Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pemantauan yang terus menerus menggunakan surveilans dapat menurunkan angka kejadian HAIs. Sistem surveilans HAIs secara elektronik ini dapat dikembangkan dengan sistem yang terintegrasi dalam sistem informasi rumah sakit. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan surveilans HAIs berbasis komputer terhadap kelengkapan dokumentasi dan kepuasan pengguna. Desain penelitian pre eksperimen dengan rancangan pre test post test without control dengan sampel dokumen 71 dokumen dan 25 perawat. Hasil penelitian dengan Wilcoxon test menunjukan adanya perbedaan yang bermakna antara kelengkapan dokumentasi sebelum dan sesudah penggunaan sistem (p = 0,01) dan menggunakan t dependent menunjukkan ada perbedaan yang bermakna kepuasan pengguna sistem surveilans HAIs sebelum dan sesudah intervensi (p = 0,01). Perbedaan ini menunjukkan sistem surveilans HAIs berbasis komputer berpengaruh terhadap kelengkapan dokumen dan kepuasan pengguna. Hasil penelitian dapat digunakan untuk dasar pengembangan sistem surveilans HAIs sesuai kebijakan rumah sakit.

---

Continued monitoring using surveillance could decrease HAIs incidence. HAIs electrinic surveillance system could be developed with a system that is integrated in the hospital information system. This study aims to identify the influence of computer based HAIs surveillance toward documentation completeness and user satisfaction. Pre experiment research design by pre test post test without control plan with 71 document samples and 25 nurses. Outcome of the research by wilcoxon test showed that there are significant differences between documentation completeness before and after implementation of the system (p=0,01) and using t dependent showed that there are significant differences in term of satisfaction of the HAIs surveilans system before and after the intervention (p=0,01). This differences showed that computer based HAIs surveilans system has influence toward document completeness and user satisfaction. The results of the study can be used to base the development of appropriate surveillance system Hais hospital policy.

Abstrak :

Infeksi Daerah Operasi (IDO) merupakan salah satu infeksi terkait pelayanan kesehatan yang dapat terjadi pada pasien yang menjalani operasi. Salah satu upaya pencegahan terjadinya infeksi daerah operasi adalah dengan melakukan penerapan care bundle infeksi daerah operasi. Penerapan care bundle dianggap patuh apabila elemen care bundle dilakukan secara menyeluruh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan penerapan care bundle IDO dengan kejadian infeksi daerah operasi (IDO) di Rumah Sakit Fatmawati tahun 2023. Desain penelitian ini dengan menggunakan studi kasus kontrol dimana pengambilan data secara retrospektif dengan menggunakan sampel 388 dari data surveilans infeksi Healthcare Associated Infections (HAIs) dan data audit penerapan care bundle IDO Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Rumah Sakit Fatmawati, terdiri dari kelompok kasus 97 terjadi IDO dan kelompok kontrol 291 tidak terjadi IDO. Analisa data dilakukan dengan menggunakan regresi logistik. Hasil penelitian ini mendapatkan bahwa penerapan care bundle tidak patuh memiliki risiko 1,66 kali terjadi infeksi daearah operasi (IDO) dibandingkan dengan penerapan care bundle  patuh dengan (OR=1,66; 95% CI: 1,007-2,735) dan terbukti signifikan secara statistik  dengan p-value 0,046 (<0,05) setelah dikontrol oleh variabel umur dan variabel klasifikasi luka. Variabel kovariat yang juga berhubungan terhadap kejadian infeksi daerah operasi (IDO) di Rumah Sakit Fatmawati adalah umur ≥ 60 tahun berisiko 2,05 kali terjadi infeksi daerah operasi (IDO) dibandingkan umur < 60 tahun (OR= 2,05; 95% CI=1,08-3,89) dan variabel klasifikasi luka operasi terkontaminasi – kotor berisiko 4,48 kali terjadi infeksi daerah operasi (IDO) dibandingkan dengan luka bersih – bersih terkontaminasi (OR= 4,48; 95% CI=1,93-10,42). Hasil penelitian ini dapat juga menjadi masukan bagi Rumah SakitFatmawati untuk dapat lebih meningkatkan kepatuhan penerapan bundle dalam upaya pencegahan infeksi daerah operasi (IDO)

 

---

Surgical Site Infection (SSI) is one of the health care Associated infections that can occur in patients undergoing surgery. One effort to prevent surgical site infections (SSI) is to implement surgical site infection care bundle. The implementation of care bundle is considered compliant if the care bundle elements are carried out thoroughly. This study aims to determine the relationship between the implementation of SSI bundle care and the incidence of surgical site infections (SSI) at Fatmawati Hospital in 2023. This research design uses a case control study where data is collected retrospectively using a sample of 388 from Healthcare Associated Infections (HAIs) infection surveillance data, and audit data on the implementation of the SSI care bundle of the Fatmawati Hospital Infection Prevention and Control Committee, consisting of a group of 97 cases where SSI occurred and a control group of 291 where SSI did not occur. Data analysis was carried out using logistic regression. The results of this study found that implementing non-compliant care bundle had a 1.66 times risk of surgical site infection (SSI) compared to implementing compliant care bundle with an (OR=1,66; 95% CI: 1,007-2,735)  and was proven to be statistically significant with a p-value 0.046 (<0.05) after being controlled by age variables and wound classification variables. Covariate variables that are also related to the incidence of surgical site infection (SSI) at Fatmawati Hospital are age ≥ 60 years having a 2.05 times risk of surgical site infection (SSI) compared to age < 60 years (OR= 2,05; 95% CI=1,08-3,89) and The classification variable for contaminated - dirty surgical wounds has a 4.48 times risk of surgical site infection (SSI) compared to clean - clean contaminated wounds (OR= 4,48; 95% CI=1,93-10,42). The results of this research can also be input for Fatmawati Hospital to further improve compliance with bundle implementation in efforts to prevent surgical site infections (SSI).

 

 

Abstrak :
Latar Belakang: Bidan memiliki risiko tinggi tertularnya Healthcare-Associated Infections HAIs pada saat merawat pasien. Umumnya risiko penularan infeksi yang dihadapi bidan adalah pada saat kontak dengan darah dan cairan tubuh. Pada tahun 2015, terjadi 250 kasus kecelakaan kerja termasuk didalamnya kejadian tertusuk jarum. Metode: Jenis penelitian adalah deskriptif analitik dengan desain penelitian potong lintang dan jumlah sampel 130 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, kuisioner dan pengamatan, sedangkan data sekunder diperoleh dari profil Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi. Hasil: Sebanyak 73 56,2 responden patuh, sedangkan sisanya 57 43,8 responden tidak patuh. Rata-rata tingkat kepatuhan responden terhadap prosedur kewaspadaan standar sebesar 88,7 dengan tingkat kepatuhan responden tertinggi adalah kepatuhan dalam pembersihan lingkungan area kerja sebesar 89 100 responden dan tingkat kepatuhan terendah adalah kepatuhan terhadap penggunaan APD sebesar 52 55,3 responden. Faktor yang paling berhubungan secara signifikan dengan kepatuhan bidan dalam menerapkan kewaspadaan standar adalah usia > 40 tahun OR = 2,64, IK 95 = 1,08-6,49 , sarana prasarana lengkap di kamar bersalin OR = 6,26, IK 95 = 2,74-14,30 dan poli KIA-KB OR = 5,84, IK 95 = 2,56-13,32 , peraturan dan SOP lengkap di poli KIA-KB OR = 2,04, IK 95 = 1,01-4,13 , masa kerja ? 5 tahun OR = 4,92, IK 95 = 2,11-11,49 , status kepegawaian PNS OR = 3,21, IK 95 = 1,56-6,64 dan beban kerja rendah OR = 2,95, IK 95 = 1,25-6,96 , sedangkan faktor yang paling berpengaruh adalah sarana prasarana lengkap di kamar bersalin OR = 5,46, IK 95 = 2,31-12,89 dan masa kerja ? 5 tahun OR = 4,12, IK 95 = 1,67-10,18 . Kesimpulan: Ketersediaan sarana prasarana merupakan faktor paling dominan yang berhubungan dengan perilaku bidan terhadap kepatuhan penerapan kewaspadaan standar. Kata Kunci: Bidan, darah dan cairan tubuh, Healthcare-Associated Infections HAIs , kewaspadaan standar.

---

Background Midwives have a high risk of contracting Healthcare Associated Infections HAIs when treating patients. Generally, the risk of transmission of infections that the midwife encounters is at the time of contact with blood and body fluids. In 2015, there are 250 cases of occupational accidents including the incidence of needle puncture. Methods The type of the study was analytic descriptive with cross sectional study design and total sample of 130 people. Data was collected by interview, questionnaire and observation, while secondary data was obtained from the profile of Bekasi District Health Office. Result The result shows that 73 56.2 respondents are obedient, while the rest of about 57 43.8 respondents are not. The average level of compliance of respondents to standard awareness procedure is 88.7 with the highest number of compliance of about 89 100 respondents is in cleaning work area environment and the lowest one is adherence to use of Personal Protective Equipment PPE equal to 52 55.3 of respondents. Factors significantly correlated with midwife adherence in applying standard precautions were age 40 years OR 2.64, IK 95 1.08 6.49 , complete infrastructure in the delivery room OR 6.26, IK 95 2.74 14.30 and maternal, child health and family planning MCH FP poly OR 5.84, IK 95 2.56 13.32 , complete rules and Standard Operating Procedures SOPs in maternal, child health and family planning MCH FP poly OR 2.04, IK 95 1.01 4.13 , duration of work 5 years OR 4.92, IK 95 2.11 11.49 , employment status of civil servants OR 3.21, IK 95 1.56 6.64 and low work load OR 2.95, IK 95 1.25 6.96 , with the most influential factors were complete infrastructure in the delivery room OR 5.46, IK 95 2.31 12.89 and duration of work 5 years OR 4.12, IK 95 1.67 10.18 . Conclusion The availability of infrastructure facilities is the most dominant factor that relates to midwives behavior on compliance to standard precautions. Keywords Blood and body fluids Healthcare Associated Infections HAIs midwives standard precautions.

Abstrak :
ABSTRAK
Pengawasan dapat menurunkan angka kejadian HAIs dan pengawasan dapat menjadi dasar perbaikan pelayanan dalam meningkatkan keselamatan pasien. Data HAIs sering tidak lengkap sehingga perbaikan mutu sulit untuk dilaksanakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan pengawasan HAIs berbasis komputer terhadap kelengkapan dokumentasi dan kepuasan perawat dalam menggunakan sistem. Desain penelitian yang digunakan adalah pre eksperimen dengan rancangan pre test post test without control. Jumlah sampel dokumen 71 dokumen dan 25 perawat, diambil secara purposive sampling. Analisis menggunakan Wilcoxon test dan t-dependent test. Hasil menunjukan adanya perbedaan yang bermakna antara kelengkapan dokumentasi sebelum dan sesudah penggunaan sistem (p= 0,0). Selain itu, hasil penelitian ini juga menunjukkan ada peningkatan kepuasan perawat sebagai pengguna sistem pengawasan HAIs sebelum dan sesudah intervensi (p= 0,01). Peningkatan ini menunjukkan sistem pengawasan HAIs berbasis komputer berpengaruh terhadap kelengkapan dokumen dan kepuasan perawat. Hasil penelitian dapat menyarankan untuk migrasi dari catatan yang berbasis manual ke dokumentasi berbasis elektronik.

Abstrak :
Healthcare Associated Infections (HAIs) merupakan masalah penting dan penyebab peningkatan morbiditas, mortalitas serta perpanjangan waktu perawatan di rumah sakit. Di Indonesia HAIs di rumah sakit paling banyak terjadi di ruang rawat intensif. Dalam 3(tiga) tahun terakhir ini RSPP mengalami peningkatan jumlah pasien yang dirawat dan lama hari rawat sehingga semakin besar kemungkinan terjadinya risiko HAIs. Tujuan penelitian ini mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan lamanya rawat inap (lebih dari 3x24 jam) di ruang rawat intensif, dan mengetahui angka prevalensi HAIs dari Januari 2011 sampai dengan Desember 2012. Desain penelitian kuantitatif cross sectional dengan data sekunder dari rekam medik dengan sampel 897 pasien dan data primer dari kuesioner petugas medis sebanyak 90 orang, metode pengumpulan data secara telaah dokumen rekam medik dan data tim PPIRS. Hasil penelitian : 1. Empat faktor dari rekam medik berhubungan dengan lamanya rawat inap yaitu usia, pemakaian alat medis invasif, status gizi, dan penyakit penyerta; 2. Hasil kuesioner mayoritas petugas memiliki pengetahuan dan sikap yang baik serta perilaku yang patuh terhadap universal precaution; 3. Angka prevalensi HAIs di RSPP pada tahun 2011 sebesar 1,15% menurun pada tahun 2012 menjadi 0,27% masih dibawah 1,5 % sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Kemenkes RI. 4. Terdapat hubungan antara lama rawat dengan kejadian HAIs. Rekomendasinya lebih membudayakan gerakan kebersihan tangan berdasarkan 5 moment dan 6 cara/langkah kebersihan tangan sesuai dari WHO. ......Healthcare Associated Infections is an important issue and causes increased morbidity, mortality and extension of hospital care time. In Indonesia HAIs in hospitals is most prevalent in the intensive care unit. In the last 3 years RSPP has increased the number of patients treated and long day care so the greater the likelihood of the risk of HAIs. The purpose of this study known factors associated with length of hospitalization (more than 3x24 hours) in the intensive care unit, and determine the prevalence of HAIs (case study from January 2011 to December 2012). Quantitative cross-sectional study design with secondary data from medical records of 897 patients with a sample of primary data from questionnaires and medical personnel 90 people, methods of data collection document review of medical records and data PPIRS team. Results of the study: 1. Four factors from medical records related to the length of hospitalization, namely age, use of invasive medical devices, nutritional status, and comorbidities; 2. The results of the questionnaire the majority of workers have the knowledge and attitudes as well as behaviors that adhere to universal precautions; 3. The prevalence of HAIs in PCH in 2011 of 1.15% decreased in 2012 to 0.27% is still below 1.5% in accordance with the standards set by the Ministry of Health of Indonesia. The recommendations need to empowers movement by 5 moments and 6 way / steps of the hand hygiene in accordance WHO

Abstrak :
HAIs, masih menjadi penyebab signifikan peningkatan morbiditas dan mortalitas pada pasien rawat inap, penyebab pasien dirawat di rumah sakit berkepanjangan, ketidaknyamanan bagi pasien, dan menjadi beban ekonomi pada perawatan kesehatan. Untuk mengatasi hal tersebut Menteri Kesehatan telah mengeluarkan Permenkes nomor27 tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. RS X Kota Sukabumi juga diketahui sudah memiliki SK mengenai pembentukan komite dan tim PPI untuk mengatasi infeksi terkait pelayanan kesehatan yakni SK Direktur RS X Nomor 85 Tahun 2014 dan SK Direktur RS XNomor 58 Tahun 2015. Namun, SK tersebut masih mengikuti peraturan sebelumnya yakni Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 270 Tahun 2007 dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 382 Tahun 2007, dan belum berdasarkan peraturan yang terbaru. Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui kesiapan implementasi kebijakan surveilans infeksi terkait pelayanan kesehatan menurut Permenkes nomor 27 tahun2017 di Ruang GICU RS X Kota Sukabumi tahun 2018. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif - analitik dengan desain studi kasus dan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yakni dengan WM, telaah dokumen, dan observasi. Penelitian dilakukan di Dinas Kesehatan Kota Sukabumi dan di RS X Kota Sukabumidan. Penelitian ini dilakukan selama 3 bulan yakni bulan April sampai dengan Juni 2018. Dari penelitian ini ditemukan bahwa Tahapan perencanaan dan evaluasi surveilans yang dilakukan oleh Tim PPI RS X Kota Sukabumi masih belum sesuai dengan Permenkesnomor 27 tahun 2017, selain itu masih ada juga tahapan pengumpulan data, analisis,interpretasi, dan pelaporan surveilans yang belum sesuai dengan tahapan yang ada pada Permenkes nomor 27 tahun 2017. Komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi kesiapan implementasi kebijakan surveilans infeksi terkait pelayanan kesehatan menurut Permenkes nomor 27 tahun 2017 di Ruang GICU RS X Kota Sukabumi masih kurang baik. ...... HAIs is still being a significant cause of increased morbidity and mortality in hospitalized patients, prolonged hospitalization, discomfort for patients, and aneconomic burden on health care. Therefore, the Minister of Health has issued The Ministerial Regulation of Health number 27 of 2017. X Hospital in Sukabumi City isalso known for having a decree regarding the formation of committees and teams ofinfection prevention and control to overcome health care related infections, Director sdecree of X Hospital Number 85 of 2014 and Director s decree of X Hospital Number58 Year 2015. However, the decree still follows Ministerial Decree of Health Number 270 of 2007 and the Ministerial Decree of Health Number 382 of 2007 regulationsinstead of following the updated ones. The purpose of this research is to know ifimplementation analysis of health care related infection surveillance policy Ministerial Regulation of Health Number 27 of 2017 in GICU, X Hospital, Sukabumi City can beused properly. This study is a descriptive analytic case study and using qualitativeapproach such as in depth interview, document review, and observation. It was conducted at Public Health Office in Sukabumi City and X Hospital of Sukabumi Cityfor 3 months, from April until June 2018. Result shows that Stages of planning andevaluation of surveillance conducted by the Infection Prevention and Control Team, X Hospital, Sukabumi City, didn't match with The Ministerial Regulation of Healthnumber 27 of 2017. Furthermore, there are stages of data collection, analysis, interpretation and reporting of surveillance that didn 39 t correspond with the stages of The Ministerial Regulation of Health number 27 of 2017. Communications, resources, disposition, and bureaucracy structure of the readiness of implementation analysis of healthcare related infection surveillance policy Ministerial Regulation of Health Number 27 of 2017 in GICU, X Hospital, Sukabumi City is still inadequate.

Abstrak :
Digitalisasi telah menjadi bagian integral dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), baik untuk mendukung sistem layanan administrasi internal maupun untuk memberikan layanan publik secara digital. Namun seiring dengan masifnya pemanfaatan TIK menimbulkan berbagai permasalahan, diantaranya adalah terjadinya insiden keamanan informasi. Meskipun telah dilakukan upaya teknis dan prosedural untuk menjaga dan meningkatkan keamanan sistem yang dikelola, masih ditemukan isu dari sisi sumber daya manusia, khususnya terkait kesadaran keamanan informasi pegawai. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengukur tingkat kesadaran keamanan informasi pegawai Kominfo serta merumuskan rekomendasi berdasarkan hasil pengukuran. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan model Knowledge, Attitude, Behavior (KAB) dan Human Aspects of Information Security Questionnaire (HAIS-Q) pada dimensi pengetahuan, sikap, dan perilaku dengan 9 fokus area. Selain itu, dilakukan pembobotan derajat kepentingan dari setiap dimensi dan fokus area menggunakan Analytic Hierarchy Process (AHP). Pengambilan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner daring kepada pegawai Kominfo dengan random sampling dan dianalisis dengan pendekatan statistik deskriptif untuk menghitung nilai kesadaran keamanan informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran keamanan informasi pegawai Kominfo secara keseluruhan berada kategori cukup. Masih terdapat fokus area yang masuk dalam kategori buruk, yaitu terkait manajemen password dan penggunaan internet pada dimensi perilaku. Berdasarkan hasil pengukuran, dilakukan pendalaman hasil kuesioner dan perumusan rekomendasi melalui wawancara. Penelitian ini merekomendasikan untuk melakukan langkah peningkatan kesadaran keamanan informasi pada perilaku pegawai terkait manajemen password dan penggunaan internet. Selain itu, diberikan juga rekomendasi fokus area kesadaran keamanan informasi yang perlu menjadi perhatian pada setiap unit kerja dan rekomendasi secara umum. ......Digitalization has become an integral part of the tasks and functions of the Ministry of Communication and Informatics (Kominfo), both to support internal administrative service systems and to provide digital public services. However, the widespread use of Information and Communication Technology (ICT) has brought about various issues, including information security incidents. Despite technical and procedural efforts to maintain and enhance the security of the managed systems, issues related to human aspect, particularly the awareness of information security among employees, are still prevalent. This research aims to identify and measure the level of information security awareness among Kominfo employees and formulate recommendations based on the measurement results. The measurement is conducted using the Knowledge, Attitude, Behavior (KAB) model and the Human Aspects of Information Security Questionnaire (HAIS-Q) across dimensions of knowledge, attitude, and behavior with nine focus areas. Furthermore, the importance weighting of each dimension and focus area is determined using the Analytic Hierarchy Process (AHP). Data collection is done through online questionnaires distributed to Kominfo employees using random sampling, and it is analyzed using descriptive statistical approaches to calculate the information security awareness scores. The research results indicate that the overall level of information security awareness among Kominfo employees falls within the moderate category. However, there are still focus areas that fall into the poor category, particularly concerning password management and internet usage in the behavior dimension. Based on the measurement results, the analysis are conducted and recommendations are formulated through interviews. This study recommends to focus on the improvement of employees in the password management and internet usage behaviour. Additionally, recommendations are given to improve information security awareness for each work unit as well as general recommendations.

Abstrak :
Polri merupakan alat negara yang menggunakan teknologi informasi guna menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas, fungsi, serta perannya dalam pemerintahan Indonesia. Seiring dengan pertumbuhan pemanfaatan sistem informasi pada Polri, turut berimplikasi pada meningkatnya risiko keamanan informasi. Hal ini berimplikasi pada meningkatnya risiko keamanan informasi yang dapat dilihat dari berbagai laporan terkait upaya serangan siber yang ditujukan kepada Polri diantaranya laporan Id-SIRTII/CC, zone-h.org, hingga laporan internal Polri. Selain itu terdapat juga berbagai jenis serangan siber yang telah berhasil mengeksploitasi Polri diantaranya web defacement, phising, DDOS, hingga pencurian data personel. Manusia merupakan faktor yang perlu mendapatkan perhatian berkaitan dengan keamanan informasi. Oleh sebab itu tujuan dari penelitian ini adalah melakukan evaluasi keamanan informasi Polri dengan mengukur tingkat kesadaran keamanan informasi personel Polri. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan sequential explanatory mixed method yang mengkombinasikan pendekatan kuantitatif dan diikuti oleh pendekatan kualitatif guna mendapatkan hasil yang lebih optimal. Model penelitian dibangun berdasarkan model Knowledge, Attitude, dan Behavior (KAB) yang diperluas dengan penambahan dimensi budaya keamanan (security culture) dan karakteristik individual (individual characteristic) dalam organisasi. Pengukuran dilakukan menggunakan kuesioner The Human Aspects of Information Security Questionnaire (HAIS-Q) dan pernyataan dalam Organisational Security Culture Measure (OSCM) dengan total 54 pernyataan. Sampel penelitian adalah sebanyak 361 personel Polri yang tersebar di seluruh Indonesia dan dipilih secara kuota proporsional. Berdasarkan hasil pengukuran kuantitatif yang telah dilakukan diperoleh hasil tingkat kesadaran keamanan informasi personel Polri sebesar 96,02% dan termasuk pada pada kategori baik. Hasil tersebut turut dikonfirmasi dan divalidasi dari hasil wawancara bahwa responden mengetahui dengan baik setiap indikator pada masing-masing fokus area yang ditanyakan dalam kuesioner. Adapun dalam beberapa kasus dan kondisi tertentu memang masih ditemukan perilaku kebiasaan sharing password. Selain itu disebutkan juga bahwa saat ini email yang digunakan pada sistem bukan merupakan email dinas dan saat ini belum ada pelatihan khusus mengenai keamanan informasi. Namun hal tersebut tidak berpengaruh terhadap pengetahuan yang dimiliki oleh responden terkait kebijakan keamanan informasi yang menjadi indikator dalam penelitian ini. Berdasarkan hal tersebut, demi menjaga kondisi saat ini dapat disimpulkan bahwa perlu terus dilakukan sosialisasi keamanan informasi terhadap personel dengan implementasi program keamanan informasi seperti penyampaian pesan melalui media sosial, pelaksanaan seminar, dan penyertaan buku pedoman keamanan informasi. ......The Indonesian National Police (INP) is a government institution that uses Information Technology in order to successfully implement its duty, purpose, and role within the Indonesian government. Along with the development of INP's Information System, the implied information security risk increases. This is evident based on the reports of cyber attack attempts towards INP such as ones by Id-SIRTII/CC, zone-h.org, and INP's internal reports. Various cyber-attacks on INP have also been successful, namely defacement, phishing, DDOS, and personnel data theft. One aspect of security that needs to be considered and requires attention regarding information security is the human factor. Accordingly, the purpose of this research is to evaluate the information security of INP by measuring the level of information security awareness of INP personnel. This research conducted using a sequential explanatory mixed-method approach that combines a quantitative approach followed by a qualitative approach in order to obtain optimal results. The research model is built based on the Knowledge, Attitude, and Behavior (KAB) model which is expanded by adding dimensions of security culture and individual characteristics within the organization. The questionnaire modeled based on the Human Aspects of Information Security Questionnaire (HAIS-Q) and Organizational Security Culture Measure (OSCM) questionnaire models with a total of 54 questions. The research sample consists of 361 INP’s personnel located throughout Indonesia and selected on a proportional quota. The result, based on the quantitative survey, shows that the information security awareness level of INP personnel are at 96.02% and are within the good category. These results were also confirmed and validated from the interview results that the respondents knew well each indicator in each focus area asked in the questionnaire. As for some cases and certain conditions, behavior in the habit of sharing passwords is still found. In addition, it was also stated that currently the email used in the system is non-official email and currently there is no special training on information security awareness. However, this did not affect the knowledge possessed by respondents regarding information security policy which is an indicator in this study. Based on these, in order to maintain current conditions it can be concluded that it is necessary to continue to disseminate information security to personnel by implementing information security programs such as sending messages through social media, hosting seminars, and providing information security guide.