Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang hubungan pengaruh defisit anggran terhadap tingkat inflasi dengan periode penelitian sejak tahun anggaran 1969/1970. Penulisan tesis ini dilatarbelakangi oleh dampak dari defisit anggaran di Indonesia yang cenderung dibiayai oleh hutang luar negeri, sedangkan secara teoritis pembiayaan defisit dengan hutang luar negeri mempunyai sifat inflationary.Model dalam penelitian ini mengacu pada model Metin (1998) dengan metode ekonometri yang digunakan adalah error correction model. Untuk melihat hubungan jangka panjang dalam model dianalisis dengan uji kointegrasi antar variabel-variabel. Sedangkan untuk menentukan hubungan jangka pendek dan kecepatan tingkat penyesuaian menuju keseimbangan digunakan model error correction model.

Abstrak :
Tujuan utama dari penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan dinamis antara defisit anggaran, pinjaman luar negeri dan pinjaman sektor perbankan terhadap inflasi di Indonesia. Periode penelitian ini berada pada rentang waktu 2000 kuartal 1 sampai dengan 2008 kuartal 3. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Vector Autoregressive (VAR) yang memiliki dua alat estimasi, yaitu impulse response dan variance decomposition. Dari hasil uji unit root Augmented Dickey-Fuller, diketahui bahwa sebagian data stasioner pada tingkat level dan sebagian data stasioner pada tingkat 1st Difference, sehingga metode yang digunakan adalah VAR in 1st Difference. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan defisit anggaran berdampak terhadap peningkatan inflasi. Dari sisi pembiayaan defisit anggaran menunjukkan bahwa pembiayaan dari pinjaman luar negeri tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan inflasi, sedangkan pembiayaan dari pinjaman sektor perbankan memberikan dampak terhadap peningkatan inflasi (inflantory). ......The main purpose of this study is determine the dynamic relation between budget deficit, govemment extemal debt and domestic bank financing on Inflation in Indonesia. The research period is within the first quarter of 2000 until the third quarter 2008. This research used VAR method, which has impulse response function and variance decomposition as its estimation tools. Resuit from Augmented Dickey-Fuller unit root test confirm that a part of data are stationer in level and the other part are stationer in la difference; hence, the VAR method that being used is VAR in la Difference. The empirical evidence provided here suggest that budget deficit growth has impact on inflation growth. On the other side, financing of budget deficit from govemment extemal debt has no significant effect on inflation growth, however financing from domestic bank has impact on inflation growth (inflantionary).

Abstrak :
Lonjakan harga minyak yang sangat tinggi menjadi perhatian negaranegara di dunia, baik negara produsen minyak maupun negara konsumen. Penelitian ini menganalisis hubungan antara dinamika harga minyak mentah dengan Indeks Harga Konsumen (IHK), defisit anggaran (BD), dan neraca transaksi berjalan (CA). Periode data yang digunakan adalah 2000Q1-2014Q3 dengan metode VECM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan kointegrasi antara ketiga jenis harga minyak (WTI, Brent, dan ICP) dengan IHK, BD, dan CA. Sementara dari hasil uji IRF bahwa shock ketiga jenis harga minyak memberikan respon positif pada IHK namun memberikan respon negatif pada BD dan CA.

---

The spike of oil prices becomes a big concern to all countries in the world, both for oil-producing countries and oil-consumer countries. This study analyzed the relationship between the dynamics of crude oil prices with the Consumer Price Index (CPI), the Budget Deficit (BD), and the Current Account (CA). The period of data used was 2000Q1-2014Q3 with VECM method. The results showed that there are a cointegration between the three types of oil prices (WTI, Brent, and ICP) with the CPI, BD, and CA. While the IRF test results that shock the three types of oil prices gave a positive response to the CPI but a negative response in BD and CA.

Abstrak :
Belanja pemerintah yang dianggarkan melebihi pendapatannya berdampak pada terjadinya anggaran defisit yang dialami daerah. Besarnya anggaran deficit ini selayaknya dapat menjadi stimulus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pada penelitian dilakukan untuk meneliti pengaruh defisit anggaran yang terjadi pada 33 provinsi di Indonesia kurun waktu 2005-2013 dengan menggunakan metode analisis data panel. Hasil estimasi menunjukkan bahwa deficit anggaran pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan (α=10%) terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini berarti bahwa deficit anggaran yang terjadi pada beberapa pemerintah daerah memberikan stimulus pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah daripada pada daerah yang mengalami surplus anggaran. Sumber deficit anggaran di daerah yang merupakan alokasi dari belanja yang tidak produktif diperkirakan menjadi penyebab dari kecilnya pengaruh deficit anggaran pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerahnya. Berdasarkan hasil estimasi model, variable lain yang memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi adalah variable inflasi dan investasi PMA dan PMDN, sedangkan variable tenaga kerja berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

---

Government spending which is exceeds than revenue, can influence the budget deficit of the region. The size of the budget deficit should be a stimulus to encourage economic growth in the region. In a study conducted to examine the impact of the budget deficit which occurred in 33 provinces in Indonesia in the period of 2005-2013. Data panel analysis is used to estimate econometric model. The results showed that the provinces experiencing budget deficit have lower economic growth than others have surplus budget. Budget deficit which occurred in the region is estimated to come from unproductive government spending allocation. Based on the results of model estimation, other variables that have a positive and significant impact on economic growth is variable inflation and foreign and domestic investment, while the variable labor and no significant positive effect on economic growth.

Abstrak :
Kemampuan membangun kebijakan penerbitan SUN Ritel di pengaruhi oleh adanya pondasi budaya (culture) yang kuat yang mempengaruhi fungsi kemampuan dari pemangku kebijakan (able people) dan proses yang efisien, efektif, dan responsif (agile process) membentuk suatu kapabilitas dinamis (dynamic capabilities) di DJPPR Kementerian Keuangan sehingga dapat memformulasikan suatu kebijakan penerbitan SUN Ritel yang efektif, inovatif dan adaptif sesuai dengan konsep tata kelola dinamis (dynamic governance). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembangunan dynamic governance dalam kebijakan penerbitan SUN ritel melalui sistem elektronik (e-SBN) di DJPPR Kemenkeu dan pembelajaran (lesson learned) yang diperoleh dari pengalaman DJPPR Kemenkeu dalam membangun adaptive policy pada kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan paradigma post positivist dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam, dokumentasi dan studi literatur. Informan wawancara penilitian ini dilakukan kepada 13 narasumber pejabat pemangku kebijakan di DJPPR Kemenkeu yang menyusun kebijakan penerbitan SUN Ritel dan 4 narasumber dari Mitra Distribusi SUN Ritel yang berperan sebagai praktisi di market. Hasil penelitian menemukan bahwa kebijakan penerbitan SUN Ritel melalui sistem elektronik (e-SBN) telah mampu menjadi suatu kebijakan yang inovatif, kereatif dan adaptif yang menunjukkan adanya sistem tata kelola pemerintahan yang dinamis (dynamic governance) dan dapat memberikan lesson learned dalam membangun suatu kebijakan yang adaptif (adaptive policy). Bahkan, capaian transformasi penerbitan SUN Ritel pada platform e-SBN yang dikelola oleh DJPPR Kemenkeu ini diapresiasi oleh lembaga nasional dan internasional. ......The ability to formulate policies for the issuance of SUN Ritel is influenced by the function of the capabilities of policy makers (able people) and efficient, effective, and responsive processes (agile process) which form dynamic capabilities in Ministry of Finance's DJPPR and strong cultural foundation, so that it can formulate a policy issuance of Retail SUN that is effective, innovative and adaptive in accordance with the concept of dynamic governance. This research aims to analyze the development of dynamic governance in the policy of issuing SUN Ritel through the electronic system (e-SBN) in Ministry of Finance's DJPPR and the lessons learned from Ministry of Finance's DJPPR experience in building adaptive policies on this policy. The research uses the post-positivist paradigm with data collection techniques of in-depth interviews, documentation, and literature study. Informant interviews for this research were conducted with 13 resource persons from policy officials at the Ministry of Finance's DJPPR who formulate SUN Ritel issuance policies and 4 resource persons from Retail SUN Distribution Partners who act as practitioners in the market. The results of the research found that the policy of issuing SUN Ritel through the electronic system (e-SBN) has successfully become an innovative, creative, and adaptive policy that shows the existence of a dynamic governance system and provides lessons learned in developing an adaptive policy. In fact, the transformational achievements in SUN Ritel issuance on e-SBN platform, managed by Ministry of Finance's DJPPR were appreciated by national and international institutions.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai praktek Collaborative Governance dalam penanganan defisit anggaran pada program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia. Pemerintah telah melaksanakan banyak program top-down dalam penanggulangan defisit anggaran pada program JKN-KIS, tetapi upaya tersebut belum menunjukkan tren positif pada peningkatan penerimaan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bidang Kesehatan. Keprihatinan terhadap kondisi tersebut telah menjadi perhatian berbagai pihak. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan  tekhnologi serta tingkat partisipasi masyarakat, upaya kerjasama dalam penanganan masalah publik kini tidak lagi hanya di inisiasi oleh pemerintah. Lembaga swadaya masyarakat pada kenyataannya dapat menjadi penggerak dalam tata kelola pemerintahan kolaboratif. Penelitian ini bertujuan menjelaskan kecenderungan model collaborative governance yang digunakan pada penanganan difisit anggaran pada program JKN-KIS di Indonesia. Basis teori yang digunakan adalah collaborative governance dengan pengujian dan analisis melalui model collaborative governance yang dikembangkan oleh Ansell dan Gash (2007) dan Emerson dan Nabatchi (2015). Peneliti menggunakan pendekatan postpositivism dengan metode hybrids yakni melalui analisis data kualitatif serta melakukan konversi hasil penelitan kedalam bentuk grafik keuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik kolaborasi yang terjadi tidak terdapat kecenderungan yang dominan pada masing-masing model yang ada. Akan tetapi terdapat tiga kondisi yang terjadi: (1) kecenderungan pada salah satu, (2) percampuran hybrid dari kedua model kolaborasi, dan (3) tidak memiliki cenderung pada model yang ada.  Akan tetapi, terdapat perbedaan antara model collaborative governance yang dirumuskan berdasarkan kasus-kasus yang diteliti oleh Ansell dan Gash (2007) maupun Emerson dan Nabatchi (2015). Terakhir, penulis meyakini bahwa tidak ada one-size-fits-all pada setiap model dan memberikan rekomendasi yang relevan dengan hasil penelitian ini.

---

This thesis discusses the practice of Collaborative Governance in dealing with budget deficits in the National Health Insurance (JKN) program in Indonesia. The government has implemented many top-down programs in overcoming the budget deficit on the JKN-KIS program, but these efforts have not shown a positive trend in increasing revenues at the Health Social Security Organizing Agency (BPJS Kesehatan). These conditions have become the concern of various parties. Through the development of science and technology and the level of community participation, efforts to collaborate in handling public problems are no longer just initiated by the government agency. In fact, non-governmental organizations can be a driver in collaborative governance. This study aims to explain the tendency of collaborative governance models used in handling budget deficits in the JKN-KIS program in Indonesia. The theoretical basis used is collaborative governance with testing and analysis through collaborative governance models developed by both Ansell and Gash (2007) and Emerson and Nabatchi (2015). This research conducted through postpositivism approach with the hybrids method that is qualitative data analysis and converting the results of the research into quantitative graphs. The results of the study show that in collaborative practices that occur there is no dominant tendency in each existing model. However, there are three conditions that occur: (1) the tendency of one, (2) hybrid mixing of the two collaboration models, and (3) not having a tendency to the existing model. However, there are differences between collaborative governance models formulated based on the cases examined by Ansell and Gash (2007) and Emerson and Nabatchi (2015). Finally, the authors believe that there is no one-size-fits-all on each model and provide relevant recommendation to the results of this study.

Abstrak :
Penelitian dilakukan untuk mengetahui respon dinamis transaksi berjalan apabila defisit anggaran meningkat tiba-tiba melalui jalur nilai tukar dan suku bunga menggunakan data Indonesia periode 2000Q1-2013Q4 dengan model Struktural Vektor Autoregression (SVAR). Penelitian juga ingin mengetahui dampaknya terhadap PDB riil. Berdasarkan Impulse Response Function (IRF) diperoleh hasil bahwa respon transaksi berjalan atas shock defisit anggaran tidak kuat, perubahan berada pada kisaran 0,04%-0,07%. Tidak ditemukan Twin Deficits Hyphotesys dalam perekonomian Indonesia pada periode tersebut. Respon suku bunga naik dan kecil serta memerlukan tiga periode untuk memperoleh apresiasi nilai tukar. Respon PDB terhadap peningkatan defisit anggaran negatif. Berdasarkan Forecast Error Decomposition Variance (FEDV) diperoleh hasil bahwa perubahan transaksi berjalan sangat dipengaruhi pertumbuhan PDB. Pengaruh shock defisit anggaran terhadap perubahan transaksi berjalan relatif kecil.

---

The study was conducted to determine the dynamic effects of budget deficits distubances on current account deficit through interest rate and exchange rate using data of Indonesia in 2000Q1-2013Q4 with Structural Vector Autoregression model. The impact on real GDP also to be learned. Result of Impulse Response Function (IRF) is that the effects of shock on current account deficit is not strong, the range are between 0.04% and 0.07%. Twin Deficits Hyphotesys is not found in the Indonesia?s economy during this period. Response of interest rates is increasing and not strong. There is need three-periods to get exchange rate appreciation. Response of GDP is negative. Using Forecast Error Variance Decomposition (FEDV) is obtained that the current account changes greatly influenced by GDP.

Abstrak :
[ABSTRAK Berdasarkan Undang-undang No. 11 Tahun 1953, Bank Indonesia secara resmi ditetapkan sebagai bank sentral Republik Indonesia, mengantikan De Javasche Bank (Bank Jawa) yang telah menjadi bank sirkulasi sejak era kolonial. Dalam perkembangannya, tidak mudah bagi Bank Indonesia untuk menjadi bank sentral yang independen, dikarenakan tuntutan situasi ekonomi, sosial, dan politik pada masa itu. Misalnya, Bank Indonesia tetap memertahankan fungsinya sebagai bank umum, di samping menjalankan fungsi sebagai bank sirkulasi. Tidak independennya Bank Indonesia turut menimbulkan konflik kepentingan. Pemerintah kerap meminta bantuan pada Bank Indonesia untuk menalangi defisit anggaran dengan cara politik monetisasi (pencetakan uang) yang bersifat inflatoir. Akhirnya, pada tahun 1968, diterbitkan undang-undang baru yang bermaksud mengembalikan fungsi Bank Indonesia sebagai bank sentral. Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang memiliki empat tahapan, yakni heuristik, kritik, intepretasi, dan historiografi.

---

ABSTRACT ;Accordance with Act No. 11 of 1953, Bank Indonesia was legally assigned as a central bank for Republic of Indonesia, replacing De Javasche Bank (Java Bank) which had been the circulation bank since colonial era. During further period, because of political, economic, and social demands, it was not easy for Bank Indonesia to become independent. For example, Bank Indonesia retained its function as commercial bank, while it operated as circulation bank also. This action eventually lead towards conflict of interest. Government frequently asked Bank Indonesia to bail deficit of budget with monetization policy (issuing money), which had inflationary impact. At last, in 1968, new bill was passed to restore the real function of central bank. This research uses historical method which is consist of four continued actions, specifically: heuristics, criticism, interpretation, and then historiography. , Accordance with Act No. 11 of 1953, Bank Indonesia was legally assigned as a central bank for Republic of Indonesia, replacing De Javasche Bank (Java Bank) which had been the circulation bank since colonial era. During further period, because of political, economic, and social demands, it was not easy for Bank Indonesia to become independent. For example, Bank Indonesia retained its function as commercial bank, while it operated as circulation bank also. This action eventually lead towards conflict of interest. Government frequently asked Bank Indonesia to bail deficit of budget with monetization policy (issuing money), which had inflationary impact. At last, in 1968, new bill was passed to restore the real function of central bank. This research uses historical method which is consist of four continued actions, specifically: heuristics, criticism, interpretation, and then historiography. ]