Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKGambaran mengenai efektivitas Dinas Pendapatan Daerah diperoleh dengan melihat keberhasilan Dinas Pendapatan Daerah dalam menghimpun dana yang tercermin dalam realisasi penerimaan serta proses penanganan pekerjaan yang berlangsung di dalam Dinas Pendapatan Daerah itu sendiri. Mengingat kendaraan bermotor merupakan obyek yang potensial maka pemekaran unsur pelaksana Wilayah, yang ditandai dengan dibentuknya Unit Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dilakukan untuk lebih mengoptimalkan penerimaan yang berasal dari kendaraan bermotor. Di lain pihak, pelangsingan unsur staf dilakukan agar penanganan pekerjaan menjadi lebih sederhana. Karena volume pekerjaan memperlihatkan kecenderungan yang terus meningkat maka dilakukan penambahan jumlah pegawai. Tetapi karena penambahan jumlah pegawai tidak dapat dilakukan setiap saat maka diberiakukan prosedur kerja yang lebih menitikberatkan pada pemerataan beban kerja kepada seluruh Sub Dinas yang ada, sehingga penanganan pekerjaan dapat dilakukan dengan baik, Hal ini oerlu mendapat perhatian karena proses pelaksanaan pekerjaan berkaitan secara langsung dengan realisasi penerimaan yang berhasil dihimpun yang ditunjukkan oleh koefisien determinasi r2=0,96, yang berarti 95% realisasi penerimaan berasal dari pajak retribusi Daerah. Dengan memperhatikan pengaruh struktur orgadan nisasi, pegawai, prosedur kerja yang berlaku serta jumlah wajib pajak dan remribusi yang ditangani terhadap efektivitas Dinas Pendapatan Daerah tampak bahwa pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap usana untuk menghimpun dana yang sebesar-besarnya lebih menonjol daripada pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap proses penangenan pekerjaan di dalam Dinas Pendapatan Daerah itu sendiri. Dengan memperhatikan keadaan sebagaimana telah dikemukakan di atas maka agar tercipta Dinas Pendapamsn Daerah yang efektif, dalam artian mampu menghimpun dana yang sebesar-besarnya dengan proses penanganan pekerjaan yang baik maka perlu dilakukan pembenahan kondisi intern Dinas Pendaratan Daerah dengan memperhatikan kesesuaian proses pelaksanaan pekerjaan dengan prosedur kerja yang berlaku serta keseimbangan penambahan jumlah pegawai dengan peningkatan volume pekerjaan yang ditangani."

"Implementation of local autonomy in Indonesia means that the government has authority, rights and obligatory to regulate their house hold themselves as their finance based on the regulation. Bogor, as a buffer city for Jakarta, also applies the local autonomy. One of income sources for local government finance is local earnings, which is include local tax. In Bogor advertising tax give contribution enough as local earnings.Research question are how advertising tax auditing prossedure in Bogor Municipality and implication advertising tax auditing in Bogor Municipality. The research approach is quantitative, the collecting data techniques by in-depth interview with number of informants that obviously involved in audit advertising tax, which are the staff of Bogor Local Revenue Agency, advertising tax payer literature studies and also data from Bogor Municipality.Whereas the secondary data is obtain through literature study by examining various literature to derive comprehensive description on the object researcg. Data analysis is done in qualitative way, based on the result of the field finding as the primary data, and the secondary data.Billboards that are already expired bring their own problem, So that the Bogor Local Government has to destroy them. If the billboards were kept, they would decrease the Bogor?s local income. The aim of this research is to analyze the process about local auditing tax in Bogor and its implication to advertising tax income. By Tax Performance Index (TPI) from 2003-2006, there is still big potential advertising tax to cover local government cost. Although TPI has increased, its still can not reach the local revenue target. Even though Bogor Government is still using simple auditing local tax system, It has fulfilled auditing step indicator. This research prove that the tax auditing system is effective, but the regional income has not optimal yet."

"Penelitian tentang Administrasi Perpajakan Dalam Pengelolaan Pajak Daerah (Studi Kasus Di Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Palembang), bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan administrasi perpajakan dalam pengelolaan pajak daerah, yang dilihat dari aspek kewenangan pemungutan oleh Instansi yang bertanggungjawab, aspek sumber daya manusia serta kegiatan penyelenggaraan pemungutan pajak.Penelitian ini menyimpulkan, bahwa pelaksanaan administrasi perpajakan pada Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Palembang belum berjalan sebagaimana diharapkan, dapat dilihat dari hasil analisis penelitian sebagai berikut :1. Masih terdapat fungsi-fungsi kewenangan yang belum berjalan dengan baik seperti fungsi penyuluhan serta perencanaan dan pengendalian operasional.2. Distribusi sumber daya manusia atau personil yang ada belum dilakukan secara proporsional sesuai dengan beban kerja dan kebutuhan unit.3. Kualitas personil relatif masih rendah terutama yang berbasis pendidikan formal bidang perpajakan dan akuntansi.Dari hasil penelitian disarankan agar Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Palembang :1.Keberadaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di setiap Kecamatan yang ada di delapan Kecamatan dalam Wilayah Kotamadya Palembang perlu diatur dalam Peraturan Daerah yang memuat Struktur Organisasi dan Tata kerja, Kewenangan serta memiliki eselonering yang jelas.2.Guna peningkatan kualitas Aparat, perlu dilaksanakan berbagai pelatihan teknis melalui kerjasama dengan unit pengelola pendidikan dan pelatihan yang ada baik di tingkat Kotamadya, tingkat Propinsi maupun tingkat Nasional/Pusat. Untuk kaderisasi personil agar diprogramkan pengiriman Aparat untuk mengikuti pendidikan formal bidang perpajakan dan akuntansi berbagai tingkatan, baik Diploma III, Strata 1 maupun Pascasarjana.

---

Taxation Administration on Regional Taxation Management (Case Study at "Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya" Palembang)Research about Taxation Administration on Local Taxation Management (Case Study at "Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya" Palembang) aims to know how the taxation administration conducted concerning regional taxation, viewed from the retribution authority aspect by in-charge department, human resources aspect and the taxation collecting aspect.The research concludes that the implementation of taxation administration at "Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya" Palembang has not yet done properly. Based on the analyze, it can be view as it is:1. There are still authoritative function that are not yet done properly, such as tutorial function, planning and operational controls2.The allocation of human resource or personnel has not done yet proportionally3.The quality of personnel is relatively low, almost all of them are lack on formal education basis on taxation and accountingIt is suggested that the "Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya" Palembang should undertake two steps:1.To organize through Regional Regulation concerning Organizational Structure, Job Description, Authority and clear position of "Unit Pelaksana Teknis Dinas" (UPTD) in all of the District throughout Palembang.2.To increase the quality of personnel it is necessary to conduct training and education in cooperation with training and education management unit at the National level. For having qualified cadre "Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya" Palembang should send employee to attend some formal education in the field of taxation and accounting, such as Undergraduate program (Diploma III or Sarjana 1) and Postgraduate program."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan pajak reklame di Dipenda Propinsi DKI Jakarta dan mengusulkan alternatif pemecahan bagi terealisasinya target penerimaan pajak reklame di Dipenda Propinsi DKI Jakarta.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, dimana penelitian diarahkan untuk memaparkan keadaan obyek yang diselidiki sebagaimana adanya, berdasarkan fakta-fakta aktual yang terjadi saat sekarang.Penelitian mengambil lokasi di Dipenda Propinsi DKI Jakarta. Pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, yakni penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, terutama dengan mengandalkan teknik wawancara mendalam. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemungutan pajak reklame yang dilakukan Dipenda DKI Jakarta tidak mencapai target. Hal ini sebabkan oleh beberapa faktor berikut:1. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KDKI No 37 tahun 2000 adalah Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Tata Kota dan Dinas P2K. Tapi kondisi di lapangan menunjukkan bahwa hubungan ketiga instansi tersebut tidak serasi, sehinga memunculkan ketidakpastian di kalangan wajib pajak, dan hal ini dapat mendorong para wajib berusaha mencari celah-celah yang dapat dimanfaatkan. Selain itu, peraturan perundang-undangan reklame dikaitkan dengan ketentuan tentang perizinan dari pemajakan yang seharusnya sebagai objek pajak nilai perpajakannya ditetapkan dalam undang-undang perpajakan. Ketentuan tentang pemajakan atas reklame di daerah seharusnya berdiri sendiri, sehingga mekanisme, tata cara dan prosedur pemungutan pajak reklame murni berdasarkan tata aturan main perpajakan. Lebih dari itu, Perda OKI Jakarta No. 8 Tahun 1998 menyebutkan bahwa izin penyelenggaraan reklame tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain. Hal ini mengingkari nilai ekonomis dari pajak reklame.2. Pemungutan pajak reklame yang dilakukan secara hirarkis oleh Balai Dinas, Suku Dinas, dan Seksi PDK Pendapatan Daerah OKI Jakarta serta melibatkan dua instansi lain (DTK dan DP2K) menyebabkan admistrasi pemungutan pajak reklame tidak maksimal.3. Ketidaksinkronan level organisasi pada Dipenda, Dinas Tata Kota dan P2K sebagai tritunggal penyelenggara reklame juga menyebabkan koordinasi antar ketiga unit tersebut seringkali tidak harmonis, sehingga menyebabkan pemungutan pajak reklame tidak lancar.4. Pembatasan wewenang bagi personil di Seksi Pendapatan Daerah Kecamatan menyebabkan mereka hanya berkonsentrasi pada kewenangannya, sehingga reklame-reklame yang menjadi kewenangan Suku Dinas dan Balai Dinas tidak mendapat perhatian. Akibatnya rangkaian kegiatan pemungutan pajak reklame ikut terganggu.Berdasarkan hasil temuan-temuan tersebut, maka rekomendasi dari hasil penelitian ini adalah: (1) mengkaji berbagai peraturan dalam bidang perpajakan, khususnya pajak reklame, yang kenyataannya sudah tidak dapat dilaksanakan lagi, paling tidak di level operasional, dan kemudian melakukan perubahan dan penyempurnaan seperlunya; (2) Sistem perizinan hendaknya harus dipisahkan dengan sistem pemungutan pajak, retribusi, dan sewa titik reklame, namun berhubungan kuat secara kausalistik; (3) Unit yang seharusnya mempunyai tanggung jawab atas pengajuan permohonan penyelenggaraan reklame adalah unit teknis yang terkait langsung dengan sifat izin yang dikeluarkan, yakni Dinas Tata Kota; (4) Proses penerbitan zin reklame menyertakan tidak hanya satu unit instansi, melainkan paling tidak ada dua unit instansi teknis, DTK dan DP2K; (5) Pengadministrasian izin harus dikelola oleh unit yang memegang kendali proses perizinan, karena adanya batasan-batasan waktu dan ketentuan-ketentuan yang tidak boleh dilanggar oleh penyelenggara reklame; (6) Aktivitas pelaksanaan pemungutan pajak reklame diawali dengan kegiatan penetapan pajak, dengan interface ke sistem-sistem lainnya khususnya sistem penertiban dan sistem perizinan; (7) Diperlukan tindakan penertiban sebagai bentuk penegakan hukum karena makin banyaknya pelanggaran-pelanggaran secara fisik terhadap ketentuan perizinan yang dilakukan penyelenggara reklame, dengan tidak melupakan mekanisme pemajakan bagi pelanggarnya."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar hubungan pemeriksaan pajak hotel dan restoran terhadap penerapan sistem self assessment, dengan menganalisis kepatuhan wajib pajak dalam pelaksanaan sistem pemungutan tersebut, menyangkut diantaranya; melakukan penyetoran pajak hotel dan restoran (dengan media pembayaran SSP), apakah dilakukan tepat waktu, melaporkan omzet dengan menggunakan media SPTPD apakah dilakukan tepat waktu, pelaksanaan pembukuan dan penggunaan bon/bill serta untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pemeriksaan pajak hotel dan restoran terhadap peningkatan pajak hotel dan restoran (realisasi penerimaan).Penelitian ini dilaksanakan pada Suku Dinas Pendapatan Daerah Jakarta Selatan sejak bulan Mei 2001 hingga Juni 2001, data penelitian diolah dengan metode analisis koefesien korelasi dengan menggunakan teknik korelasi Product Moment Pearson sederhana dengan sampel sebanyak 30 wajib pajak yang terdaftar sebagai wajib pajak Sudipenda Jakarta Selatan. Instrumen pengumpulan data adalah kuesioner yang terdiri dari 3 bagian masing-masing adalah bagian pertama menyangkut data pribadi responden, kedua menyangkut pemeriksaan pajak hotel dan restoran dan bagian ketiga adalah menyangkut kepatuhan wajib pajak. Data observasi berupa hasil pemeriksaan dari tahun 1997 sd. tahun 2000 yang diperoleh diolah secara deskriptif.Hasil penelitian diketahui bahwa hubungan antara pemeriksaan pajak hotel dan restoran dengan kepatuhan dalam melaksanakan sistem self assessment secara kualitatif mempunyai hubungan sedang/cukup, atau dapat dikatakan bahwa jika pemeriksaan pajak hotel dan restoran semakin ditingkatkan maka kepatuhan melaksanakan sistem self assessment akan meningkat pula.Melalui penelitian ini, diharapkan hasilnya dapat berguna bagi Dinas Pendapatan Daerah Khusus Ibukota Jakarta, khususnya bagi Suku Dinas Pendapatan Daerah Jakarta Selatan, baik dalam upaya pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan, serta sebagai bahan pertimbangan penyusunan program kerja pemeriksaan Seksi Pendataan dan Pemeriksaan Suku Dinas Pendapatan Jakarta Selatan (Sudipenda Jakarta Selatan)."

"Arus Globalisasi serta perkembangan di bidang ilmu pengetahuan dan tehnologi, sangat mempengaruhi seluruh sendi kehidupan bagi seluruh umat manusia, yang menuntut ketangguhan sumber daya manusia, agar mampu untuk lebih berkompetisi lagi dengan SDM lainnya, baik di tingkat Regional maupun Internasional. Perencanaan SDM merupakan suatu kegiatan didalam merencanakan tenaga kerja, agar sesuai dengan kebutuhan Dinas/instansi/Perusahaan/Lembaga, serta efektif dan efisien dalam membantu terwujudnya tujuan yang ingin dicapai, khususnya di Dinas Pendapatan Daerah Kota Tangerang, yang dikepalai oleh seorang Kepala Dinas dan Dinasllnstansi lain pada umunya. Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk mempelajari kondisi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Tangerang dari faktor-faktor kritis yang berkaitan dengan Perencanaan Penempatan Pegawai, serta merancang bangun strategi dan komponen strategis Perencanaan Penempatan Pegawai (SDM), agar dapat dicapai Efektifitas Kerja Pegawai yang handal sesuai dengan kebutuhan Dinas Pendapatan Daerah Kota Tangerang di masa mendatang. Upaya pembenahan persoalan yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Tangerang, dilakukan dengan menggunakan suatu analisis pendapat responden yang berkaitan dengan berbagai aspek Perencanaan Penempatan Pegawai, melalui kuesioner atau daftar pertanyaan penelitian. Analisis dilakukan dengan uji statistik dengan menggunakan analisis korelasi. Dari analisis korelasi tersebut dapat diketahui hubungan antara variabel X, dalam hal ini adalah hasii kuestioner Perencanaan Penempatan Pegawai terhadap variabel Y sebagai hasil kuestioner Efektifitas Kerja Pegawai, serta untuk mengetahui seberapa besar hubungan sebab akibat kedua variabel tersebut. Percobaan dengan analisis korelasi dilakukan untuk menguji hipotesis serta untuk menemukan hubungan kausal, sehingga dari analisis ini dapat diformulasikan berbagai cara yang dirangkum dalam suatu Perencanaan Penempatan Pegawai yang terdapat di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Kota Tangerang. Perencanaan Penempatan Pegawai yang berlaku di Dinas Pendapatan Daerah Kota Tangerang untuk meningkatkan Efektifitas Kerja Pegawainya, sudah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh semua pihak yang terkait, karena antara Perencanaan Penempatan Pegawai yang baik telah dapat mendorong Dinas Pendapatan Daerah untuk Iebih meningkatkan lagi Efektifitas Kerja SDM di Dinas tersebut khususnya. "