Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas bentuk kewaktuan dalam bahasa Indonesia, yakni kategori aspek dan kala. Kategori aspek dan kala diungkapkan secara berbeda-beda dalam setiap bahasa. Penulis memaparkan bentuk-bentuk kewaktuan dalam bahasa Indonesia yang merupakan terjemahan dari bahasa Inggris. Kedua bahasa tersebut mengungkap masalah kewaktuan dengan cara yang berbeda. Bahasa Indonesia biasanya mengungkap bentuk kewaktuan melalui bentuk-bentuk leksikal, sementara bahasa Inggris mempunyai sistem gramatikal untuk mengungkap masalah kewaktuan dalam bahasanya. Biasanya, verba pada predikatlah yang paling berperan dalam menentukan kategori aspek dan kala. Akan tetapi, dalam bahasa Indonesia, masalah kewaktuan dapat dipahami berdasarkan konteks dalam wacana. Penulis menggunakan data berupa buku cerita dwibahasa yang berjudul Spiderman Saves The Day/Spiderman Menyelamatkan Dunia (2005). Melalui data ini, penulis memperlihatkan bentuk-bentuk kewaktuan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Bentuk-bentuk kewaktuan yang muncul dalam data berbahasa Inggris dan bahasa Indonesia ternyata berbeda. Akan tetapi, hal ini tidak mempengaruhi tujuan penerjemahannya karena makna yang disampaikan tetap dapat dipahami oleh pembaca."

"Alih kode dan campur kode bahasa Indonesia-Inggris merupakan fenomena bahasa yang dapat ditemukan dalam novel Home Sweet Loan karya Almira Bastari dan Semangat, Tante Sasa! karya Thessalivia. Kedua novel tersebut merupakan novel metropop yang mengetengahkan kehidupan metropolitan masa kini dengan latar Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan teori Muysken (2000) untuk menganalisis bentuk-bentuk alih kode dan campur kode. Analisis penggunaan fenomena bahasa ini dalam kedua novel difokuskan pada berbagai bentuk alih kode dan campur kode dalam percakapan antartokoh. Di dalam penelitian ini ditemukan bahwa campur kode bahasa Indonesia-Inggris lebih banyak digunakan daripada alih kode.

---

Indonesian-English code-switching and code-mixing are language phenomena that can be found in the novels Home Sweet Loan by Almira Bastari and Semangat, Tante Sasa! by Thessalivia. Both of them are metropop novels that explore metropolitan contemporary life with Jakarta as the setting. This study employs qualitative method using Muysken's theory (2000) to analyze code-switching and code-mixing. The focus is on the various forms of code switching and code mixing in conversations between characters. This study finds that the use of code-mixing is more frequent than code-switching."

"Tingginya angka penjualan konsumen menyebabkan pelaku usaha berlomba-lomba mempromosikan produknya melalui iklan. Promosi teersebut tentunya dilakukan dengan semenarik mungkin untuk menarik perhatian konsumen. Salah satu cara untuk menarik perhatian konsumen adalah dengan menggambarkan kecantikan yang sempurna. Namun penggambaran kecantikan yang sempurna tidak dimiliki secara penuh oleh manusia,sehingga pelaku usaha melakukan cara tersebut dengan teknik manipulasi visual. Penggunaan teknik manipulasi visual pada dasarnya diperkenankan untuk tujuan hiburan, bukan sebagai penggunaan dalam iklan kosmetik. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 pun tidak mengatur secara lebih lanjut terhadap penggunaan manipulasi visual dalam periklanan. Hal tersebut menyebabkan adanya celah bagi pelaku usaha untuk menggunakan teknik manipulasi visual yang dapat mengelabui konsumen yang awam atas manipulasi visual dalam periklanan. Bila mengamati dengan kasus manipulasi visual dalam iklan kosmetik yang ada di Inggris, manipulasi visual di Inggris sebenarnyadiperkenankan selama tidak mengubah fungsi produk yang diiklankan. Pengaturan mengenai manipulasi visual dalam iklan kosmetik di Inggris juga sudah lebih mengatur secara sempit, sehingga terhadap praktik maupun pengawasan periklanan di Inggrismenjadi lebih mudah bagi pelaku usaha, konsumen, ataupun otoritas pengawas di Inggris. Melalui metode penelitian yuridis-normatif, penelitian ini hendak membahas kesesuaian pengaturan hukum di Indonesia terhadap manipulasi visual iklan kosmetik besertaperbandingan dengan Inggris, serta pertanggungjwaban dari pihak yang berkaitan dan penyelesaian sengketa apabila konsumen merasa dirugikan. Manipulasi visual dalam iklan kosmetik yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah seharusnya ditindak dengan tegas oleh otoritas setempat, salah satunya dapat melalui BPSK dengan memberikan fungsi bagi BPSK untuk dapat memberikan sanksi.

---

High sale of cosmetics made businesses compete in promoting their products through advertisements. Promotions through advertisements is certainly done as attractive as possible to attract consumers’ attention. One way to attract costumers’ attention is to show flawless beauty. However, the depiction of flawless beauty is not completely owned by humans, so businessmen use visual manipulation techniques to produce flawless beauty. The use of visual manipulation techniques basically is allowed for entertainment purposes, not for uses on cosmetic advertisement which may change the efficacy of the

advertised product. The Consumer Protection Law No. 18/1999 does not further regulate the use of visual manipulation techniques. With absence of regulation on visual manipulation techniques by The Consumer Protection Law, this may create an opportunity for businessmen to use visual manipulation techniques that may mislead consumer who did not know about visual manipulation in advertisements. The case of

visual manipulation in cosmetic advertisements in UK, it is allowed if it doesn’t change the efficacy of the advertised product. UK regulations on visual manipulation of cosmetic advertisements are regulated narrowly and has guidance for businessmen to use visual manipulation, so the practice and supervision of cosmetic advertisements in UK becomes

easier for businesses, consumers, or supervisory authorities in UK. Through juridicalnormative research method, this study aims to discuss the suitability of legal arrangements in Indonesia for visual manipulation on cosmetic advertisements along with comparisons on UK, as well as the responsibilities of related parties and dispute resolution on consumer protection. Visual manipulation on cosmetic advertisements that does not comply with laws and regulations in Indonesia must dealt strictly by local authorities, one of which can be through BPSK by giving BPSK a function to be able to impose sanctions."

"Media sosial telah berkembang pesat dalam masyarakat dunia. Tak terkecuali Twitter yang mendapatkan peningkatan baik dalam jumlah pengguna maupun konten yang dibuat. Namun, Twitter memiliki batasan karakter dalam satu tweet yang menyebabkan perubahan pada pola penulisan para penggunanya. Pengguna Twitter mulai memodifikasi penulisan dengan kata baku menjadi kata tidak baku, salah satunya dengan menggunakan bahasa campuran. Untuk keperluan analisis tweet, normalisasi teks diperlukan untuk mengubah kata tidak baku menjadi baku untuk memudahkan analisis. State-of-the-art pada normalisasi teks Twitter berbahasa campuran Indonesia dan Inggris saat ini adalah model statistical machine translation (SMT), namun model SMT masih memiliki kelemahan pada beberapa jenis perubahan kata. Penelitian ini berfokus pada normalisasi teks Twitter Indonesia berbahasa campuran Indonesia dan Inggris dengan menggunakan salah satu model transformer yaitu UFAL ByT5. Terdapat dua model UFAL ByT5 yang digunakan masing-masing untuk bahasa Indonesia serta bahasa Inggris. Hasil penelitian menunjukkan model UFAL ByT5 unggul dalam normalisasi teks dibandingkan model SMT, dengan selisih nilai BLEU 0,88 persen lebih besar.

---

Social media has been grown rapidly in the global community. It also includes Twitter, which is getting increase in both users and content created. However, Twitter has character limit in one tweet which causes changes to the writing patterns of its users. Twitter users began to modify their writing from using formal words into non-formal words, one of which was using code-mixed language. For tweet analysis purposes, text normalization is required to transform non-formal words into formal ones to help analysis process. The recent state-of-the-art for Indonesian-English code-mixed Twitter text normalization is with statistical machine translation (SMT) models, however the SMT model still has weakness in word recognition. This research focuses on the Indonesian and English code-mixed Twitter text normalization using one of transformer model which is UFAL ByT5. There are two UFAL ByT5 models that were used, each of them are for Indonesian and English language. Research result shows that UFAL ByT5 model outperform SMT model on text normalization by 0.88 percent of BLEU score in difference."

"Skripsi ini membahas mengenai sejarah perkembangan konsep kekhilafan dalam hukum perdata Indonesia dan Inggris, konsep kekhilafan dalam perjanjian menurut hukum perdata Indonesia, konsep misrepresentation dalam hukum perdata Inggris serta perbandingannya dengan konsep kekhilafan dalam perjanjian di Indonesia. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa terdapat persamaan antara kekhilafan dengan misrepresentation yaitu karakteristiknya dapat membatalkan suatu perjanjian. Sedangkan, perbedaannya yaitu dalam pembagian macam-macam bentuknya. Penelitian ini menggunakan metode perbandingan hukum yang menghasilkan bentuk penelitian yuridis-normatif. Saran yang dapat disampaikan penulis dari penelitian ini adalah dengan perkembangan model perjanjian, maka konsep kekhilafan pun perlu untuk mengalami perkembangan juga dengan merinci lebih lanjut ketentuan mengenai kekhilafan di hukum perjanjian Indonesia sebagaimana hukum Inggris sehingga  menjadi efektif karena dapat mencakup bentuk-bentuk perkembangan kekhilafan yang lebih luas.

---

This thesis discusses about the development history and also the comparison of misrepresentation concept in Indonesia Civil Law and England Civil Law. Within this research, it is found that there is a similarity between misrepresentation known in Indonesia civil Law and England civil law, which is where both characteristic that may terminate an agreement, whereas for the difference, is about the division of all form of misrepresentations. This research uses law comparison method that made a juridical-normative research as an output. Within this research, the author has a suggestion that within development of varying agreements model, then misrepresentation concept also need to be equally developed by putting detailed provisions about misrepresenation in Indonesia regulations that regulate indonesia contract law as how it is implemented in England therefore the regulations can be clearer and effective because of the extension of misrepresentation on the regarded provisions."

"Pemadaman listrik sering kali merugikan konsumen, terutama jika kebijakan kompensasi tidak mencerminkan tingkat kerugian yang dialami. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kebijakan pelindungan konsumen terkait kompensasi pemadaman listrik di Indonesia dan Inggris, dengan fokus pada regulasi dan implementasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah doktrinal, dengan data sekunder berupa studi kepustakaan hukum positif Indonesia dan Inggris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Inggris memiliki sistem regulasi yang lebih matang dengan keberadaan regulator independen seperti Ofgem, yang menjamin transparansi dan kepatuhan penyedia energi terhadap standar kelistrikan. Di sisi lain, di Indonesia, regulasi kompensasi ditetapkan oleh Kementerian ESDM, namun pelaksanaannya sepenuhnya di bawah tanggung jawab PLN, dengan pengawasan yang perlu ditingkatkan. Penelitian ini merekomendasikan agar Kementerian ESDM menyusun kebijakan kompensasi yang lebih spesifik dan transparan, memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan oleh PLN, serta mendorong pelaku usaha untuk meningkatkan transparansi dalam penyediaan layanan kelistrikan.

---

Power outages are often detrimental to consumers, especially if compensation policies do not reflect the level of loss experienced. This research aims to compare consumer protection policies related to blackout compensation in Indonesia and the UK, with a focus on regulation and implementation. The research method used is doctrinal, with secondary data in the form of literature study of Indonesian and UK positive law. The results show that the UK has a more mature regulatory system with the existence of independent regulators such as Ofgem, which ensures transparency and compliance of energy providers with electricity standards. On the other hand, in Indonesia, compensation regulations are set by the Ministry of Energy and Mineral Resources, but implementation is entirely under the responsibility of PLN, with supervision that needs to be improved. This study recommends that the Ministry of Energy and Mineral Resources develop a more specific and transparent compensation policy, strengthen supervision of policy implementation by PLN, and encourage businesses to increase transparency in the provision of electricity services. "

"Hukum persaingan usaha merupakan kebutuhan fundamental bagi sebuah negara, hal ini karena hukum persaingan usaha adalah norma hukum yang mengatur perilaku pelaku usaha dalam berbisnis di Indonesia. Tentu hukum persaingan usaha tidak dapat berjalan dengan efektif dan efisien tanpa adanya penegak hukum persaingan usaha yang baik dan berpengalaman. Mengingat bahwa institusi penegak hukum persaingan usaha yakni Komisi Pengawas Persaingan Usaha merupakan institusi baru dalam tata hukum negara Indonesia, maka pengalaman atas upaya penegakkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha masih diragukan. Hal ini terbukti dengan berbagai macam kasus yang menujukkan bahwa Komisi tersebut masih kurang terampil dalam menjerat pelaku usaha curang dan memberikan sanksi yang tepat kepada pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran atas hukum persaingan usaha. Oleh karena itu, akan sangat baik, bilamana Komsisi Pengawas Persaingan Usaha dapat belajar kepada Institusi Peneggak Hukum Persaingan Usaha yang ada diluar negeri, terutama di negara maju yang telah berpengalaman dalam mengimplemntasikan hukum persaingan usaha di negaranya. Inggris sebagai negara maju yang memiliki hukum persaingan usaha yang baik dan telah menunjuk Institusi Penegak Hukum Persaingan Usaha yang telah memiliki pengalaman semenjak 1960-an, dapat menjadi pedoman bagi Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Apabila ditinjau dari segi hukum acara, tampaknya Komisi Penegak Persaingan Usaha seringkali menemukan kesulitan-kesulitan yang akhirnya menciderai hak-hak pelaku usaha. Adapun cut throat policy yang menjadi kebijakan KPPU merupakan hal yang akhirnya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu ada baiknya bilamana KPPU melakukan studi perbandingan dalam hal proses acara hukum persaingan usaha dengan Office of Fair Trading, selaku institusi penegak hukum persaingan usaha Inggris, dalam proses invesigasi (penyelidikan & penyidikan), proses pembuktian dan proses penetapan pemberian hukuman dan sanksi bagi pelaku usaha yang terbukti melanggar hukum persaingan usaha.

---

Competition Law is an essential legal product for the economic growth of nations, this is due to the fact that competition law is the governing norm in respect to industries and businesses in today?s market. However, a good conceptualize competition law will become invalidated if there is no governing institution which is assigned by the government to protect and implement the competition law. Hence, the need of a good governing institution for the enforcement of competition law is no doubt fundamental to the success of Indonesia?s economic development. Having established its competition law regime in 1999 and in doing so assigning KPPU to watch over the implementation of competition law in Indonesia, Indonesia has reaped many benefits, which includes the steady incline of foreign capitals and investment going to Indonesia in the successive years. However, in respect to KPPU, the governing institution for competition law in Indonesia, its track record in dealing with complex cases in competition law has been under scrutiny by defendants in cases and from academicians believing that the power of implementation measures by the institutions has not been adequately addressed. Thus, in order to better understand competition law and how to implement the best possible policies, KPPU must study from similar institutions abroad, especially, in countries where the competition law regime has been implemented for many years, in this regard the United Kingdom. In doing so KPPU will better understand how to investigate and find evidence that are circumstantial to the case in hand. Not only that, the KPPU must also learn how to implement necessary policies that are suited to the economic and legal needs of Indonesia, in order to create a lasting competition law regime which will increase the welfare of the Indonesian people."