Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Faktur pajak elektronik adalah faktur pajak yang dibuat secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi melalui aplikasi yang telah ditentukan oleh Direktorat Jederal Pajak yang diberlakukan secara bertahap berdasarkan KEP-136/PJ/2014. Penelitian ini dilakukan untuk melakukan evaluasi atas Kebijakan Faktur Pajak Elektkronik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan penelitian deskriptif. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Berdasarkan criteria evaluasi kebijakan William Dunn, Kebijakan Faktur Pajak Elektronik telah memenuhi kriteria efektivitas dan efisiensi sedangkan dari criteria perataan belum terpenuhi.

---

ABSTRACT
Electronic tax invoice is a tax invoice which created electronically by utilizing technology through applications that have been determined by the Direktorat Jenderal Pajak gradually based on KEP 136 PJ 2014. This research was conducted to evaluate Electronic Tax Invoice Policy. This research used a qualitative approach with descriptive research purposes. Data collected through library research and in depth interviews. Based on policy evaluation criteria by William Dunn, Electronic Tax Invoice Policy has met the criteria of effectiveness and eficiency while justice criteria have not been met.

Abstrak :
ABSTRAK
Laporan magang ini membahas secara terperinci mengenai aktivitas pemrosesan faktur di CVX IBU. Analisis dimulai dari penjelasan mengenai jenis-jenis faktur yang ada beserta sistem yang digunakan di perusahan. Lalu dijelaskan pula mengenai siklus pengeluaran yang dilakukan perusahaan secara umum dan secara khusus pembahasan berada pada tahap aktivitas pemrosesan faktur. Lalu akan dilakukan analisis risiko dan pengendalian atas siklus pengeluaran perusahaan, khususnya tahap pemrosesan faktur. Hasil dari laporan magang ini menyimpulkan bahwa pengendalian internal pada siklus pengeluaran, khususnya aktivitas pemrosesan faktur yang diterapkan di CVX IBU sudah baik. Namun masih terdapat beberapa kekurangan terkait kebijakan dan juga prosedur terkait siklus pengeluaran perusahaan yang harus diperbaiki oleh perusahaan agar pengendalian internal terhadap siklus pengeluaran, khususnya aktivitas pemrosesan faktur di perusahaan menjadi lebih baik.

---

ABSTRACT
This internship report discusses in detail about the invoice processing activities in CVX IBU. The analysis starts from the description of the kinds of invoices are there along with the system used. Then also explained the expenditure cycle of the company in general and invoice processing activities in specific. And then discusses about a risk analysis and its control over expenditure cycle, especially in invoice processing stage. The result of this internship report concluded that the internal controls on expenditure cycle, especially invoice processing activities are implemented in CVX IBU is good. However, there are some lack of policies and procedures related to the internal control in expenditure cycle which need to be fixed by the company to improve the internal control in expenditure cycle, especially when processing invoices.

Abstrak :
Skripsi ini membahas penerapan kebijakan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik ditinjau dari asas efisiensi di PT XYZ dalam memberikan kemudahan administrasi dalam hal pemenuhan kewajiban PPN. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian ini adalah penerapan kebijakan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik yang masih dalam tahap awal ini belum efisien terbukti dengan masih banyaknya kendala-kendala yang terjadi dalam penerapan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik di PT XYZ.

---

This paper discusses the implementation of the policy Electronic Tax Invoice in terms of efficiency principle in XYZ Corp in providing ease of administration in terms of VAT compliance obligations. This study is a descriptive qualitative research design. The results of this study is the implementation of the policy Electronic Tax Invoice is still in early stage is not yet efficient proven by the many problems that occur in the implementation of policy Electronic Tax Invoice in XYZ Corp.

Abstrak :
ABSTRAK
Laporan magang ini akan membahas tentang e-Faktur H2H antara DJP dengan PT. IRN MOR III dimana pada penggunaan e-Faktur dapat memberikan keamanan dan kemudahan bagi perusahaan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan Pajak Pertambahan Nilai khususnya dalam hal pembuatan faktur pajak. Selanjutnya, e-faktur juga dapat mencegah dan mengurangi maraknya faktur pajak fiktif yang merugikan negara. Berikutnya, dengan sistem e-faktur H2H, PT. IRN MOR III dapat terhubung langsung atau terintegrasi dengan DJP sehingga semua data transaksi penjualan dan pembayaran serta perpajakan transparan. Selanjutnya penulis juga menjelaskan alur proses faktur pajak elektronik H2H antara perusahaan dengan DJP. Sebagai tambahan, penulis menjelaskan sistem informasi akuntansi penjualan tunai dan sistem informasi akuntansi penjualan kredit pada PT. IRN MOR III saat menerbitkan faktur pajak.

---

ABSTRACT
This internship report discusses Tax e-Invoice Host-To-Host H2H between Directorate General Tax and PT. IRN MOR III. The use of tax e-invoice can provide security and convenience for companies in implementing taxation obligations of Value Added Tax, especially in the case of tax invoice manufacture. Furthermore, tax e-Invoice can also prevent and reduce the rise of fictitious tax invoices that harm the state. Next, with the tax e-invoice H2H system, PT. IRN MOR III can connect directly or integrated with DGT so that all data of sale transaction and purchase as well as taxation which more transparent. Furthermore, the author also explains the flow of electronic tax invoice H2H between PT. IRN MOR III with DGT. In addition, the author explained the flow of accounting information systems cash sales and accounting information system credit sales at PT. IRN MOR III when issuing tax invoice.

Abstrak :
Sistem administrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam ketentuannya mewajibkan Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk melakukan pemungutan PPN. Faktur pajak berfungsi sebagai instrumen yang digunakan sebagai bukti dari pemungutan dan pengkreditan PPN yang dilakukan PKP. Pada tahun 2014, berdasarkan permasalahan terkait penyalahgunaan faktur pajak diterbitkan kebijakan faktur pajak elektronik oleh DJP yang bertujuan memberikan kemudahan administrasi perpajakan bagi PKP dan fiskus dalam proses pemeriksaan. PT Pembangunan Perumahan (PP) - EPC menerapkan e-Faktur sebagai bentuk modernisasi sistem administrasi PPN perusahaannya. Setelah diimplementasikan lebih kurang lima tahun, masih terdapat beberapa kasus faktur pajak fiktif dalam sistem e- Faktur. Penelitian ini membahas mengenai penerapan kebijakan electronic tax invoice system pada PT PP – EPC dalam upaya antisipasi faktur pajak fiktif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan e-Faktur dalam sistem administrasi PPN pada PT PP – EPC dan mengetahui upaya yang PT PP - EPC lakukan untuk mengantisipasi faktur pajak fiktif. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dengan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa selama penerapan sistem administrasi PPN menggunakan e-Faktur di PT PP – EPC masih timbul beberapa kasus faktur pajak fiktif karena terdapat penyesuaian dan penyempurnaan sistem e-Faktur. Namun, seiring berkembangnya teknologi permasalahan tersebut menjadi berkurang karena dilakukan pengembangan sistem administrasi internal sebagai bentuk perencanaan pajak PT PP – EPC. Pembaharuan sistem administrasi PPN dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi oleh DJP sehingga dapat mengurangi peluang kecurangan tersebut. ......The Value Added Tax (PPN) administration system in its provisions requires Taxable Entrepreneurs to collect VAT. The Tax Invoice serves as an instrument used as evidence of the collection and crediting of VAT. In 2014, based on problems related to misuse of tax invoices, the DGT issued an electronic tax invoice policy with the aim of facilitating tax administration for PKP and tax authorities in the audit process. PT Pembangunan Perumahan (PP) - EPC implemented e-Faktur as a form of modernizing the company's VAT administration system. After being implemented for approximately five years, there are still several cases of fictitious tax invoices in the e-Faktur system. This study discusses the application of the electronic tax invoice system policy at PT PP - EPC in an effort to anticipate fictitious tax invoices. This study aims to analyze the application of e-Faktur in the VAT administration system at PT PP - EPC and find out the efforts that PT PP - EPC did to anticipate fictitious tax invoices. This research is a descriptive study, with a qualitative approach and qualitative data collection techniques. The results of this study indicate that during the implementation of the VAT administration system using e-Faktur at PT PP - EPC, several cases of fictitious tax invoices still arise because there are adjustments and improvements to the e-Invoice system. However, along with the development of technology, these problems have been reduced due to the development of an internal administration system as a form of PT PP - EPC tax planning. The DGT has updated the VAT administration system in a comprehensive and integrated manner so as to reduce the opportunities for fraud.

Abstrak :
ABSTRAK
SUBJECT:

Improving The Billing System of Eau Et Force, Ondeo Services, Paris ? Ile de France.

OBJECTIVE:

- To understand what is Eau Et Force, the enterprise of water distribution, the filial of Ondeo Services (Lyonnaise Des Eaux), Paris ? 11e de France. The aim is to explain: their major activities, how they do the service to their clients.

- To understand the financial project through one case study of: Prestation de Service. How do we treat problems and some feasible solution to resolve the financial problems.

TOOLS:

- Analysis of the existing organizational structure system.

- Interviews with the principal actors of the project.

- Application on the project.

Contents/In Brief:

Eau Et force (built 1928) is the major tor of water distribution in Ile de France. Their competence and service to the client are as follows:

. Potable water, Production and Distribution from the source up to the water tap of the clients.

. Collection and treatment of the Used Water.

. Surveillance of the quality of water distribution, through their Water Station and Treatment Plant Observation of Water Quality).

PROBLEMS

Water Sales and distribution is decreasing from time to time. This is due to the people now ? not only in France - is wiser and wiser in using water. Not only because the price of water now expensive, some people realize the importance to save the nature.

For example: We could see the utilization of the flushing system in everywhere of the toilette. 2 (two) flushing buttons for different kinds of Utilization, and this become commonly use in France.

Therefore, Eau Et Force try to anticipate this problem (decreasing sales) by providing another service to the clients called: Prestation de Service.

Prestation the Service is the service that provided to the client to help them with their internal installations. This work is not for free, the client will have to pay for the work.

The process, in fact, is not so easy to implement. Financial problems appeared because different department in charge of each Prestation de Service, with different kind of reporting, responsibilities and using different sub-contractors.

SOLUTIONS:

After having interviews with the Major Actors of the Prestation de Service and doing some analysis of the problem, THE WRITER realize that the problem that Eau et Force facing could be resolved with a very simple excel table that could monitor all the activities of Prestation de Service, financially. See Annexe 14-15.

THE WRiTER then creates the excel table, together with financial staff at Eau et Force. The excel table that has been created can fulfilled with all information that needed by Finance and Accounting Department of Eau et Force, so that they can bill the customer just in time.

In fact, this simple excel table is adopted from the same kind of table that has been used by PT. PAM LYONNAISE JAYA, Jakarta - the company where THE WRITER work for ? the same filial of ONDEO Services like Eau et Force.

When this simple excel table -called work order- works, Eau et Force definitely has save a lot of times of monitoring financial process of billing, and also could gather as much as possible the data of the cash flows of each departments concerned.

With this table, Eau et Force could monitor easily the Prestation de Service activities and bill the customer without creating any delays.

This table was implemented at Eau et Force on mid of July 2001, as soon as the Finance Director of Eau et Force got the explanations from THE WRITER.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan e-faktur sebelum dan sesudah pemusatan PPN dan faktor yang menyebabkan e-faktur tidak dapat mengakomodir aturan pemusatan PPN hingga mendorong terjadinya ketidakpatuhan pajak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis lebih dalam fenomena penerapan e-faktur terkait pemusatan PPN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan e-faktur telah memberikan kemudahan kepada PKP dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Namun, e-faktur memiliki kelemahan yaitu tidak dapat menyediakan sarana pelaporan untuk membetulkan data PPN cabang setelah pemusatan sehingga mempengaruhi perilaku PKP dari patuh menjadi tidak patuh. ...... This study aims to analyze the application of e-faktur before and after VAT centralization and the factors that cause e-faktur to not accommodate the VAT centralization rules to encourage tax non-compliance. This study uses qualitative methods to deep analyze into the phenomenon of the application of e-faktur related to VAT centralization. The result of the study indicates that overall e-faktur has provided convenience to PKP in carrying out their tax obligations. However, e-faktur has the disadvantage of not being able to provide a report to correct branch’s VAT data after centralization, thus alters PKP behavior from being obedient to non-compliance.