Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Indonesia merupakan Negara yang mayoritas berpenduduk Islam, namun tidak memiliki Bank Syariah yang besar. Skripsi ini membahas mengenai pengaturan mengenai Merger Bank menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta membahas mengenai apakah dengan melakukan Merger Bank BUMN Syariah dapat bersaing dalam dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN. Bahwa Merger ini dilakukan untuk memperkuat struktur Perbankan Syariah dengan mengacu pada analisis kelebihan dan kelemahan dengan dilakukannya Opsi Merger, serta perbandingannya dengan beberapa Negara di kawasan Asia Tenggara. Metode penelitian ini adalah metode penelitian yang bersifat yuridis normatif. Hasil penelitian ini menyarankan pemerintah untuk melakukan Merger terhadap Bank BUMN Syariah sehingga dapat bersaing dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN, dimana Negara-negara ASEAN akan dijadikan sebagai wilayah kesatuan pasar dan basis produksi yang akan membuat arus terhadap barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga kerja tidak ada hambatan.

---

ABSTRACT
Indonesia is a largest Muslim country, but they don?t have a big Bank Sharia. This thesis explains about Merger regulation in accordance with provisions of laws and regulations that valid, and also explains whether with Merger of Bank BUMN Sharia may compete in facing the ASEAN Economy Community. That the purpose of this Merger is to strengthen the structure of Bank Sharia referring to the benefit and weaknesses of Merger, and also the comparison between several Middle East Country. In arranging this thesis, the writer uses typology of normative legal research. Writer suggests that in facing the ASEAN Economy Community, where the economy of a country is fully integrated into the global economy to prepare for the free market in the field of capital, goods and services, investment and labor, the Government should merge the Bank BUMN Sharia, therefore Indonesia can compete in facing the ASEAN Economy Community.

Abstrak :
ABSTRACT
In the current situation, merger is an instrument that could not be separated in the economic sector, particularly in the banking sector. Merger is one of many ways for banks to expand their business and originate the inter connection that it faces. Hence, the merger of these three banks is a measure to expand and compete with the global market and nevertheless to comply with regulations set forth by the Indonesian government. The research method used in this research is juridical normative. The result of this research suggests the Indonesian government has succeed in their plans to continuously regulate matters in the banking sector to compete and modernize the banking sector in in Indonesia.

---

ABSTRAK
Dalam situasi saat ini, merger merupakan instrumen yang tidak dapat dipisahkan di sektor ekonomi terutama di sektor perbankan. Merger adalah salah satu dari banyak cara bagi bank untuk mengembangkan bisnis mereka dan memulai hubungan antar muka yang dihadapinya. Dengan demikian, merger ketiga bank tersebut merupakan ukuran daya saing global memathi peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia telah berhasil dalam mengelola sektor perbankan di Indonesia.

Abstrak :
Permasalahan perbankan berawal dari deregulasi perbankan pada tahun 1988. Persoalan yang menggunung menyebabkan pemerintah melakukan berbagai terobosan perbaikan dimana salah satunya adalah melakukan merger. Merger Bank BUMN yang telah efektif pada awal Agustus 1999 mengandung makna politis yang sangat substantif yang memberi dampak pada ketidakpastian yang cenderung semakin tinggi. Namun terlepas dari persoalan tersebut, sumber masalahnya adalah pada perilaku komunikasi yang diterapkan secara sentralistik dan searah yang berakibat macetnya saluran komunikasi formal dan iklim komunikasi organisasi yang tidak kondusif. Masalah yang kurang disadari oleh para pengelola bank tersebut, menyebabkan aliran informasi kebijakan merger berpengaruh pada pola hubungan komunikasi atasan-bawahan. Penelitian ini dilakukan di salah satu dari empat bank BUMN yang merger yaitu PT Bank Pembangunan Indonesia (Persero). Dengan populasi karyawan Bapindo ditarik sampel yang menjadi responden sebanyak seratus orang yang terdiri dari Pimpinan Urusan/Biro/Desk, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian, Kepala Tim dan Anggota Tim di empat satuan Unit Kerja yaitu Urusan Sumber Daya Manusia, Urusan Umum & Pengadaan, Urusan Kredit Besar, serta Biro Direksi dan Hukum. Unit analisis yaitu masing-masing atasan-bawahan (monadic) dengan menggunakan cara stratified random sampel. Dalam konteks hubungan tersebut, penulis hendak melihat hubungan persona atasan-bawahan dengan komunikasi atasan-bawahan, variabel pola interaksi atasan-bawahan dengan komunikasi atasan-bawahan, variabel keterbukaan komunikasi dengan komunikasi atasan-bawahan, variabel persepsi tentang atasan efektif dengan komunikasi atasan-bawahan, variabel penyampaian pesan dengan komunikasi atasan-bawahan. Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian eksplanatif. Penelitian ini bersifat deskriptif dan studi dilakukan secara kuantitatif. Cara pengumpulan data terutama dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada responden yang ditentukan secara stratified random sampling. Uji korelasi pada penelitian ini mempergunakan aplikasi statistik yaitu Spearman Correlation. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antara variable. Dimana di dalam menganalisa data ini digunakan dua bentuk data yaitu tabel distribusi silang dan frekuensi. Berdasarkan data sosio-demografis dan perhitungan secara statistik, diperoleh hasil bahwa dalam Pola Hubungan Komunikasi Atasan-Bawahan terdapat hubungan yang sangat lemah antara Jabatan responden dengan Cara atau Metode Komunikasi Yang Dipakai : Keseriusan Atasan di dalam mendengar keluhan bawahan ; Bentuk Informasi Merger ; Kepuasan Terhadap Informasi Yang Dibutuhkan. Terdapat hubungan yang sangat kuat antara Unit Kerja responder dengan Cara Yang Dipakai. Terdapat hubungan yang sangat lemah antara Unit Kerja responden dengan Atasan yang serius mendengarkan keluhan bawahannya ; Bentuk Informasi Merger ; Kepuasan Kebutuhan Informasi. Terdapat hubungan yang sangat lemah antara Lama Bekerja responden dengan Cara atau Metode Komunikasi yang dipakai ; Atasan Serius Mendengarkan Keluhan Bawahan ; Bentuk Informasi Merger ; Kepuasan Kebutuhan informasi Merger. Terdapat hubungan yang cukup kuat antara Frekuensi Komunikasi Atasan-Bawahan dengan Kepuasan Kebutuhan Informasi. Terdapat hubungan yang sedang antara Lebih Banyak Membujuk dengan Kepuasan Kebutuhan Informasi. Terdapat hubungan yang sangat lemah antara faktor keterbukaan komunikasi dengan tingkat kepuasan. Terdapat hubungan yang sangat lemah antara tingkat partisipasi dengan tingkat kepuasan komunikasi. Menunjuk hal-hal di atas diperoleh fakta bahwa dalam Pola Hubungan Komunikasi Atasan-Bawahan, aliran informasi pada saluran komunikasi organisasi tidak menggunakan cara-cara yang efektif baik lisan maupun tulisan sehingga karyawan lebih banyak memperoleh informasi melalui saluran komunikasi formal. Karyawan Bapindo menyadari adanya sistem informasi yang tidak resmi, dimana mereka sangat menggantungkan diri pada sistem ini sebagai suatu cara untuk mendapat akses yang cepat, karena mekanisme komunikasi yang resmi (rapat, pesan tertulis dan sebagainya) lebih lamban dan lebih sering menghasilkan penyebaran yang tidak lengkap. Komunikasi formal yang tadinya diharapkan dapat memberikan kesempatan berlangsungnya komunikasi ke atas, ke bawah, horizontal dan lintas saluran yang terus terang, cermat dan sensitif temyata tidak optimal. Secara teori, pengukuran kualitas keakraban karyawan atau responden lebih ditekankan pada pengakuan verbal karyawan. Oleh karena itu penelitian ini menjadi terbatas karena tidak bisa menjawab instrumen ini. Implikasi secara praktikal, dalam rangka meningkatkan efektifitas komunikasi organisasi perlu melakukan penilaian yang menyeluruh dan sistematik, oleh karena itu sudah selayaknya dibentuk unit kerja khusus yang menangani masalah dan pemecahan komunikasi organisasi dan berfungsi sebagai Integrator yang bekerja secara independen dan dapat menjembatani elemen-elemen yang ada dalam organisasi baik secara internal maupun eksternal.

Abstrak :
Krisis ekonomi di Indonesia telah memperburuk kinerja perbankan, sehingga banyak bank yang mengalami permasalahan yang berdampak pada hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan. Dalam rangka mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan maka Pemerintah membentuk Badan Pengawasan Perbankan Nasional ( BPPN ) yang bertugas menyehatakan perbankan nasional. Salah satu tindakan yang dilakukan BPPN adalah dengan melakukan penggabungan usaha ( merger) bank-bank yang berada dalam program penyehatan yang berstatus Bank Dalam Penyehatan (BDP) , yaitu PT Bank Danamon Indonesia Tbk, PT Bank Duta Tbk,PT Bank Tamara Tbk, PT Bank Nusa Nasional Tbk, PT Bank Tiara Tbk, PT Bank Rama Tbk, PT Bank Pos Nusantara, PT Jaya Bank Internasional dan PT Bank Risjad Salim Internasional. Dalam pelaksanaannya merger berkaitan dengan masalah bagaimana perlindungan hukum terhadap pihak ketiga.

Abstrak :
Krisis ekonomi menuntut Perbankan untuk tetap dapat bertahan dan berkompetisi. Salah satu alternatif yang banyak dilakukan saat ini adalah upaya penggabungan bank. Hal tersebut didasarkan atas studi literatur dalam Perbankan dan Industri pada umumnya yang menyatakan adanya hubungan positif antara ukuran perusahaan dengan Profitabilitas. Proses penggabungan bank akan lebih mudah dilakukan bila bank tersebut berada dalam kepemilikan yang sama seperti rencana penggabungan Bank Take Over (BTO) di mana 100% kepemilikannya adalah milik Pemerintah. Analisis Pre-Merger dilakukan untuk melihat sejak awal permasalahan yang ada dalam Bank Take Over tersebut dengan batasan beberapa variabel keuangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Pangsa Pasar yang diukur dengan : Pangsa Aset, Pangsa Dana, Pangsa Kredit, dan pengaruh Capital Aset Ratio (CAR) serta Loan to Deposit Ratio (LDR) terhadap Profitabilitas Bank Take Over Pre-Merger di Indonesia dan untuk mengetahui variabel yang dominan pengaruhnya terhadap Profitabilitas Pre-Merger tersebut. Untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan penelitian dengan unit analisis Bank Take Over di Indonesia dengan menggunakan pooling data antara tahun 1990 sampai 1998. Data yang diperoleh dianalisis dengan metode Regresi Berganda, pengujian ekonometrika, dan uji statistik. Pengujian ini dilakukan dengan perangkat lunak SPSS. Hasil penelitian secara umum dinyatakan sebagai berikut : variabel Pangsa Pasar yang diukur dengan Pangsa Aset, Pangsa Dana dan Pangsa Kredit tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Profitabilitas secara parsial. Ketiga variabel tersebut tidak dapat dijadikan pertimbangan satu-satunya untuk mengukur Profitabilitas tanpa mempertimbangkan kinerja keuangan yang lain. Tidak berpengaruhnya Pangsa Aset, Pangsa Dana dan Pangsa Kredit terhadap Profitabilitas dapat disebabkan kuantitas aset, dana dan kredit tidak didukung oleh kualitas ketiga variabel tersebut, struktur Perbankan yang terkonsentrasi, dan tidak berjalannya fungsi intermediasi bank. CAR berpengaruh positif terhadap Profitabilitas. Makin menurunnya CAR semakin rendah Profitabilitas yang diperoleh. Hal tersebut disebabkan terkikisnya modal akibat negatif spread dan peningkatan aset yang tidak diikuti dengan peningkatan Kapital menyebabkan rasio kecukupan modal yang rendah. Rendahnya CAR menyebabkan turunnya kepercayaan masyarakat yang pada akhirnya dapat menurunkan Profitabilitas. LDR berpengaruh negatif terhadap Profitabilitas. Makin tingginya LDR yang berarti makin rendahnya likuiditas menyebabkan Profitabilitas yang rendah pula. Hal ini disebabkan terdapatnya Non Performing Loan menyebabkan kredit yang disalurkan tidak memberikan hasil. Tingkat likuiditas yang rendah dapat menyebabkan turunnya kepercayaan masyarakat dan berdampak pada penarikan dana, yang pada akhirnya menurunkan Profitabilitas. Adapun faktor yang dominan mempengaruhi Profitabilitas Bank Take Over Pre-Merger berturut-turut adalah CAR, LDR dan kondisi perekonomian. Berdasarkan hal tersebut aspek permodalan dan tingkat likuiditas seyogyanya mendapat perhatian penting dalam penggabungan Bank Take Over di Indonesia.

Abstrak :
ABSTRAK
Sejak adanya krisis moneter, banyak bank yang mengalami kesulitan operasional. Untuk itu Pemerintah mengambil berbagai kebijaksanaan untuk melakukan restrukturisasi dan reformasi di bidang perbankan, antara lain dengan cara meningkatkan persyaratan mengenai modal minimum dan melikuidasi bank-bank yang bermasalah. Upaya pemerintah tersebut ternyata belum membawa hasil. Karena ternyata pertumbuhan bank pasca likuidasi, masih belum cukup memadai dan karenanya Pemerintah menghimbau kepada bank-bank untuk melakukan merger. Pelaksanaan merger tidak hanya dilakukan oleh bank-bank swasta, tapi juga dilakukan oleh Bank-Bank BUMN. Diawali dengan pendirian Bank Bali Tbk, akhirnya dilaksanakan merger Bank Universal Tbk, Bank Artamedia, Bank Prima Ekspress, Bank Patriot ke dalam Bank Bali yang kemudian mengganti namanya menjadi Bank Permata, yaitu dengan ditandatanganinya perjanjian merger, pada 27 September 2002. Namun tidak dapat dipungkiri masih adanya permasalahan-permasalahan hukum yang berkaitan dengan merger tersebut, seperti dapatkah merger kelima bank tersebut dalam Bank Permata memenuhi persyaratan sebagai bank hasil merger yang sehat serta telah sesuaikah merger yang dilakukannya itu dengan Undang-Undang Perbankan maupun Undang-Undang lain yang berkaitan dengan merger bank tersebut. Melalui penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dengan hasil penelitian yang berbentuk evaluatif analitis maka pelaksanaan merger yang dilakukan kelima bank tersebut ke dalam Bank Permata, ternyata telah memenuhi kriteria sebagai bank yang sehat dan pelaksanaannya disesuaikan dengan Undang-Undang Perbankan dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan Merger Bank.

---

ABSTRAK
Since the monetary crisis, many bankers had been facing operational problems. To overcome the situation, the government took several justification and actions in structural alteration and improvement by upgrading the requirement in minimum stock capitals and liquidated the Bankers having problems. The government effort however was still not success. The bank development after liquidation was still below expected level and the government called the banks for merger. This requirement included not only the private banks but the government banks were involved. It began the establishment of Bank Bali that merged with Universal Bank, Artamedia Bank, Prima Express Bank, and Patriot Bank into Bank of Bali (now Permata Bank) those were recognized on September 27, 2002. From the judicial point of view, the merger met the established procedure and requirement both in the banking and commercial laws. Relating to the above cases, we feel it necessary to restudy more detail of merge- ring the middle class private banks into Bank of Bali (now Permata Bank). Kata kunci : Merge-ring Bank Law; Permata Bank

---

Since the monetary crisis, many bankers had been facing operational problems. To overcome the situation, the government took several justification and actions in structural alteration and improvement by upgrading the requirement in minimum stock capitals and liquidated the Bankers having problems. The government effort however was still not success. The bank development after liquidation was still below expected level and the government called the banks for merger. This requirement included not only the private banks but the government banks were involved. It began the establishment of Bank Bali that merged with Universal Bank, Artamedia Bank, Prima Express Bank, and Patriot Bank into Bank of Bali (now Permata Bank) those were recognized on September 27, 2002. From the judicial point of view, the merger met the established procedure and requirement both in the banking and commercial laws. Relating to the above cases, we feel it necessary to restudy more detail of merge- ring the middle class private banks into Bank of Bali (now Permata Bank) Kata kunci : Merge-ring Bank Law; Permata Bank

Abstrak :
Merger merupakan alternatif strategi yang lazim digunakan untuk melakukan peningkatan pertumbuhan dan perkembangan suatu perusahaan. Dengan adanya konsolidasi perbankan yang dilakukan Bank Indonesia melalui Arsitektur Perbankan Indonesia (API) dan adanya wacana Single Presence Policy yang dikeluarkan Bank Indonesia memungkinkan terjadi merger antara Bank Niaga dan Bank Lippo yang pada dasarnya dimiliki oleh perusahaan yang lama. Sebelum melakukan merger, perusahaan harus melakukan penilaian untuk mengetahui penilaian perusahaan dan kelayakan harga saham dari Bank Lippo sebegai perusahaan target. Ada beberapa metode penilaian perusahaan yang umumnya digunakan oleh perusahaan penilaian perusahaan, yaitu metode capitalization of maintainable future earnings dan discounted casf flow yang didasarkan alas proyeksi keuangan serta metode net asset, market value dan metode liquidation yang didasarkan atas data historis. Pencatatan akuntansi yang dapat digunakan dalam merger adalah metode pooling of interest dan purchase method. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pooling of interest, sehingga penggabungan laporan konsolidasi Bank Niaga dan Bank Lippo paska merger merupakan penggabungan harta, kewajiban dan ekuitas dari masing-masing perusahaan yang melakukan penggabungan usaha. Setelah dilakukan merger, dilakukan penilaian terhadap kinerja Bank Niaga pasca merger. Penilaian dilakukan dengan melakukan analisis terhadap strategis bisnis dan analisis laporan keuangan dengan menggunakan rasio-rasio keuangan yang umumnya digunakan di perbankan. Kinerja pasta merger juga dapat dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap sinergi perusahaan pasta merger. Sinergi diperoleh dengan melakukan perhitungan value of the firm Bank Niaga pasca merger dengan value of the firm Bank Niaga dan value of the firm Bank Lippo sebelum melakukan merger. Hasil yang positif menunjukkan bahwa penggabungan usaha tersebut dapat memberikan sinergi yang positif untuk pertumbuhan dan perkembangan perusahaan di masa yang akan datang.

---

Merge is one the alternatives strategy for improving and expanding growth of the company. Banking consolidation policy issued by Government Banking with Arsitektur Perbankan Indonesia (API) and Single Presence Policy issue have make possibility for PT. Bank Niaga Tbk and PT. Bank Lippo Tbk to make consolidation between them, because both of the company have the same ultimate shareholders. Before merge, the company must make valuation for the fair value of the stock price and value of the firm of the target company. There are some methods which usually used by Appraisal Company, capitalization of maintainable future earnings and discounted cash flow which is based on projection of financial performance. Net asset, market value and liquidation method which is based on historical data. There are two accounting method which can be used for consolidation, pooling of interest method and purchase method. This research is using pooling of interest method. So the consolidation report between PT. bank Niaga Tbk and PT. Bank Lippo Tbk is a combination of asset, liabilities and equities from the company who made combination. After merge, we must make performance valuation for the company after merge. Valuation is involved analysis of business strategy and analysis of financial report using financial ratios usually using in banking industry. Performance after merger also can value with the synergy of the company. Synergy is the difference between value of the combined firm and the sum of the value of the firm as separate entities before merge. The positive values means that there are synergies for the company after merge and the company have possibility to growth in the future.

Abstrak :

Sebagai salah satu usaha pemerintah untuk meningkatkan perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan peraturan dengan nomor regulasi  28/POJK.03/2019 mengenai Sinergi Perbankan dalam Satu Kepemilikan untuk Pengembangan Perbankan Syariah. Pengaturan tersebut mengatur bahwa terhadap bank Umum dan Bank Umum Syariah yang memiliki satu kepemilikan dapat dilakukan sinergi satu sama lain. POJK ini juga mengatur bahwa implementasi terhadap konsep Sinergi ini hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari OJK. Selanjutnya, berhubungan dengan rencana merger bank Syariah milik Badan Usaha Milik Negara, skripsi ini akan menjelaskan dan menganalisis mengenai regulasi dalam Peraturan OJK 28/POJK.03/2019 dan membandingkannya dengan rencana merger Badan Usaha Milik Negara Syariah untuk perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dan memberikan tinjauan yuridis tentang implementasi POJK No. 28 tahun 2019, yang mensinergikan karya bank konvensional dan bank syariah untuk pengembangan bank syariah di Indonesia. Penerbitan POJK 28/2019 juga memiliki dampak positif yang disambut baik oleh industri perbankan Syariah. Dalam pandangan penulis, bahwa keberadaan POJK 28/2019 dan rencana merger bank Syariah milik BUMN sebenarnya tidak saling bertentangan, melainkan kebijakan yang saling mendukung. POJK 28/2019 sangat penting dan diperlukan untuk mengembangkan industri perbankan Syariah secara keseluruhan, sementara secara bersamaan pemerintah harus terus mempersiapkan rencana merger bank syariah milik BUMN dan merealisasikannya sesegera mungkin.

---

As one of the government's efforts to improve the development of Islamic Banking in Indonesia, the Financial Services Authority issued a regulation with regulation number 28/POJK.03/2019 concerning Banking Synergy in One Ownership for the Development of Islamic Banking. The regulation stipulates that synergy with one another can be done with commercial banks and Sharia Commercial Banks. The POJK also stipulates that the implementation of the Synergy concept can only be done after obtaining approval from the OJK. Furthermore, related to the planned merger of Sharia banks owned by State-Owned Enterprises, this thesis will explain and analyze the  OJK Regulation 28/POJK.03/2019 and compare with the planned merger of Business Entities State Owned Sharia for the development of Islamic Banking in Indonesia This research uses the normative research method, which means that the legal research is conducted by examining or reviewing library materials or secondary data.  This research provides a juridical review on the implementation of POJK No. 28 of 2019, which synergize the works of conventional banks and sharia banks for the development of sharia banks in Indonesia. The issuance of POJK 28/2019 also had a positive impact which was welcomed by the Sharia banking industry. In the author’s view, that the existence of POJK 28/2019 and the merger plan of SOE-owned Sharia banks are actually not in conflict with each other, instead they are policies that support each other. The POJK 28/2019 is crucial and needed to develop the Sharia banking industry as a whole, while simultaneously the government must continue to prepare the SOE-owned Sharia bank merger plan and realize it as soon as possible.