukup berperan yaitu faktor yang berasal dari perempuan Bali itu sendiri atau faktor internal yaitu: sumber daya manusia (SDM) perempuan Bali di bidang politik masih relatif rendah/kurang. (158 ; xvi + 14 tabel + Lampiran + Bibliografi : 43 buku, makalah, dokumen, Koran, majalah

---

Factors Influencing Women's Under-Representation In DPRD Bali Province on 1999 ElectionThis research aims to describe the condition of women's political participation and their representation in politics, in particular to analyze factors which influence Balinese women's under-representation in DPRD of Bali Province in 1999 election. This research began from a phenomena and the writer's curiosity on how the Balinese women were not represented at DPRD of Bali Province from the 1999 election. The writer used qualitative method of research, which aim explain and test the inter-variable relation by using descriptive-analytical method. The data collection technique was done by in-depth interview and literature study, while theoretical framework used was on theories of gender, political party, political representation and election system with Bali Province as the unit analysis. The result of this research shows same factors which influence why Balinese women were not represented in DPRD of Bali Province according to the result of 1999 election, as follows: First, patriarchy culture of Balinese society, the patriarch system of doctrines has been implanted in Balinese society on four subsystem of life: religion, legal, family and media. Second, other factor which influence the under-representation of women in Bali's DPRD resulted from 1999 election was the lack of political Will and Gender Perspective of Political Party's Elite. The representation of women in parliament is also related strongly with the type of election system being implemented. Thirdly, aside these problems of under-representation of women in DPRD of Bali Province from the result of 1999 election, one internal factor which come from the Balinese women themselves also playing an important role, which is the relatively low level of human resource factor of Balinese women in political sphere. (158; xvi + 14 tables + appendices + bibliography (43 books, articles, documents, newspapers, magazine)

Abstrak :
ABSTRAK
Pembangunan berwawasan lingkungan menuntut dilibatkannya semua manusia Indonesia termasuk didalamnya POLRI, untuk menjaga kemampuan lingkungan melalui pengelolaan lingkungan hidup tetapi nampaknya pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup belum seperti yang diharapkan. Oleh karena selama ini belum ada informasi yang dapat menjelaskan keragu-raguan tersebut maka dilaksanakanlah penelitian terhadap pengaruh POLRI dalam pengelolaan lingkungan hidup. di jajaran KEPOLIITAN DAERAH METROPOLITAN JAKARTA RAYA DAN SEKITARNYA, dengan tujuan mempelajari pelaksanaan pengaruh POLRI dalam pengelolaan lingkungan hidup, mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhinya dan mempelajari bobot sumbangan pengaruh faktor-faktor tersebut. Penelitian lapangan dilaksanakan dengan menerapkan penelitian survai (survey). Pengumpulan datanya digunakan kuesioner sebagai metode pokok dilengkapi dengan wawancara sebagai metode pelengkap. Data yang diperoleh dianalisis dengan metode statistik melalui program SPSS (Statistical Packages For Social Science). Hipotesis dalam tesis ini menggunakan hipotesa kerja, yaitu : a. POLRI POLDA METROJAYA belum banyak terlibat dalam pengelolaan lingkungan hidup. b. Keterlibatan POLRI dalam pengelolaan lingkungan hidup dipengaruhi oleh faktor-faktor jenjang kepangkatan, pendidikan ABR1/POLRI dan latar belakang penugasan. c. Jenjang kepangkatan merupakan faktor yang mempunyai pengaruh terbesar terhadap keterlibatan POLRI dalam pengelolaan lingkungan hidup. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) POLRI POLDA METROJAYA belum banyak terlibat dalam pengelolaan lingkungan hidup; (2) Keterlibatan POLRI dalam pengelolaan lingkungan hidup lebih banyak ditentukan oleh jenjang kepangkatan dalam arti makin tinggi jenjang kepangkatan makin besar pengaruhnya, kemudian ditambah dengan tingkat pendidikan ABR1/POLRI. Jadi makin tinggi tingkat pendidikan ABRI/POLRI makin besar pengaruhnya dalam pengelolaan lingkungan hidup; (3) Latar belakang penugasan memainkan peranan yang penting dalam pengelolaan lingkungan hidup, dicerminkan oleh semakin rendah wilayah penugasan (POLSEK) semakin banyak pengaruhnya dalam pengelolaan lingkungan, ditambah makin baik keadaan ekonomi keluarga makin banyak kesempatan yang dimiliki anggota POLRI untuk memperhatikan lingkungan hidup. Begitu juga anggota POLRI yang mempunyai jabatan di kampung akan lebih banyak kesempatan mengelola lingkungan hidup, dikarenakan mempunyai jam pertemuan dengan masyarakat yang cukup banyak. Hal ini dapat ditunjang apabila anggota POLRI yang penempatan tugasnya dibidang operasional, khususnya di BIMMA.S POL; (4) Adapun jenjang kepangkatan tidak mempunyai pengaruh yang besar, yang mempunyai pengaruh terbesar adalah jabatan di kampung dan wilayah penugasan. Banyak atau sedikitnya keterlibatan POLRI dalam pengelolaan lingkungan hidup lebih banyak ditentukan oleh pengalaman menjadi tokoh masyarakat atau jabatan di kampung, kemudian ditambah dengan pengalaman yang didapat di wilayah penugasan khususnya ditingkat Polisi Sektor.

---

ABSTRACT
Development based on environmental insight requires the involvement of all Indonesians, including the Police Force, to take care of the sustained capability of environment through environmental management. However, the realization of the environmental management has not gone as it is expected. Since no information is as yet available so far to clarify this question, a study on the involvement of the Indonesian Police Force in environmental management in the ranks of DKI Jaya Metropolitan Police. The objective of this study is to study the relationship of the Indonesian Police involvement in environmental management, the affecting factors, and intensity of the effects that these factors contribute to. Field study was conducted using the survey method. The primary data were collected by means of a questionnaire and the secondary data were collected from reports and related documents. The collected data were analyzed by using statistical method and SPSS (Statistical Packages for Social Sciences) program. The working hypothesis includes: a. DKI-JAYA Metropolitan Police (Jakarta Metropolitan Regional Police, Republic of Indonesia Police) is not yet much involved in the living environmental management. b. The involvement of the Indonesian Police Force in the living environmental management is influenced by the respective ranks, their education and field of duty. c. The respective rank is the factor which has the largest influence towards the involvement of Indonesian Police Force in the living environmental management. The research/survey results indicate that (1) Metropolitan District Police, Indonesian Police Force is not yet much involved in the 'living environmental management; (2) The involvement of the Indonesian Police Force in the living environmental management is much more determined by the respective rank, in the sense that the higher the level of rank, the larger the influence. The same is true with the education level of the Indonesian Armed Forces/Indonesian Police Force, the higher the education level the larger the influence in the living environmental management (3) The background of duty assignment plays an important role in the living environmental management and it is reflected by the lower the assignment/task area (sector Police), the larger the influence in the environmental management. In addition, the better the family economical condition, the more opportunities they have to pay attention to the living environment. The same is true with Police Force members assigned in kampongs; they will have more opportunities to manage the living environment. This is clue to the availability of many meetings with the community. Such is the case if they were supported by Police Force members whose placement of duty is in the operational field, specifically in the BIMMAS POL (Community Guidance Police). (4) The respective ranks have no big influence. The biggest influences are those with jobs in the kampongs and field of duty. The amount of involvement in living environmental management is determined by their experience as community leader or jobs in the kampongs. In addition the experience obtained in their respective area assignment, especially at the level of sector Police.

Abstrak :
Dalam mewujudkan amanat UUD'45, pemerintah mengalokasikan Rp 30,60 trilyun dan Rp 322,44 trilyun dalam belanja pemerintah pusat untuk fungsi pendidikan. Tetapi jumlah itu belum cukup menggratiskan biaya pendidikan. Jangankan untuk semua level pendidikan, untuk menunjang wajib belajar sembilan tahun tingkat SD dan SMP raja jumlah tersebut jauh dari cukup. Akan tetapi, selain dalam belanja pemerintah pusat, ada transfer pemerintah pusat kepada daerah yang peruntukkannya khusus di bidang pendidikan. Bentuknya Dana Alokasi Khusus non Dana Reboisasi bidang pendidikan. DAK non DR ini bersifat khusus, pertama karena sifatnya yang "memusat" di tengah isu desentralisasi dan otonomi daerah yaitu untuk kegiatan prioritas nasional. DAK non DR hanya menyerahkan pelaksanaan kegiatan kepada daerah, tetapi untuk tahap perencanaan dan pengawasan berada di Langan pemerintah pusat. Hal kedua yang membuatnya khusus karena mewajibkan daerah penerima dana untuk menyertakan dana pendamping sebesar 10% dari pagu yang dialokasikan buat daerah tersebut (matching grant). Selain itu dana DAK non DR berpotensi meningkat apabila pasal 108 UU No.33/2004 diberiakukan. UU tersebut memerintahkan agar dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan yang berada di departemen teknis, secara bertahap dialihkan menjadi Dana Alokasi Khusus. Untuk pengalokasian DAK non DR digunakan tiga kriteria yaitu kriteria umum, kriteria khusus dan kriteria teknis. Di dalam ketiga kriteria tersebut terdapat variabel-variabel Indeks Fiskal Netto (IFN), Indeks Karakteristik Wilayah (IKW), jumlah SD/MI rusak berat (SDM!) dan Indeks Karakteristlk Wilayah (IKK). Selain itu, agar kriteria teknis tidak terbatas pada jumlah 5D/MI yang rusak berat padahal tujuan DAK non DR bidang pendidikan untuk menunjang wajib belajar sembilan tahun, maka scat exercise variabel yang mempengaruhi alokasi DAK non DR, ditambahkan dua variabel babas yaitu jumlah penduduk buts huruf usia 15-24 tahun (BUTA) dan jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang masih bersekolah SD-SMP (SDSMP). Hasil persamaan regresi berganda dimana DAK non DR bidang pendidikan sebagai variabel terikat, dan IFN, IKW, SDMI, IKK, BUTA dan SDSMP sebagai variabel babas membuktikan semua variabei babas tersebut signifikan-mempengaruhi pengalokasian DAK non DR bidang pendidikan, kecuali BUTA. Hasil regresi terbaik menunjukkan IKK menjadi variabel paling elastis atau paling berpengaruh terhadap alokasi DAK Non DR bidang pendidikan diikuti SDMI, IFN, SDSMP dan IKW. Adapun untuk dua variabel tambahan (BUTA dan SDSMP) menunjukkan hasil yang berbeda, variabel buts huruf tidak signifikan sedang variabel penduduk sekolah SD-SMP signifikan. Dan hasil tersebut, yang bisa dikemukakan disini adalah pertama DAK adalah bentuk dana khusus dengan tujuan hanya untuk rehabilitasi gedung SDJMI rusak berat atau pengadaan meubelaimya. DAK tidak dimaksudkan menutup seiuruh biaya pendidikan, sehingga wajar bila penambahan variabel yang tebih lugs seperti jumlah seluruh penduduk dengan kriteria dan usia tertentu hasiinya tidak sebaik variabel utamanya. Akan tetapi keberadaan dua variabel tambahan ini kiranya juga tidak dinisbikan mengingat untuk proyeksi masa depan, seiring penambahan dana OAK, variabel-variabel tersebut diperiukan keberadaanya. IKK menjadi variabel paling berpengaruh karena indeks ini yang digunakan untuk menyamakan penghitungan dari sisi fiskal kewilayahan dan sisi teknis pendidikan. IKK digunakan sebagai pengali balk untuk penentuan bobot teknis pendidikan maupun bobot daerah. Karena itu bila pengaruh IKK paling elastis (menentukan) untuk hasil regresi tampaknya hal yang masuk akal. Tetapi paling berpengaruhnya IKK juga patut dikritisi, mengingat bila tujuan pengalokasian DAK non DR untuk merehabilitasi gedung SDJMI rusak tetapi mengapa justru tingkat biaya di suatu daerah yang paling mempengaruhi pemberian dana. Yang ditakutkan adalah nantinya besar kecilnya alokasi OAK pendidikan justru ditentukan biaya pembangunan gedung di suatu daerah, dibanding kuantitas gedung SD/MI yang mengalami kerusakan berat. Selain dalam DAK non DR, IKK turut berperan dalam penentuan alokasi DAU. IKK dipergunakan sebagai pertimbangan untuk dua dana perimbangan tersebut setelah terjadi perbaikan atas kritik yang disampaikan Brodjonegoro dan Risyana (2002:143) saat penghitungan formula DAU TA 2002. Brodjonegoro dan Risyana menilai penggunaan IKK sebagai data alternatif untuk menggantikan indeks harga satuan bangunan suatu kabupaten/kota yang dipakai dalam formula DAU saat itu, dianggap kurang merepresentasikan kondisi geogral'is di Indonesia. Alasannya karena ternyata indeks (IKK) di Jakarta lebih tinggi dibandingkan beberapa daerah yang relatif terisolasi saat itu. Untuk penghitungan TA 2005 ini, kritik yang disampaikan telah diperbaiki karena IKK propinsi terisolir sudah lebih tinggi dibanding yang tidak. Misal IKK Propinsi Papua 160,85, Maluku 116,71, Maluku Utara 114,49, Sulut 103,88 dibanding IKK Propinsi DKI Jaya 96,78, Jawa Barat 89,79, Jawa Tengah 88,54, maupun Jawa Timur 89,52. Penggunaan IKK untuk penghitungan dua jenis dana itu, dari sisi standardisasi penghitungan fisik bangunan dapat dipandang telah terjadinya keseragaman dalam pola perencanaan anggaran.

Abstrak :
[Latar belakang. Penelitian sebelumnya menjumpai kasus campak sebelum usia imunisasi yang semestinya masih terlindungi karena memiliki maternal antibodi campak yang diperoleh selama dalam kandungan. Besarnya titer yang diterima bayi dipengaruhi faktor ibu dan janin yang nantinya memengaruhi lamanya perlindungan. Tujuan. Mengetahui kadar maternal antibodi campak bayi baru lahir dan menganalisis faktor yang memengaruhinya. Metode. Penelitian potong lintang dilakukan sejak Maret – April 2015 pada bayi baru lahir di RSUD Dr. Zainoel Abidin Banda Aceh. Bayi yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi dipilih secara consecutive nonprobabality sampling. Dilakukan wawancara terhadap orangtua, pemeriksaan New Ballard Score, dan pengambilan darah tali pusat bayi baru lahir. Uji t digunakan untuk mengetahui rerata titer berdasarkan jenis kelamin, berat badan lahir, usia gestasi, usia ibu, paritas, dan penyakit ibu. Analisis regresi logistik dipakai untuk mencari faktor yang memengaruhi kadar titer antibodi campak. Hasil. Dari 68 bayi dijumpai 64 diantaranya memiliki maternal antibodi campak positif. Rerata titer total adalah (2277,7 ± 1830,7) IU/l, bayi kurang bulan (2061,94 ± 1554,44) IU/l dan (3006,83 ± 1613,79) IU/l untuk bayi cukup bulan. Bayi laki-laki, lahir kurang bulan, berat badan lahir tidak sesuai masa kehamilan, dan ibu dengan penyakit penyerta mempunyai titer lebih rendah namun tidak bermakna secara statistik. Simpulan. Mayoritas bayi memiliki maternal antibodi campak positif dengan rerata titer keseluruhan adalah (2277,7 ± 1830,7) IU/l. Tidak dijumpai variabel yang bermakna memengaruhi titer maternal antibodi campak pada bayi baru lahir.;Background. Prior field studies showed cases of measles before the age of immunization when newborn should still be protected by their maternal measles antibody acquired during pregnancy. The amount of titre received by newborn is influenced by maternal and fetal factors which will affect the length of protection. Objective. To know the level of maternal measles antibody in newborn and to analyze the influencing factors. Method. A cross sectional study was conducted from March to April 2015 at RSUD Dr. Zainoel Abidin Banda Aceh. Newborns who met the inclusion and exclusion criteria were selected through consecutive nonprobability sampling. The parents were interviewed, the New Ballard Score were examined, and the umbilical cord blood was retrieved. T-test was performed to determine the mean titre by sex, birth weight for gestational age, gestational age, maternal age, parity, and mother with comorbidity. Logistic regression analysis was used to find the factors influenced measles antibody titer. Results. Sixty four of 68 newborns were found to have positive maternal measles antibodies. The mean total titre was 2277.7 ± 1830.7 IU/l, 2061.94 ± 1554.44 IU/l for preterm and 3006.83 ± 1613.79 IU/l for term babies. Baby boys, preterm, birth weight inappropriate for gestational age, babies whose mother had comorbidity had lower titre, however these findings were not statistically significant. Conclusion. The majority of newborns had positive maternal measles antibodies with the mean total titre of 2277,7 ± 1830,7 IU/l. There were no significant variables that influenced maternal measles antibody titre in newborns., Background. Prior field studies showed cases of measles before the age of immunization when newborn should still be protected by their maternal measles antibody acquired during pregnancy. The amount of titre received by newborn is influenced by maternal and fetal factors which will affect the length of protection. Objective. To know the level of maternal measles antibody in newborn and to analyze the influencing factors. Method. A cross sectional study was conducted from March to April 2015 at RSUD Dr. Zainoel Abidin Banda Aceh. Newborns who met the inclusion and exclusion criteria were selected through consecutive nonprobability sampling. The parents were interviewed, the New Ballard Score were examined, and the umbilical cord blood was retrieved. T-test was performed to determine the mean titre by sex, birth weight for gestational age, gestational age, maternal age, parity, and mother with comorbidity. Logistic regression analysis was used to find the factors influenced measles antibody titer. Results. Sixty four of 68 newborns were found to have positive maternal measles antibodies. The mean total titre was 2277.7 ± 1830.7 IU/l, 2061.94 ± 1554.44 IU/l for preterm and 3006.83 ± 1613.79 IU/l for term babies. Baby boys, preterm, birth weight inappropriate for gestational age, babies whose mother had comorbidity had lower titre, however these findings were not statistically significant. Conclusion. The majority of newborns had positive maternal measles antibodies with the mean total titre of 2277,7 ± 1830,7 IU/l. There were no significant variables that influenced maternal measles antibody titre in newborns.]

Abstrak :
Latar Belakang: Kanker pankreas adalah penyebab kematian keempat yang berhubungan dengan keganasan di Amerika Serikat, dan diperkirakan akan menjadi penyebab kematian kedua di tahun 2030 di United Kingdom. Indonesia belum memiliki data kesintasan kanker pankreas dan faktor-faktor yang memengaruhinya.Tujuan: Mengetahui kesintasan 1 tahun kanker pankreas dan faktor- faktor yang memengaruhinya di RS dr. Cipto Mangunkusumo, Jakarta.Metode: Dilakukan penelitian kohort retrospektif menggunakan data dari rekam medis pasien kanker pankreas RS dr. Cipto Mangunkusumo antara Januari 2012 - Desember 2016. Faktor umur, jenis kelamin, metastasis, stadium, komorbid dan pengobatan dianalisis secara bivariat dan multivariat menggunakan Cox Proportional Hazards Regression untuk mendapatkan Hazard Ratio HR setiap faktor prognosis. Kesintasan kumulatif 1 tahun setelah diagnosis dinyatakan dengan kurva Kaplan- Meier.Hasil: Dari 83 subyek penelitian proporsi laki-laki adalah 62.7, usia ge; 50 tahun 68,7, dengan rentang usia 33-79 tahun, dan rata-rata 55 tahun. Pada analisis bivariat didapati hubungan bermakna secara statistik kesintasan dengan variabel komorbid HR 2,116 IK 95 1,335-3,513 p< 0,002, metastasis HR 3,802 IK 95 1,995-7,249 p ......Background Pancreatic cancer is the fourth leading cause of death associated with malignancy in the United States, and is thought to be the second leading cause of death in 2030 in the United Kingdom. Currently, Indonesia has no data on the survival of pancreatic cancer and the factors that affect it. Aim This study aims to know the 1 year survival of pancreatic cancer and its influencing factors. Methods A retrospective cohort study was performed using data from the medical record of pancreatic cancer patients in dr Cipto Mangunkusumo General Hospital, Jakarta, from January 2012 to December 2016. Age, sex, metastasis, stage, comorbidities, and treatment were analyzed bivariate and multivariate using Cox Proportional Hazards Regression to obtain Hazard Ratio HR for each prognostic factor. The 1 year cumulative survival rate after diagnosis is expressed by the Kaplan Meier Curve.Results Of 83 subjects, the proportion of male was 62,7, age ge 50 years 68,7, with age range 33 79 years, and 55 years on average. In bivariate analysis, there was a statistically significant relationship of survival with comorbidities HR 2.116 95 CI 1.335 3.513 p 0.002, metastasis HR 3.802 95 CI 1.995 7.249 p 0.001, palliative treatment HR 2.108 95 CI 1.077 4.125 p 0.029 and group without treatment HR 2.924 95 CI 1.496 5.716 p 0.002. Multivariate analysis showed that metastasis provided the greatest risk of death with HR 4.306 95 CI 2.125 8.724 p 0.001. Palliative group HR was 2.510 95 CI 1.245 5.061 p 0.010 while the group without treatment gave HR 2.535 95 CI 1.277 5.032 p 0.008. Conclusion The overall survival of 1 year of pancreatic cancer patients was 14, with median survival of 6 months. The presence of metastasis and the decision not to do curative therapy Whipple surgery in patients with pancreatic cancer in dr Cipto Mangunkusumo General Hospital are the primary factors that negatively affect the 1 year survival rate.

Abstrak :
Latar belakang: Salah satu masalah perempuan dengan epilepsi (PDE) saat ini adalah infertilitas. Prevalensinya sendiri mencapai sepertiga dari PDE. Penelitian ini bertujuan untuk mengentahui faktor-faktor apa saja yang memengaruhi kejadian infertilitas, khususnya pada populasi PDE di RS Cipto Manungkusumo (RSCM). Metode Penelitian: Studi potong lintang pada pasien PDE rawat jalan di poli epilepsi, dilakukan telusur rekam mendis dan pengisian kuesioner. Analisis bivariat menggunakan uji Chi Square dan Mann Whitney, dilanjutkan dengan analisis multivariat regresi logistik. Hasil: Prevalensi PDE yang mengalami infertilitas di RSCM ada 51,1% dengan usia rata-rata 35,57 ± 5,53 tahun. Disfungsi seksual (p=0,020), gangguan orgasme (p=0,042) dan gangguan nyeri seksual (p=0,005) berhubungan dengan kejadian infertilitas pada PDE. Pada analisis multivariat regresi logistik, tidak didapatkan adanya faktor independen yang memengaruhi kejadian infertilitas pada PDE. Kesimpulan: Prevalensi infertilitas pada PDE di RSCM cukup besar yakni 51,1%. Faktor yang memengaruhinya adalah disfungsi seksual, gangguan orgasme dan nyeri seksual. Oleh karena itu, penting bagi klinis untuk mendeteksi dini faktor-faktor tersebut pada PDE untuk mencegah dampak lebih lanjut yang dapat ditimbulkan. ......Background: Infertility is one of the issues facing women with epilepsy (WWE) today. Its prevalence alone reaches one-third of WWE. The purpose of this study is ti determine what variables affect the prevalence of infertility, particularly in the group of WWE at Cipto Mangunkusumo Hospital (RSCM) Method: Outpatient WWE at epilepsy clinic were the subject of this cross-sectional study. A questionnaire was completed and medical records were searched. Chi square and Mann Whitney tests were employed in bivariate analysis before multivariate logistic regression analysis. Results: In our study, the prevalence of WWE with infertility is 51,1%, and their average age is 35,57 ± 5,53 years old. Sexual dysfunction, orgasmic disorders and sexual pain disorders are associated with infertility in WWE. There were no independent factors affecting the infertility in WWE in multivariate logistic regression study. Conclusion: 51,1% of WWE at RSCM are infertile, which is a significant prevalence. Sexual dysfunction, orgasmic disorders, and sexual pain are all factors that might affect it. In order to limit any negative effects such as infertility, it is crucial for clinicians to detect these factors early in WWE.

Abstrak :
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif yang ditujukan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas kampanye keselamatan cidera tangan akibat kerja di TOTAL E&P INDONESIE periode tahun 2008. Faktor-faktor yang diteliti mencakup media, sifat pesan, jangkauan target, dan keterlibatan target dalam perencanaan & seleksi bahan kampanye keselamatan cidera tangan akibat kerja. Hasilnya memberikan gambaran bahwa efektifnya kampanye keselamatan cidera tangan akibat kerja pada periode tahun 2008 yang dilakukan di aktifitas pekerjaan drilling dipengaruhi oleh penggunaan media video dan drama, pesan yang bersifat emosional, serta adanya keterlibatan target dalam perencanaan & seleksi bahan. Selain itu, untuk mencapai kampanye keselamatan cidera tangan akibat kerja yang efektif, tidak hanya cukup dengan seluruh target terjangkau oleh kampanye, melainkan harus memperhatikan unsurunsur lain kampanye (sumber, pesan, media, kondisi saringan pada target, keterlibatan target dalam perencanaan & seleksi bahan, dan keterlibatan pihak manajemen).

---

This is a qualitative research with descriptive design that was aimed to know about influencing factors for effectiveness of occupational hand injury safety campaign in TOTAL E&P INDONESIE in the year period 2008. The factors were examined in this study consist of the media, the message characteristic, the reach of target, and the target involvement in the material planning & selection of occupational hand injury safety campaign. The result give a description that its effective of occupational hand injury safety campaign was carried out in drilling work activity that was influenced by video and drama usage, emotional message, and the target involved in the material planning & selection. In addition, to be effective occupational hand injury safety campaign, is not only enough with all of targets reached by campaign, but also must consider other elements of the campaign (source, message, media, filter condition on the target, target involvement in the material planning & selection, and management involvement).

Abstrak :
This article attempts to identify factors affecting participation in payment of irrigation service fees. There are five variables comprising demographic and economic of land variables were tested to find the variables that influenced the participation significantly. The five variables tested consisted of age and formal education as demographic variables; land productivity, land size, and land tenure as the economic of land variables. The results showed that formal education (demographic variable) had positive relationship and land size (economic of land variable) had negative relationship with the participation. Positive relationship between formal education and participation in payment of irrigation service fees meant that the participation increased as farmers’ education increased. Meanwhile, negative relationship between land size and the participation in payment of irrigation service fees showed that the farmers’ participation would increase as the land size owned by farmers decreased. In other words, participation in payment of irrigation service fees was higher among farmers with small lands rather than that among farmers with large lands.