Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kesiapan organisasi Balai Pelatihan Z dalam implementasi SNI ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) untuk mewujudkan good governance. Balai Pelatihan Z sebagai pelayanan publik tidak lepas dari potensi risiko penyuapan dan bertanggung jawab memiliki sistem manajemen untuk mengendalikannya. SMAP sebagai instrumen governansi diharapkan menjadi sistem yang mencegah, mendeteksi, melaporkan, dan menangani penyuapan serta mewujudkan good governance. Penelitian ini menggunakan persyaratan SMAP sebagai perbandingan kondisi kesiapan organisasi, metode analisis SWOT untuk faktor-faktor yang berpengaruh dalam penerapan SMAP, dan Analytical Hierarchy Process untuk menghasilkan strategi penerapan SMAP dalam rangka mewujudkan good governance. Hasil penelitian menunjukkan Balai Pelatihan Z belum sepenuhnya siap untuk menerapkan SMAP dimana memenuhi 3 persyaratan, 20 persyaratan terpenuhi sebagian, dan 21 persyaratan tidak terpenuhi. Berdasarkan analisis SWOT didapatkan informasi terdapat komitmen anti korupsi namun pegawai belum pernah mendapatkan pelatihan mengenai SMAP dan belum terdapat penilaian risiko terhadap penyuapan, sehingga diperlukan strategi implementasi untuk dapat menerapkan dan mewujudkan good governance. Strategi tersebut diantaranya adalah melaksanakan pelatihan SMAP kepada seluruh pegawai, penilaian risiko penyuapan, dan membuat kebijakan/pedoman penerapan SMAP. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi bagi manajemen Balai Pelatihan Z untuk meningkatkan kesiapan dan strategi implementasi SMAP yang tepat dalam rangka mewujudkan good governance ......This research aims to evaluate the organizational readiness of Training Center Z in implementing SNI ISO 37001 Anti-Bribery Management System (ABMS) to realize good governance. Training Center Z as a public service cannot be separated from the potential risk of bribery and is responsible for having a management system to control it. ABMS as a governance instrument is expected to be a system that prevents, detects, reports, and handles bribery and realizes good governance. This research uses ABMS requirements as a comparison of organizational readiness conditions, SWOT analysis method for influential factors in ABMS implementation, and Analytical Hierarchy Process to produce ABMS implementation strategies in order to realize good governance. The results showed that the Z Training Center was not fully ready to implement ABMS which met 3 requirements, 20 requirements were partially met, and 21 requirements were not met. Based on the SWOT analysis, information is obtained that there is an anti-corruption commitment but employees have never received training on ABMS and there is no risk assessment for bribery, so an implementation strategy is needed to implement and realize good governance. These strategies include conducting ABMS training for all employees, assessing the risk of bribery, and making policies/guidelines for implementing ABMS. The results of this study are expected to be input for the management of the Z Training Center to improve readiness and appropriate ABMS implementation strategies in order to realize good governance.

Abstrak :
Dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden No.10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Badan Standardisasi Nasional mengadopsi ISO 37001:2016 mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) menjadi SNI ISO 37001:2016. Saat ini SMAP telah diterapkan oleh berbagai instansi pemerintah maupun perusahaan di Indonesia. Salah satu instansi yang menerapkan SMAP adalah Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian A. Urgensi Itjen Kementerian A menerapkan SMAP adalah Itjen selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki risiko ketika melakukan audit yang berpotensi terjadinya negosiasi-negosiasi untuk menutupi suatu masalah, sehingga proses audit yang dilakukan menjadi rawan terhadap penyuapan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengevaluasi penerapan SMAP yang telah dilakukan Itjen. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan skenario evaluasi menggunakan metode analisis gap pada 7 klausul persyaratan berdasarkan SNI ISO 37001:2016 yaitu klausul Konteks Organisasi, Kepemimpinan, Perencanaan, Operasi, Dukungan, Evaluasi Kinerja, dan Peningkatan. Analisis gap digunakan untuk mengetahui kesenjangan antara kondisi penerapan saat ini dan seberapa penting kondisi tersebut harus dicapai. Data yang digunakan adalah data primer berupa hasil kuesioner dan wawancara serta data sekunder berupa dokumen pedoman SMAP pada Itjen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada klausul Dukungan, Evaluasi Kinerja, dan Peningkatan dalam hal penerapannya masih perlu dilakukan peningkatan. Implikasi penelitian ini sebagai evaluasi penerapan SMAP pada Itjen sehingga SMAP dapat berjalan efektif untuk meminimalisir adanya risiko penyuapan. ......In order to implement Presidential Instruction No. 10 of 2016 concerning Actions to Prevent and Eradicate Corruption, the National Standardization Body adopted ISO 37001:2016 concerning Anti-Bribery Management System to become SNI ISO 37001:2016. Currently SMAP has been implemented by government institutions and companies in Indonesia. One of the agencies implementing SMAP is the Inspectorate General of Ministry A. The urgency implementing SMAP is that the Inspectorate General as the Government Internal Supervisory Apparatus has a risk when conducting an audit that has the potential for negotiations to cover up a problem, so that the audit process made to be vulnerable to bribery. The purpose of this research to evaluate the implementation of the SMAP that has been carried out by the Inspectorate General. This research is a case study research with evaluation scenarios using the gap analysis method on 7 requirements clauses based on SNI ISO 37001: 2016 namely Organizational Context, Leadership, Planning, Operations, Support, Performance Evaluation, and Improvement. Gap analysis is used to find out the weaknesses between the current application conditions and how important the conditions must be achieved. The results of the study show that the implementation of the Support, Performance Evaluation, and Improvement clauses in terms of implementation still needs to be improved. The implication of this research is to evaluate the implementation of the SMAP at the Inspectorate General so that the SMAP can run effectively for minimizing the risk of bribery.

Abstrak :
Laporan magang ini mengulas mengenai evaluasi atas prosedur policy enhancement dan peningkatan awareness yang dilakukan terhadap risiko suap dan korupsi pada PT PUB oleh OXF Advisory Indonesia dengan standar dan regulasi anti-suap dan korupsi yang berlaku. Landasan dari evaluasi ini meliputi UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) dan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan SNI ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti-Penyuapan. Laporan magang ini juga mencakup refleksi yang dilakukan oleh penulis selama menjalani kegiatan magang di OXF Advisory Indonesia. Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan prosedur policy enhancement dan peningkatan awareness yang dilakukan oleh milik OXF Advisory Indonesia telah sesuai dengan regulasi dan standar manajemen risiko anti-suap dan anti-korupsi. Namun masih terdapat ruang untuk perbaikan guna meningkatkan kualitas layanan OXF Advisory Indonesia dan agar praktik tersebut menjadi lebih efektif. ......This internship report discusses the evaluation of policy enhancement and awareness improvement procedures regarding the bribery and corruption risks of PT PUB by OXF Advisory Indonesia, in accordance with applicable anti-bribery and anti-corruption regulations and standards. The basis of this evaluation includes Law No. 1 of 2023 on the Criminal Code (KUHP), Law No. 20 of 2001 on Amendments to Law No. 31 of 1999 on the Corruption Criminal Act, and SNI ISO 37001:2016 on Anti-Bribery Management Systems. This internship report also encompasses the reflections made by the author during their internship at OXF Advisory Indonesia. Based on the conducted analysis, it can be concluded that overall, the policy enhancement and awareness improvement prosedures carried out by OXF Advisory Indonesia has comply with anti-bribery and anti- corruption regulations and risk management standards. However, there is still room for improvement to enhance the quality of services provided by OXF Advisory Indonesia and to make the practices more effective.