Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
[Penelitian ini membahas mengenai gambaran beban kerja pegawai di Unit SDM pada RS X. Tujuan dari penelitian ini adalah melihat gambaran beban kerja pegawai di Unit SDM apakah sudah sesuai standar atau belum. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan analisis deskriptif. Pengambilan data dilakukan dengan metode work sampling oleh kedua informan dimana pelaksana pengamatan mencatat seluruh kegiatan kedua informan tersebut selama jam kerja selama bergantian dengan interval waktu 5 (lima) menit. Untuk menjaga validitas data, peneliti melakukan triangulasi sumber dan triangulasi metode. Pengamatan dilakukan selama 7 (tujuh) hari mulai pukul 08.00-17.00 WIB dengan waktu istirahat 12.00-13.00 WIB. Setelah mengolah hasil pengamatan, didapatkan bahwa beban kerja pada pegawai Unit SDM di RS X mengalami kelebihan (over capacity) dimana beban kerja pada Unit SDM mencapai persentase 83,93% dimana standar beban kerja optimum hanya 80%. Peneliti kemudian melakukan perhitungan kebutuhan pegawai dengan metode WISN yang kemudian didapatkan hasilnya adalah Unit SDM membutuhkan 3 pegawai dimana saat ini pegawai SDM hanya berjumlah 2. ......This study examines HRD workload description at X Hospital. The goal of this study is to know the description of HRD workload whether it is compliant or not. The research adopts kualitatif with descriptive analysis methodology. Data collected by using work sampling method to both informants. Work sampling method conducted by recording all activities from both informant during office hours with 5 (five) minutes interval each. To estabilish the validity of data, the researcher conducted triangulation of data sources and triangulation method. Observations were made during 7 (seven) days starting at 8:00 am to 5:00 pm with time off around 12:00 to 1:00 pm. After processing the results of the observation, it was found that the workload on the employees in the HRD at X Hopital run into over capacity. In this category, the workload on the employees in the HRD reached 83.93% where the optimum standard of workload is only 80%. Researcher conducted an anlysis of the needs of emplyees with WISN Method, and the result is the optimal amount of energy needs in HRD as many as 3 people. HRD has deficiency staff because amount of employee of the HRD are 2 people.;This study examines HRD workload description at X Hospital. The goal of this study is to know the description of HRD workload whether it is compliant or not. The research adopts kualitatif with descriptive analysis methodology. Data collected by using work sampling method to both informants. Work sampling method conducted by recording all activities from both informant during office hours with 5 (five) minutes interval each. To estabilish the validity of data, the researcher conducted triangulation of data sources and triangulation method. Observations were made during 7 (seven) days starting at 8:00 am to 5:00 pm with time off around 12:00 to 1:00 pm. After processing the results of the observation, it was found that the workload on the employees in the HRD at X Hopital run into over capacity. In this category, the workload on the employees in the HRD reached 83.93% where the optimum standard of workload is only 80%. Researcher conducted an anlysis of the needs of emplyees with WISN Method, and the result is the optimal amount of energy needs in HRD as many as 3 people. HRD has deficiency staff because amount of employee of the HRD are 2 people., This study examines HRD workload description at X Hospital. The goal of this study is to know the description of HRD workload whether it is compliant or not. The research adopts kualitatif with descriptive analysis methodology. Data collected by using work sampling method to both informants. Work sampling method conducted by recording all activities from both informant during office hours with 5 (five) minutes interval each. To estabilish the validity of data, the researcher conducted triangulation of data sources and triangulation method. Observations were made during 7 (seven) days starting at 8:00 am to 5:00 pm with time off around 12:00 to 1:00 pm. After processing the results of the observation, it was found that the workload on the employees in the HRD at X Hopital run into over capacity. In this category, the workload on the employees in the HRD reached 83.93% where the optimum standard of workload is only 80%. Researcher conducted an anlysis of the needs of emplyees with WISN Method, and the result is the optimal amount of energy needs in HRD as many as 3 people. HRD has deficiency staff because amount of employee of the HRD are 2 people.]

Abstrak :
Guna mewujudkan pertanian yang modern, tangguh, efisien dan berkelanjutan serta selaras dengan paradigma baru desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan Undang Undang No 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang Undang No 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, maka salah satu upaya yang penting dilakukan yakni melaksanakan pembinaan sumber daya aparatur melalui pengembangan diktat bagi aparat/pejabat di bidang pertanian. Sumber daya aparatur di Jajaran Depdagri dan Pemda dalam konteks melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan diharapkan dapat berperan maksimal dengan produktifitas kerja yang tinggi, efisien, cakap dan bertanggungjawab, termasuk di dalamnya memberikan pelayanan terbaik kepada publik. Namun dibalik harapan itu diakui bahwa kinerja aparatur terutama para Penyuluh Pertanian di Daerah dinilai masih rendah karena kualitasnya juga relatif masih rendah. Dalam era reformasi dewasa ini nampak ada kecenderungan di kalangan birokrat pemerintahan yang mengalihkan perhatiannya pada perumusan proses pengambilan keputusan belum mengindahkan dan menghargai unsur SDM yang secara utuh akan mengakibatkan kebijaksanaan relatif tidak akomodatif dan tepat sasaran. Sehinggga upaya peningkatan SDM aparatur membutuhkan transparansi kebijakan dan relevan dalam upaya mendukung pelaksanaan tugas sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah. Atas dasar kenyataan tersebut, upaya untuk meningkatkan kualitas aparatur penyuluh pertanian melalui Pendidikan dan Pelatihan sangat dibutuhkan selain diarahkan sesuai dengan kebijakan diktat-diktat teknis yang lain dan kebijakan instansi Pembina Teknis Jabatan Fungsional tertentu, juga secara spesifik diarahkan pada kegiatan yang langsung bersentuhan dengan pelayanan masyarakat. Penelitian ini berusaha untuk mengkaji sejauhmana keberhasilan pelaksanaan program Diktat Fungsional Penyuluh Pertanian dalam rangka pembinaan aparatur di Badan Diktat Depdagri dan Otonomi Daerah serta berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan diktat bagi Penyuluh Pertanian tersebut. Selanjutnya penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis yang mengungkapkan masalah-masalah yang terjadi pada saat ini dan berusaha menganalisisnya dengan didasarkan pada data dan informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian dan melakukan diskusi dengan subyek yang berkompeten (unsur pimpinan pengelola, stake holders, study user, advisor dan tenaga ahli). Berdasarkan hasil analisis tersebut permasalahan penelitian ini akan dibahas dan dianalisis sehingga dapat diambil kesimpulan dan saran bagi pelaksanaan kebijakan diktat fungsional bagi penyuluh pertanian tersebut di masa datang. Dari data hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa kebijakan pimpinan Badan Pendidikan dan Pelatihan Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam mengimplementasikan program diktat bagi penyuluh pertanian adalah dengan memanfaatkan hasil pengkajian terhadap aspek kebutuhan dan manfaat program, kurikulum, peserta, penyelenggara, tenaga pengajar, sarana dan prasarana diktat dan pendanaan. Ditinjau dari aspek- aspek yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan diktat bahwa masih kurang berhasil sehingga memerlukan perhatian dari pihak pengelola dalam menetapkan kebijakan untuk mengatasi masalah tersebut. Dalam menjamin mutu diharapkan pengelola dapat melibatkan perguruan tinggi dan pihak swasta khususnya dalam bertindak sebagai tenaga pengajar, penyusun modul maupun pengelola program. Disamping itu perlu diupayakan pengembangan strategi kebijakan pelaksanaan diktat yaitu strategi kemitraan, pengembangan kelembagaan , pengembangan kapasitas personil diktat dan strategi swadana.

Abstrak :
Aspek sumber daya manusia (SDM) merupakan aspek yang paling penting untuk dikelola karena merupakan penggerak pengamanan infomasi. Penelitian ini membahas tentang desain perencanaan peningkatan kompetensi SDM keamanan informasi berdasarkan Kamus Kompetensi Teknis Keamanan Siber Dan Persandian yang disusun oleh BSSN sebagai standar kompetensi keamanan siber sesuai dengan karakteristik tugas jabatan di Pemda. Desain perencaan ini diterapkan pada Pemda XYZ. Data profil kompetensi diperoleh dari asesmen melalui wawancara terhadap 5 personil Pemda XYZ yang bertugas dalam area pengamanan informasi. Hasil asesmen ini kemudian dibandingkan dengan standar kompetensi yang ideal sehingga diperoleh data kesenjangan kompetensi dari setiap personil. Hasil dari penerapan desain perencaan pada Pemda XYZ, terdapat 15 unit kompetensi yang ideal dimiliki oleh personil Pemda XYZ dari total 33 unit kompetensi keamanan siber. dari 15 unit kompetensi tersebut, 5 kompetensi diidentifikasi sudah dimiliki, sehingga masih terdapat kebutuhan sebanyak 10 unit kompetensi yang perlu dipenuhi. Dari aspek kebutuhan jabatan fungsional, dibutuhkan 5 jabatan fungsional dibidang keamanan informasi, 3 personil pada level 2 (Pertama), 1 personil pada level 3 (Muda) dan 1 Personil pada level 4 (Madya). Hasil penelitia ini juga memberikan rekomendasi prioritas pelatihan untuk setiap personil. Pada akhir penelitian dilakukan validasi kepada 5 (lima) orang narasumber sesuai dengan indikator validasi yang telah ditetapkan. ......The aspect of human resources (HR) is the most important aspect to manage because it is the driving for information security. This study discusses the planning design for increasing the competence of information security human resources based on the Technical Competency Dictionary for Cyber Security and Encryption compiled by the BSSN as a cyber security competency standard in accordance with the characteristics of job assignments in the Regional Government. This planning design is applied to the Local Government of XYZ. Competency profile data was obtained from an assessment through interviews with 5 Local Government of XYZ personnel who served in the area of information security. The results of this assessment are then compared with the ideal standard of competency in order to obtain competency gap data for each personnel. As a result of implementing the planning design at the Local Government of XYZ, there are 15 competency units that are ideally owned by Local Government of XYZ personnel out of a total of 33 cyber security competency units. of the 15 competency units, 5 competencies are identified as already owned, so there is still a need for as many as 10 competency units that need to be fulfilled. From the aspect of functional position requirements, 5 functional positions are needed in the field of information security, 3 personnel at level 2 (First), 1 personnel at level 3 (Junior) and 1 Personnel at level 4 (Madya). The results of this study also provide training priority recommendations for each personnel. At the end of the study, 5 (five) resource persons were validated according to the established validation indicators.

Abstrak :
Basis data yang belum terintegrasi membuat proses penggajian di PT X sering terhambat karena data pendukung penggajian terlambat masuk ke HR. Data pendukung yang terkait dengan proses penggajian di PT X masih dalam bentuk Excel dan hardcopy. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang sistem informasi pengelolaan sumber daya manusia dan penggajian dengan pendekatan self-service di PT X. Sistem ini diharapkan dapat menghasilkan informasi yang mendukung proses penggajian dengan memfasilitasi sistem penggajian dalam mengumpulkan dan memproses data penggajian. Pendekatan self-service yang dimaksudkan untuk menjadikan karyawan sebagai entitas yang memainkan peran aktif dalam sistem informasi pengelolaan sumber daya manusia dan penggajian untuk mengelola data mereka secara real time. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif dengan wawancara mendalam, observasi, dan studi literatur. Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data primer. Metode yang digunakan untuk merancang sistem informasi pengelolaan sumber daya manusia dan penggajian adalah enam tahap awal dari kerangka FAST. Tesis ini juga akan menjelaskan tentang perbandingan total cost of ownership antara implementasi menggunakan Cloud based dibandingkan dengan On-premis. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan perancangan sistem informasi untuk manajemen sumber daya manusia dan penggajian dengan pendekatan yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk meminimalkan risiko yang mungkin terjadi dalam proses penggajian dan membuat proses menjadi efektif dan efisien. ......The database that is not yet integrated makes the payroll process at PT X often hampered because data collection is late in entering HR payroll. Supporting data related to the payroll process at PT X are still in the form of excel and hardcopy. The purpose of this study is to design human resource management and payroll with a self-service approach at PT X. Human resources management and payroll information systems with a self-service approach are expected to produce information supporting the payroll process that facilitates the payroll system in collecting and processing payroll data. The self-service approach is intended to make employees as entities that play an active role in information systems for managing human resources and payroll so they can manage their data in real time. The study was conducted qualitative research method with in-depth interviews, observations, and literatures studies. In this study, the type of data used is primary data. The method used to design human resources management and payroll information systems is the initial six phase of Framework for the Application of System Thinking method. This thesis will also explain about comparison total cost of ownership between implementations using cloud based compared to on-premise. The results of this study are expected to provide a design of information systems for human resource management and payroll with a self-service approach that can be used by company to minimize the risks that might occur in the payroll process and make the process effective and efficient.