Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas hak kreditor dalam mengajukan permohonan pailit terhadap Persero. Hukum kepailitan mengatur bahwa Persero dapat dimohonkan pailit oleh kreditor, namun terdapat beberapa putusan pengadilian yang bertolak belakang. Sebagian putusan mengabulkan permohonan pailit dan sebagian putusan menolak dengan menyatakan bahwa Persero hanya dapat dimohonkan pailit oleh Menteri keuangan. Penelitian ini bersifat deskriptif normatif dengan metode penelitian kepustakaan yang bermaksud untuk mencermati bagaimana hak kreditor dalam mengajukan permohonan pailit terhadap Persero dan dualisme putusan pengadilan mengenai hak kreditor mengajukan permohonan pailit. Dalam tesis ini terlihat bahwa pemahaman hakim yang berbeda-beda atas hukum kepailitan mengenai hak kreditor mengajukan pailit.

---

ABSTRACT
Tesis ini membahas hak kreditor dalam mengajukan permohonan pailit terhadap Persero. Hukum kepailitan mengatur bahwa Persero dapat dimohonkan pailit oleh kreditor, namun terdapat beberapa putusan pengadilian yang bertolak belakang. Sebagian putusan mengabulkan permohonan pailit dan sebagian putusan menolak dengan menyatakan bahwa Persero hanya dapat dimohonkan pailit oleh Menteri keuangan. Penelitian ini bersifat deskriptif normatif dengan metode penelitian kepustakaan yang bermaksud untuk mencermati bagaimana hak kreditor dalam mengajukan permohonan pailit terhadap Persero dan dualisme putusan pengadilan mengenai hak kreditor mengajukan permohonan pailit. Dalam tesis ini terlihat bahwa pemahaman hakim yang berbeda-beda atas hukum kepailitan mengenai hak kreditor mengajukan pailit.

Abstrak :
Penulisan ini menganalisis putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung pada tahun 2009. Terdapat sebuah perkara utang-piutang yang terjadi antara P.Suparmo, Sisnawati, Surya Teja, dan David Hamadi sebagai kreditur dan Ny.Susanti sebagai debitur. Sebagai debitur, Ny.Susanti telah lalai dalam melunasi utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Belum lagi Ny.Susanti melunasi utang-utang tersebut, dirinya meninggal dunia dan meninggalkan tiga orang ahli waris. Untuk melindungi kepentingan para kreditur, mereka mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap boedel waris dan juga para ahli waris untuk melindungi piutang mereka yang ada di dalam harta kekayaan Ny.Susanti. Tulisan ini akan menganalisis mengenai kapasitas ahli waris dalam menggantikan kedudukan dari pewaris sebagai debitur ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan juga Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Selain itu juga mengenai upaya hukum apa saja yang dapat dilakukan baik oleh kreditur maupun oleh debitur. Permasalahan-permasalahan yang akan dibahas disini menggunakan metode penelitian normatif yang menghasilkan kesimpulan bahwa walaupun debitur telah meninggal dunia, namun kreditur masih memiliki perlindungan hukum terhadap piutang nya dan salah satu perlindungan hukum tersebut adalah melalui permohonan pernyataan pailit. ......This thesis analyzes supreme court judgement on 2009. There was a doubtful debts case between P.Suparmo, Sisnawati, Surya Teja, and David Hamadi as creditors and Mrs.Susanti as a debtor. As a debtor, she has neglected to pay her debts which has been due. However, before she paid off her debts, she passed away and left three of her heirs. To protect the interests of creditors, they filed a petition for bankruptcy declaration on Mrs. Susanti?s inheritance and the heirs. They filed the petition to protect their credits which were on Mrs. Susanti?s inheritance. This thesis will analyze the capacity of the heirs to substitute the position of Mrs. Susanti as a debtor reviewed by Civil Code and Law of The Republic of Indonesia Number 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Obligation for Payment of Debts. Furthermore, it will analyze the alternatives which can be done by creditors and also debtors. Problems which will be discussed in this thesis are using normative research method which concludes that even though the debtor has passed away, but the creditors still have a legal protection for their credits and the one of the protections is they can file the petition for bankruptcy declaration.

Abstrak :
Masalah pemberian kredit selalu terjadi pada setiap bank, karena penggunaan kredit erat sekali hubungannya dengan kegiatan usaha dimasa yang akan datang yang penuh dengan ketidakpastian. Bank sebagai pihak pemberi kredit yang memiliki posisi lebih kuat dari debitur hendaknya tetap melaksanakan sikap hati-hati dalam menyalurkan kredit dan selalu berupaya untuk meminimalisir masalah-masalah yang timbul serendah mungkin, yaitu berupaya meminimalisir masalah dengan menjaga mutu kredit yang dikelola. Sehubungan dengan itu, yang dapat memberikan gambaran terhadap kelayakan debitur untuk dapat mengembalikan atau melunaskan kredit adalah Proyeksi Arus Kas. Maka dapat dikatakan, bahwa peranan proyeksi arus kas dapat meminimalisir atau mengantispasi terjadinya tunggakan hutang pokok dan bunga pinjaman. Yang kemudian berdampak terhadap pada kredit bermasalah. Karena proyeksi arus kas adalah perhitungan yang memprediksi kondisi keuangan debitur di masa yang akan datang, maka tujuan penelitian adalah meneliti proyeksi arus kas. Karena proyeksi arus kas merupakan cerminan yang dapat memberi gambaran, tentang kemampuan debitur untuk mengembalikan kredit yang telah digunakannya di masa yang akan datang. Penelitian dilakukan berdasarkan studi kasus deskriptif. Yang diteliti adalah fenomena yang menyebabkan terjadinya pergeseran kolektibiliti performing loans ke kolektibiliti non performing loans pada Kantor Wialayah PT. Bank BUMN yang berakibat terjadinya penurunan kualitas portepel perkreditan. Hasil penelitian menunjukan bahwa secara keseluruhan terjadinya penggeseran kolektibiliti dikarenakan proyeksi arus kas yang dibuat berdasarkan data-data keuangan historis. Fakta yang terjadi menunjukan bahwa proyeksi keuangan yang dibuat saat kredit belum disetujui dengan realisasi setelah kredit berjalan atau sudah digunakan dalam hal kegiatan usahanya dinilai sinkron. Fakta atau realisasi jauh berbeda dari proyeksi arus kas yang dibuat. Dalam menyusun proyeksi arus kas hendaknya tidaklah hanya melihat kondisi keuangan masa lalu yang dijadikan alat untuk digunakan sebagai asumsi, tetapi juga harus melihat peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian periode berikutnya atas kegiatan usaha yang akan dilakukan. Perlu dan penting bagi yang menyusun proyeksi arus kas memiliki wawasan, pengetahuan, pengalaman, bisa berkomunikasi untuk menggali dan memperoleh informasi, koordinasi dan intuisi terhadap kegiatan usaha yang proyeksi arus kas akan disusun / dibuat.

Abstrak :
ABSTRAK
Kreditur Separatis adalah kreditur Pemegang hak jaminan kebendaan yang dapat bertindak sendiri dan didahulukan pembayaran haknya atas boedel pailit dibandingkan kreditur lainnya. Namun dalam kasus ini bahwa kreditur separatis tidak diberikan hak-haknya atas boedel pailit, seperti kasus PT. Perusahaan Pengelola Aset selaku Pemohon I dan PT. Bima Prima Persada selaku Pemohon II terhadap Tim Kurator PT. Texmaco Jaya selaku Termohon. Adapun Pemohon selaku Kreditor Separatis yang memegang jaminan kebendaan tidak didahulukan dan tidak mendapat penjualan pembayarannya atas pembagian boedel pailit. Disebabkan pengajuan tenggang waktu telah melampui batas berdasarkan Pasal 192 Undang-Undang Kepailitan dan mengenai daftar pembagian yang disusun oleh termohon untuk para Kreditor Preferen sudah sesuai dengan bagian masing-masing dan hukum yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang dilakukan dengan penelitian hukum kepustakaan terhadap peraturan perundang undangan yang berlaku serta dituangkan dalam bentuk tulisan preskriptif analitis yang memberikan jalan keluar berdasarkan teori hukum yang berkaitan dari suatu permasalahan yang terjadi. Dengan demikian kreditor separatis tidak diberikan haknya atas pembagian boedel pailit berdasarkan Pasal 192 dan Pasal 196 Ayat (4) Undang ? Undang kepailitan

---

ABSTRACT
Separation Creditors are creditors holding the property guarantee right who can act by themselves and whose payment right on the bankrupt estate has to be prioritized compared with other creditors. However, in this case, the separation creditors are not given their rights on the bankrupt estate, such as in the case of PT. Perusahaan Pengelola Aset as the Petitioner I and PT. Bima Prima Persada as the Petitioner II towards the Trustee Team of PT. Texmaco Jaya as the Petitionee. Nevertheless, the Petitioners as the Separation Creditors who hold the property guarantee are not prioritized and cannot obtain their payment sales on the bankrupt estate division.This is caused by submitting a grace period which has exceeded the limit based on Clause 192 ofthe Bankruptcy Law, and about the division list made by the petitionee for the Preferential Creditors, it is already suitable with each part and the prevailing law.This research uses the normative judicial approach method conducted by legal literature research towards the prevailing laws and regulations, and written in a form of analytical prescriptive writing which provides a solution based on the relevant legal theory towards the occuring issues. Thus Separation Creditors are not given rights on the bankrupt estate based on clause 192 and 196 paragraph (4) of the bankruptcy law

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai akibat hukum Putusan Pernyataan Pailit dikaitkan dengan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang telah berkekuatan hukum yang tetap mengenai kewajiban pembayaran upah buruh/pekerja dan tentang perlindungan hukum yang diberikan kepada buruh/pekerja pada PT. Istana Magnoliatama (dalam pailit) ditinjau dari undang-undang kepailitan. Tesis ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan tipologi penelitian deskriptifanalitis yang menggunakan data sekunder. Berdasarkan Pasal 31 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, apabila telah keluar putusan pernyataan pailit, maka sebagi akibat hukumnya, putusan Pengadilan Hubungan Industrial harus dihentikan proses eksekusinya meskipun putusan Pengadilan Hubungan Industrial tersebut telah berkekuatan hukum yang tetap. Dan juga tidak adanya perlindungan hukum yang diberikan oleh PT. Istana Magnoliatama (dalam pailit) kepada buruh/pekerjanya yang telah melakukan kewajibannya.

---

This thesis discusses the legal consequences statement Bankruptcy Decision associated with the Industrial Relations Court decision that has legal force of the obligation to pay a fixed wage / labor and on the legal protection given to the laborers / workers at PT. Magnoliatama palace (in bankruptcy) in terms of the bankruptcy laws. This thesis is a juridical-normative research typology descriptive-analytical study using secondary data. Pursuant to Article 31 paragraph (1) of Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and PKPU, if the bankruptcy judgment has come out, then as a result of the law, the decision of the Industrial Relations Court has to stop the process of execution despite the decision of the Industrial Relations Court has the legal power remains. And also the lack of legal protection given from PT. Istana Magnoliatama (on bankruptcy) to workers / employees who have been doing their duty.

Abstrak :
Kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Agunan hanyalah sebagai salah satu unsur pemberian kredit, agunan kredit berupa Tanah Hak Milik atau Hak Guna Bangunan (HGB) diminati terutama oleh bank dan dianggap aman. HGB sebagai agunan kredit bank harus dibebani dengan Hak Tanggungan. Adanya ketentuan hapusnya Hak Tanggungan dengan hapusnya hak atas tanah yang dibebaninya, akan menimbulkan persoalan dan keberatan di dalam praktek. Dengan demikian akan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi lembaga Hak Tanggungan, karena tanah yang dijaminkan itu suatu waktu dapat berganti statusnya dan dengan demikian menghapuskan hak tanggungannya. Dari data yang ada pada PT. Bank XYZ yang berkedudukan di Jakarta, pada posisi Bulan Mei 2014 terdapat 61 (enampuluh satu) sertipikat HGB yang telah jatuh tempo dan terdapat 184 (sertatus delapanpuluh empat) sertipikat HGB yang akan jatuh tempo sebelum 2 (dua) tahun ke depannya. Tesis ini hendak mengkaji kekuatan kuasa SKMHT atau APHT untuk perpanjangan HGB jatuh tempo yang masih dibebani Hak Tanggungan, selain itu perlindungan hukum dan upaya kreditur jika debitur wanprestasi sementara HGB yang diagunkan akan atau telah jatuh tempo. Kesimpulan dalam tesis ini SKMHT atau APHT tidak memiliki kekuatan kuasa untuk perpanjangan HGB yang akan atau telah jatuh tempo dan bagi kreditur Bank akan mengakibatkan hilangnya kedudukan yang diutamakan (preferen) karena pelaksanaan permohonan perpanjangan HGB yang masih dibebani Hak Tanggungan tidak selaras dengan ketentuan perundang-undangan. ...... Loans granted by banks involve risks, so the banks have to pay attention to their implementation principles of a healthy credit. To reduce these risks, credit guarantees in terms of confidence in the ability and responsibility of debtor to pay off its obligations in accordance with the agreement is an important factor that must be considered by the bank. Collateral is only as one element of the provision of credit, mortgage credit in the form of Land Rights Reserved or Land Brooking (HGB) demand especially by banks and are considered safe. HGB as collateral for bank loans should be burdened with the Mortgage. In the absence of voidance Mortgage with the abolition land rights are burdened by it, will cause problems and objections in practice. Thus it would create legal uncertainty for Mortgage institutions, because the land as collateral was a time can change its status and thus abolishes dependents. From the existing data on the PT. XYZ Bank based in Jakarta, the position as of May 2014 there were 61 (sixty one) HGB certificates that have expired and there are 184 (one houndred eighty-four) HGB certificates that will expire before the two (2) years in the future. This thesis examines the power going to the power SKMHT or APHT for extension of maturity HGB is still burdened Mortgage, in addition to the legal protection and efforts to creditors if the debtor defaults while HGB will collateralized or have expired. The conclusion of this thesis SKMHT APHT not have the power or authority to HGB extension that will or have expired and the creditor bank will result in the loss of the preferred position (preferred) since the implementation of the application for extension of the HGB is still burdened Mortgage is not aligned with the statutory provisions.

Abstrak :
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban dan Pembayaran Utang merupakan salah satu wadah yang disediakan oleh Hukum di Indonesia dalam menghadapi suatu keadaan tidak mampu membayar yang dihadapi oleh Debitor terkait dengan utang-utangnya pada satu atau lebih dari satu kreditor, dimana dapat diajukan atas inisiatif Debitor sendiri maupun atas permohonan Kreditor. Apabila suatu entitas hukum dinyatakan pailit, bagaimanakah boedel pailit dapat dieksekusi secara benar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Bila terjadi suatu keadaan dimana kreditor separatis mengeksekusi boedel pailit sebelum habis masa tunggu (stay) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban dan Pembayaran Utang pada Pasal 56, proses yang seperti apakah yang seharusnya dapat ditempuh bagi kreditor konkuren yang dirugikan atas eksekusi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. ......Bankruptcy and Suspension of Obligations and Debt Payment is one of the containers provided by law in Indonesia in the face of a state unable to pay faced by the debtor related to debts of her on one or more than one creditor, which can be submitted at the initiative of the debtor itself or at the request of creditors. If a legal entity is declared bankrupt, how boedel bankruptcy can be executed properly in accordance with applicable laws and regulations. If there is a situation where separatist creditor executes boedel bankruptcy before the expiration of the waiting (stay) which is regulated in Law Number 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Obligations and Debt Payments on Article 56, the process as if that should be taken for creditors concurrent aggrieved over the execution. This research used normative juridical research with descriptive analytical research specifications.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap kreditur konkuren yaitu Bank Mandiri berdasarkan Prinsip Pari Passu Pro Rata Parte yang terkandung dalam Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Filosofi yang mendasari prinsip Pari Passu Pro Rata Parte adalah prinsip keadilan. Tidak adil jika debitur masih memiliki harta namun piutang kreditur belum terbayarkan. Apabila debitur tidak dapat membayar utangnya, maka harta kekayaan debitur menjadisasaran kreditur. Dalam suatu perjanjian kedit, kreditor menginginkan ada jaminan kepastian pengembalian utang oleh debitor, dimana untuk memperoleh kepastian hukum tersebut tidak cukup hanya dengan jaminan umum sebagaimana ketentuan Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata. Metode yang digunakan untuk penulisan skripsi ini adalah metode penelitian kepustakaan dengan bentuk penelitian yuridis normatif yang berfokus kepada pengolahan data sekunder. Dengan kesimpulan kreditur konkuren dalam Undang-Undang Kepailitan di Indonesia harus tetap berbagi dengan para kreditur lainnya secara proporsional (pari passu), yaitu menurut perbandingan besarnya masing-masing tagihan maka Undang-Undang Kepailitan telah memberikan perlindungan, namun demikian Hukum Kepailitan belum sepenuhnya memberikan keadilan kepada kreditur konkuren yang memiliki tagihan terbesar. Penelitian perlindungan hukum terhadap kreditor dan debitor dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit oleh kurator ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. ......This thesis mainly discuss about the the protection for unsecured creditors which is Bank Mandiri based on Pari Passu Pro Rata Parte Principle that is applied in the Bankruptcy Law No. 37 Year 2004. The philosophy of Pari Passu Pro Rata Parte Principle is a principle of justice. It is not fair if the debtor has assets and property but the creditors have not been paid. In circumstances of default by debtor, all properties therein shall be in the possession of the creditor.In a credit agreement, the creditor wants no guarantee certainty of repayment by the debtor, where to obtain legal certainty is not enough to guarantee public as the provisions of Article 1131 and 1132 of the Civil Code. The method used in writing this thesis is literary research with the thesis being a juridcial-normative report that focuses towards secondary-data processing. The conclusion of this research is that unsecured creditors in the Bankruptcy Law in Indonesia must share with the other creditors proportionally (pari-passu), according to the ratio of the amount of each receivables, the Indonesia Bankruptcy Laws had given protection to unsecured creditor, yet fully protect the interests of unsecured creditors who has the largest receivable, in accordance of the principle of justice. This research on legal protection of unsecured creditors in the management and settlement of bankruptcy assets by the curator is conducted to see how the curator's responsibilities in managing and settling bankruptcy assets

Abstrak :
Tesis ini menganalisis tanggung jawab terhadap APHTyang dipalsukan dan pelindungan hukum terhadap kreditur akibat APHT dipalsukan dalam Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 56/Pid.B/2022/PN.Mgg. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal dengan melakukan studi kepustakaan guna mengumpulkan data sekunder yang selanjutnya dianalisis dan dipaparkansecara eksplanatoris analisis. Hail Penelitian ini menunjukkan bahwa seorang yang melakukan tindak pidana pemalsuan surat terhadap suatu akta autentik yaitu akta pemberian hak tanggungan bertanggungjawab atas perbuatannya sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 264 KUHP. Tanggung jawab tersebut dengan cara menghukum secara pidana terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana pemalsuan. Adapun berkenaan dengan pelindungan hukum terhadap kreditur akibat APHT yang dipalsukan berdasarkan Pasal 1131 KUHPerdata pelindungannya yaitu debitur harus melunasi hutang-hutangnya kepada kreditur dengan cara kebendaan siberutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang aka nada, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. APHT yang merupakan akta autentik seharusnya dibuat dengan jujur dan tidak melanggar peraturan yang ada sehingga APHT yang dibuat dengan cara jujur tersebut tidak merugikan orang lain Abstrak Berbahasa Inggris: This thesis analyzes the liability for forged APHT and the legal protection for creditors due to forged APHT in the Magelang District Court Decision Number 56/Pid.B/2022/PN.Mgg. This study employs a doctrinal research method by conducting a literature review to collect secondary data, which is then analyzed and presented in an explanatory manner. The results of this research indicate that an individual who commits the criminal act of document forgery regarding an authentic deed, specifically a deed of mortgage grant, is liable for their actions as regulated in Article 264 of the Indonesian Criminal Code. This liability is enforced by criminally punishing the individual who has committed the forgery. Regarding the legal protection for creditors affected by forged APHT, based on Article 1131 of the Indonesian Civil Code, the protection stipulates that the debtor must settle their debts to the creditor through the assets that are subject to the debt, whether movable or immovable, existing or future, becoming collateral for all personal obligations. APHT, an authentic deed, should be made honestly and not in violation of existing regulations so that an honestly made APHT does not harm others.

Abstrak :
Utang piutang adalah hal yang biasa terjadi dalam perniagaan masyarakat. Permasalahan muncul ketika debitur sulit membayar hutangnya. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan bentuk penelitian preskriptif analitis. Alat pengumpulan data adalah dengan studi dokumen mengumpulkan data sekunder. Tesis ini membahas mengenai kepentingan dari kreditur separatis dalam PKPU dan kedudukan utang yang berdasarkan akad murabahah dalam kepailitan. Tesis ini menyoroti pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 759/K/PDT/2012 terutama perihal kedudukan kreditur separatis dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan kepailitan: kreditur separatis tidak dilarang secara tegas oleh Undang-undang Kepailitan dan PKPU Nomor 37 Tahun 2004 untuk terlibat dalam PKPU meskipun pada dasarnya, PKPU diadakan demi urgensi kepentingan kreditur konkuren; Pengadilan Niaga mempunyai wewenang mutlak dalam menangani perkara PKPU dan kepailitan serta berhak mengesampingkan pilihan domisili hukum yang sebelumnya telah diperjanjikan dan dipilih oleh para pihak. Tesis ini turut menjelaskan tentang alur hutang piutang dalam akad murabahah, yang mana hutang piutang yang tercantum dalam akad murabahah ternyata sejalan dengan ketentuan hutang yang dimaksud dalam Undang-undang Kepailitan dan PKPU. Hanya saja, dalam akad murabahah, aspek hukum Islam dan perbankan syariah sangat penting untuk diperhatikan dalam penyelesaian sengketa yang terjadi akibat macetnya pembayaran dari debitor kepada kreditor. ...... Debts are very common in commercial society. The problem arises when a debtor is difficult to pay their debts. This research is the normative form of prescriptive analytical research. Writer did library research to get the secondary data. The focus of this study is the consideration and the reasoning of judges in the Supreme about how the Mortgage Holder?s position is, in a suspention of payment and bankruptcy is not expressly prohibited by Act of Bankruptcy and Suspention of payment in Indonesia (Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004) despite basically, suspention of payment held by the exigencies of all lenders and all creditors. In the other hand, this study also explain the absolute authority of Pengadilan Niaga to rule bancruptcy and suspention of payment despite of choice of law made by parties. Furthermore, this study also describes how debts in Murabahah Contract and Qardh Contract, turns to meet the provisions of the debt referred to Act of Bankruptcy and Suspenttion of payment in Indonesia (Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004). In addition, this thesis also highlights briefly aspects of syariah banking in solving the dispute which happens because bad payments from debitors to creditors.