Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penyederhanaan birokrasi merupakan salah satu prioritas kerja presiden Jokowi pada masa pemerintahannya di tahun 2019 - 2024. Penyederhanaan birokrasi dilakukan dengan tiga tahap yaitu melalui transformasi organisasi dengan penyederhanaan struktur organisasi, transformasi SDM melalui pengalihan jabatan, dan transformasi sistem kerja melalui penyesuaian mekanisme sistem kerja baru setelah penyederhanaan. Penyederhanaan birokrasi pada awalnya hanya dianggap sebagai formalitas dan tidak dapat dilakukan dengan optimal karena banyak aspek yang perlu diperhatikan dan disesuaikan kembali terutama pada aspek SDM yang memiliki peran penting dan Kementerian PANRB merupakan kementerian yang bergerak di arah reformasi birokrasi sehingga harus menjadi contoh pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi pelaksanaan transformasi organisasi melalui penyederhanaan struktur organisasi di Kementerian PANRB. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah post-positivist dengan Teknik pengumpulan data berupa wawancara dengan pihak terkait dan melalui studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan transformasi organisasi melalui penyederhanaan struktur organisasi yang dianalisis dengan dimensi reframing, restructuring, revitalization dan renewal pada dasarnya sudah berjalan di Kementerian PANRB yaitu telah melakukan restrukturisasi dengan memangkas struktur menjadi dua level, melakukan pembaruan dengan pihak lain dengan baik, meningkatkan kemampuan SDM dengan baik. Namun, dalam pelaksanaannya perlu dioptimalkan kembali terutama terkait dengan peran pemimpin yang kurang memperhatikan pegawai. Adapun hambatan yang terjadi yaitu pada motivasi SDM yang perlu lebih diperhatikan akibat jenjang karir serta kesenjangan jumlah beban kerja dan jumlah pegawai yang tersedia. Hal ini dapat disiasati dengan pembentukan agen perubahan, memperkuat peran pemimpin, membangun kembali reward system untuk meningkatkan motivasi pegawai dan memperbaiki penataan SDM agar semakin optimal. ...... Simplifying the bureaucracy is one of President Jokowi's work priorities during his reign in 2019 - 2024. Simplifying the bureaucracy is carried out in three stages, namely through organizational transformation by simplifying the organizational structure, human resource transformation through position transfers, and work system transformation through adjustment of the new work system mechanism after simplification. Initially, the simplification of the bureaucracy was only considered as a formality and could not be carried out optimally because there were many aspects that needed to be considered and readjusted, especially in the HR aspect which had an important role and the Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform is a ministry that moves in the direction of bureaucratic reform so it must be an example of its implementation. This study aims to analyze and identify the implementation of organizational transformation through simplification of the organizational structure at the Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform. The approach used in this study was post- positivist with data collection techniques in the form of interviews with related parties and through literature study. The results of this study indicate that the implementation of organizational transformation through simplification of the organizational structure analyzed by the dimensions of reframing, restructuring, revitalization and renewal has basically been running at the Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform, restructuring by cutting the structure into two levels, updating with other parties well, increasing good HR skills. However, in practice it needs to be optimized again, especially related to the role of leaders who pay less attention to employees. The obstacles that occur are the motivation of human resources which needs more attention due to career paths and the gap in the number of workloads and the number of available employees. This can be circumvented by forming agents of change, strengthening the role of leaders, rebuilding the reward system to increase employee motivation and improving human resource management to make it more optimal.

Abstrak :
In the daily life of the Indonesian people, a penghulu plays a role in accordance with the way the word is understood by the community in which he lives. In West Sumatra, a penghulu is the head of the nagari. In Riau, he has a status equal to that of a head of a village. In Java, he has an authority in all administrative matters of religion. This paper discusses the meaning of penghulu as depicted in old manuscripts written by the natives. Based on a research on these native manuscripts, it can be concluded that a penghulu plays the roles of both a bureaucrat and a Muslim leader.

Abstrak :
ABSTRACT
Fenomena inefisiensi belanja daerah menyiratkan adanya kontroversi, yaitu antara ukuran konvensional dalam mengukur efisiensi kinerja kegiatan telah mengabaikan harga pasar wajar dan antara perilaku budget slack sebagai hal yang tak wajar namun telah menjadi lumrah karena merupakan pemufakatan para agen birokrat. Penelitian ini bertujuan mengungkap makna pengalaman agen birokrat dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja daerah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan paradigma interpretatif kritis dengan pendekatan fenomenologi transendental, sosial, dan hermenutika-ontologi. Data diperoleh melalui wawancara. Alat analisis yang digunakan adalah Interpretative Phenomenological Analysis (IPA) yang dikembangkan oleh Smith. Hasil penelitian ini memunculkan tiga tema, dua diantaranya adalah makna pengalaman yang diungkapkan oleh partisipan yang terdiri dari makna internal dan makna eksternal. Sementara tema yang terakhir mengajukan alternatif untuk mengubah konstruksi kebijakan anggaran pemerintah dalam kerangka pencegahan perilaku pembajakan anggaran daerah.

Abstrak :
Assumsi yang mendasari studi ini adalah masalah politik yang menonjol di negara berkembang, termasuk Indonesia, pads umumnya menyangkut soal hubungan lembaga birokrasi dengan proses politik. Dalam kenyataan birokrasi telah memainkan peran yang "menentukan" dalam berbagai segi kehidupan, termasuk segi kehidupan politik. Dalam beberapa hal birokrasi memang telah berhasil mengejar keterbelakangan sosial dan ekonomi, tetapi kontras dengan itu membawa akibat penting pula bagi perkembangan kehidupan politik. Karena, bersamaan dengan itu, peranan lembaga-lembaga politik di luar birokrasi semakin melemah, massa terisolir dari kehidupan politik. Dengan demikian partisipasi anggota masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik dalam pemerintahan cenderung terbatas sekali. Ini berarti posisi birokrasi (atau birokrat) dalam proses Penentuan kebijaksanaan politik sangat dominan sekali. Kenyataan yang terjadi demikian, sangat kontras dengan analisis Weber yang melihat birokratisasi berarti diterapkannya prinsip-prinsip legal-rasional ke dalam masyarakat modern. Bagi Weber, birokratisasi adalah berkurangnya (kalau tidak hilang) sifat-sifat hubungan personal dan ilegal dalam pemerintahan. Tetapi gagasan ideal itu, untuk melihat pada kasus birokrasi di Indonesia tidak terjadi. Perilaku birokrasi yang berkembang justru semakin menunjukkan ciri-ciri sebuah birokrasi patrimonial, yang menurut Weber merupakan potensi untuk "merong-rong" perkembangan suatu negara. Dalam mengkaji peranan birokrasi dalam politik, studi ini ingin mencari jawab seberapa jauh kebenaran anggapan bahwa birokrasi telah berpengaruh dalam menentukan kemenangan Golkar dalam pemilihan umum (pemilu). Dengan mengambil kasus Kecamatan Ciledug, Kodya Tangerang, Propinsi Jawa Barat, hasil penelitian membuktikan bahwa birokrasi mempunyai peranan yang menentukan dalam kemenangan Golkar. Peranannya yang menentukan terhadap kemenangan Golkar tersebut, dapat pula dipandang sebagai cerminan dari kuatnya proses birokratisasi politik dalam kehidupan politik. Artinya, birokrasi memiliki peranan sentral dalam mengatur jalannya negara atau pemerintah. Sebagaimana yang ditemukan juga dalam penelitian ini, pada kasus kecamatan, kemenangan Golkar itu sendiri : ternyata semakin memperkuat "kedudukan" birokrasi, terutama pejabat Pemerintahan seperti; Camat, Kepala Desa atau Lurah, dan sebaliknya melemahkan peranan Komcam Golkar dalam mengembangkan pengaruhnya di kalangan anggota masyarakat luas. Ini dapat pula diartikan bahwa birokratisasi dapat pula menghalangi kemandirian.

Abstrak :
State capture corruption yang terjadi dalam pengiriman benih lobster keluar dari wilayah Indonesia merupakan bentuk kejahatan korupsi terorganisir dalam ranah legal dan dilakukan melalui pembentukan aturan Permen KP No. 12 Tahun 2020.  Metode penelitian kualitatif dilakukan dengan teknik wawancara terarah terhadap sumber informan dan studi dokumen untuk menganalisis korupsi dalam 3 (tiga) periode. Hasil analisis dalam penelitian ini menggambarkan tahapan korupsi pada kondisi terjadinya overfishing, korupsi administratif oleh individu birokrat dalam periode larangan pengiriman benih lobster, hingga terbentuk persekongkolan jahat birokrat-korporat secara sistematis dan terorganisir yang bertujuan untuk "melegalkan" penyelundupan benih lobster dalam bentuk state capture corruption.  Kasus suap ekspor benih lobster yang melibatkan menteri kelautan dan perikanan RI tahun 2020 dengan eksportir benih lobster terjadi untuk kepentingan pribadi dengan memanfaatkan diskresi jabatan menteri. Untuk kepentingan itu, maka dibuatlah pengaturan terhadap pengelolaan benih lobster yang sejatinya bertujuan untuk melegalkan penyelundupan benih lobster dengan modus cost-enhancing pada perusahaan patungan antara birokrat dan korporat melalui nominee. ......State capture corruption that occurred in the export of lobster seeds out of the territory of Indonesia is a form of organized corruption in the legal aspect and carried out during the establishment of Regulation of the Minister of Maritime Affairs and Fisheries No. 12 year 2020. Qualitative research methods are carried out using structured interviews with informant sources and document literature studies to analyze corruption in 3 (three) periods. The results of the analysis in this study describe the stages of corruption starting conditions of overfishing, administrative corruption by individual bureaucrats in the period of prohibition of export lobster seeds, until the formation of a systematic and organized bureaucrat-corporate conspiracy that aims to "legalize" lobster seed smuggling in the form of state capture corruption. The lobster seed export bribery case involving the Indonesian Minister of Maritime Affairs and Fisheries in 2020 where the lobster seed export occurred for personal interests by taking advantage of the minister's discretion. For this purpose, an arrangement is made for the management of lobster seeds, which is actually aimed at legalizing the smuggling of lobster seeds, with a cost enhancing mode under joint venture company between bureaucrats and corporations through nominees.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai pensiunan pejabat pemerintah yang bekerja kembali pada perusahaan swasta, khususnya perusahaan industri Jepang. Hal ini dikenal dengan istilah amakudari. Dalam menganalisis keberadaan serta peran amakudari dalam perusahaan industri menggunakan metode deskriptif analisis berdasarkan teori sumber daya yang menerangkan kendala eksternal dalam perusahaan, dan oleh karenanya perusahaan membutuhkan sumber daya dari luar perusahaan. Pada akhir analisis diketahui bahwa amakudari berperan dalam menghubungkan perusahaan dengan pemerintah secara langsung sehingga perusahaan yang mempekerjakan amakudari mendapatkan keuntungan serta dapat lebih efektif dalam mengembangkan produktifitasnya.

---

The focus of this thesis is government civil employee whose after retirement take another work on a private company, especially at Japan?s industrial company. This is also known as amakudari. This research is written based on analyzed-deskriptive. In order to analysis the existence and also the role of amakudari on industrial company, in this thesis use resource dependency theory, which explain that there is an external restraint on company and to handle that restraint, a company need a external human resource from outside of it`s company. At the end of the analysis shows that the role of amakudari which is as a network for a company to have a direct contact with the government, so that the company that hired amakudari have a benefit of getting a special treatment from the governmenr in order to develop the productivity of it?s company.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menguji peran dewan komisaris dan direksi yang memiliki hubungan dengan pemerintah/kementerian dan yang berasal dari internal BUMN serta yang terkoneksi dengan partai politik dan/atau elit politisi dalam memediasi dampak privatisasi terhadap kinerja dan masalah keagenan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia. Hipotesis yang dikembangkan adalah bahwa efektifitas privatisasi dalam meningkatkan kinerja dan memitigasi masalah keagenan di BUMN terjadi melalui pengurangan proporsi birokrat dan elit politik dalam struktur tata kelola pada level dewan komisaris dan direksi. Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan model regresi panel Difference in Difference (DID) dengan sampel berpasangan. Sampel tersebut dihasilkan melalui pencocokan dengan metode Propensity Score Matching (PSM). Pencocokan dilakukan dalam rangka menghadirkan kondisi pembanding (counterfactual) berupa BUMN yang tidak diprivatisasi sebagai kelompok kontrol yang menjadi pasangan bagi BUMN yang diprivatisasi sebagai kelompok perlakuan yang akan diuji. Penerapan quasi-experimental tersebut diharapkan dapat mengatasi bias dalam pemilihan sampel serta memperoleh dampak bersih dari kebijakan privatisasi yang telah dilaksanakan. Hasil uji empiris memperlihatkan bahwa privatisasi di Indonesia cenderung tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kinerja dan pengurangan masalah keagenan pada BUMN yang diprivatisasi. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa dewan komisaris dan direksi berlatarbelakang birokrat maupun yang terkoneksi secara politik tidak memediasi dampak tidak langsung privatisasi terhadap kinerja dan masalah keagenan. Hasil tersebut disebabkan oleh tidak adanya perbedaan proporsi yang signifikan dari keberadaan dewan komisaris dan direksi berlatar belakang seperti itu baik sebelum maupun setelah privatisasi. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa privatisasi sendirian tidaklah memadai. Privatisasi semestinya berkonsekuensi membawa perubahan penting dan mendasar di dalam perusahaan. Salah satu perubahan mendasar tersebut adalah berupa reformasi tata kelola di level dewan komisaris dan direksi dengan mengurangi penunjukkan pejabat birokrat serta figur yang terkoneksi secara politik sebagai dewan komisaris maupun direksi di BUMN. Disamping itu, penunjukan mereka perlu didasarkan atas kompetensi dan komitmen serta dipastikan kesesuaiannya dengan kepentingan perusahaan. Diperlukan pula dukungan penegakan kepatuhan terhadap code of conduct, guna memastikan efektifitas penugasan dari siapapun yang ditunjuk sebagai dewan komisaris dan direksi di BUMN. Reformasi tata kelola di level puncak tersebut diharapkan menjadi faktor penentu keberhasilan privatisasi dalam meningkatkan kinerja serta memitigasi masalah keagenan di BUMN pasca-privatisasi. ......This study aims to examine the board governance role of bureaucrats and politically connected board members in mediating the impact of privatization on performance and agency problems of Indonesian privatized state-owned enterprises (SOEs). The hypothesis is the efficacy of privatization on increasing SOE performance and mitigating agency problems may occur through the disentanglement of those bureaucrats and political elites in the board governance structure. Conducting a quasi-experimental using panel Difference in Difference (DID) model with matching samples as a counterfactual group derived from Propensity Score Matching (PSM) method, we expect to overcome sample selection bias and obtain the net impact of privatization. The empirical results suggest that privatization insignificantly impact performance enhancement and agency problem lessening of the privatized SOEs. Furthermore, this study found that bureaucrats and politically connected figures serving as board members do not mediate the impact of privatization on improving post-privatization performance and agency problems. The results are evidently due to no significant variance found on the engagement of those bureaucrats and political elites before and after privatization. The findings suggest that the privatization itself is not sufficient. It should have brought consequences for major changes within the company. One of those changes justifiably is board governance reform by minimizing bureaucrats and politically connected SOE board members. Besides, it is required that their appointment should be based upon competence, commitment and conformity with the company interest. It is also demanded to reinforce compliance with the code of conduct to ensure the assignment effectiveness of anyone appointed as board member. That reform would be the determinant of success in getting SOE post-privatization performance better.

Abstrak :
Tesis ini menganalisa kebijakan pemerintah tentang e-commerce. Kebijakan tersebut berupa amanat dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2017 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (Road Map e-Commerce) 2017-2019. Kebijakan tersebut mengamanatkan kepada Kementerian/Lembaga terkait untuk menyelesaikan formulasi Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE) yang ditargetkan selesai pada bulan November 2018. Namun, hingga berakhirnya periode pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla 2014-2019, hal tersebut belum kunjung terbit. Tesis ini mengangkat permasalahan mengenai proses tarik menarik kepentingan yang terjadi dalam tatanan birokratik sebagai pemangku kebijakan. Tesis ini menggunakan metode kualitatif dengan cara mewawancarai para aktor-aktor yang terlibat dan juga menyandingkan dengan data sekunder berupa naskah-naskah regulasi serta pemaparan mengenai kebijakan e-commerce. Teori yang digunakan diantaranya adalah; Burreucratic Politic Apporach oleh Alison Wolf (1986), teori Kebijakan Publik, dan Kesalahan tipe ketiga oleh William N. Dunn (2003). Temuan tesis ini memperlihatkan adanya ego sektoral oleh tatanan birokratik dalam menentukan permasalahan kebijakan yang disebabkan oleh adanya multi-interpretasi dari setiap Kementerian/Lembaga yang dilandasi oleh pencapaian target kinerja kepada kepala Pemerintah. Kesimpulan dari tesis ini adalah adanya multi-interpretasi dari pemangku kebijakan menyebabkan tidak ditemukannya political resultant dari masing-masing pihak yang seharusnya bekerja sama dalam memformulasi suatu isu kebijakan sehingga mereka melakukan sesuatu yang disebut sebagai kesalahan tipe ketiga. Hal itu menyebabkan pemangku kebijakan yang merupakan tatanan birokrat tidak menemukan solusi atas masalah publik, melainkan mengulang tahapan berkoordinasi dalam merumuskan masalah kebijakan publik terkait isu e-commerce di Indonesia.

---

This thesis analyzes government policies on e-commerce. The policy consists of Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 74 Year 2017 concerning the Electronic-Based National Trading System Road Map (e-Commerce Road Map) 2017-2019. This policy mandates the relevant Ministries/Institutions to complete the formulation of the Draft Government Regulation on Trade through Electronic Systems (PP PMSE) which is targeted to be completed in November 2018. At the end of the Joko Widodo - Jusuf Kalla administration period 2014-2019, this has not yet been visited. . This thesis raises challenges about the interesting processes that occur in the bureaucratic record as policy makers. This thesis uses a qualitative method by interviewing the actors involved and also comparing with secondary data in the form of regulatory texts and presentation on e-commerce policy. The theory used is; Appeal of Burreucratic Politics by Alison Wolf (1986), Public Policy theory, and type three errors by William N. Dunn (2003). The findings of this thesis show the existence of sectoral egos by the bureaucratic order in determining policy considerations caused by the multi-interpretation of each Ministry/Institution based on finding performance targets for the head of Government. The conclusion of this thesis is the multi-interpretation of the stakeholders that causes no political results from each party related to participation in formulating a policy issue so that they do something called a type problem. That causes the stakeholders who are the bureaucratic order not to find solutions to public problems, are discussed again in coordination in the matter of formulating public problems related to e-commerce issues in Indonesia.