Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang Disharmoni Pengaturan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Industri Pengangkutan Laut. Permasalahan dari penelitian ini adalah mengenai terjadinya disharmonisasi pengaturan lintas sektoral antara pengaturan oleh Departemen Perhubungan dan Departemen Keuangan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, mengenai pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan atau transaksi pengangkutan laut. Selain itu juga permasalahan mengenai ketidakhati-hatian secara hirarki hukum ketika Direktorat Jendral Pajak menerbitkan Kep.370/PJ/2002 yang bertentangan secara substansi dengan aturan yang lebih tinggi yakni Peraturan Pemerintah No. 144/2000. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada penelitian kepustakaan, penelitian peraturan dan pengamatan jalannya proses pengadilan atas sengketa PT. XYZ di Pengadilan Pajak. Hasil penelitian mendapat kesimpulan bahwa. Disharmoni pengaturan PPN pada industri pengangkutan laut terjadi karena kekurang hati - hatian dari Ditjen Pajak dalam menerjemahkan peraturan yang lebih tinggi menjadi suatu aturan tata laksana teknis, yakni ketika menerbitkan Keputusan Dirjen Pajak No. 370/PJ/2002 tanpa memahami maksud dari Peraturan Pemerintah No. 144 tahun 2000 sebagai aturan yang lebih tinggi. Selain itu kekuranghati-hatian Ditjen Pajak terlihat dalam hal mengedepankan kepentingan sektoral dalam mengumpulkan penerimaan pajak. Disharmoni yang terjadi pada pengangkutan laut, mengakibatkan tidak terpenuhinya tujuan hukum yakni : kepastian hukum ; keadilan ; dan kemanfaatan.

---

This Theses discuss about the Disharmony in VAT Rules in Voyage Carrier Industry : Study in PT. XYZ VAT Dispute in Tax Court.The problems of this research are about the disharmony in cross sector rules between the Department of Transportation and the Department of Finance - Directorate General of Tax, regarding the VAT object in transaction of Voyage Carrier; there also problem regarding the law hierarchy when the Directorate General of Tax release Kep.370/PJ/2002 on VAT that substantially in conflict with the higher regulation in the Government Regulation No. 144/2000. The research done for this theses is legal normative research with focus in bibliography research, regulation research and observing the dispute hearing session of PT. XYZ VAT dispute in the Tax Court. The research come up with result that, the disharmony of VAT Rules is the effect of Directorate General of Tax Release No. 370/PJ/2002 that in conflict in legal hierarchy with higher regulation that is Regulation No. 144/2000.; and the cross sector conflict between the Department of Transportation rules and Department if Finance - Directorate General of Tax caused by the release No. 370/PJ/2002.; the disharmony in VAT in Voyage Carrier caused the objective of law : legal certainty, justice, and utility.

Abstrak :
Paket 21 November 1988 khususnya di bidang angkutan laut menyebabkan terbukanya seluruh trayek untuk dilayari secara bebas serta kemudahan usaha di bidang jasa angkutan laut. Sebelum paket ini dikeluarkan, izin usaha pelayaran sangat terbatas jumlahnya, dan berlaku sistem pelayaran tetap dan teratur (RLS). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak paket tersebut terhadap bidang operasi kapal barang PT PELNI. Hal ini berkaitan dengan fungsi PT PELNI sebagai agent of development sekaligus sebagai BUMN yang berusaha meraih laba operasi. Penelitian dilakukan dengan menganalisa data primer dan data sekunder, yaitu membandingkan antara kondisi pra dengan pasca Paknov 21 1988. Pada masa pra Paknov 21 1988, seluruh kapal barang Pelni berlayar secara RLS dan dipusatkan pada trayek Nusantara Timur; sehingga muatan dan penumpang terbanyak dihasilkan trayek tersebut. Sedangkan pada masa pasca Paknov sebagian besar kapal berlayar secara bebas (tramper), sehingga muatan terbanyak dihasilkan dari operasi tramper. Meskipun demikian hasil usaha kapal barang Pelni semakin besar kerugiannya. Hal ini berkaitan d8ngan menurunnya hari operasi kapal dan rendahnya kegiatan pemasaran. Kapal yang sebagian besar telah tua serta kondisi fasilitas pelabuhan yang terbatas menghambat kelancaran operasi kapal. Oleh sebab itu, selain meningkatkan kegiatan pemasarannya, Pelni pun harus meningkatkan mutu perawatan kapalnya. Untuk mengimbangi kerugian kapal barang, Pelni dapat meraih peluang usaha dengan memanfaatkan sarana bandara dan galangan kapal yang dimilikinya. Selain itu Pelni perlu meningkatkan mutu sumber daya manusianya agar lebih siap menghadapi persaingan yang semakin ketat dalam dunia jasa angkutan laut di Indonesia saat ini.

Abstrak :
ABSTRAK
Tujuan utama dari penulisan skripsi ini adalah: memperbandingkan batas-batas tanggung jawab dari pengangkut ( pihak pelayaran ) dan pihak penanggung ( pihak asuransi ). Keinginan ini timbul karena pada pengamatan awal ditemukan indikasi bahwa pemilik muatan lebih suka mengajukan klaim kepada pihak asuransi dari pada kepada pihak pengangkut, jika mengalami kerugian. selama pelayaran. Untuk mencapai tujuan di atas maka penelitian dilakukan dengan memperbandingkan ketentuan hukum yang mengikat para pihak, dalam hal ini, pada pelayaran diatur dalam BL dan beberapa konvensi internasional, sedangkan pada asuransi diatur dalam polis dan Marine Insurance Act 1906. Penelitian juga dilakukan dengan mengamati praktek pelaksanaan penyelsaian klaim yang dilakukan oleh pihak asuransi dan pihak pelayaran. Dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa indikasi awal diatas memang benar karena pihak pelayaran dan pihak asuransi memiliki batas tanggung jawab yang berbeda. Yang secara umum dapat dikatakan bahwa pihak asuransi mempunyai tanggung jawab yang lebih luas dan lebih besar dibandingkan dengan tanggung jawab pihak pengangkut.

Abstrak :
Laporan Magang ini membahas tentang prosedur audit yang dilaksanakan oleh KAP AAJ terhadap akun utang bank PT PSV yang merupakan perusahaan angkutan laut pendukung operasi eksplorasi minyak bumi lepas pantai. Hasil temuan menyatakan terdapat beberapa misstatement yang terjadi berhubungan dengan amortisasi provisi bank dan klasifikasi umur utang diakibatkan oleh human error dari pihak klien. Dari segi proses audit, masih terdapat beberapa kekurangan dalam proses audit seperti memilih untuk tidak melakukan salah satu prosedur audit yang sudah dirancang dalam program audit, kesalahan dalam perhitungan amortisasi provisi bank, dan ketidakdisiplinan dalam menyusun program audit sebelum melaksanakan kegiatan audit.

---

This Internship Report discusses the audit procedures carried out by KAP AAJ against the bank debt account of PT PSV which is a sea transport company supporting offshore oil exploration operations. The findings state that there are several misstatements that occur related to the amortization of bank provisions and the classification of debt caused by human error. In terms of the audit process, there are still some shortcomings in the audit process such as choosing not to perform any of the audit procedures that have been designed in the audit program, the errors in the calculation of amortization of bank provisions, and the inconcistency in preparing the audit program prior to carrying out the audit activities.