Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKAnalisis Pelaksanaan Program Pemberian Obat Pencegahan Massal Filariasis di Beberapa Puskesmas Kecamatan Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Kabupaten Bogor daerah endemis filariasis, microfilaria-rate 1,92. Diadakan POPM Filariasis setahun sekali, minimal 5 tahun untuk eliminasi filariasis 2020. Tujuan penelitian mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program di 3 kecamatan. Jenis penelitian kualitatif dengan desain studi kasus. Hasil penelitian, jumlah obat berlebih, kerja sama lintas sektor baik, ada dana 4 miliar. Hambatannya beredar rumor efek samping obat, dan kurangnya sosialisasi program, jumlah tenaga kesehatan, kader, obat pendamping, serta pendanaan. Sebaiknya dilakukan peningkatan cakupan minum obat dengan sosialisasi audiovisual, testimoni, role model, meredam rumor, sweeping di hari libur, dan mengadakan duta filariasis. Kata Kunci: POPM Filariasis, faktor pendukung, faktor penghambat.

---

ABSTRACTAnalysis of Implementation of Mass Drugs Administration Filariasis Program in Community Health Center in Bogor District in 2015 Bogor District is filariasis endemic area, microfilaria rate 1.92. MDA Filariasis is held once a year, at least 5 years for elimination of filariasis in 2020. The purpose of research to know the supporting factors and inhibiting the implementation of the program in 3 districts. Type of qualitative research with case study design. The results of the study, the number of drugs is over, good cross sectoral cooperation, there are 4 billion funds. Constraints circulated rumors of drug side effects, and lack of socialization programs, the number of health workers, cadres, and funding. Should be increased drug coverage with audiovisual socialization, testimonials, role models, muffled rumors, sweeping on holidays, and filariasis ambassadors. Keywords POPM Filariasis, supporting factors, inhibiting factors."

"Latar belakang: Tuberkulosis merupakan masalah kesehatan global dan menjadi penyebab pertama dari dua kematian akibat penyakit menular di dunia. Pasien yang menghentikan pengobatan sebelum sembuh mengakibatkan penyakitnya bertambah parah, menularkan penyakit bahkan meninggal. Pemanfaatan pelayanan kesehatan turut berperan dalam kasus TB, karena pemanfaatan pelayanan dapat mencegah terjadinya kasus putus berobat. Sekitar 50% pasien TB tanpa pengobatan akan meninggal. Salah satu faktor risiko kematian karena TB adalah pengobatan yang tidak adekuat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pasien TB paru dewasa putus berobat di wilayah Kota Serang tahun 2016. Metode : Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Penelitian kuantitatif menggunakan desain cross-sectional dengan sampel 13 penderita TB. Sedangkan, penelitian kualitatif menggunakan wawancara mendalam. Hasil : Hasil penelitian menemukan faktor pendukung pasien TB Paru putus berobat untuk memulai kembali pengobatannya adalah pengetahuan, sikap pengobatan, jarak ke Puskesmas, kunjungan petugas TB, pendorong pengobatan kembali, kebutuhan pengobatan, dukungan keluarga dan petugas TB Puskesmas. Sedangkan faktor penghambat pasien TB putus berobat adalah efek samping OAT dan upaya pencarian pengobatan lain. Kesimpulan : Pengobatan TB merupakan salah satu upaya paling efisien untuk mencegah penyebaran kuman TB. Maka, perlu dilakukan kerja sama lintas program terkait untuk mengoptimalkan pengobatan TB sekaligus mengatasi masalah pasien TB putus berobat di wilayah Kota Serang.

---

Background : Tuberculosis (TB) is a major global health problem, the first cause of two deaths of infectious diseases in worldwide. Some patients discontinued treatment before cured resulting the disease became severe, transmit diseases and even death. Utilization of health services also have a role in the cases of TB, this is due to prevent lost to follow-up cases. As many as 50% TB patients without treatment will die. One of death risk factor of TB are inadequate treatment. The aim of this study is to find out the supported and inhibited factors of lost to follow-up adult TB patients at Serang City in 2016.

Method : This study used quantitative and qualitative research methods. In quantitative research, conducted by using cross-sectional design with 13 patients TB as sample. Meanwhile, a qualitative study using in-depth interviews.

Result : The study found the factors supported lost to follow-up TB patients for restarting the treatment were knowledge, attitudes of treatment, distance to reach public health center, health officers home visit, retreatment stimulus, needs of treatment, then the support of family and health center officers. While the factors inhibited lost to follow-up patient to get the retreatment were the side effects of treatment and the search for another treatment.

Conclusion : TB Treatment is one of the most efficient efforts to prevent the further spread of Tuberculosis. Therefore, that is necessary to cooperate with various programs related to optimizing the treatment of TB as well as to overcome the problem of lost to follow-up TB patients in the city of Serang."

"

Indonesia merupakan salah satu produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Setiap tahun produksi minyak kelapa sawit Indonesia terus meningkat dan menjadi salah satu komoditas andalan untuk ekspor. Namun, industri ini menghadapi tekanan khususnya dari masalah lingkungan dan sosial karena peningkatan produksi akan berjalan beriringan dengan peningkatan produksi limbah. Ekonomi sirkular menawarkan solusi potensial untuk masalah ini, karena mempromosikan penggunaan sumber daya yang efisien dan pengurangan limbah. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat penerapan ekonomi sirkular pada industri kelapa sawit di Indonesia. Penelitian ini mengkaji faktor pendorong dan faktor penghambat dengan menggunakan metode CVI dan modified kappa dengan mewawancarai beberapa ahli. Dari  32 faktor pendorong dan 38 faktor penghambat ditanyakan kepada para ahli dan hasilnya menunjukkan bahwa 27 faktor pendorong dan 3 faktor penghambat dinyatakan valid. Hasil kajian menunjukkan bahwa faktor pendorong yang paling relevan adalah pengurangan biaya, regulasi dan kebijakan pemerintah, serta tekanan sosial. Faktor penghambat yang relevan yang teridentifikasi adalah kurangnya pemahaman tentang ekonomi sirkular, kurangnya manfaat ekonomi, dan kendala keuangan. Selain itu, penelitian ini juga melakukan pembobotan terhadap faktor pendorong dan penghambat, dimana kehadiran industri pengelola limbah dan peningkatan isu ekonomi sirkular di masyarakat merupakan bobot tertinggi pada faktor pendorong dan kurangnya keuntungan ekonomi merupakan bobot tertinggi faktor penghambat. Hasil penelitian ini memberikan wawasan tentang faktor-faktor yang perlu diperhatikan untuk berhasil menerapkan ekonomi sirkular di industri kelapa sawit di Indonesia. 

---

The palm oil industry in Indonesia is one of the largest producers of palm oil in the world, and is an important contributor to the Indonesian economy. However, the industry is facing increasing pressure from environmental and social concerns, such as deforestation, land degradation, and human rights violations. A circular economy offers a potential solution to these issues, as it promotes the efficient use of resources and the reduction of waste. Therefore, this research was conducted to identify the drivers and barriers to the implementation of a circular economy in the palm oil industry in Indonesia. This paper examines the drivers and barriers using CVI and modified kappa method by interviewing a few experts. To achieve this, 32 drivers and 38 barriers were asked to the experts and the results showed that 27 drivers and 3 barriers were valid. The results of the study showed that the most important drivers were the reduction of costs, regulations and government policies, and social pressure. The most important barrier identified was the lack of understanding of the circular economy, lack of economic benefits, and financial constraints. In addition, this study also weighted the drivers and barriers where the presence of the waste management industry and the increase in circular economy issues in society were the highest weighted on the driving factors and the lack of economic benefits was the highest weighted inhibiting factor. The results of this study provide valuable insights into the factors that need to be addressed to successfully implement a circular economy in the palm oil industry in Indonesia. The findings of this study can be used to inform policymakers and stakeholders of the key drivers and barriers that need to be addressed in order to successfully implement a circular economy in Indonesia’s palm oil industry.

"

"Salah satu tantangan yang dihadapi industri akomodasi di Indonesia adalah sulitnya melakukan pengambilan keputusan berdasarkan data dan informasi yang dapat diandalkan. Saat ini, Indonesia belum memiliki data usaha pariwisata yang komprehensif dan belum ada pusat informasi kepariwisataan berskala nasional yang dapat digunakan oleh para pemangku kepentingan. Untuk memperoleh data, mayoritas pengelola akomodasi masih melakukan praktik information sharing secara manual dan belum menggunakan sistem terintegrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan arsitektur dan prototipe (front-end) sistem business intelligence (BI) berbasis information sharing untuk mendukung proses revenue management di industri akomodasi di Indonesia. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah Design Science Research yang menghasilkan solusi sesuai kebutuhan pemangku kepentingan di sektor akomodasi. Kajian pustaka dilakukan dengan metode Systematic Literature Review. Pengolahan dan analisis data wawancara menggunakan metode thematic analysis. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui observasi data pariwisata, observasi data pada online travel agent, wawancara kepada stakeholders (regulator, asosiasi hotel, akademisi, pengelola hotel, online travel agent, dan wholesaler), serta observasi terhadap sistem BI yang telah ada. Penelitian ini menghasilkan tiga hasil penelitian utama. Untuk memahami konteks ekosistem industri akomodasi, penelitian ini mengkaji penelitian terdahulu dan menghasilkan model downstream supply chain industri akomodasi di Indonesia saat ini. Untuk memahami permasalahan implementasi sistem BI, penelitian ini juga mengkaji dan menghasilkan analisis hambatan menggunakan kerangka kerja Technology Organization Environment (TOE) serta pemetaan tindakan yang dapat dilakukan. Berdasarkan kedua hasil tersebut, penelitian ini mengembangkan sebuah arsitektur dan prototipe high-fidelity sistem BI. Prototipe yang dihasilkan masih berupa front-end berbasis web dan belum sampai kepada pengembangan back-end. Evaluasi arsitektur dilakukan melalui wawancara kepada tujuh narasumber ahli serta pengujian inter-rater reliability kepada 18 responden yang menghasilkan tingkat persetujuan yang sangat baik (koefisien Fleiss-Kappa 0,933). Evaluasi prototipe dilakukan melalui wawancara serta survei System Usability Scale (SUS) yang menghasilkan nilai 74,5 (baik), dan Usability Testing yang menghasilkan nilai 70 (baik). Hasil penelitian ini bermanfaat sebagai panduan bagi regulator dan pelaku industri akomodasi dalam mengembangkan sistem BI yang mendorong kolaborasi data melalui information sharing untuk mendukung proses revenue management di industri akomodasi di Indonesia. Sebagai saran pengembangan, penelitian berikutnya dapat mempelajari aspek-aspek non-fungsionalitas serta mengimplementasikan back-end dan komponen-komponen yang sudah diidentifikasi di dalam arsitektur sistem BI ini.

---

One of the challenges faced by the accommodation industry in Indonesia is the difficulty of making decisions based on reliable data and information. Currently, Indonesia does not have comprehensive tourism business data and there is no national-scale tourism information center that can be used by stakeholders. To obtain data, the majority of accommodation managers still practice information sharing manually and have not used an integrated system. This research aims to develop an architecture and prototype (front-end) of information sharing-based business intelligence (BI) systems to support the revenue management process in the accommodation industry in Indonesia. The research approach used is Design Science Research which produces solutions according to the needs of stakeholders in the accommodation sector. Literature review is carried out using the Systematic Literature Review method. Processing and analysis of interview data is carried out using thematic analysis method. Data collection in this study was carried out through observation of tourism data, observation of data on online travel agents, interviews with stakeholders (regulators, hotel associations, academics, hotel managers, online travel agents, and wholesalers), as well as observation of the existing BI system. This study produced three main research results. To understand the context of the accommodation industry ecosystem, this study examines previous research and produces a downstream supply chain model, especially for the current accommodation industry in Indonesia. To understand the BI system implementation problems, this study also examines and produces a barrier analysis using the Technology Organization Environment (TOE) framework as well as mapping actions that can be taken to implement and run the BI system. Based on these two results, this research developed an architecture and prototype of a high-fidelity BI system. The prototype is still a web-based front-end and has not yet reached the back-end development. The architectural evaluation was conducted through interviews with seven experts and inter-rater reliability testing to 18 respondents which resulted in a very good approval rate (Fleiss-Kappa coefficient 0.933). Prototype evaluation was conducted through interviews as well as a System Usability Scale (SUS) survey which resulted in a score of 74.5 (good), and Usability Testing which produced a value of 70 (good). The results of this study are useful as a guide for regulators and accommodation industry players in developing a BI system that encourages data collaboration through information sharing to support the revenue management process in the accommodation industry in Indonesia. Future research can study non-functionality aspects and implement back-end and components that have been identified in this BI system architecture."

"Partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi salah satu faktor yang menentukan bagi desa dalam mencapai kemandirian dan kesejahteraannya. Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana masyarakat desa Sasakpanjang berpartisipasi dalam perumusan APBDes-nya. Faktor apa yang menghambat partisipasi masyarakat penting untuk diketahui. Penelitian ini merujuk pada teori tangga partisipasi dari Arnstein dan teori penganggaran partisipatif Wempler. Metode penelitian yang digunakan kualitatif deskriptif. Data diperoleh dari telaah dokumen dan indepth interview. Kesimpulan penelitian ini, kualitas partisipasi masyarakat desa Sasakpanjang masih pada level peredaman dalam degree of tokenism. Masyarakat sudah mulai mempunyai pengaruh terhadap kebijakan APBDes, tetapi bersifat artifisial dan belum mampu mengontrol kebijakan APBDes. Faktor-faktor yang menghambat antara lain, lemahnya institusi pemerintahan desa, ketiadaan leadership, budaya masyarakat dan praktik pendampingan desa yang perlu reorientasi karena masih bersifat administratif."

"Kejahatan narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan tidak biasa yang dilakukan secara sistematis, menggunakan modus operandi yang tinggi dan teknologi canggih serta dilakukan secara terorganisir (organization crime) dan sudah bersifat transnasional (transnational crime). Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1976 menandakan keseriusan dari pemerintah untuk menanggulangi bahaya penyalahgunaan narkotika. Kota-kota besar di Indonesia merupakan daerah transit peredaran narkoba, namun seiring perkembangan globalisasi dunia, kota-kota besar di Indonesia sudah merupakan pasar peredaran narkoba. Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan Hakim. Penegakan hukum seharusnya diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap meningkatnya perdagangan gelap serta peredaran narkotika, tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan gelap narkotika tersebut. Tesis ini menganalisis mengenai Penanganan Tindak Pidana Narkotika Oleh Polres Jakarta Barat Studi Kasus: Pengungkapan Pabrik Sabu Di Cipondoh Tangerang. Dimana dalam kasus tersebut dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisasi secara mantap, rapi, dan sangat rahasia. Tindak pidana narkoba yang telah berkembang menjadi kejahatan yang bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi dan teknologi yang canggih, termasuk pengamanan hasil-hasil tindak pidana narkoba. Pabrik sabu Cipondoh ini mampu memproduksi sabu setara dengan sabu kualitas impor. Bahkan dikatakan bahwa pabrik sabu pertama di Indonesia yang kualitasnya setara dengan kualitas impor. Adapun Bentuk penanganan terhadap kasus tindak pidana dalam konteks penanganan kasus pabrik sabu Cipondoh ini dilakukan mulai dari: pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan barang bukti lewat laboraturium. Sedangkan dalam penanganan kasus pabrik Cipondoh ini terdapat faktor penghambat yakni: 1.Faktor Hukum; 2.Faktor Aparatur Penegak Hukum; 3.Faktor Lingkungan; 4.Faktor Masyarakat; 5.Faktor SDM; 6.Faktor Kebudayaan, sementara faktor yang membantu penanganan Pabrik sabu Cipondoh Tangerang ini adalah: 1.Faktor Hukum; 2.Faktor Penegak Hukum; 3.Sarana & Prasarana; 4.Faktor Masyarakat.

---

The narcotics offense is a form of unusual crime that is carried out systematically, using high-level modus operandi and sophisticated technology, and performed in an organized manner (organization crime) and transnational in nature (transnational crime). With the enactment of Law Number 35 of 2009 on Narcotics replacing Law Number 22 of 1997 and Law Number 9 of 1976 signifies the seriousness of the government in overcoming the danger of narcotics abuse. The big cities in Indonesia are transit areas of drug trafficking, but along with the development of world globalization, the big cities in Indonesia have become drug trafficking markets. Law enforcement against narcotics offenses has been largely carried out by law enforcement officers and received many verdicts. Law enforcement should be expected to become a deterrent factor against the increase of narcotics illicit trade and trafficking. However, in reality, as law enforcement intensifies, the narcotics trafficking and illicit trade also increase.

This thesis analyzes the Narcotics Offense Handling by the West Jakarta Sub-regional Police Case Study: Disclosure of the Crystal Meth Factory in Cipondoh, Tangerang. In this case, the offense is performed together, in fact by a well-organized, orderly and covert syndicate. The drug offense developed into a transnational crime, applying the use of sophisticated modus operandi and technology, including securing proceeds from the drug offense. The Cipondoh crystal meth factory was able to produce crystal meth of imported quality. It was in fact stated as the first crystal meth factory in Indonesia with a quality equivalent to imported quality. The handling of the criminal case in the context of the Cipondoh crystal meth factory case was conducted beginning with: summons, arrest, detention, search, seizure, laboratory examination of evidence. In handling the Cipondoh factory case, there are impeding factors namely: 1.Legal Factor; 2.Law Enforcement Officer Factor; 3.Environmental Factor; 4.Community Factor; 5.Human Resources Factor; 6.Cultural Factor, whereas factors that facilitate the handling of the Cipondoh Tangerang crystal meth factory are: 1.Legal Factor; 2.Law Enforcement Factor; 3.Infrastructure; 4.Community Factor. "

"Perencanaan Strategis Sistem Informasi (PSSI) dikembangkan dalam rangka meningkatkan peran TI untuk pencapaian tujuan bisnis organisasi. Penelitian yang telah ada menunjukkan bahwa hanya 24% dari proyek yang direncanakan terimplementasi setelah 2 tahun. Penelitian lain menunjukkan 42% dari proyek yang direncanakan terimplementasi setelah 5 tahun. Sehingga dapat dikatakan tidak semua proyek yang direncanakan dalam PSSI dapat terimplementasikan. Maturitas TI organisasi yang diukur menggunakan kerangka kerja COBIT 4.1.Nilai tingkat kemampuan untuk mencapai tujuan TI diukur dan diturunkan dari nilai maturitas TI organisasi. Ditentukan 16 faktor yang mempengaruhi implementasi PSSI yang diturunkan dari tujuan TI. Diidentifikasi faktor penghambat dan pendukung implementasi PSSI di organisasi tempat studi kasus dan dipetakan ke dalam 16 faktor tersebut. Hasilnya teridentifikasi 7 faktor penghambat dan 8 faktor pendukung implementasi PSSI. 1 faktor diabaikan karena tidak relevan dengan organisasi tempat studi kasus. Faktor penghambat pasti implementasi PSSI adalah yang memiliki nilai tingkat kemampuan untuk mencapai tujuan TI kurang dari 1,5. Faktor pendukung pasti implementasi PSSI adalah yang memiliki nilai tingkat kemampuan untuk mencapai tujuan TI lebih dari 2,5. Representasi dari nilai tingkat kemampuan untuk mencapai tujuan TI antara antara 1,5 sampai dengan 2,5 tidak dapat ditentukan secara pasti termasuk faktor penghambat ataukahpendukung implementasi PSSI.

---

Strategic Information System Plan (SISP) developed to improve IT role in order to meet business goals of organization. But, researches show that only 24% projects planned had been implemented after 2 years. Other research shows that 42% projects planned had been implemen ted in 5 years. It means that not all projects planned in strategic information system planning could be implemented. Organization?s TI maturity level was measured by COBIT 4.1 framework. Capability level to meet IT goals were measured and derived from IT maturity level. 16 factors that influencing SISP implementation was defined that derived from IT goals. Inhibitor and enabler factors of SISP implementation in organization taken place as case study were defined and mapped into the 16 factors.In results, 7 inhibitor factors and 8 enabler factors of SISP implementation identified. 1 factor disregarded because it is irrelevant in the organization taken place as case study. Definite inhibitor factor of SISP implementation is IT goal which has below 1,5 point of capability level to meet it?s goal. Definite enabler factor of SISP implementation is IT goal which has above 2,5 point of capability level to meet it's goal. Points that represented the capability level to meet IT goal between 1,5 to 2,5 can't be determined definitely as inhibitor or as enabler factorsof SISP implementation."

"Skripsi ini berfokus pada tahap intervensi yang dilakukan pengelola BUMDes dalam implementasi program pemberdayaan dalam usaha mencapai kesejahteraan masyarakat desa Lengkong Kulon, Tangerang, yang dibahas dari disiplin ilmu Kesejahteraan Sosial. Kabupaten Tangerang adalah salah satu kota penyangga Ibu Kota sehingga wilayah Kabupaten Tangerang pada saat ini menjadi daya tarik investasi di bidang perumahan. Pertumbuhan yang terjadi juga dilakukan pada wilayah kawasan pedesaan kabupaten Tangerang. Dalam usaha menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu bersaing dengan pertumbuhan yang terjadi, pemerintah menghadirkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai wadah dan penggerak perekonomian desa. Dalam prakteknya, BUMDes melaksanakan berbagai program pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif guna mendeskripsikan tahapan intervensi pemberdayaan masyarakat yaitu tahap persiapan, tahap asesmen, tahap perencanaan alternatif, tahap formulasi rencana, tahap pelaksanaan program, tahap evaluasi dan tahap terminasi, serta deskripsi faktor pendukung dan faktor penghambat, yaitu kelemahan struktural dan kultural. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tahap intervensi pemberdayaan masyarakat BUMDes SEHATI dimulai dari tahap persiapan sebagai proses memahami kondisi lapangan dilakukannya program pemberdayaan yaitu desa Lengkong Kulon, tahap asesmen melalui pelaksanaan Focus Discussion Group (FGD), tahap perencanaan alternatif yang merancang konsep kampung tematik sebagai upaya optimalisasi keberagaman potensi desa, tahap formulasi rencana dengan mengajukan proposal yang kemudian diserahkan ke pemerintah desa dan melakukan diskusi dengan BUMDes lainnya, tahap pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, tahap evaluasi dengan hasil yang menunjukkan bahwa jumlah program pemberdayaan yang dilakukan BUMDes SEHATI terhitung sedikit dan dalam pelaksanaannya anggota BUMDes SEHATI tidak fokus dalam memberikan pelayanannya, serta tahap terminasi yang memaparkan bahwa BUMDes telah mewadahi potensi masyarakat desa meskipun belum maksimal. Diketahui pula terdapat faktor penghambat berupa kelemahan struktural yang meliputi keterbatasan dalam mencari permodalan, kelemahan dalam pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) dalam kelembagaan dan keterbatasan informasi yang diterima masyarakat akibat dari kurangnya sosialisasi yang dilakukan BUMDes SEHATI. Selain itu, terdapat kelemahan kultural yang meliputi keraguan perusahaan untuk mempercayai bahwasanya BUMDes SEHATI merupakan produk yang didukung dengan adanya PERMENDES dan pandemi COVID-19 yang mengakibatkan putus kerjasama kemitraan dengan pihak eksternal dan rencana pelaksanaan program BUMDes SEHATI yang akhirnya harus diundur dan/atau dibatalkan. Manfaat teoritis penelitian ini yaitu dapat menambah rujukan atau referensi pada disiplin Ilmu Kesejahteraan Sosial khususnya mata kuliah Metode Intervensi Sosial dalam proses pemberdayaan terhadap individu dan kelompok dalam lingkup pedesaan untuk melahirkan kemandirian masyarakat untuk mencapai kesejahteraan sehingga dapat berpartisipasi dan berfungsi dalam pembangunan desa serta memberikan manfaat praktis berupa pengetahuan dan wawasan terkait fungsi BUMDes sebagai lembaga pemberdayaan dalam usaha meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat pedesaan.

---

This study is focus on the intervention stage carried out by BUMDes managers in the implementation of the empowerment program by linking the supporting and inhibiting factors in an effort to achieve the welfare of the Lengkong Kulon village community which discusses through the Social Welfare discipline. Tangerang Regency is one of the supporting cities for the Capital City so that the Tangerang Regency area is currently an attractive investment in the housing sector. The growth that occurred was also carried out in the rural areas of the Tangerang district. In an effort to create quality human resources that are able to compete with the growth that occurs, the government presents Village-Owned Enterprises (BUMDes) as a forum and driving force for the village economy. In practice, BUMDes implement various community empowerment programs. This study uses a qualitative method to describe the stages of community empowerment intervention namely the preparation stage, assessment stage, alternative planning stage, plan formulation stage, program implementation stage, evaluation stage and termination stage as well as description of supporting factors and inhibiting factors namely structural and cultural weaknesses. The results of this study describe that the intervention stage for community empowerment of SEHATI BUMDes started with the preparation stage as a process of understanding the field conditions of the empowerment program, namely Lengkong Kulon village, the assessment stage through the implementation of Focus Discussion Groups (FGD), the alternative planning stage that designs the thematic village concept as an effort to optimize diversity. village potential, the stage of plan formulation by submitting a proposal which is then submitted to the village government and conducting discussions with other BUMDes, the implementation stage of the community empowerment program, the evaluation stage with results showing that the number of empowerment programs carried out by SEHATI BUMDes is relatively small and in its implementation the members of SEHATI BUMDes not focusing on providing its services, as well as the termination stage which explains that BUMDes has accommodated the potential of the village community even though it has not been maximized. In addition, there are supporting factors and inhibiting factors in the structural weakness sector which include limitations in seeking capital, weaknesses in empowering human resources (HR) in institutions and limited information received by the community as a result of the lack of socialization carried out by SEHATI BUMDes. In addition, there are cultural weaknesses which include the company's doubts to believe that SEHATI BUMDes is a product that is supported by the PERMENDES and the COVID-19 pandemic which has resulted in the termination of partnerships with external parties and the planned implementation of the SEHATI BUMDes program which eventually had to be postponed and/or canceled. This study expected to be additional reference in the discipline of Social Welfare Sciences, especially the Social Intervention Method course in the process of empowering individuals and groups in rural areas to give birth to community independence to achieve prosperity so that they can participate and function in village development and provide practical benefits in the form of knowledge and insight related to the function of BUMDes as an empowerment institution in an effort to improve the social welfare of rural communities."

"Sempadan sungai merupakan salah satu area yang rentan terkena bencana hidrologis seperti banjir dan erosi. Namun permukiman di sempadan sungai masih sering dijumpai, contohnya di Sempadan Sungai Batanghari. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola spasial perkembangan permukiman di Sempadan Sungai Batanghari dan menganalisis faktor pendorong dan penghambat yang mempengaruhi perkembangan permukiman pada periode 1985-2020. Penelitian ini menggunakan citra satelit Landsat untuk menganalisis perkembangan permukiman secara spasial dan membagi sempadan sungai menjadi 29 segmen dan mengelompokkannya berdasarkan tipe alur sungai melalui penghitungan sinuosity index (SI). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara spasial terjadi perkembangan luas permukiman di 25 segmen Sempadan Sungai Batanghari pada periode 1985-2020, sedangkan terjadi penurunan luas permukiman di 3 segmen. Berdasarkan tipe alur sungai, didapatkan tipe alur sungai meander merupakan tipe alur sungai yang paling pesat perkembangannya pada periode 1985-2020. Hal ini bertentangan dengan teori yang paling rentan terhadap bencana erosi tepi sungai. Sedangkan secara temporal, terjadi variasi perkembangan luas permukiman pada periode 1985-2020, dimana periode perkembangan tertinggi terjadi pada periode 1990-2000 sebesar 41,4%. Kemudian faktor yang mempengaruhi perkembangan permukiman yaitu faktor pendorong yang terdiri atas pekerjaan, perubahan penggunaan lahan, aksesibilitas dan budaya, sedangkan faktor penghambat terdiri atas bencana dan kebijakan pemerintah. Dimana faktor pendorong lebih dominan daripada faktor penghambat, yang berdampak kepada perkembangan permukiman di Sempadan Sungai Batanghari periode 1985-2020.

---

Riverbanks are one of the areas that are vulnerable to hydrological disasters such as flooding and erosion. However, settlements on riverbanks are still often found, for example on the Batanghari Riverbanks. This study aims to analyze the spatial pattern of settlement development in the Batanghari River Basin and analyze the driving and inhibiting factors that influence settlement development in the 1985-2020 period. This study used Landsat satellite imagery to spatially analyze settlement development and divided the riverbanks into 29 segments and grouped them based on the type of river channel through the calculation of sinuosity index (SI). The results showed that spatially there was a development of settlement area in 25 segments of the Batanghari River Basin in the 1985- 2020 period, while there was a decrease in settlement area in 3 segments. Based on the type of river channel, it was found that the meander river channel type was the most rapidly developing river channel type in the 1985- 2020 period. This is contrary to the theory that it is most vulnerable to riverbank erosion disasters. While temporally, there were variations in the development of settlement areas in the 1985-2020 period, where the highest development period occurred in the 1990-2000 period by 41.4%. Then the factors that influence settlement development are driving factors consisting of employment, land use change, accessibility and culture, while inhibiting factors consist of disasters and government policies. Where the driving factor is more dominant than the inhibiting factor, which has an impact on the high development of settlements in the Batanghari River Basin for the period 1985-2020."

"ABSTRAKSalah satu layanan publik di Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) adalah perijinan spektrum frekuensi radio yang dilaksanakan menggunakan sistem informasi manajemen spektrum frekuensi radio (SIMS). Instruksi Sekjen Kementerian Kominfo mewajibkan seluruh unit kerja penyelenggara layanan TI agar mematuhi pedoman tata kelola TI yang sudah tersusun pada bulan Maret tahun 2018. Pedoman tersebut menyatakan antara lain bahwa pembangunan dan pengembangan TI dilakukan untuk memberikan manfaat langsung kepada para pemangku kepentingan guna mendukung visi dan misi organisasi. Untuk mematuhi hal tersebut, Ditjen SDPPI harus mengetahui pencapaian manfaat proyek dan investasi TI. Hasil wawancara dan observasi menemukenali bahwa pencapaian manfaat penerapan SIMS belum menjadi fokus perhatian organisasi sehingga belum seluruh manfaat dari penerapan SIMS diketahui dengan baik. Hasil tersebut tidak sejalan dengan pedoman tata kelola TI terkait pembangunan dan pengembangan layanan TI yang telah disusun berdasarkan tujuan organisasi. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi manfaat bisnis, mengkuantifikasi manfaat ekonomi yang didapatkan serta mengidentifikasi faktor penghambat pencapaian manfaat ekonomi penerapan SIMS di lingkup tanggung jawab Ditjen SDDPI. Penelitian ini menggunakan Tabel Manfaat Bisnis TI untuk mengidentifikasi manfaat TI, system dynamic untuk mengelompokkan manfaat TI, kerangka manfaat kesejahteraan digital untuk melihat kerterkaitan manfaat TI bagi negara, dan kerangka manajemen resiko COSO-ERM untuk menghasilkan indikator faktor penghambat pencapaian manfaat penerapan SIMS. Hasil penelitian mendapatkan manfaat 3 (tiga) manfaat bisnis utama penerapan SIMS antara lain meningkatkan kapasitas bisnis (IRE-01), meningkatkan segmentasi pasar (IRE-04), dan meningkatkan kepercayaan pelanggan (IRE-03). Dalam kaitannya dengan manfaat bagi negara dalam konteks kesejahteraan digital juga terdapat 3 (tiga) manfaat yang diperoleh yaitu: peningkatan kualitas barang dan layanan, peningkatan efisiensi, serta pasar yang lebih besar dan efisien. Kuantifikasi manfaat mendapatkan nilai ekonomi sebesar Rp. 6.693.230.211.884 dan hasil identifikasi resiko mendapatkan 6 (enam) faktor penghambat pencapaian manfaat ekonomi SIMS diantaranya: kurangnya literasi TI, kurangnya integritas pegawai, perubahan regulasi, belum lengkapnya regulasi pendukung, koordinasi perubahan proses bisnis, dan kurangnya kompetensi pegawai.

---

ABSTRACT

One of the public services in Directorate General of Resources Management and Equipment of Post and Informatics (DG SDPPI) is licensing of radio frequency spectrum carried out using a radio frequency spectrum management information system (SIMS). Instruction of the Secretary General of the Ministry of Communication and Information Technology requires all IT service providers to comply with the IT governance guidelines that have been compiled in March 2018. The guideline states, among other things, that IT development is carried out to provide direct benefits to stakeholders to support the organization's. To comply with this, the Directorate General of SDPPI must know the achievement of the benefits of the project and IT investment. The results of interviews and observations identified that the achievement of the benefits of implementing SIMS has not been the focus of attention of the organization so that not all the benefits of implementing SIMS are well known. These results are not in line with the IT governance guidelines related to the development of IT services that have been compiled based on organizational goals. This research was conducted to identify business benefits, quantify the economic benefits and identify the inhibiting factors for achieving economic benefits of implementing SIMS in the scope of responsibility of DG SDDPI. This study uses the generic IS/IT business value to identify the benefits of IT, system dynamic to classify the benefits of IT, and digital prosperity framework to see the relevance of IT benefits for the country, and the COSO-ERM risk management framework to produce indicators of the achievement of SIMS benefit. The results of the study get 3 (three) main business benefits of implementing SIMS include increasing business capacity (IRE-01), increasing market segmentation (IRE-04), and increasing customer trust (IRE-03). In relation to the benefits for the state in the context of digital prosperity there are also 3 (three) benefits obtained, namely: improving the quality of goods and services, increasing efficiency, as well as a larger and more efficient market. Quantification of benefits gets an economic value of Rp. 6,693,230,211,884 and the results of risk identification have 6 (six) factors inhibiting the achievement of economic benefits of SIMS including: lack of IT literacy, lack of employee integrity, regulatory changes, incomplete supporting regulations, coordination of changes in business processes, and lack of competency."