Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh karakteristik Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) terhadap tingkat pengungkapan. Karakteristik DPS diukur dengan IG Score yaitu melihat keberadaan, latar belakang pendidikan (ekonomi dan syariah), pengalaman (crossmembership dan reputasi dibidang ekonomi) serta melihat jumlah DPS. Ukuran KAP diproksikan dengan dummy antara big4 dan non-big4. Untuk tingkat pengungkapan diukur dengan memformulasikan indeks pengungkapan didasarkan pada Shariah Enterprise Theory. Formulasi indeks merupakan kompilasi dari beberapa indeks dari peneliti-peneliti sebelumnya. Sampel dari enam Negara yaitu Indonesia, Malaysia, Bahrain, Qatar, Iran dan Inggris. Kemudian membuat content analysis berdasarkan tema pengungkapan dan regresi berganda dengan tambahan variabel pengendali yaitu profitabilitas, ukuran perusahaan dan populasi muslim. Hasil Menunjukan bahwa seluruh variabel independen berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan.

---

The purpose of this study was determine the impact of Shariah Supervisory Boards? Characteristic and Audit Firm Size against Disclosure Level. Shariah Supervisory Boards (SSB)?s Characteristic measured with Islamic Governance (IG) Score are include existent, background of education (economics and syariah), experience in economic (cross-membership and reputation in economics) and number of SSB. Audit firm size was proxied with dummy between big4 and non big4. For disclosure level measured with formulating disclosure index based on Shariah Enterprise Theory. Formulating index is compilation from few index in previously researchs. Sampel from six countries are Indonesia, Malaysia, Bahrain, Qatar, Iran and United Kingdom. Then make content analysis based on disclsoure?s thems and multiple regretion with additional variable control are profitability, firm size and moslem population. Result show that all independent variables are significant to disclosure levels.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dewan komisaris independen, karakteristik Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan pendanaan bagi hasil terhadap transparansi informasi risiko bank syariah. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan analisis konten terhadap 30 bank syariah pada 5 negara dengan pasar keuangan syariah paling berkembang di dunia, dengan periode penelitian tahun 20142017. Penelitian ini menyusun indeks transparansi informasi risiko bank syariah yang terdiri atas 93 unsur yang disusun dari regulasi, standar dan penelitian terdahulu yang relevan. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa transparansi informasi risiko bank syariah masih tergolong rendah (59%). Dengan menggunakan analisis regresi data panel ditemukan bahwa karakteristik DPS berhubungan positif dengan tingkat transparansi informasi risiko bank syariah, sedangkan proporsi dewan komisaris independen dan proporsi pendanaan bagi hasil tidak berhubungan dengan transparansi informasi risiko bank syariah. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh DPS lebih efektif dalam mendorong transparansi informasi risiko bank syariah daripada dewan komisaris independen dan besarnya proporsi pendanaan bagi hasil tidak mempengaruhi tingkat transparansi informasi risiko pada bank syariah. Penelitian ini menunjukkan peran penting tata kelola yang diperankan oleh DPS. Lebih lanjut, penelitian ini menunjukkan bahwa bank syariah belum terlalu memperhatikan kebutuhan informasi pemilik dana bagi hasil. Penelitian ini berimplikasi pada kebutuhan untuk memperkuat peran dan posisi DPS pada bank syariah serta perlunya peningkatan transparansi informasi risiko bank syariah.

---

This study aims to examine the effect of independent director, Shariah Supervisory Board (SSB) Characteristics, and Profit-sharing Investment Account (PSIA) to transparency of risk information of Islamic Banks. Data collection is carried out by analyzing content on 30 Islamic banks in 5 countries with the most developed Islamic financial markets in the world in 2014-2017. This study compiled an index of risk information transparency for Islamic banks consisting of 93 elements compiled from regulations, standards and relevant previous research. The results of the descriptive analysis show that the transparency of risk information of Islamic banks is still relatively low (59%). Panel data regression analysis shows that the characteristics of SSB are positively related to the level of transparency of the risk information of Islamic banks, while the proportion of independent director and the proportion of profit-sharing investment account are not related to the transparency of the risk information of Islamic banks. This shows that the oversight mechanism carried out by SSB is more effective in encouraging transparency of Islamic banks than independent director and the proportion of profit-sharing investment account do not affect the level of risk information transparency in Islamic banks. This research shows the important role of governance played by SSB. Furthermore, this study shows that Islamic banks have not paid too much attention to the information needs of profit-sharing investment account holders. This study has implications for the need to strengthen the role and position of the SSB in Islamic banks and the need to increase the transparency of the risk of Islamic banks.

Abstrak :
Lembaga perbankan merupakan lembaga keuangan yang sangat penting dalam sistem perekonomian suatu negara. Dalam perkembangannya, lembaga perbankan syariah tidak sepesat perbankan konvensional, padahal mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim. Di sisi lain, masih terdapat berbagai permasalahan hukum terkait dengan pembiayaan murabahah, yang diindikasikan tidak sesuai dengan syariah. Penelitian ini akan menjawab permasalahan mengenai pengaturan pembiayaan murabahah yang sesuai dengan prinsip- prinsip syariah dan pelaksanaannya di dalam praktik; serta upaya yang dilakukan agar pembiayaan murabahah dilakukan sesuai dengan prinsip- prinsip syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif berdasarkan data sekunder, serta didukung data primer untuk melihat implementasinya dalam praktik pada beberapa bank syariah di wilayah Jabodetabek. Teori yang digunakan adalah teori maqasid syariah untuk melihat apakah pengaturannya menunjukkan tujuan untuk kemaslahatan umat; dan digunakan teori pertukaran karena  murabahah merupakan bagian dari suatu transaksi pertukaran. Hasil penelitian menunjukkan perkembangan pengaturan perbankan syariah di Indonesia  tidak terlepas dari dinamika sejarah keberadaannya di Indonesia. Penerapan pembiayaan murabahah digunakan UU Perbankan Syariah dan aturan-aturan pelaksanaannya, serta Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN). Implementasi pembiayaan murabahah menunjukkan masih adanya penyimpangan syariah. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya agar murabahah dilaksanakan sesuai syariah dan memberikan manfaat melalui: perbaikan terhadap beberapa peraturan terkait pembiayaan murabahah dan kinerja pengawasan eksternal Bank Syariah oleh otoritas; dilakukan evaluasi diri dan upaya perbaikan peraturan-peraturan teknis pelaksanaan, peningkatan kinerja SDM, serta peningkatan pengawasan internal melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS);  nasabah bank Syariah bertanggung jawab terhadap pelunasan pembayaran dan menjadi bagian  kontrol sosial pelaksanaan pembiayaan murabahah yang sesuai syariah. ...... Banking institution is a very important financial institution in a country's economic system. In its development, the growth of sharia banking institution is not faster then conventional banking, whereas majority of Indonesian population is Muslim. On the other hand, there are still various legal issues related to murabaha financing, which is indicated no longer in accordance with sharia principles. This research will address issues concerning the arrangement of murabaha financing in accordance with the principles of sharia and its implementation in practice; as well as efforts made to finance murabaha done in accordance with the principles of sharia. The method used in this research using normative juridical approach based on secondary data, and supported by primary data to see its implementation in practice at some sharia banking in Jabodetabek region. The theory used is the theory of maqasid shariah to see whether the arrangement shows the purpose for the benefit of the people; and used the theory of exchange because murabaha is part of an exchange transaction. The results show that the development of sharia banking arrangements in Indonesia is inseparable from the historical dynamics of its existence in Indonesia. The implementation of murabaha financing is used by the Sharia Banking Law and its implementation rules, as well as the National Sharia Board Fatwa (DSN). Murabaha financing implementation shows that there is still sharia irregularities. Therefore, efforts should be made to ensure that murabaha is implemented in accordance with sharia and provides benefits through: improvements to some regulations related to murabaha financing and external supervisory performance of sharia banking by the authority; Self evaluation and improvement of technical regulations on implementation, improvement of human resources performance, and improvement of internal supervision through Sharia Supervisory Board (DPS); sharia banking customers are responsible for repayment of their financing and become part of social control of sharia in implementation of murabaha financing.

 

 

Abstrak :
Untuk memastikan kepatuhan syariah di Bank Syariah, dibentuklah Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dewan Pengawas Syariah dengan demikian memastikan bahwa mekanisme lembaga keuangan syariah, yang dalam konteks ini adalah bank syariah, diawasi dengan baik sesuai dengan prinsip syariah. Skripsi ini terutama akan membahas implementasi Peran dan Tanggung Jawab Hukum Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Memastikan Kepatuhan Bank Terhadap Prinsip Syariah, dengan studi kasus PT Bank Syariah Indonesia (BSI) Tbk sebagai Bank Umum Syariah yang memiliki Dewan Pengawas Syariah dalam organ organisasi bank untuk mengawasi jalannya operasional bank sehari-hari dalam rangka prinsip syariah. Perumusan Masalahdalam tesis ini adalah bagaimana peran dan tanggung jawab hukum DPS dan bagaimana DPS dapat memastikan kepatuhan bank terhadap prinsip syariah. Bentuk penelitian yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif, dimana penulis meneliti tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tipologi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah data sekunder, yaitu dokumen perpustakaan yang didukung oleh data yang diperoleh melalui wawancara dengan narasumber terkait. Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa keberadaan Dewan Pengawas Syariah dalam Organ Bank Syariah memang penting dan diperlukan dalam memastikan kepatuhan syariah agar tidak terjadi praktik-praktik yang melanggar ketentuan syariah. Dalam arti memastikan bahwa penerapan konsep dan kontrak di bank telah memenuhi semua persyaratan yang berlaku. Skripsi ini menyarankan kepada Dewan Pengawas Syariah agar diberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan di di luar negeri untuk memperluas wawasan pengalaman dan ilmu. Agar bimbingannya efektif, anggota DPS harus dididik untuk menghadiri konferensi; ini akan memperluas cakrawala pengetahuan mereka tidak hanya tentang fiqh tetapi juga hukum positif dan praktik keuangan Indonesia. Selanjutnya Bagi bank syariah yang telah melakukan merger, dimungkinkan dibentuk anak perusahaan untuk menjamin seluruh pekerja dapat beroperasi dengan seefisien dan seefektif mungkin. ......To ensure sharia compliance in Sharia Banks, a Sharia Supervisory Board (DPS) was established. The Sharia Supervisory Board thus ensures that the mechanisms of Islamic financial institutions, which in this context are the sharia banks, are properly supervised in accordance with the sharia principles. This thesis will mainly discuss the implementation of the Roles and Legal Responsibilities of the Sharia Supervisory Board (DPS) in Ensuring Bank Compliance with Sharia Principles, with a case study of PT Bank Syariah Indonesia (BSI) Tbk as a Sharia Commercial Bank which has a Sharia Supervisory Board in the bank's organizational organs to oversee the daily operations of the bank in the context of sharia principles. The research questions in this thesis are how are the roles and legal responsibilities of the Sharia Supervisory Board and how can the sharia supervisory board ensure bank compliance with sharia principles. The form of research used by the author in this thesis is juridical normative, whereby the author researches on the applicable laws and regulations. The typology of this research is analytical descriptive. The type of data used in this thesis is secondary data, namely library documents supported by data obtained through interviews with relevant resource persons. The result of this research is that it can be seen that the presence of the Sharia Supervisory Board in the Organ of the Sharia Banks is indeed important and necessary in ensuring sharia compliance in order to avoid practices that violate sharia regulations. In the sense of ensuring that the implementation of concepts and contracts in the The bank complies with all applicable requirements. This thesis suggests that People on the Sharia Supervisory Board should be given the opportunity to attend training overseas or abroad to broaden their knowledge and experience perspectives. In order for his guidance to be effective, DPS members must be educated in order to attend conferences; this would widen their knowledge horizons not only of fiqh but also of Indonesian positive law and financial practice. Furthermore For sharia banks that have merged, it is advisable that subsidiary companies be formed to guarantee that all workers are able to operate in the most efficient and effective manner possible.