Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini menelaah implementasi/penerapan kebijakan penanganan gelandangan di Kota Jakarta Timur. Sebagai sebuah kebijakan publik, kebijakan penanganan gelandangan yang diambil Pemerintah Kota Jakarta Timur dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa faktor/elemen tertentu. Menurut George C Edwards III, terdapat empat elemen yang memengaruhi penerapan kebijakan publik. Keempat elemen tersebut adalah communication, resources, dispositions, dan bureaucratic structure. Empat elemen yang dikemukakan Edwards III (1980) menjadi parameter yang dipergunakan dalam penelitian ini untuk menilai pelaksanaan kebijakan oleh Pemkot Jakarta Timur. Fakta-fakta di lapangan dikumpulkan menggunakan metode kualitatif, khususnya mengadopsi metode etnografi ?pencatatan terhadap penilaian, pendapat, maupun ungkapan narasumber; bahkan terlibat langsung dalam berbagai kegiatan subyek (manusia) penelitian?. Penelitian menunjukkan bahwa empat elemen Edwards III, sadar atau tidak, telah dilaksanakan oleh Pemkot Jakarta Timur meskipun belum cukup sempurna. Namun, meskipun empat elemen tersebut dilaksanakan sepenuhnya, tetap tidak menjamin masalah kegelandangan akan tuntas. Masalah kegelandangan diyakini akan tuntas dengan memberdayakan gelandangan. Namun kebijakan pemberdayaan ini urung terlaksana karena isi kebijakan yang ada tidak mengarah pada pemberdayaan; sehingga, tentu saja, penerapan oleh aparat juga tidakmengarah ke sana. Kesimpulan penelitian ini mengarah pada dua besaran pokok, yaitu (i) dari sisi teori sebagai parameter, empat elemen Edwards III tidak cukup mampu menjamin pelaksanaan kebijakan publik karena Edwards III melupakan elemen eksternal (externalities) dan elemen isi kebijakan itu sendiri; (ii) dari sisi pelaksanaan kebijakan sebagai subyek penelitian, kebijakan dan pelaksanaan kebijakan gagal mencapai hasil karena didesain tanpa memerhatikan faktor eksternal. Tindakan yang disarankan untuk menyelesaikan masalah kegelandangan adalah membuat kebijakan dan melakukan tindakan (pelaksanaan) dengan memperhitungkan elemen eksternal, terutama urbanisasi. Tindakan terpenting terkait urbanisasi adalah melakukan pemerataan pembangunan di daerah daerah yang menjadi ?pemasok? gelandangan ke Jakarta Timur. Serta membuat program pelatihan gelandangan yang berorientasi productive value; dan bukan sekedar mengejar exchangeable force.

---

This study researches the implementation of homeless handling policy in the Jakarta Timur City. As a public policy, the handling of homeless policy taken by the Jakarta Timur City Government was carried out under consideration of certain factors/elements. According to George C. Edwards III, there are four elements affecting the implementation of public policy. Those four elements are communication, resources, dispositions, and bureaucratic structure. The four elements introduced by Edwards III (1980) became a parameter used in this study to value the implementation of the policy ran by the Jakarta Timur City Government. Facts were gathered using qualitative method, adopting the ethnographic method in particular ?noting down of evaluations, statements and expressions of the source; and even taking part on the research subject?s (person/human) activities-. The research indicated that the four elements of Edward III, whether intended or unintended, had been implemented by the Jakarta Timur City Government, although it was still imperfect. Nevertheless, the fully implemented of the four elements would not guarantee to put the homelessness issue at its end. Homelessness issue is believed to be solved by empowering those without roof themselves. However this policy to empower has yet take place since the present policy was not targeted to empowering; therefore the implementation of the institution/apparatus/officer is certainly was not aiming there as well. This research's conclusion is pointed towards two principals, i.e. (i) in theory as parameter, the four elements of Edward III could not ensure the implementation of public policy since Edward III disregarded external element (externalities) and element of the substance of policy itself; (ii) in implementation of the policy as subject of this research, policy and its implementation fail to accomplish since it was designed without consideration to external factors. Actions suggested to end the homelessness issue is to formulate policy and perform actions (implementations) by taking external element into consideration, especially urbanization. The utmost significant action related to urbanization is by equally developing the regions which had become ?suppliers? of homeless to Jakarta Timur, as well as creating courses for homeless people oriented more in productive value; instead only pursuing on exchangeable force.

Abstrak :
This updated edition of the leading text on the imaging of child abuse and its imitators combines radiographic images with pathologic correlates of injury through abuse. Presented in full color for the first time, it contains many new photomicrographs and clinical images of bone scintigraphy, CT and sonography. Presenting radiologic findings in clinical, biomechanical and medicolegal contexts, a wealth of new material relating to extremity, thoracic and intracranial injuries is included. Chapters on extra-axial collections, parenchymal, visceral and miscellaneous injuries and MRI physics have been revised and expanded, while new chapters cover disorders of calcium and phosphorus metabolism and an extended discussion of skeletal injury. Complete with technical discussions explaining the physical principles and instrumentation of imaging equipment, this is essential reading for radiologists, pediatricians, forensic pathologists and emergency room physicians. Additionally, it will be of interest to a wide array of legal professionals

Abstrak :
Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, keadaan berubah dengan sangat drastis dimana ketika berlakunya peraturan yang lama yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintah di Daerah, Kewenangan Daerah Kota/Kabupaten sangat terbatas oleh karena semua sudah ditentukan oleh Pemerintah Pusat. Sebaliknya sekarang ini kewenangan Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten menjadi lebih luas oleh karena tidak lagi dibatasi oleh Pemerintah Pusat, kecuali 4 (em pat) urusan yang tidak diserahkan kepada Daerah, yaitu urusan: luar negeri, pertahanan dan keamanan, agarna dan peradilan. Tentu saja setiap daerah tidak selalu sama dalam menyelenggarakan urusan yang menjadi kewenangannya, tergantung dari karakteristik yang dimiliki kebutuhan masyarakat di daerah tersebut. Yang pasti urusan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah sekarang ini lebih banyak dibandingkan di masa lalu. Kondisi seperti ini menuntut Pemerintah Daerah harus lebih tanggap dan sigap dalam merespon dan mengakomodir apa yang menjadi kebutuhan masyarakat di daerah. Inti penyelenggaraan pemerintah di daerah adalah memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat di daerah sehingga tercapai kesejahteraan di wilayah tersebut. Kewenangan yang diserahkan dari atas itu akanditurunkan sampai ke tingkat yang paling rendah yaitu Desa/Kelurahan. Untuk Surakarta yang berbentuk kota maka tingkat pemerintah yang paling rendah adalah Kelurahan. Boleh jadi kelurahan merupakan ujung tombak pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat_ Oleh karena itu kelurahan bisa menjadi cermin penyelenggaraan pelayanan oleh pemerintah kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pelayanan yang prima terhadap masyarakat diperlukan kinerja yang prima dari para pegawai di lingkungan kelurahan. Kinerja pegawai memliki hubungan yang erat dengankonsiderasi dan kedewasaaa pegawai. Penelitian tentang kinerja pegawai menarik untuk dilakukan, karena dengan tingkat kinerja yang baik para pegawai kelurahan maka menghasilkan kinerja organisasi yang baik pula sehingga apa yang menjadi tujuan organisasi bisa tercapai, yaitu terpenuhinya apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Kinerja pegawai dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain: gaji, minat, bakat, jenis pekerjaan, gaya kepemimpinan, kebijakan organisasi, kondisi kerja, kepribadian, rekan kerja dan berbagai karakteristik individu pegawai seperti pendidikan, jenis kelamin, usia, masa kerja, jabatan dan sebagainya. Yukl(1989) berpendapat bahwa bahwa untuk meningkatkan kinerja pegawai perlu diperhatikan adanya lima dimensi konsiderasi, yaitu: penjagaan pintu, penyelarasan, penyokongan, penetapan pedoman dan penguraian proses. Hersey dan Blanchard (1984) menyatakan bahwa kedewasaan pegawai merupakan variabel moderator yang mempengaruhi hubungan antara konsiderasi dan kinerja pegawai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan variabel moderator kedewasaan pegawai dalam mempengaruhi hubungan antara konsiderasi dan kinerja pegawai di lingkungan kelurahan kota Surakarta dengan asumsi bahwa pegawai yang memiiiki kedewasaan pegawai yang tinggi akan merespon secara lebih positif terhadap konsiderasi dibandingkan pegawai dengan kedewasaan yang rendah. Subyek penelitian yang dipi1ih adalah para pegawai Kelurahan Kota Surakarta dengan sampel sebanyak 52 orang dari jumlah populasi sebanyak 357 orang. Kepada para responden diminta untuk menjawab kuesioner yang berisi pernyataan-pemyataan dari variabel-variabel penelitian. Sebelum instrumen penelitian digunakan, terlebih dahulu dilakukan uji coba terhadap 30 responden untuk mengetahui apakah instrumen penelitian tersebut valid dan variabel. Dengan menggunakan metode Alpha Cranbach, hasil perhitungan menunjukkan instrumen penelitian valid dan reliabel untuk digunakan dalam penelitian ini. Karena jenis penelitian ini non parametris dan berskala ordinal, maka teknik uji korelasi yang digunakan adalah korelasi Jenjang Kendall (tau). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara konsiderasi dan kinerja pegawai, dengan kekuatan hubungan pada tingkat rendah (t = 0, 356 ). Untuk mengetahui pengaruh kedewasaan pegawai terhadap hubungan antara konsiderasi dan kinerja pegawai digunakan teknik korelasi parsial Kendall. Hasil penelitian menunjukkan adanya penurunan angka korelasi dan 0,356 menjadi 0,271. Artinya bahwa kedewasaan pegawai mempengaruhi (memperkuat) hubungan antara konsiderasi dan kinerja pegawai. Hasil penelitian juga ienunjukkan bahwa koefisien korelasi Kendall pada kelompok responden dengan kedewasaan yang tinggi sebesar 0,897 lebih kuat dibandingkan pada kelompok responden dengan kedewasaan yang rendah sebesar 0,858. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel kedewasaan pegawai merupakan moderator yang mempengaruhi (memperkuat) hubungan antara konsiderasi dan kinerja pegawai di lingkungan Kelurahan Kota Surakarta.

Abstrak :
Kelompok dengan berbagai indikatornya ternyata memang masih rendah atau kurang efektif, walaupun dalam beberapa indikator tertentu menunjukkan angka yang cukup positif. Demikian halnya terhadap kajian karakteristik kepemimpinan yang efektif belum menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap perubahan perilaku kepemimpinan. Hal ini diukur dari karakteristik consideration, Initiating Structure, Relasi, Visi serta Kemampuan dan Keahlian. Dalam mengelola organisasi khususnya masalah kepemimpinan dimasa yang akan datang diperlukan kemampuan dan keahlian yang memadai seining dengan kemajuan pesat dibidang teknoiogi informasi. Untuk meningkatkan efektivitas kepemimpinan seseorang, diperlukan kemampuan untuk mengakomodasi saran dan keluhan dari bawahan dan senantiasa melibatkan bawahan dalam proses pengambilan keputusan organisasi. Hanya dalam team work masalah-masalah akan dapat diatasi dengan lebih bijaksana yang memberikan muara terhadap peningkatan efektivitas kepemimpinan.

Abstrak :
Penelitian tesis ini membahas tentang pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan yang menerapkan restorative justice dalam tindak pidana yang menyebabkan matinya korban (khususnya pada tindak pidana pembunuhan, pembunuhan berencana, dan penganiayaan yang menyebabkan kematian). Penelitian tesis ini menggunakan metode penelitian normatif dengan mencari bahan kepustakaan atau data sekunder yang kemudian dilengkapi dengan data primer. Dalam tesis ini yang menjadi permasalahan adalah apakah restorative justice dapat diterapkan terhadap kasus tindak pidana yang menyebabkan matinya korban, apakah penerapan restorative justice dalam kasus tindak pidana yang menyebabkan matinya korban dapat dijadikan sebagai bahan perimbangan hakim dalam memberikan putusan, serta bagaimana pengaruh pertimbangan hakim terhadap putusan pengadilan dalam perkara tindak pidana yang menyebabkan matinya korban yang diselesaikan dengan restorative justice. Dalam praktiknya, keadilan restoratif pada prinsipnya merupakan konsep penyelesaian yang menekankan adanya pertemuan antara keluarga korban dan terdakwa serta masyarakat untuk mencapai kesepakatan bersama. Kesepakatan inilah yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Dengan mempertimbangkan keadilan restoratif dalam penjatuhan hukuman, hakim harus memastikan pemulihan keluarga korban dan mengintegrasikan kembali pelaku ke masyarakat. ......This thesis research discusses the consideration of judges in court decisions that apply restorative justice in criminal offences homicide (specifically in the criminal offences of murder, manslaughter, and abuse that cause). This thesis research uses normative research methods by searching for literature or secondary data which is then complemented by primary data. In this thesis, the problems are whether restorative justice can be applied to criminal offences homicide, whether the application of restorative justice in criminal offences homicide can be used as a consideration for judges in giving decisions, and how the influences of judges’ considerations on court decisions in criminal offences homicide resolved with restorative justice. In practice, restorative justice is in principle a settlement concept that emphasizes a meeting between the victim’s family, the defendant and the community to reach a mutual agreement. This agreement is taken into consideration by the judge in reaching a verdict. By considering restorative justice in sentencing, judges must ensure the recovery of the victim’s family and reintegrate the offender into society.

Abstrak :
ABSTRAK
Permasalahan mengenai lingkungan akan selalu menjadi topik hangat untuk dibicarakan. Manusia sebagai makhluk yang memiliki kemampuan beretika, nyatanya masih larut dalam perilaku antroposentrisme. Manusia melihat alam sebagai pemuas nafsu mereka. Tindakan ini terangkum nyata dalam film The Cove. Film ini mengisahkan kejamnya perlakuan manusia terhadap lumba-lumba. Hubungan manusia dengan hewan seperti memiliki jarak. Bagaikan piramida, manusia menempati tingkat tertinggi dalam struktur ekosistem. Lumba-lumba dibantai dengan kejam hanya untuk dikonsumsi manusia. Peter Singer membuka posibilitas baru bagi manusia dalam memandang dan memperlakukan hewan. Lumba-lumba memiliki hak yang harus diakui. Sama seperti manusia, hewan mampu merasakan sakit. Untuk itu perlu cara pandang baru serta memberikan pertimbangan moral dalam perlakuan manusia terhadap hewan.

---

ABSTRACT
Environment issues are will always be a hot topic for discussion. In fact, as ethical beings, humans are still protracted in the behavior of anthropocentrism. Humans see nature as a fulfillment for their appetites. This action is summarized obviously in the film The Cove. This film tells the cruel treatment of humans against dolphins. The relationship between humans and animals appears to have a distance. Like the pyramid, humans occupies the highest level in the structure of the ecosystem. Dolphins are slaughtered ruthlessly for human consumption. Peter Singer opens a new possibility for humans to perceive and treat animals. Dolphins have the right to be recognized. Same as humans, animals are capable of feeling pain. To that end, a new perspective and moral consideration towards animals are needed in humans’ treatment on animals.

Abstrak :
ABSTRAK
BAPEK merupakan lembaga banding administratif yang kehadirannya diharapkan sebagai sarana perlindungan hukum bagi PNS dan sebagai sarana pengawasan administratif terhadap perilaku Pejabat TUN. Dalam pelaksanaan fungsinya diduga belum efektif. Penelitian ini diawali dengan studi, kepustakaan dan dilanjutkan dengan penelitian empirik melalui pengamatan partisipatif dan wawancara terstruktur terhadap sejumlah key informan.

Pengukuran efektivitas BAPEK dilakukan melalui empat cara yakni. (1) menghitung output yang dihasilkan, (2) menghitung jangka waktu pengiriman berkas keberatan hingga adanya keputusan BAPEK, (3) ratio antara jenis keputusan yang dipertimbangkan dan (4) ratio antara keputusan BAPEK yang diajukan gugatan ka Pejabat TUN dengan yang tidak diajukan gugatan.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh beberapa kesimpulan yang menunjukkan bahwa fungsi BAPEK sebagai lembaga banding administratif kurang efektif, oleh karena derajat pencapaian sasaran kuantitatif yaitu keputusan BAPEK per tahun masih dibawah 50 % dari jumlah keberatan yang ada, hanya 38,45 % keberatan PNS yang memenuhi batas waktu penyampaian keberatan oleh Termohon, sehingga dapat dengan segera disidangkan untuk pengambilan keputusan BAPEK. Sedangkan dalam pelaksanaan pengawasan administratif sebanyak 17,95 % dapat meluruskan dan memperbaiki keputusan Pejabat yang berwenang. Sampai dengan akhir tahun 1998, gugatan Pemohan ke PT.TUN masih sedikit yakni sebanyak 65 gugatan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas fungsi BAPEK adalah : (1), kurangnya komitmen pada togas, (2) kurangnya kemampuan dan integritas, (3) prosedur pemeriksaan dan keberatan ke BAPEK belum dilaksanakan dengan balk dan (4) kurangnya koordinasl. Adapun strategi untuk meningkatkan kinarja BAPEK dilakukan dengan menetapkan visi, mengembangkan personal mastery, dan mendukung pemberdayaan pegawai (empowerment).

Beranjak dari kesimpulan diatas, dikemukakan beberapa saran yakni : (1) perlunya ditentukan standar untuk melaksanakan fungsi BAPEK dalam bentuk Pala Upaya Banding Administratif, (2) dalam upaya optimalisasi fungsi BAPEK perlunya peningkatan kemampuan SQM aparatur, dan (3) perlunya peningkatan peranan BAPEK menjadi peradilan kepegawaian yang berwenang menangani segala jenis sengketa kepegawaian.

---

Abstrak :
Penulis melakukan tinjauan pada perkara No. 1675/PID.B/2013/PN.JAKBAR.Terdapat dua hal yang menjadi titik tekan dalam tesis ini, yaitu identifikasi terhadapfaktor faktor pertimbangan majelis hakim dalam proses pengambilan keputusan padatindak pidana pembunuhan yang dilakukan bersama sama, serta bagaimana majelishakim melakukan penerapan unsur-unsur pasal 340 jo pasal 55 ayat 1 ke-1. Yangdigunakan sebagai alat analisis adalah Teori Ratio Decidendi dan Economic Analysisof Law. Sumber utama dari data dalam penelitian ini adalah vonis majelis hakimuntuk perkara yang sedang diteliti, ditambah dengan data hasil wawancara terhadapbeberapa nara sumber yang relevan serta analisis dokumen sebagai pelengkap danbahan konfirmasi dari wawancara yang dilakukan. Data yang diperoleh selanjutnyadianalisis menggunakan Teori Ratio Decidendi dan Economic Analysis of Lawsebagai tahapan dalam menguji hipotesis yang penulis ajukan. Hasil analisisberdasarkan data dan temuan yang diperoleh menunjukkan bahwa majelis hakimtelah menerapkan unsur unsur pada pasal 340 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 dalammenjatuhkan vonis terhadap terdakwa pada perkara No.1675/Pid.B/2013/PN.JAKBAR. Hasil lainnya pun menunjukkan bahwa majelismenjatuhkan hukuman dengan mempertimbangkan faktor yuridis dan faktor nonyuridis, serta beberapa hal yang meringankan dan memberatkan dari diri terdakwa.

---

The author conducted a review on the case No. 1675/PID.B/2013/PN.JAKBAR. There are two points of emphasis on this thesis, namely the identification of the judge's consideration factors in the decision making process of the crime of murder committed together, and how the judges apply the elements of article 340 jo article 55 paragraph 1 number 1. Used as an analytical tool is Decidendi Ratio Theory and Economic Analysis of Law. The main source of data in this study is the judge 39 sverdict for the case under investigation, plus the interview data on some relevant sources and document analysis as a complement and confirmation material from the interview. The data obtained then analyzed using Decidendi Ratio Theory and Economic Analysis of Law as the stages in testing the hypothesis that the authors propose. The results of the analysis based on the data and findings obtained show that the judges have applied elements in Article 340 jo Article 55 paragraph 1 to the 1 inthe sentence against the defendant in the Case No.1675/PID.B/2013/PN.JAKBAR. Other results also indicate that the council handed down the punishment by considering juridical and non juridical factors, as well as some of the mitigating and incriminating matters of the defendant's self.

Abstrak :
Berdasarkan data statistika terkait banyaknya tindak pidana terhadap tubuh dan nyawa yang terjadi di Indonesia, masyarakat kerap kali menjadi korban tindak pidana berupa kejahatan yang dilakukan oleh orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Saat seseorang merasa dirinya sedang terancam akan tindak pidana yang mungkin menimpanya, maka orang tersebut tentu akan berusaha untuk membela diri. Pembelaan ini disebut dengan pembelaan terpaksa (noodweer) yang diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lantas, dalam praktiknya tidak terdapat kejelasan terkait batasan yang menjadi tolok ukur dalam unsur-unsur pada perbuatan pembelaan terpaksa dan menimbulkan pertanyaan terkait bagaimana pertimbangan hakim dalam menerima ataupun menolak upaya pembelaan terpaksa yang mengakibatkan kematian dalam putusan-putusan pengadilan. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, yang menganalisis penerapan pembelaan terpaksa (noodweer) yang menyebabkan kematian berdasarkan hukum positif Indonesia dalam beberapa putusan dengan amar putusan yang berbeda. Hasil penelitian ini adalah hakim-hakim pada pengadilan tingkat pertama mayoritas tidak memuat batasan pembelaan terpaksa terhadap kejahatan tubuh dan nyawa yang mengakibatkan kematian dalam pertimbangan yang tertuang dalam putusan. ......Based on statistical data regarding the number of crimes against bodies and lives that have occurred in Indonesia, people often become victims of crimes in the form of crimes committed by other people in everyday life. When a person feels that he is being threatened by a crime that might happen to him, then that person will certainly try to defend himself. This defense is called forced defense (noodweer) which is regulated in Article 49 paragraph (1) of the Indonesian Criminal Code. Then, in practice there is no clarity regarding the boundaries that become benchmarks in the elements of forced defense and raises questions regarding how the judge considers in accepting or rejecting forced defense efforts that result in death in court decisions. This research was conducted using a normative juridical approach, which analyzed the application of forced defense (noodweer) which caused death based on Indonesian positive law in several decisions with different verdicts. The results of this study are that the majority of judges at the court of first instance do not include limitations on forced defense against crimes of body and life resulting in death in the considerations contained in the decision.