Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pendidikan di Indonesia saat ini sangatlah berkembang, salah satu lembaga sosial yang dapat didirikan atas dasar pendidikan adalah yayasan. Guna mencerdaskan anak bangsa, banyak yayasan-yayasan pendidikan yang mulai bermuculuan. Didalam Undang-undang Yayasan menegaskan bahwa pendirian yayasan yang berbadan hukum harus dilakukan dengan akta pendirian yang dibuat di hadapan notaris. Akta pendirian kemudian harus mendapat pengesahan dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Menjadi permasalahn jika didalam suatu yayasan terjadinya dualisme kepengurusan. Dimana masing-masing pengurus memiliki akta pendirian Yayasan yang masing-masing mendapatkan pengesahaan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Inilah yang menyebabkan adanya pihak ketiga yang merasa dirugikan dan menggugat ke Pengadilan. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka dalam artikel ini hal yang diteliti adalah Penyelesaian Dualisme Kepengurusan Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) Medan. (Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 20 November 2017 Nomor 497 K/TUN/2017). Pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa ini adalah Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara disingkat Yayasan UISU melawan Badan/pejabat tata usaha negara yaitu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan  Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara Al-Munawwarah disingkat Yayasan UISU Al-Munawwarah. Yayasan UISU menggugat Keputusan Tata Usaha Negara mengenai pengesahaan Yayasan UISU Al-Munawwarah yang merugikan pihak Yayasan UISU. Seolah-olah didalam tubuh badan Yayasan UISU adanya dua kepengurusan yang menjalankan kegiatan pendidikan. Inilah yang menimbulkan konflik dan memberikan ketidakjelasan status legalitas yayasan mana yang berhak menjalankan kegiatan Yayasan Pendidikan Tinggi UISU. Oleh karenanya, ingin dicari Yayasan mana yang berwenang dalam menjalankan kepengurusan Yayasan UISU, serta peran dan tanggung jawab Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam pengesahaan Yayasan pendidikan di Indonesia.

---

Education in Indonesia now are very developed, one social institutions that can be established on the basis of education is the foundation. To do educate children of, many foundations are  began. The legislation of foundation said that establishment foundation that are legal entities must be conducted with a deed drawn up before the notary establishment. The deed of establishment and must have approval from the ministry of law and human rights. As if in a foundation of management dualism. Where the executives having their legalization the deed of establishment foundations get from the ministry of law and human rights. This is what causes the third party who were cheated and sue to court. Based on the exposure, hence in this article the question is the foundation dualism management islamic university of north sumatra ( UISU). ( The decisions of the supreme court republic indonesia on 20 november 2017 number 497 k / tun ) / 2017. They involved in this dispute is the foundation Islamic university of north sumatra abbreviated foundation uisu against / agency officials administrative the minister of law and human rights of Indonesia and foundations Islamic university of North Sumatra Al-munawwarah abbreviated UISU Al-munawwarah foundation. The foundation UISU suing the administrative about legalization foundation of UISU Al-munawwarah who have lost the institution UISU. As though in the body of the foundation UISU has the existence of two management who runs educational activities. This is what create conflicts and give status foundation obscurity legality which are entitled to run the foundation higher education UISU.

Abstrak :
Undang- undang 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional (UUSPPN) yang dilahirkan pada tanggal 5 Oktober 2004, dalam garis besarnya menetapkan bahwa sistem perencanaan pembangunannasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat....

Abstrak :
Penelitian ini berupaya untuk mendeskripsikan dan menganalisis dualisme kewenangan di Kota Batam yang melahirkan konflik kewenangan antara Badan pengusahaan Batam dan Pemerinta Kota Batam. Latar belakang dari dualisme kewenangan ini disebabkan oleh tumpang tindihnya regulasi yang mengatur Kota Batam dan tidak berjalannya reformasi hukum yang mengatur hubungan pusat dan daerah pasca reformasi. Tumpang tindih kewenangan di daerah pasca desentralisasi di Indonesia merupakan gejala umum yang memicu terjadinya konflik kepentingan di daerah. Dalam mendeskripsikan dan menganalisis dualisme kewenangan di Kota Batam digunakan teori konflik, desentralisasi dan pendekatan berbasis negara dalam ekonomi politik serta hubungan pusat dan daerah. Penelitian ini merupakan studi kasus yang dijabarkan berdasarkan metode penelitian kualitatif. Sehingga untuk mengumpulkan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam dengan stakeholder dari Badan Pengusahaan Batam, Pemerintah Kota Batam, Pemerintah Provinsi Riau, DPRD, Kamar Dagang Indonesia Kota Batam dan Provinsi Riau. Disamping itu, dilakukan observasi langsung pada dua institusi serta didukung dengan data-data literatur berupa buku, peraturan perundang-undangan, jurnal dan website resmi BP Batam dan Pemko Batam. Untuk mencapai objektifitas penelitian, digunakan teknik triangulasi dengan mengklarifikasi pada Pemerintah Pusat, Akademisi, LSM, Pengusaha dan Masyarakat. Data yang dikumpulkan direduksi dan disajikan, maka diperoleh kesimpulan bahwa dualisme kewenangan antara Badan Pengusahaan Batam dan Pemerintah Kota Batam merupakan akibat dari ketidaktegasan regulasi yang mengatur hubungan antar instansi di daerah serta hubungan pusat dan daerah. Besarnya kepentingan ekonomi politik pusat di Kota Batam. Sehingga, desentralisasi sebagai amanat UUD 1945 tidak dapat berjalan dengan baik di Kota Batam. Untuk dapat mengatasi persoalan di Kota Batam, diperlukan ketegasan sikap politik pusat untuk mengakhiri konflik antar dua institusi ini dan melalui penelitian ini disarankan agar pemerintah pusat memberikan desentralisasi asimetris sebagai reorganisasi stuktur untuk mewujudkan Kota Industri Batam. Dengan demikian penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah pusat dalam mengambil keputusan politik, dan menjadi referensi bagi penelitian-penelitian berikutnya, terutama dalam penelitian terkait desentralisasi dan konflik kepentingan antara pusat dan daerah. ......This research describes and analyze a dualism of authority in Batam that provoke a conflict of authority between BIFZA (Batam Indonesia Free Zone Authority) and Batam city government. This dualism of authority caused by overlap regulation that organize Batam city and legal reform, which control centralization & decentralization in Soeharto era, is not working. This conflict of authority in decentralization area in Indonesia is a general symptoms that trigger conflict of interest in a district. Describing and analyzing dualism of authority in Batam city is using theory of conflict, decentralization, and state-based approach in politic economy and the relation between the capital & district. This research is a study case using qualitative research method. Thereby in collecting the data need to do a deep interview with a stakeholder from BIFZA, Batam city government, Riau Province government, DPRD, Chamber of Commerce in Batam & Riau Province. Direct observation to these two institutions which is supported by literature such as books, legislation, journal & official website of BIFZA & Batam city government. To obtain the objectives of this research, researcher use triangulation techniques that clarifying information from capital government, academics, NGO, enterpreneur, and society. The collected data is reducted and presented. The conclusion is, dualism authority between BIFZA & Batam city government happens from indecision regulation; that control the relation between institutions in a district, the relation between capital and district, and how much politic economy central interest in Batam city. Thereby, decentralization as a mandate from UUD 1945 (State constitution of 1945) cannot work properly in Batam city. To overcome the conflict in Batam city, politic assertiveness from the capital is needed. From this research conclude a reccomendation that capital government give asymmetry decentralization as structur reorganization to gain Batam industry city. Thereby, this research can be a reference for the next research, especially in research about decentralization and conflict of interest between capital government and district.

Abstrak :
ABSTRAK
Akhir-akhir ini kecenderungan sistem nilai-budaya keacehan yang merujuk pada komunalisme-relijius semakin kurang efekivitasnya dalam masyarakat. Kekurangan ini antara lain terlihat pada keberadaan aktori individual (pemilik tanah) dalam kaitan dengan determinasi sistem struktural hukum adat dan hukum positif nasional. Gejala strutural hukum adat dan non-adat menentukan eksistensi aktor individual (agency) dalam pergaulan kemasyarakatan disebabkan moralitas kolektif yang tumbuh dan berkembang dalam komunitas bersangkutan tidak selaras dan seimbang dengan perkembangan dan peluang yang diberikan kepada aktor individual, utamanya dalam kasus kepemilikan pribadi atas tanah yang cenderung tidak menguntungkan salah satu pihak.

Penelitian ini secara umum untuk mengantar peneliti pada pemahaman yang menjelaskan hubungan mutualitas antara aktor individual sebagai agency dan hukum tanah sebagai strucur, yakni bagaimanakah ontologi aktor individual dalam konteks diskrepansi antara hukum tanah dengan skemata struktural adat (loka1) dan hukum tanah dengan skemata struktural non-adat (nasional).

Secara khusus studi ini untuk memahami (1) keberadaan aktor individual sebagai dependent variable yang ingin diterangkan dengan ketegangan dari dua skemata struktural adat dan non-adat tadi; dan (2) untuk memperoleh pemahaman determinasi dari aktor individual dalam diskrepansi skemata-skemata hukum adat dan non-adat sebagai independent variable yang memungkinkan perubahan skemata struktural itu.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis normatif terhadap kewenangan yang dimiliki oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dalam menyelesaikan permasalahan hukum terkait dualisme penyelenggaraan Perguruan Tinggi Swasta. Sebagaimana diketahui bahwa Pendidikan Tinggi merupakan hal yang sangat penting untuk mencerdaskan anak bangsa dan meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi era globalisasi di segala bidang. Dalam rangka untuk mencapai tujuan tersebut, Indonesia mengeluarkan Undang-Undang 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan beserta Peraturan Pemerintah sebagai aturan pelaksananya. Tetapi pada kenyataannya, penyelenggaraan beberapa Perguruan Tinggi Swasta tidak berjalan lancar sebagaimana mestinya. Permasalahan secara garis besar karena kurangnya pengetahuan pengelola perguruan tinggi terhadap peraturan yang terbaru. Hal ini yang menjadi penyebab terjadinya sengketa dualisme dalam Yayasan sebagai Badan Penyelenggara. Atas hal itu, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebagai lembaga negara yang mengawasi tata kelola Perguruan Tinggi sepatutnya melakukan penyelesaian sengketa dalam organ yayasan, agar tidak terjadi permasalahan hukum terkait pengelolaan Perguruan Tinggi Swasta.

---

This research aims to conduct normative analysis of the authority owned by The Ministry of Research, Technology and Higher Education in resolving legal problems related to the implementation of private universities. As it is known that higher education is very important to educate the nation and increase the competitveness of the nation in facing the era globalization in all areas. In order to achieve the goal, Indonesia issued Act Number 12 Year 2012 about Higher Education. But in fact, the implementation of the college especially the private universities did not to go smoothly as it should. The problem is largely due to lack of knowledge of the colleges management of the latest regulations. This is the cause of the dispute dualism in the foundation as the governing body. For that ,atter, The Ministry of Research, Technology and Higher Education as state institutions that supervise the high school governance should conduct dispute resolution within the foundations organs, in order not to occur legal issues related to management private colleges.

Abstrak :
Perilaku eksploitatif atas alam seringkali berkaitan dengan kegiatan ekonomi ekstraktif. Untuk memperoleh lebih banyak produksi dan pertumbuhan berarti bahan baku dari alam harus diubah menjadi komoditas. Dalam tesis ini saya mengemukakan bahwa aktivitas eksploitatif atas alam juga bisa merupakan akibat diskontinuitas dalam kosmologi dengan sepenuhnya mengadopsi nilai-nilai baru, moralitas dan rasionalitas budaya baru yang kemudian menjadi dominan. Agama (dalam hal ini Kristen) berperan besar dalam mengubah ontologi animistik yang tidak melihat status hierarkis antara manusia dan alam menjadi ontologi dualistik yang menampilkan manusia sebagai makhluk istimewa di antara yang lain. Namun demikian, sebagai upaya untuk ikut serta dalam pelestarian alam, ontologi baru yang dominan ini melalui konsep penatagunaan, menempatkan manusia sebagai peran sentral dalam menjaga keseimbangan alam. ......Exploitative behavior over nature often relates to the extractive economic activities. To gain more production and growth means raw materials from nature must be converted into a commodity. In this thesis I argued that exploitative activity over nature could also be a result of discontinuity in cosmology by fully adopting new values, morality and rationality of a new culture that later became dominant. Religion (in this case Christianity) plays a big role in changing animistic ontology that sees no hierarchical status between human and nature into dualistic ontology that presents human as special beings among the others. Nevertheless, as an attempt to participate in nature conservation, this new dominant ontology through the concept of stewardship, places human as a central role in keeping the balance of nature.

Abstrak :
ABSTRAK
Maksud dan tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan sewa menyewa perumahan setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1981. Sebelum itu, yaitu pada waktu berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun I963, kita melihat adanya dualisme peradilan. Waktu itu keputusan penguasa yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap masih dapat diajukan gugatan ke Pengadilan atas dasar perbuatan melanggar hukum oleh penguasa. Untuk menghapuskannya maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1981.

Metode Penelitian yang dipakai adalah library research di mana penulis mencari bahan tertulis dengan meneliti buka-buku dan karangan ilmiah yang ada, field regearch di mana penulis mengumpullcan data-data secara langsung melalui observasL dan komunikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1981 memang besar artinya bagi hubungan sewa-menyewa perumahan, walaupun belum sesempurna yang kita harapkan.

Keaimpulannya adalah walaupun dualLsme peradilan dalam hubungan sewa menyewa sudah berkurang tapi masih tetap ada dalam hal putusan penguasa tentang pelaksanaan pengosongan perumahan yang maaih mempunyai Surat Izin Perumahan. Jika putusan tersebut tidak dapat diterima, maka dapat diajukan gugatan ke pengadilan. Sarannya agar menghapuskan secara berangaur-angaur sistem Surat Izin Perumahan pada perumahan yang ada sekarang.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini memiliki fokus teori ekofeminisme yang terdapat pada anime Kaze no Tani no Nuashika karya Hayao Miyazaki yang diliris pada tahun 1984. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep dualisme yang memisahkan alam dan manusia begitu pula dengan laki-laki dan perempuan sebagai akar permasalahan dari subordinasi gender dan degradasi alam beserta pentingnya peningkatan kualitas dan kesadaran feminin sebagai usaha penyelamatan alam. Pembahasan dalam skripsi ini menggunakan teori Val Plumwood dalam bukunya yang berjudul Feminism and the Mastery of Nature (1993). Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep dualisme antara alam dan manusia sudah tertanam jauh dalam kerangka pikir budaya patriarki yang termanifestasikan ke dalam kerangka pikir ayah Nausicaä, masyarakat Pejite, dan raja Torumekia, dan terdapat kualitas dan kesadaran feminin yang termanifestasikan dalam tokoh heroine Nausicaä.

---

ABSTRACT
This study is focused on ecofeminism theory which contained in Hayao Miyazaki?s anime, Kaze no Tani no Nuashika released in 1984. This study aimed to analyze the concept of dualism that separates the nature and human as well as men and women as a root cause of gender subordination and degradation of nature along with the importance of feminine qualities and consciousness as a way to save nature. The discussion in this study uses the theory from Val Plumwood in her book, Feminism and the Mastery of Nature (1993). The results of this study showed that the dualism between nature and human are already embedded deep in the frame of a patriarchal culture that manifested into the frameworks of Nausicaä?s father, Pejite society, and the king of Torumekia, and there are qualities and feminine consciousness manifested in the character of the heroine, Nausicaä.;