Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
PPFN mengaku sebagai pencipta dan pemegang hak cipta atas film G30S/PKI. PPFN mengatakan bahwa pemutaran kepada publik yang dilakukan oleh pemerintah belum mendapatkan izin dari PPFN. Berdasarkan sejarah, dihetahui bahwa PPFN membuat film ini atas perintah dari Presiden Suharto pada tahun 1984. dalam hal ini, penulis mempertanyakan apakah PPFN adalah pencipta dan pemegang hak cipta yang sah atas film G30S/PKI movie, apakah film G30S/PKI masih dilindungi hak ciptanya, dan apakah PPFN dapat melarang tindakan pemutaran yang dilakukan oleh pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode Normatif Yuridis. Penulis mengkaji permasalahan yang terjadi dan menghubungkannya dengan teori-teori terkait dan peraturan yang berlaku. Berdasarkan penelitian, penulis menemukan bahwa PPFN adalah pencipta dan pemegang hak cipta yang sah atas film G30S/PKI. Perlindungan atas film G30S/PKI masih berlaku sampai tahun 2034 berdasarkan UU Hak Cipta 28 tahun 2014. Dalam kaitannya dengan pemutarannya di publik dengan atas perintah dari Pemerintah, undang-undang hak cipta melindungi tindakan pemerintah tersebut dan mengizinkan pemerintah untuk melakukan hal tersebut tanpa harus memperoleh izin terlebih dahulu kepada PPFN, dengan syarat harus membayarkan royalti kepada PPFN selaku pemegang hak cipta film G30S/PKI. ...... PPFN stating that they are the creator and copyright holder of the G30S/PKI movie. PPFN stated that the public showing of G30S/PKI movie which conduct by the government action has not grant permission from PPFN. Based on history, PPFN has made this movie by command of President Suharto in the year of 1984. It is questioned whether PPFN is the legitimate creator and copyright holder of the G30S/PKI movie, and whether PPFN may prohibit the government action to make public showing of this movie. This research is using the normative juridical method. Based on the research conducted by author, author found that PPFN is the legitimate creator and copyright holder of G30S/PKI movie. G30S/PKI movie is still be protected under the Indonesian Copyright Law number 28 Year 2014 until 2034. In relation to the public showing conduct by the government, the copyright law has protecting the government action and allow the government to conduct such action without asking permission from PPFN, and has to give reward or royalty to PPFN as the copyright holder. 

Abstrak :
Ceramah Islam merupakan salah satu bentuk ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC). Namun, di era digital saat ini penyebaran ceramah tidak terbatas hanya disampaikan secara langsung saja namun juga disebarkan melalui bentuk video. Youtube menjadi salah satu media yang digunakan untuk menyebarkan video ceramah-ceramah Islam di tengah masyarakat saat ini. Namun, ditemukan masih ada pihak-pihak yang menggunakan video ceramah Islam milik pendakwah tanpa izin untuk digunakan sebagai sarana kegiatan komersial melalui youtube monetize. Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan bagaimana seharusnya UUHC melindungi para pendakwah yang ceramahnya digunakan pihak lain tanpa izin untuk kegiatan komersial dengan mengkaitkan konsep fair use di dalamnya, serta untuk mendeskripsikan bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dan kendala yang timbul berkenaan penyelesaian permasalahan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif – empiris yang berdasarkan peraturan serta data-data pendukung guna menghasilkan penelitian yang bersifat preskriptif agar memberikan solusi dan invensi bagi permasalahan hukum terkait pengunaan video ceramah Islam milik pendakwah tanpa izin yang digunakan pihak lain untuk kegiatan komersial melalui youtube monetize. ......Islamic lectures are a form of creation protected by Law Number 28 of 2014 concerning Copyright (UUHC). However, in today's digital era, the distribution of lectures is not limited to only being delivered directly but also distributed through video form. Youtube is one of the media used to spread the videos of Islamic lectures in today's society. However, it was found that there were still parties who used the videos of Islamic lectures belonging to preachers without permission to be used as a means of commercial activities via youtube monetize. The purpose of this study is to discover how the UUHC should protect preachers whose their Islamic lectures are used by others without permission for commercial activities by relating the concept of fair use in it, and to describe what should be done to solve the problem and the obstacles that arise regarding the resolution of the problem. This research uses a normative-empirical approach based on regulations and supporting data to produce prescriptive research in order to provide solutions and inventions for legal problems related to the use of Islamic lectures video belongs to a preacher that is used by other parties without permission for commercial activities via youtube monetize. 

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini memfokuskan pada Perlindungan Hak Cipta Terkait Dengan Distribusi Karya Sinematografi (Studi Kasus: Peluncuran Film X-Men Origins: Wolverine Dan Ayat-Ayat Cinta). Seiring dengan perkembangan teknologi, pada saat ini distribusi karya sinematografi banyak yang menyimpang. Dimana terdapat banyak karya sinematografi yang didistribusikan dengan tidak memenuhi hukum yang berlaku, dikarenakan tidak adanya pengaturan hukum yang tegas mengenai hal tersebut. Dari penelitian ini, para produser sebagai pemegang hak cipta atas karya sinematografi dapat mengetahui pentingnya perjanjian lisensi dalam hal distriusi karyanya dan juga hak terkait sehubungan dengan para pelaku yang ikut berpartisipasi dalam karya tersebut.

---

ABSTRACT
This thesis focuses on the Protection of Copyright Related to the Distribution of Work Cinematography (Case Study: Launching Movie X-Men Origins: Wolverine And Ayat-Ayat Cinta). Along with the development of technology, the current distribution of cinematographic works much distorted. Where there are a lot of cinematographic works are distributed to not meet the applicable law, because there is no strict legal regulation on the matter. From this research, the producers as the holder of the copyright in a cinematographic work to determine the importance of the license agreement in terms of the distribution of his work and related rights in connection with the actors who participated in the work.