Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini memberikan gambaran persaingan industri asuransi jiwa di Indonesia dan menganalisis kapabilitas internal AJB Bumiputera 1912 dalam mendorong posisi bersaing perusahaan dalam industri asuransi jiwa di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan Post Positivis dengan metode kualitatif yang menggunakan teknik wawancara, focus group discussion, dan analisis literatur untuk mengumpulkan data data yang dibutuhkan. Hasil penelitian menunjukkan industri asuransi jiwa di Indonesia dipengaruhi oleh pendatang baru, produk subtitusi, pemasok, dan persaingan diantara sesama perusahaan asuransi jiwa di industri. Selain itu, posisi AJB Bumiputera 1912 di industri memiliki tingkat pertumbuhan yang rendah yang menunjukkan ketidakmampuan perusahaan untuk bersaing di industri. Sehingga untuk tetap bersaing di industri, AJB Bumiputera 1912 perlu menekankan pada optimalisasi kapabilitas internalnya yaitu : Bentuk Usaha Mutual, Pengalaman dalam mengelola bisnis asuransi jiwa, dan Optimalisasi kepemilikan aset perusahaan

---

ABSTRACT
This study provides an overview of life insurance industry competition in Indonesia and also analyzing internal capabilities of Bumiputera 1912 Mutual Life Insurance in order to boost the company?s competitive position in the life insurance industry in Indonesia. This study using post positivist approach with qualitative methods using interview, focus group discussions, and analysis of the literature to collect the required data The result showed that the life insurance industry in Indonesia affected by the new entrance, substitute products, suppliers, and competition amongst life insurance company in the industry. Furthermore, the position of Bumiputera in the industry has a low growth which shows the company inability to compete in the industry. In order to be more competitive in the industry, AJB Bumiputera 1912 should emphasize and optimize of its internal capabilities, which is Mutual Company, Experiece in managing life insurance business, and Optimization of assets of the company

Abstrak :
ABSTRAK
Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 merupakan satu-satunya perusahaan asuransi berbentuk mutual di Indonesia. Bentuk mutual tersebut sering mengakibatkan permasalahan keuangan bagi Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 sejak Krisis Hindia Belanda pada tahun 1922 hingga saat ini. Sebagai upaya restrukturisasi terhadap Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912, Otoritas Jasa Keuangan membentuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.05/2018 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Berbentuk Badan Hukum Usaha Bersama, yang mana dalam Pasal 48 ayat (3) peraturan tersebut dinyatakan bahwa demutualisasi merupakan salah satu upaya penyehatan keuangan bagi perusahaan. Berdasarkan hal tersebut, terdapat dua pokok permasalahan, yaitu: 1. Apakah demutualisasi merupakan upaya yang tepat dalam penyehatan keuangan perusahaan asuransi berbentuk mutual?; 2. Apakah bentuk badan hukum yang tepat untuk diterapkan dalam perusahaan asuransi? Pada akhirnya, telah diperoleh kesimpulan bahwa demutualisasi merupakan upaya yang tepat dalam penyehatan keuangan perusahaan asuransi berbentuk mutual, dan bentuk badan hukum yang tepat bagi perusahaan asuransi adalah Perseroan Terbatas. Oleh karena itu, Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 perlu mengubah bentuk badan hukumnya menjadi Perseroan Terbatas. Adapun penelitian ini bersifat yuridis normatif.

---

ABSTRACT
Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 is the only mutual insurance company in Indonesia. The form of mutual insurance company often lead to financial problems to Asuransi Jiwa Bumiputera Bumiputera 1912 since the Dutch East India Crisis in 1922 until now. As a financial restructuring effort, Indonesia Financial Services Authority established a regulation named Regulation of Indonesia Financial Services Authority No. 1/POJK.05/2018 concerning Financial Health for a Mutual Insurance Company, in which Article 48 number (3) stated that demutualization is one of the financial restructuring effort for the mutual insurance company. According to those conditions, there are two main issues: 1. Is demutualization an appropriate financial restructuring effort for a mutual insurance company?; 2. What form of legal entity is appropriate to be applied in an insurance company? Eventually, it has been concluded that the demutualization is an appropriate financial restructuring effort for a mutual insurance company, and the appropriate form of legal entity to be applied in an insurance company is a Limited Liability Company. Thus, Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 should change its form of legal entity to a Limited Liability Company. This research uses the normative juridical approach.

Abstrak :
Komunikasi dalam berbagai sisi kehidupan merupakan sarana kebutuhan paling mendasar dari hakekat keberadaan manusia. Tak terkecuali di setiap perusahaan tempat interaksi manusia dalam melakukan aktivitas kerjanya. Perusahaan yang dibangun atas dasar mencari profit sangat memerlukan komunikasi yang cepat namun akurat. Tujuannya agar mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi para kliennya. Di AJB Bumiputera 1912, perusahaan yang bergerak di industri jasa asuransi jiwa sangat memahami benar bagaimana komunikasi sangat vital dalam berbagai aktivitas kerjanya. Menyadari akan keperluannya maka penggunaan sarana komputer dengan aplikasi e-mail dan internet merupakan satu alternatif pilihan perusahaan untuk mempercepat proses kerja para karyawannya dalam memberikan data. Tujuan akhir dari perusahaan agar tercipta kepuasan pelanggan. Sementara tujuan lainnya adalah dukungan proses pengambilan keputusan yang bisa mempengaruhi kinerja perusahaan dapat terlaksana secara cepat dan berpihak kepada keuntungan. Sebab, perhitungan keputusan saat ini didasarkan pada waktu singkat namun mampu mewujudkan keputusan besar. Selain sebagai fasilitas dan aktvitas kerja; komunikasi melalui e-mail dan internet menjadi alternatif cara bekomunikasi antarpribadi yang dilakukan antarpegawai di perusahaan AJB Bumiputera 1912. Bahkan kebiasaan baru dalam berkomunikasi ini menumbuhkan budaya kerja baru bagi pegawai terutama Manajer, asisten Manajer. Budaya baru senantiasi menumbuhkan cara atau etika kerja baru dalam aplikasi dan proses kerjanya. Selain itu tentunya menuntut kesiapan para sumber daya manusianya untuk mampu mengoperasionalkan pemakaian komputer dengan tersedianya saluran internet di ruang kerjanya. Begitu pun harapan dari perusahaan bahwa adanya barang mahal dan canggih tersebut mampu membantu para pekerja bekerja secara optimal tanpa dikekang batasan waktu dan jarak. Namun dari penelitian yang dilakukan masih ditemukan beberapa kendala yang masih menghambat jalan mulus saat melaksanakan pekerjaan. Ada beberapa kendala yang berujung tidak dapat optimalnya komunikasi yang ada sesuai dengan harapan dan tujuan perusahaan. Dalam hal ini ditemukan faktor pengambilan keputusan belum mampu terlaksana baik melalui kegiatan e-mail. Walaupun ditemukan adanya implikasi positip dari para karyawan dalam cara bekerja dan sesuai yang diharapkan dalam mencapai tujuan perusahaan. Sementara penggunaan komunikasi e-mail berlaku efektif dalam meraih tujuan komunikasi antarpribadi. Sesuai harapan dan tujuan dari pekerja saat berinteraksi dengan sesama antarpegawai atau dalam mewujudkan naluri sosialnya untuk berkomunikasi.

---

In the whole life of human activity, communication use as a potential and basic needs for the many side of essential humankind. Including the corporate or company which is a places for human being looking activity working for a living. As a corporate, the shareholders or the owners always concentrate to the whole employee or staff that the corporate are looking for profit. So, the company will be need more fast and use an accurate medium for communication. The whole reason is for a costumer satisfied or for the best cooperation between personal communication and the goal of productivity at the office.. In Bumiputera 1912, Mutual Life Insurance Company, which have activity for the financial services and specialization for the life insurance, must be understand the important thing of communication. So that communication will be support as a vital for the whole work activities.The hardware tools such as computers with e-mail and internet facilities will be need for faster and growing communication The facilities of e-mail communication with e-mail will be an alternative choice for the company to the fast process activity job such as sending and receiving datas between the employee. The goal of company are to be satisfied of customers and employee_ 'On the other hands, that facilities for making of decision from the Board of Management will be effects to the works activities. One of the good reason for that activity is to make a fast decision or activity so can be effect to the activity employee. For this decade, the countablitily of decision it depends on a short time. Because of that the company needs a faster communication for the decision. Communicating with e-mail in Bumiputera 1912 are also as an interpersonal communication between employee with the other unit. We found that there are a new habit for the communicating between employee especially between manager, assistant manager or directors. The new culture will be impact to the new way or ethic work for application and process. On the other hand, the human resources must accepted and can working with computer. The research found a little barriers. The e-mail communication facilities still not as a primary activity for working. There are still finding that the decision not always working with that communication. On the other hand, interpersonal communication with e-mail between the employee still process and there are activity for exchange data or information for the activity of each job description.

Abstrak :
Penilaian kinerja merupakan hal yang sangat penting dalam suatu organisasi dan juga harapan dari setiap individu karena dengan adanya penilaian kinerja, maka setiap individu merasa bahwa hasil usaha atau hasil kerja kerasnya dihargai oleh perusahaan. Penghargaan atas prestasi kerja tersebut dapat menjadi umpan balik atas kinerjanya dan dapat mendorong semangat kerja untuk menjadi lebih optimal dan antusias untuk mencapai hasil yang lebih baik lagi. Oleh karena itu, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan persepsi pada penilaian kinerja dengan motivasi kerja dan persepsi pada produktivitas kerjanya sendiri di Perusahaan AJB Bumiputera 1912. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh karyawan kantor pusat pada perusahaan tersebut yang dipilih secara acak sebanyak 100 responden yang keseluruhannya adalah karyawan yang ada di Kantor Pusat Jakarta. Teknik pengumpulan data menggunakan data primer melalui angket/ kuesioner yang diberikan kepada masing-masing responden dengan menggunakan metode acak sederhana (simple random sampling). Alat analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan program statistik SPSS, sedangkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini melalui analisis korelasi dan analisis regresi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara persepsi karyawan pada penilaian kinerja dengan motivasi kerja karyawan dan koefisien korelasi sebesar 0,372, dan terdapat hubungan yang positif antara motivasi kerja karyawan dengan persepsi karyawan pada produktivitas kerja dan koefisien korelasi sebesar 0,701. Sementara itu, antara persepsi karyawan pada penilaian kinerja dan motivasi kerja karyawan secara bersama-sama juga mempunyai hubungan yang signifikan dan ditunjukan dengan korelasi sebesar 0,751. Secara umum hasil penelitian ini menjelaskan bahwa penilaian kinerja mempunyai hubungan dengan motivasi kerja karyawan dan ternyata dengan meningkatnya motivasi kerja karyawan, maka produktivitas kerjanya juga meningkat. Oleh karena itu, maka berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar didalam melakukan penilaian kinerja karyawan agar lebih memperhatikan kaitan penilaian kinerja dengan motivasi kerja karyawan sehingga produktivitas kerja karyawan menjadi meningkat.

Abstrak :
Setelah berdirinya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), terdapat beberapa kasus gagal bayar perusahan asuransi yang menyebabkan pemegang polis mengalami kerugian, salah satunya yakni Kasus Asuransi Jiwa Bumiputera 1912 (AJB Bumiputera 1912). Permasalahan yang dianalisis dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana perlindungan hukum pemegang polis oleh peraturan perundang-undangan dan OJK dalam kasus gagal bayar Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912?, dan 2. Bagaimana peran dan tanggung jawab OJK dalam upaya penyelesaian hak-hak pemegang polis dalam kasus gagal bayar Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912?. Dalam menganalisis permasalahan yang diteliti menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan data sekunder dan melakukan studi kepustakaan serta menggunakan pendekatan penelitian Perundang-Undangan dan pendekatan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian ini adalah: 1. Perlindungan hukum pemegang polis yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan secara umum terdapat di dalam UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, tetapi dalam kaitannya dengan kasus gagal bayar AJB Bumiputera 1912 terdapat permasalahan yakni tidak ada Undang-Undang khusus yang mengatur tentang perusahaan asuransi berbentuk Asuransi Bersama (Mutual Insurance) sesuai dengan amanat dalam Pasal 7 ayat (3) UU 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Sedangkan perlindungan hukum oleh OJK dilakukan secara preventif sudah dilakukan dengan pemeriksaan, pengawasan dan rekomendasi untuk melaksanakan serangkaian ketentuan dan persyaratan dan pedoman yang ada dalam POJK No. 73 /Pojk.05/2016. 2. Peran dan tanggung jawab OJK dalam upaya penyelesaian hak-hak pemegang polis sudah dilakukan dengan menerapkan POJK Nomor 63 /POJK.05/2016. Tetapi peran dan tanggung jawab itu masih belum maksimal sehingga sampai saat ini kasus AJB Bumiputera 1912 ini belum terselesaikan. ......After the establishment of Otoritas Jasa Keuangan (OJK), there were several cases of insurance company that caused policy holders to suffer losses, one of the cases that occurred was the case of Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 (AJB Bumiputera 1912). The problems analyzed in this research are: 1. How is the legal protection of policyholders by laws and regulations and OJK in the case of failure to pay of the AJB Bumiputera 1912?, and 2. What are the roles and responsibilities of OJK in efforts to settle the rights of policy holders in the case of failure to pay of AJB Bumiputera 1912?. The results of this study are: 1. Legal protection for policyholders provided by legislation is generally contained in UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, but in relation to the AJB Bumiputera 1912 default case there is a problem, namely that there is no special law that regulates insurance companies in the form of Mutual Insurance in accordance with the mandate in Article 7 paragraph (3) of UU Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. While legal protection by OJK is carried out in a preventive manner, it has been carried out with inspection, guidelines contained in POJK No. 73 /Pojk.05/2016. 2. The roles and responsibilities of OJK in efforts to settle the rights of policyholders have been carried out by implementing POJK Number 63 / POJK.05/2016. But the roles and responsibilities are still not maximized so until now the case of AJB Bumiputera 1912 has not been resolve.

Abstrak :
Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 adalah satu-satunya perusahaan asuransi berbentuk mutual di Indonesia. AJB Bumiputera 1912 beberapa kali mengalami permasalahan keuangan sejak Krisis Hindia Belanda pada tahun 1922 hingga saat ini. Masalah yang dialami salah satunya tidak dapat membayar klaim kepada pemegang polis, serta kurangnya pemahaman pemegang polis terhadap perjanjian atau polis yang telah disetujui. Maka perlu adanya perlindungan hukum bagi pemegang polis untuk menjamin sebagai pihak yang telah mengalihkan risiko kepada AJB Bumiputera 1912. Berdasarkan hal tersebut terdapat dua pokok permasalahan, yaitu: 1. Bagaimana akibat hukum dari bentuk usaha bersama (mutual) perusahaan asuransi AJB Bumiputera 1912 terhadap hak dan kewajiban pemegang polis?; 2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap para pemegang polis AJB Bumiputera 1912 yang sedang mengalami likuiditas?. Penelitian ini menghasilkan bahwa, Pengaturan terkait Usaha Bersama tidak terdapat sinkronisasi kedudukan hukum pemegang polis antara UU OJK dengan UU Perasuransian dan PP Usaha Bersama, yang menyebabkan tidak adanya kepastian mengenai perlindungan hukum pemegang polis. Selain itu diperlukannya pengaturan berbentuk undang-undang untuk menjamin kepastian hukum pemegang polis sesuai yang telah diputuskan dalam Putusan MK Nomor 32/PUU-XVIII/2020. Pengaturan dalam bentuk undang-undang ini nantinya akan membantu penyehatan dan kelanjutan AJB Bumiputera 1912 dalam menjalankan kegiatannya. ......Mutual Life Insurance (AJB) Bumiputera 1912 is the only mutual insurance company in Indonesia. AJB Bumiputera 1912 has experienced financial problems several times since the Dutch East Indies Crisis in 1922 until now. One of the problems experienced is not being able to pay claims to policyholders, as well as a lack of understanding of policyholders regarding the agreement or policy that has been approved. There is a need for legal protection for policy holders to guarantee as a party that has transferred risk to AJB Bumiputera 1912. Based on this, there are two main problems, namely: 1. What are the legal consequences of the form of a joint venture (mutual) insurance company AJB Bumiputera 1912 on rights and obligations of the policyholder?; 2. How is the legal protection for AJB Bumiputera 1912 policyholders who are experiencing liquidity? This research results that, the Regulations related to Joint Ventures do not synchronize the legal position of policyholders between the OJK Law and the Insurance Law and Joint Venture Government Regulations, which causes the lack of certainty regarding the legal protection of policyholders. In addition, there is a need for regulations in the form of laws to ensure legal certainty for policyholders in accordance with what has been decided in the Constitutional Court Decision Number 32/PUU-XVIII/2020. The regulation in the form of this law will later assist the restoration and continuation of AJB Bumiputera 1912 in carrying out its activities.

Abstrak :
Skrpsi ini membahas kedudukan hukum Badan Perwakilan Anggota (BPA) sebagai lembaga tertinggi di Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 dalam mengatasi masalah gagal bayar di perusahaan tersebut. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah 1.Bagaimana kedudukan Badan Perwakilan Anggota secara hukum dalam mengatasi masalah gagal bayar Perusahaan Asuransi Jiwa Bumiputera 1912 ? 2.Bagaimana pengaruh keberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama terhadap Kedudukan dari Badan Perwakilan Anggota dalam Perusahaan Asuransi Jiwa Bumiputera 1912 ? 3.Bagaimanakah peran Otoritas jasa Keuangan sebagai lembaga pengawas kegiatan di sektor perasuransian dalam mengatasi masalah gagal bayar di Perusahaan Asuransi Jiwa Bumiputera 1912 ?. Adapun metode peneliltian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian dari skripsi ini adalah secara hukum perusahaan dengan bentuk usaha bersama dan kedudukan Badan Perwakilan Anggota belum secara khusus dan tegas diatur dalam undang-undang. Akan tetapi terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama yang membahas terkait dengan hal tersebut dan memberikan pengaruh terhadap kedudukan Badan Perwakilan Anggota. Dalam permasalahan ini peran Otoritas Jasa Keuangan dinilai sangat penting. Saran yang dapat disampaikan dari penelitian ini adalah segera dibentuk Undang-Undang yang mengatur secara khusus perusahaan dengan bentuk usaha bersama, khususnya perusahaan asuransi dan diaturnya kedudukan Badan Perwakilan Anggotaatau yang saat ini disebut sebagai Rapat Umum Anggota dalam peraturan perundang-undangan secara tegas. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan diharapkan mampu untuk bersikap lebih tegas kepada pihak-pihak terkait. ......This thesis discusses the legal position of Badan Perwakilan Anggota (BPA) as the highest institution in the AJB Bumiputera 1912 company in overcoming the problem of default in the company. The main problem in this thesis is 1.What is the position of Badan Perwakilan Anggota legally in overcoming the problem of default of the AJB Bumiputera 1912 Company? 2.What is the effect of the enforcement of Government Regulation Number 87 of 2019 concerning Insurance Companies in the Form of mutual on the Position of Badan Perwakilan Anggota in the AJB Bumiputera 1912Company? 3.What is the role of the Otoritas Jasa Keuangan as a supervisory agency for activities in the insurance sector in overcoming the problem of default in the AJB Bumiputera 1912 Company? The research method used in writing this research is normative juridical. The result of this research is that legally a company with a mutual business form and the position of Badan Perwakilan Anggota has not been specifically and explicitly regulated by law. However, there is a Government Regulation Number 87 of 2019 concerning Mutual Insurance Companies which discusses related to this matter and has an influence on the position of Badan Perwakilan Anggota. In this matter, the role of the Otoritas Jasa Keuangan is considered very important. Suggestions that can be conveyed from this research is to immediately form a law that specifically regulates companies with mutual, especially insurance companies and regulates the position of Badan Perwakilan Anggota or what is currently referred to as Rapat Umum Anggota in the laws and regulations strictly. In addition, Otoritas Jasa Keuangan is expected to be able to be more assertive with related parties.