Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Perseroan Terbatas, menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas, adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan modal tertentu, yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Perseroan Terbatas menjadi badan hukum apabila telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sehingga dapat dipersamakan dengan subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban seperti manusia dan mempunyai harta kekayaan yang terpisah dari harta kekayaan pribadi pemiliknya yang merupakan modal dalam perseroan terbatas tersebut, terdiri atas modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor. Modal dasar terdiri atas nilai nominal saham, dan besarnya ditetapkan oleh para pendiri, baik pada Akta Pendirian Perseroan Terbatas maupun apabila terjadi perubahan Anggaran Dasar dalam perseroan terbatas. Perubahan modal merupakan salah satu bagian dari perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, yang dapat dilakukan baik sebelum, yang mana dapat dilakukan tanpa menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, ataupun setelah pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas diperoleh, yang dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham,yang merupakan kewajiban hukum dan tanggung jawab Direksi perseroan terbatas. Hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dituangkan dalam bentuk akta notaris dalam bahasa Indonesia. Notaris, sebagai pejabat umum, dalam pembuatan akta harus memeriksa dan meneliti dokumendokumen yang diberikan kepadanya, antara lain mengenai panggilan, jumlah korum dam suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, adanya perubahan-perubahan anggaran dasar perseroan terbatas terakhir, baik berupa pemberitahuan, pelaporan atau persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Abstrak :
Coporation is legal person or legal entity regarding as law subject that is capable of doing legal action or legal relation contact with various party as human beings.Corporation by human beings in order to form a body having status,position,authority like as those of human beings.Therefore this creation is called as artificial legal person.....

Abstrak :
Dalam praktek sering ditemukan akta Pendirian Perseroan Terbatas yang didirikan oleh hanya suami istri yang tidak membuat perjanjian perkawinan . Ada notaris yang mau menerima, ada juga notaris yang menolak tegas untuk membuatkan suatu Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang didirikan oleh suami istri khususnya yang tidak membuat perjanjian perkawinan diantara keduanya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder terutama bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan antara lain UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Undang-undang perkawinan. ......In common practice certificate Incorporation Limited Liability Company founded by husband and wife who not only made a marriage agreement . There is a notary who would accept, there is also a notary who firmly refused to make a Deed of Company Limited which was founded by husband and wife in particular that does not make a marriage treaty between them. The method used in this study is a normative legal research methods were done by examining library materials is a secondary data mainly primary legal materials that include legislation, among others, Law no. 40 of 2007 on Limited Liability Companies, and Act the marriage.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai tahapan pengambilalihan saham secara tidak langsung yang mengakibatkan perubahan pengendali. Ketentuan pengambilalihan saham harus memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Tindakan pengambilalihan yang dilakukan melalui Direksi Perseroan ataupun melalui pemegang saham secara langsung, tidak boleh merugikan kepentingan pihak tertentu. Penulis berfokus pada permasalahan terjadinya perubahan pengendali dalam Perseroan akibat adanya pengambilalihan yang dilakukan oleh perusahaan yang berafiliasi dengan salah satu pemegang saham yang memiliki hubungan baik secara langsung maupun tidak langsung, dimana kepemilikan saham kedua perusahaan tersebut dapat mengakibatkan pengendalian terhadap Perseroan terbatas tertutup. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis-normatif yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisa konsep hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti, khususnya yang berkaitan dengan hukum Perseroan terbatas, pengeluaran saham-saham baru, pengambilalihan saham, dan peranan notaris dalam membuat akta otentik terhadap transaksi pengambilalihan saham. Hasil penelitian menyarankan bahwa perlu dilakukan reformasi hukum perusahaan agar undang-undang dapat mengawasi terjadinya perubahan pengendali dalam perseroan terbatas tertutup yang diakukan secara terselubung oleh para pemegang saham yang berafiliasi.

---

ABSTRACT
The focus of this thesis is discusses the stage of indirect acquisition of shares resulting in a change of control. The terms of the acquisition of shares must comply with the provisions required in Law Number 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company. Actions of expropriation made through the Board of Directors of the Company or through shareholders directly shall not impair the interests of any particular party. The author focuses on the issue of the change of control in the Company due to a takeover made by a company affiliated with one of the shareholders who have direct, indirect relationship where the ownership of the shares of both companies may result in control of a closed limited liability company. The research method used in this paper is juridical-normative conducted by reviewing and analyzing legal concepts relating to legal issues studied, especially related to the law of a limited liability company, the expenditure of new shares, takeover of shares, and the role of notary in making an authentic deed of a share takeover transaction. The results suggest that it is necessary to reform the company's law so that the law can monitor the occurrence of control changes in closed-liability companies that are dealt with veiled by affiliated shareholders.

Abstrak :
Perubahan pengaturan Modal Dasar Perseroan Terbatas berpengaruh terhadap profesi Notaris karena Notaris merupakan satu-satunya pejabat umum yang diberikan wewenang oleh Undang-Undang Jabatan Notaris untuk membuat Akta Pendirian Perseroan Terbatas dan melakukan Penyuluhan Hukum atas perbuatan hukum tersebut. Dalam melakukan Penyuluhan Hukum mengenai Pendirian Perseroan Terbatas, selain Notaris harus mengacu pada peraturan perundang-undangan, Notaris tidak dapat mengesampingkan asas-asas hukum dan prinsip-prinsip yang relevan, seperti: asas kepastian hukum, prinsip kehati-hatian, dan prinsip Good Corporate Governance, karena walaupun Notaris membuat akta secara formil, Notaris perlu memperhatikan substansi akta secara materiil agar di kemudian hari Notaris tidak terseret dalam suatu sengketa hukum sebagai turut tergugat. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah doktrinal yaitu dengan mengumpulkan data sekunder berupa bahan-bahan hukum melalui studi kepustakaan, mengelompokan lalu memilahnya. Selanjutnya, data tersebut dikelompokkan, dipilah, diinterpretasi, serta diverifikasi dengan cara melakukan wawancara kepada Notaris sebagai narasumber. Kemudian, penulis menganalisisnya dan menuliskannya dalam penelitan ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa apabila Notaris memberikan Penyuluhan Hukum yang mengatakan bahwa Perseroan Terbatas dapat didirikan dengan Modal Dasar sejumlah Rp1,00 (satu rupiah) dan Modal Disetor sejumlah 25% (dua puluh lima persen) dari Modal Dasar tersebut yakni Rp0,25 (nol koma dua puluh lima rupiah), hal ini bertentangan dengan Prinsip Good Corporate Governance, khususnya Asas Keberlanjutan dan Asas Akuntabilitas; sedangkan di sisi lain, apabila Notaris memberikan Penyuluhan Hukum yang mengatakan bahwa Perseroan Terbatas tidak dapat didirikan dengan Modal Dasar sejumlah Rp1,00 (satu rupiah), Notaris menyalahi ketentuan Pasal 109 Angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja mengenai perubahan ketentuan Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dengan demikian, saran yang dapat Penulis berikan adalah bahwa dalam perumusan ketentuan Modal Dasar Persoan Terbatas, pemerintah harus memperhatikan aspek nonhukum, yaitu ekonomi, yang dapat disesuaikan dengan jenis usahanya. ......Changes in the regulation of the Authorized Capital of Limited Liability Companies affect the Notary profession because Notaries are the only public officials who are given the authority by the Law to make Deeds of Establishment of Limited Liability Companies and provide legal counselling on these legal acts. In conducting legal counseling regarding the establishment of a limited liability company, apart from the Notary having to refer to statutory regulations, the Notary cannot ignore relevant legal principles, such as: the principle of legal certainty, the principle of prudence, and the principle of Good Corporate Governance because even though the Notary makes a formal deed, the Notary needs to pay attention to the material substance of the deed so that in the future the Notary is not dragged into a legal dispute as a co-defendant. The research method used in writing this thesis is doctrinal, namely by collecting secondary data in the form of legal materials through literature study, grouping and then sorting them. Next, the data is grouped, sorted, interpreted, and verified by conducting interviews with Notaries as resource persons. Then, the author analyzed it and wrote it in this research. The results of this research show that if a Notary provides legal counselling which states that a Limited Liability Company can be established with authorized capital of IDR 1.00 (one rupiah) and paid-up capital of 25% (twenty five percent) of the authorized capital, namely IDR 0.25, this is contrary to the Principles of Good Corporate Governance, especially the Principle of Sustainability and the Principle of Accountability; Meanwhile, on the other hand, if the Notary provides legal counselling stating that a Limited Liability Company cannot be established with authorized capital of IDR 1.00 (one rupiah), the Notary is violating Article 109 Number 3 Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation regarding changes to the provisions of Article 32 paragraph 1 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies Thus, the advice that the author can give is that in formulating the provisions on the authorized capital of limited liability companies, the government must pay attention to non-legal aspects, namely economics, which can be adjusted to the type of business.