Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tujuan pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia yang salah satu tujuannya adalah pemerataan pembangunan antar wilayah. Analisis dampak desentralisasi fiskal terhadap kesenjangan antar wilayah dibuat dalam empat model yang masing-masing menggunakan indikator yang berbeda dalam desentralisasi fiskal. Model 1, penulis menggunakan Indikator Al (Autonomy indicator), yakni mengukur desentralisasi fiskal sebagai rasio total PAD provinsi (termasuk PAD kab/kota) terhadap seluruh total penerimaan pemerintah pusat, provinsi, dan kab/kota model 2, penulis menggunakan Production Indicator (PI), yaitu mengukur desentralisasi fiskal sebagai rasio total pengeluaran setiap provinsi (termasuk pengeluaran kab/kota) terhadap seluruh total pengeluaran pemerintah pusat, provinsi, dan kab/kota. Model 3, penulis menggunakan Total Revenue Indicator (RI), yakni desentralisasi fiskal diukur dari rasio total pendapatan setiap provinsi (termasuk pendapatan kab/kota) terhadap seluruh total pendapa tan pemerintah pusat, provinsi, dan kab/kota Model 4, dalam model ini penulis menggunakan Total Expenditrure dan Revenue (ERI) Indicator, yaitu mengukur desentralisasi fiskal dari rasio total pengeluaran dan total penerimaan setiap provinsi (termasuk pengeluaran kab/kota) terhadap seluruh total pengeluaran pemerintah pusat, provinsi, dan kab/ko ta. Setiap model dilengkapi dengan variabel kontrol yang dapat menjelaskan faktor-faktor yang dapat diduga meinpengaruhi tingkat kesenjangan regional di setiap provinsi, Ada lima variabel kontrol yang digunakan dalam studi, yaitu PDRB propinsi perkapita (PDRBC), Derajat Keterbukaan (OPENNES), Tingkat pendidikan (EDUC), ketersediaan jalan (JLN), dan jumlah penduduk (POP). Dalam studi ini dampak desentralisasi fiskal terhadap kesenjangan regional dianalisis dengan menggunakan data panel tingkat provinsi selama periode empat tahun (2001 -2004). Hasil estimasi dengan teknik regresi panel fixed effect menunjukkan bahwa baik dengan raenggunakan pendekatan pendapatan maup un pengeluaran, desentralisasi fiskal memiliki hubungan yang signifikan dengan kesenjangan regional. Dengan menggunakan pendekatan pendapatan balk itu Pendapatan Asti Daerah (PAD) maupun total pendapatan desentralisasi memiliki hubungan yang positif, artinya desentralisasi makin melebarkan kesenjangan antar wilayah atau dengan kata lain pada empat tahun pertama pelaksanaan desentralisasi fiskai, hasilnya belum memberikan pengaruh yang positif .terhadap peningkatan pemerataan ekonomi daerah. Desentralisasi fiskal dengan menggunakan pendeka tan pengeluaran (expenditure assignment) yang diindikasikan oleh variabeI total expenditure (PI) dan total expenditure dan revenue (PRI) memberikan arah hubungan yang negatif, dan berpengaruh signifikan. Dengan demikian upaya pemerintah untuk membantu daerahdaerah melalui dana perimbangan cukup berhasil secara signifikan dalam mengurangi kesenjangan an tar wilayah. Dalam kaitannya dengan kesenjangan regional, hasil estimasi menunjukan bahwa ada tiga variabel yang memiliki hubungan positif terhadap kesenjangan regional yaitu, yakni: PDBRC, populasi dan rasio panjang jalan, sedangkan dua variabel lainnya yaitu tingkat pendidikan dan derajat keterbukaan memiliki hubungan negatif. Dengan demikian untuk mengurangi kesenjangan dalam era desentralisasi fiskal ini kebijakan pemerintah seharusnya lebih ditekankan pada meningkatkan investasi dalam sumber daya manusia dalam bentuk pendidikan dan meningkatkan perdagangan luar negeri.

Abstrak :
Paket kebijaksariaan 1 Juni 1983 merupakan awal paket deregulasi di bidang perbankan yang menyebabkan bank-bank bebas untuk menentukan sendiri suku bunga deposito, tabungan, bunga pinjaman yang diberikan, serta pengurangan pemberian kredit likuiditas oleh bank sentral. Paket kebijaksanaan 27 Oktober 1988 adalah deregulasi yang dilakukan pemerintah terhadap bidang keuangan, moneter dan perbankan yang menyebabkan menjamurnya bank bank baru, dan pembukaan kantor-kantor cabang di mana-mana. Dua paket tersebut di atas adalah merupakan dua paket yang patut dicatat oleh dunia perbankan Indonesia, oleh karena dua paket tersebut di atas secara tidak langsung telah menuntut para perbankan nasional harus mampu tumbuh secara dewasa dan profesional. Banyak kalangan perbankan merasakan bahwa deregulasi tabun 1988 adalah merupakan awal dari kebangkitan sekaligus juga merupakan awal dari kemerosotan perbankan Indonesia. Karena deregulasi tersebut menuntut ketrampilan manajemen serta sistim yang digunakan dalam mengelola kekayaan, hutang dan modal dalam rangka meningkatkan margìn bank ditengah-tengah persaingan yang semakin ketat. Ada beberapa bank yang pada awalnya memiliki jumlah asset besar tapi pada akhirnya ambruk oleh karena kekurang siapan sistem dan manajemennya untuk mengelola asset tersebut. Penghimpun dana masyarakat pada saat ini dirasakan semakin sulit, sedangkan proporsi dana murah terhadap total dana masyarakat yang dihimpun semakin lama semakin mengecil sebaliknya proporsi dana mahal semakin lama semakin membesar. Kecenderungan ini akan sampai pada titik bahwa dana yang diperoleh seluruhnya rnerupakan dana mahal yang sangat meinpengaruhi Net Interest Income bank. Artinya bahwa Net Interset Income akan cenderung semakin mengecil, sedangkan harapan dan Owner adalah Net Interest Income yang semakin meningkat. Untuk menjembatani kedua hal yang bertolak belakang tesebut, manajemen mencoba menggunakan suatu ilmu terapan yang disebut dengan "Asset Liability Management" untuk mencari keseimbangan struktur di kedua sisi neraca yakni antara sisi asset dan liability agar tetap dapat bertahan pada NII yang telah ditentukan serta mencoba menemukan porfolio yang peka terhadap gejolak bunga. Pergerakan tingkat bunga yang cukup besar di pasar uang maupun pasar modal akan mempengaruhi ketahanan Asset dan Liability suatu bank. Sedangkan bila ditinjau dari Balance sheet suatu bank, rnaka hampir semua kredit yang disalurkan berasal dari dana pihak ketiga. Penataan atas asset "Interset rate risk" merupakan tujuan penting dalam penataan asset dan liability di dalam mempertahankan maupun menciptakan Net Interest Income yang tinggi. Interest rate risk merupakan alat untuk pemilihan strategi dan taktik guna mencapai interest spread dalam situasi pergerak tingkat bunga yang cukup besar di pasar uang Inaupur pasar modal (interest rate volatility).

Abstrak :
Penelitian ini berjudul “ANALISIS KESENJANGAN KOMPETENSI UMUM DAN KHUSUS PEJABAT STRUKTURAL ESELON III DAN IV DAN KEBUTUHAN PELATIHAN DI DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM RI”. Penelitian dilakukan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan metode penelitian sensus(91 populasi). Latar belakang pemilihan judul ini didasarkan pada fenomena empiris dan teoritis. Secara empiris Kantor Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual diindikasikan mengalami peningkatan permohonan HKI sehingga diperlukan SDM yang handal. Selain itu belum terpetakannya kompetensi SDM yang ada di Kantor Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Berdasarkan latar belakan di atas, rumusan masalahnya adalah : (1) Bagaimanakah kesenjangan yang terjadi antara kompetensi yang diperlukan (ideal) dan kompetensi yang tersedia (aktual) pada jenjang eselon III dan IV dalam organisasi Kantor Pusat Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual saat ini;(2) Bagaimana kebutuhan pelatihan yang data dilakukan untuk mengatasi kesenjangan kompetensi tersebut. Metoda pengolahan data yang digunakan untuk mencari jawaban dari rumusan masalah diatas mengarak pada metode Destriptif Statistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum kondisi actual kompetensi (umum dan khusus) pejabat eselon III dan IV masuk pada kategori comfort. sementara itu kebutuhan pelatihan secara umum termasuk kategori cukup walaupun tidak begitu mendesak. Memperhatikan hasil penelitian diatas, maka perlu dilakukannya analisis kesenjangan kompetensi dan kebutuhan pelatihan secara berkala, sehingga dapat dilakukan perencanaan dan rancangan metode pelatihan yang tepat secara efektif dan efisien untuk menciptakan kualitas SDM yang handal.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang pembiayaan program penanggulangan tuberkulosis (TB) di Dinas Kesehatan Kota Jayapura Tahun 2006 - 2008, tujuannya mendapatkan peta dan gambaran kesenjangan sumber pembiayaan, baik yang bersumber pemerintah maupun donor. Penelitian ini adalah penelitian analitik dengan menggunakan data skunder yang berasal dari dokumcn keuangan dan data primer dari wawancara mendalam dengan pembuat kebijakan. Hasil penelitian menunjukan pembiayaan program TB bersumber dari APBN, Global Fund dan APBD Kota Jayapura yang sebagian besar untuk membayar gaji staf program TB. Pada tahun 2008 diluar perhitungan gaji, realisasi pembiayaan TB dari berbagai sumber Rp. 478.566.000,-, sedangkan dengan perhitungan KW-SPM kebutuhan normatifnya sebesar Rp.883. 1 07.064, terdapat funding gap yang masih besar yaitu sebewr Rp.404.54l.064,-. Komitmen para pengambil kebijakan anggaran sudah ada, namun belum tergambar dalam besarya alokasi anggaran. Pemerintah Kota Jayapura perlu mewujudkan komitmennya dengan meningkatkan alokasi anggaran TB untuk menutupijimding gap dan kesinambungan program. ......This study focus in iinancing analysis of tuberculosis (TB) programs at Jayapura Health District in 2006 - 2008, that lay out financing map and identify funding gap, both budget from government and donors. This research is a analytical approach uses both primary and secondary data. In depth interview with policymakers was taken for primary data and the secondary data from the financial documents at Jayapura Health District. This study finds that linancial sources of stop TB programs is coming from national budget (APBN), donor (Global Fund) and Jayapura district budget (APBD) which is mostly for TB programs staff salary. In 2008 out of stat? salary, total budget realization for TB programs from all resources budget is Rp.478.566.000,-, where by using KW-SPM accounting system shows budget needed is an amount of Rp.883,l07.064,- showing funding gap amount Rp.404.541.064,-. The commitment among local govemment providers in J ayapura district toward TB program has seemed but still not reflected in the budget allocation sufficiently. Jayapura district government should implement its commitment by increasing sufficient budget allocation for TB program in order to fill funding gap and the sustainability ofthe program.

Abstrak :
Setiap perusahaan memiliki tujuan dalam menjalankan bisnisnya. Salah satu tujuan tersebut adalah mendapatkan profit yang optimal dalam setiap bisnis yang dilakukan. Berbagai cara dilakukan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan tersebut, diantaranya dengan memaksimalkan pendapatan penjualan, meminimalkan biaya, dan mengelola investasi yang dimilikinya pada tingkat risiko yang tepat dan tingkat pengembalian yang diharapkan. Pemasaran adalah salah satu bagian yang berperan besar dalam upaya perwujudan tujuan perusahaan tersebut. Hal ini disebabkan karena pemasaran merupakan penghubung antara perusahaan dengan customer, sebagai. sumber terbesar profit perusahaan. Peranan pemasaran yang sangat penting ini membuat pemasaran membutuhkan suatu pengukuran kuantitatif yang memastikan bahwa setiap investasi pemasaran yang dilakukan memang benar-benar memberikan pengaruh positifbagi pencapaian tujuan perusahaan. Return on Investment (ROI), salah satu ukuran yang sudah sangat dikenal pada bidang keuangan, adalah metrik yang sangat sesuai digunakan untuk mengukur performa investasi pemasaran. Dari perhitungan ROI ini, performa investasi pemasaran yang telah dilakukan pada satu periode dapat dibandingkan dengan performa yang diharapkan perusahaan. Dengan demikian, perusahaan dapat mengetahui gap antara performa yang terjadi secara nyata dan performa yang diharapkan perusahaan. Hal ini tentunya akan berguna dalam perencanaan strategi investasi pemasaran pada masa mendatang. Dari perhitungan yang telah dilakukan pada penelitian ini, terdapat gap yang cukup besar antara performa investasi pemasaran pada kondisi nyata dan performa investasi pemasaran yang diharapkan perusahaan, yaitu sebesar 68.72%. ROI pemasaran pada kondisi nyata dari tahun 2004 - 2006, sebesar -38.72%, belum dapat melampaui ROI yang diharapkan perusahaan, sebesar 30%. Bahkan, gross margin investasi pemasaran yang diperoleh masih belum d.apat mencapai titik impas investasi pemasaran yang telah dilakukan.

Abstrak :
ISO 9001:2008 adalah kualitas untuk Sistem Manajemen Mutu (SMM) yang telah terbukti efektif untuk berbagai jenis organisasi perusahaan. Untuk implementasi SMM ISO 9001 di perusahaan jasa transportasi khususnya transportasi darat sangat jarang perusahaan yang mengapalikasikan SMM ISO 9001. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk perancangan program sertifikasi mutu ISO 9001:2008 di perusahaan jasa transportasi darat untuk alat berat, dalam hal ini PT Trans SaranaNusantara Abadi, termasuk pengecualian dari persyaratan. Penelitian ini bersifat kualitatif melalui pengumpulan data menggunakan wawancara dan observasi lapangan di PT Trans SaranaNusantara Abadi. Analisis dinilai berdasarkan Analisis Kesenjangan (Gap analysis) dengan membandingkan keadaan di PT Trans SaranaNusantara Abadi dengan setiap klausul dalam ISO 9001:2008. Setelah celah atau kesenjangan di perusahaan tersebut diketahui, maka dapat digunakan untuk memperbaiki atau meningkatkan standar dan sistem manajemen kualitas. Dari hasil nilai rata-rata yaitu sebesar 26,77% maka dapat disimpulkan hampir semua aktifitas SMM dijalankan dan didokumentasikan hampir secara keseluruhan memenuhi persyaratan namun ada kelalaian dan terdapat hal yang tidak konsisten dalam kendali hariannya. Persyaratan pengecualian adalah desain pengembangan (7.3) dan barang milik konsumen (7.5.4). ......ISO 9001:2008 is a quality for Quality Management System (QMS) that has been proven effective for various types of organizations. For the implementation of ISO 9001 QMS in the company's transportation services are very rare, especially inland transportation company that applicated the QMS ISO 9001. The purpose of this study was to design an ISO 9001:2008 quality certification program in the inland transportation services for heavy equipment, in this case PT Trans SaranaNusantara Abadi, including exemption from the requirement. This study is qualitative data collection using interviews and field observations in PT Trans SaranaNusantara Abadi. The analysis assessed based on Gap Analysis by comparing the situation in Trans SaranaNusantara PT Abadi with every clause in ISO 9001:2008. After a gaps in the company is known, it can be used to refine or improve standards and quality management systems. From the average value that is equal to 26.77%, it can be summed up almost all the activities carried out and documented QMS almost entirely meet the requirements but there are omissions and inconsistencies in daily control. Exception is the development of design requirements (7.3) and consumer's goods (7.5.4).

Abstrak :
Bank adalah suatu lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dana dan masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam berbagal alternatif investasi. Sehubungan dengan fungsi tersebut, bank sering pula disebut sebagal lembaga kepercayaan. Oleh sebab itu, bank hams mampu beroperasi dengan baik, dengan pengelolaan assets dan liabilities secara profesional serta menerapkan strategi strategi jangka pendek maupun jangka panjang, hal ini membuat bank dapat memelihara tingkat kesehatannya sehingga semua kriteria bank yang sehat menurut Bank Indonesia dapat tercapai. Karya akhir ini bermaksud untuk menganalisa performance dan profitabilitas PT. Bank Unibank, Tbk dengan pendekatan Asset Liability Management . Data- dat a yang digunakan berupa balance-sheet, income statement, serta data pendukung lainnya. Dalam menganalisa data tersebut digunakan gap analysis dengan tujuan untuk melihat sensitivitas komponen assets dan liabilities yang nilainya dipengaruhi oleh tingkat bunga. Untuk mengukur profitabilitasnya digunakan DuPont Earning Analysis sedangkan penilaian tingkat kesehatan bank berupa likuiditas dan capital adequacy ratio digunakan aturan yang telah ditetapkan oleh bank sentral. Dari hasil gap analysis terlihat bahwa selama tiga bulan, yaitu Maret, April, dan Mel terjadi gap positif (RSA>RSL). Berarti jika tingkat bunga naik makaprofit increase dan sebaliknya profit decrease jika tingkat bunga turun. Oleh sebab ¡tu, perlu dilakukan immunization agar return yang diperoich sesual dengan yang diharapkan. Hasil DuPont earning analysis menunjukkan bahwa profitabilitas bank meningkat dan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh membaiknya kondisi ekonomi Indonesia dimana telah bergeraknya roda perekonomian. Tingkat kesehatan bank, yaitu likuiditas belurn mencapai hasil yang maksimal karena belum terpenuhinya ketentuan dan Bank indonesia sedangkan pemenuhan kecukupan permodalan (CAR) yang dicapai oleh Unibank cukup balk walaupun masih terdapat CAR yang kurang pada bulan tertentu. Agar value ofthe bank maksimal maka pihak manajemen perlu melakukan kontrol yang ketat terhadap maturity setiap komponen neraca dilanjutkan dengan repricing sehingga semua perubahan tingkat bunga yang terjadi dapat diantisipasi. Pengelolaan dan pengawasan dana hams dilakukan secara profesional agar dapat menjadi bank yang sehat dan dipercaya oleh masyarakat.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kapabilitas Inspektorat Badan Standardisasi Nasional (BSN) dengan Internal Audit-Capability Model (IA-CM) dan area of improvement kapabilitas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan Inspektorat BSN ada di Level 1 (Initial), artinya audit hanya verifikasi dokumen, auditor belum seluruhnya bersertifikat, dan kurangnya koordinasi dengan pihak lain. Terdapat kesenjangan yang tinggi antara kebutuhan pemangku kepentingan dengan kapabilitas pada seluruh elemen dalam IA-CM. Inspektorat BSN perlu melakukan perbaikan untuk mencapai Level 3 (Integrated) pada tahun 2019 adalah melalui audit kinerja, pengembangan kompetensi auditor dan peningkatan koordinasi dengan pihak lain. ......This study aims to analyze Inspectorate of National Standardization Agency (BSN)?s capability using Internal Audit-Capability Model (IA-CM) and areas of improvement of capability. This study uses qualitative research with case study approach. The result shows Inspectorate BSN at Level 1 (Initial), which means audit only on document verification, some auditors have not been certified, and lack of coordination with other parties. There is a high gap between stakeholder's needs and the capability on all IA-CM elements. Inspectorate BSN needs to make improvements to achieve Level 3 (Integrated) in 2019 through performance audit, auditors competence development and coordination with other parties.