Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Udara adalah media yang penting bagi kehidupan, tanpa udara tidak ada kehidupan di muka bumi ini. Dewasa ini kualitas udara, khususnya di kota-kota besar cenderung menurun akibat pencemaran. DKI Jakarta sebagai ibukota Negara Indonesia, tidak luput dari masalah ini. Sebagai salah satu negara yang sedang berkembang, kegiatan pembangunan di berbagai sektor meningkat dengan cepat, khususnya dalam sektor transportasi, industri, pertambangan dan energi, permukiman dan lain sebagainya. Keadaan ini telah diiringi pula dengan banyaknya limbah yang dibuang ke udara, sehingga udara tidak lagi sesuai dengan peruntukkannya. Keadaan ini jika dibiarkan pada gilirannya akan membahayakan semua kehidupan yang ada di bumi ini. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan mengevaluasi kualitas udara di DKI Jakarta, dengan tolok ukur kadar timah hitam (Pb), debu, NOx, NO, NO2 dan, SO2, dan mengetahui perubahan kadar polutan-polutan tersebut antar wilayah serta pengaruh periode waktu (bulan) dan untuk menentukan apakah polutan-polutan ini masih sesuai dengan Baku Mutu Kualitas Udara Ambien Kep-03/MENKLH/11/1991. Hasilnya diharapkan dapat memberikan gambaran, baik kepada masyarakat maupun Pemda setempat mengenai kualitas udara di DKI Jakarta. Kadar pencemar udara yang diukur diambil dari beberapa stasiun pemantauan KP2L-DKI Jakarta pada bulan Agustus, September, Oktober dan November 1995. Stasiun-stasiun tersebut adalah Kahfi, Walikota, Tebet, REP, Chiming, Kalideres, Senayan, Istiqlal, Ipak dan Pondok Gede. Analisis sampel dilakukan di Laboratorium Kimia KP2L-DKI Jakarta. Untuk melihat pengaruh waktu (bulan) pada kadar polutan digunakan analisis statistik Rancangan Acak Kelompok (RAK), sedang untuk mengetahui bulan apa yang berpengaruh pada kadar polutan digunakan uji Beda Nyata Jujur (BNJ). Hipotesis yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah : 1. Kegiatan pembangunan di DKI Jakarta telah menyebabkan menurunnya kualitas udara; 2. Menurunnya kualitas udara dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kadar polutan debu dan NO2 telah melewati Baku Mutu Kualitas Udara Ambien Kep-03/MENKLHI/11/1991, SO2 dan NOx lebih rendah, sedang untuk NO tidak ada baku mutunya. Pola sebarannya pada bulan Agustus dan September cenderung ke arah timur sesuai dengan arah angin, sedang bulan Oktober ke arah utara, dan bulan November ke arah barat. Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa posisi stasiun dan bulan berpengaruh pada kadar debu dan NOx pada tingkat kepercayaan 5%, bulan berpengaruh pada kadar SO2 dan Pb pada tingkat kepercayaan 5%, dan stasiun berpengaruh pada kadar NO dan NO2 pada tingkat kepercayaan 5%. Berdasarkan hasil pengamatan dapat disimpulkan : 1. Kualitas udara di DKI Jakarta cenderung menurun sesuai dengan perkembangan waktu; 2. Penurunan kualitas udara di DKI Jakarta telah berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat. Sehubungan dengan kualitas udara di DKI Jakarta yang tidak tercemari, maka perlu dilakukan pemantauan setiap saat, serta diusahakan pengelolaannya melalui peraturan dan perundang-undangan, khususnya untuk sarana transportasi dan industri. ...... Air is an important medium for life, without air there is no life in the earth. Nowadays the air quality, especially in the big cities, tend to deteriorate as the results of pollution. DKI Jakarta as the capital city of Indonesia, also undergoes of this situation. As one of the developing countries, development activities in all sectors increase rapidly, especially in transportation, industries, energy and mining, settlement sectors and so on. This situation has produced much of waste which go into the air, as the results is dirty air and not suitable for its used. If this condition is not controlled, it will endanger for all live on the earth. The purpose of this research is to know and evaluate the air quality in DIU Jakarta namely shown by the pollution concentration of Pb, dust particle, NO,,, NO, NO2 and SO2, the pollution fluctuation between monitoring stations, and influence of the time (month) toward the fluctuation and concentration of pollutants, finally compared to Baku Mutu Kualitas Udara Ambien Kep-031MENKLHI/111991. The result is expected to give the illustration to the community and government about the air quality in DKI Jakarta. Measurement of pollutants concentration were carried out in August, September, October and November 1995 at some monitoring station in DKI Jakarta. Analysis of the air samples were conducted in Chemical Laboratory KP2L DKI Jakarta. That station are Kahfi, Walikota, Tebet, JIEP, Cilincing, Kalideres, Sena-yan, Istiglal, Ipak and Pondok Gede. Statistical analysis Randomized Block Anova is used to know the influences of the month on the concentration of the pollutants while to know which month is very influential is used Honestly Significant Difference (HSD). The hypothesis of this research are: 1. Development activities in DKI Jakarta has decreased the air quality; 2. The decrease of air quality can affect the health of the community. The results of the research indicated that the concentration of dust and nitrogen dioxyde (NO2) have passed the Baku Mutu Kualitas Udara Ambien Kep-031MENKLH/II/1991, SO2 and NO. are still lower, while there is no value for NO. Distributed pattern of the pollutants in August and September is to east direction, October to north and November to west. Statistical analysis showed that the station position and month are influential on dust and NO,, concentration (significant 5%), month is influential on SO and Pb only (significant 5%), while station is influential on NO and NO2. Based on the results of the observation we can take the conclusion as follows: 1. The air quality in DKI Jakarta tend to decrease according to time periods; 2. Decreasingly of the air quality has affected the health of the community in DKI Jakarta. In order for the air quality in DKI Jakarta not to be polluted, recommended to do monitoring continuously and also it's management throughout law, especially for transportation and industries activities.

Abstrak :
Pencemaran udara dapat disebabkan oleh berbagai sumber, antara lain dari aktifitas industri. Untuk mengatasi persoalan pencemaran udara, termasuk dari industri, pemerintah di berbagai negara, termasuk di Indonesia, mengeluarkan berbagai macam kebijakan untuk mengendalikannya. Namun demikian, penelitian mengenai efektivitas dari kebijakan yang telah ditetapkan masih sangat kurang dilakukan. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah berusaha untuk: (1) mengetahui efektivitas kebijakan pengendalian pencemaran udara industri di DKI Jakarta, Indonesia, (2) mengetahui efektivitas kebijakan pengendalian pencemaran udara industri di NSW, Australia. (3)mengetahui perbandingan efektivitas kebijakan pengendalian pencemaran udara industri di DKI Jakarta dengan di New South Wales. Penelitian ini menggunakan pendekatan expost facto terhadap data sekunder berupa laporan-laporan badan-badan pemerintah di kedua negara yang diterbitkan antara tahun 1990 - 2006 dan hasil-hasil penelitian lain yang relevan. Analisa dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif untuk menentukan nilai (1-5) dari masing-masing parameter efektivitas kebijakan pengendalian pencemaran udara industri. Parameter untuk mengukur efektivitas kebijakan terdiri dari parameter produk kebijakan (policy output), parameter hasil antara kebijakan (intermediate outcomes) dan parameter hasil akhir kebijakan (end outcomes). Nilai rata-rata dari semua parameter kemudian dimasukan dalam skala efektivitas untuk mengetahui tingkat efektivitas kebijakan pengendalian pencemaran udara industri dan masingmasing lokasi penelitian. Kategori tingkat efektivitas yang ditetapkan dalam penelitian ini, mulai dari yang terendah, adalah: tidak efektif, belum efektif, potensial efektif, cukup efektif, sangat efektif. Dengan sistem negara Indonesia yang berbentuk kesatuan, kebijakan pengendalian pencemaran udara industri yang berlaku di Jakarta berada pada level nasional dan level daerah. Kebijakan pengendalian pencemaran, termasuk pencemaran udara industri, dimulai pada tahun 1980-an. Instrumen kebijakan pengendalian pencemaran udara industri di tingkat nasional maupun di tingkat daerah hampir lama dan lebih menitikberatkan pada pendekatan atur dan awasi atau command and control. Sementara itu, pendekatan ekonomi belum banyak dikembangkan baik di level nasional maupun di level daerah. Evolusi pengaturan pencemaran di Indonesia bergerak ke arah desentralisasi dengan penguatan peran pemerintah daerah dalam pengendalian pencemaran danpenjabaran kebijakan pengendalian pencemaran untuk berbagai macam media termasuk udara. Sementara itu, dengan sistem negara Australia yang berbentuk federal, di NSW kebijakan pengendalian pencemaran udara industri lebih banyak berada di tangan negara bagian. Sedangkan pemerintah federal hanya mengembangkan kebijakan umum seperti ketentuan tentang baku mutu udara ambien. Kebijakan pengendalian pencemaran udara, termasuk dari sumber industri, dimulai pada tahun 1960-an. Selain itu, instrumen ekonomi dalam bentuk load based licensing juga sudah mulai dikembangkan di tingkat negara bagian NSW disamping penyempurnaan pada pendekatan command and control. Evolusi pengaturan pencemaran udara industri di Australia, khususnya di NSW bergerak ke arah integrasi pengendalian pencemaran antara sate jenis media dengan media lainnya, dan mulai berperannya pemerintah federal dalam upaya pengendalian pencemaran. Terkait dengan tujuan penelitian, dari studi ini diketahui bahwa di DKI Jakarta produk kebijakan (policy output) berupa pendayagunaan berbagai macam instnunen kebijakan (mixed policy instrument) masih lemah, kondisi basil antara kebijakan (intermediate outcomes) berupa perilaku penaatan industri terhadap kebijakan masih rendah dan hasil akhir kebijakan (end outcomes) berupa beban emisi dari industri dan kualitas udara ambien di daerah industri juga masih belum baik. Sedangkan di New South Wales, produk kebijakan (policy output) berupa pendayagunaan berbagai macam instrumen kebijakan (mixed policy instrument) cukup kuat, kondisi hasiI antara kebijakan (intermediate outcomes) berupa perilaku industri terhadap kebijakan cukup tinggi dan hasil akhir kebijakan (end outcomes) berupa beban emisi dari industri dan kualitas udara ambien juga cukup baik. Dari hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan: (1)kebijakan pengendalian pencemaran udara industri di DKI Jakarta termasuk dalam kategori belum efektif (2)kebijakan pengendalian pencemaran udara industri di New South Wales termasuk kategori potensial efektif. (3)kebijakan pengendalian penemaran udara industri di New South Wales lebih efektif dibanding kebijakan pengendalian pencemaran udara industri di DKI Jakarta. Untuk mengurangi kesenjangan tingkat efektivitas di Jakarta dibandingkan di New South Wales perlu dilakukan perbaikan strategi kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah, penguatan upaya penegakan hukum, serta perhatian politik yang cukup dari penentu kebijakan.

---

The main sources of urban air pollution are come from transportation and industrial activity. To overcome the problem, the governments in the world are trying to formulate and implement policy to control industrial air pollution in various policy approaches. However, the research about the effectiveness of that policy is still rare. The aims of this research are: (1) To know about the effectiveness of industrial air pollution control policy in Jakarta, Indonesia, (2) To know about the effectiveness of industrial air pollution control policy in New South Wales, Australia. (3) To compare the effectiveness of industrial air pollution control policy in Jakarta and New South Wales. This research is based on ex-post facto approach which uses secondary data from the report of government agency in bath countries that issued between 1990 - 2006 and another research report which are relevant with this thesis. The analysis is based on quantitative and qualitative method to find the value for each research indicator in 1-5 scale. The average value fromall indicator then classified into the effectiveness scale index to know the degree of the effectiveness. This research divide the effectiveness scale, from lower to higher, are: not effective, not yet effective, potentially effective, sufficiently effective and very effective. With the Indonesian unitary state system, the air pollution control policy is on the hand of local as well as the central government. The pollution control policy, including pollution from industry, was begin in 1980-s. The policy instrument that had been applied in national and local level are very similar and give more emphasize on command and control approach. Meanwhile, the economic instrument are still under developed. The evolution of pollution control in Indonesia are moving from centralized to decentralized system and the empowering of local government role in protecting environment Indonesia also at the stage of elaborating the environment protection policy in various kind of pollution media, including air pollution, from general principle and regulation of environmental protection. Meanwhile, with the Australian federal system of the state, air pollution control policy in NSW is heavily on the hand of the state. While the federal government only developing general policy such as ambient air quality standard. The air pollution control policy in Australia was begin in 1960-s. The economic instrument in the form of load based licensing are developed in NSW since 1997 beside the reformation of the enforcement system. The evolution of pollution control in Australia, especially in NSW, are moving from media specific to more integrated and multimedia approach. Australia also at the stage of empowering the federal government to take responsibility for controlling pollution especially on national significant pollution issues. Related with the objective of the research, this study found that, in Jakarta, the utilization of mixed policy instrument as a policy output are weak, the condition of the compliance behavior of industry as an intermediate policy outcome is low and the emission load and the ambient air quality in industrial area as end policy outcomes is not so good. Meanwhile, in New South Wales, the utilization of mixed policy instrument as a policy output are strong, the condition of the compliance behavior of industry as an intermediate policy outcome is high and the emission load and the ambient air quality in industrial area as end policy outcomes are relatively better than in Jakarta. The conclusion of this research are, generally the effectiveness level of industrial air pollution control policy in Jakarta are not yet effective, while the effectiveness level of industrial air pollution control policy in New South Wales are potentially effective. So the effectiveness of industrial air pollution control policy in New South Wales is one level higher than in Jakarta. To fill the effectiveness gap in Jakarta which is lower than in New South Wales, it is a need to reform the policy strategy, strengthening institutional capacity, strengthening law enforcement efforts, and adequate political support from the policy makers.

Abstrak :
Pencemaran udara di Indonesia sudah mencapai tahap yang mengkhawatirkan. Editorial Media Indonesia pada tanggal 8 September 2006 menyebutkan bahwa setiap tahun kualitas udara Indonesia terus memburuk. Kurang lebih 70% pcncemaran udara disebabkan oleh emisi kendaraan bermotor. Kasus pencemaran udara menjadi cukup menarik untuk diperhatikan terkait dengan pelaksanaan uji emisi gas buang sebagai syarat pembayaran pagak kendaraan. Bagi warga Jakarta peraturan ini telah dimplementasikan jauh sebelumnya melalui SK Gubemur Nomor 95 Tahun 2000 mengenai Kewajiban Uji Emisi Bagi Mobil di DKI Jakarta. Oleh karena penetapannya sudah cukup lama, peraturan tersebut dapat dikembangkan menjadi penetapan pajak gas buang kendaraan. Pengembangan ini dapat menjadi langkah yang strategis bagi pengurangan pencemaran Iingkungan. Penetapan pajak yang efektif dan sesuai dengan kemampuan masyarakat menjadi tantangan implementasi pajak emisi gas buang. Pengetahuan mengenai karakteristik masyarakat yang membentuk kesadaran tinggi akan kebersihan lingkungan khususnya udara bersih sangat diperlukan. Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah sejauh mana kesadaran pengguna kendaraan sebagai individu pembuang polutan akan kebersihan lingkungan khususnya udara bersih yang diintepretasikan oleh Willingness to Pay (WTP). Pengukuran WTP dilakukan melalui pertanyaan terbuka terhadap responden yang sedang melakukan perawatan kendaraan di bengkel pelaksana uji emisi di wilayah DKI Jakarta. Estimasi menggunakan model regresi kuadrat terkecil dilakukan untuk mengetahui pengaruh perbedaan karakteristik responden terhadap besaran WTP, sedangkan regresi terpotong dilakukan untuk mengetahui pengaruh karakteristik responden terhadap kemungkinan WTP responden lebih besar dari nol. Hasil penelitian menunjukkan bahwa besarnya kemauan responden yang dinyatakan dalam nilai WTP menunjukkan rataan WTP yang diperoleh dari seluruh responden adalah sebesar Rp432.l82,70 per tahun. Karakteristik responden yang berpengaruh signifikan dengan perubahan besaran nilai WTP dan kemungkinan responden memiliki WTP lebih besar dari nol adalah yang berhubungan dengan penggunaan kendaraan, sedangkan karakteristik individu responden yang berpengaruh signifikan hanyalah pengeluaran responden terhadap kemungkinan responden memiliki WTP lebih besar dari nol. Hasil penelitian juga menunjukkan dampak penerapan pajak emisi lebih tinggi bagi masyarakat berpengeluaran rendah.

Abstrak :
This research purpose for explain content of Glyceride, Total Cholesterol, LDL and HDL in blood because pollutant exposure on air and knowing what are the influence factor to them. This research is analytic descriptif using t-test with quantitative analysis. Sampels are traffic Policemen (exposure pollutant) and Office Policemen (unexposure pollutant) in DKI Jakarta with total sampel are 30 Policeman in Traffic and 30 Policeman in Office. Base on research result that no significally different average Glyceride, Total Cholesterol, LDL and HDL content between traffic policemen with office policemen. There are difference in the average Glyceride content traffic policemen in case normal body mass index, overweight and obesity. There are significally difference in the average Glyceride content for office policemen and HDL content for traffic policemen in case diabetes mellitus history. ?Ditlantas Polda Metro Jaya? was suggested for implementing program like health promotion, application of a healthy lifestyle, periodic medical check up, work rotation, and provide safety equipment.

---

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kadar trigliserida, kolesterol total, LDL, dan HDL dalam darah akibat pajanan polutan di udara serta mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif analitik dengan menggunakan uji beda dua rata-rata atau uji-t (t-test) dengan analisis kuantitatif, Sampel penelitian adalah polisi lalu lintas (terpajan polutan) dan polisi yang bertugas di kantor (tidak terpajan polutan) DKI Jakarta, dengan besar sampel 30 polisi lalu lintas dan 30 polisi yang bertugas di kantor. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan rata-rata kadar trigliserida, kolesterol total, LDL, HDL antara polisi lalu lintas dengan polisi bertugas di kantor. Ada perbedaan rata-rata kadar trigliserida dalam darah polisi lalu lintas diantara status IMT normal, overweight, dan obesitas. Ada perbedaan yang signifikan rata-rata kadar trigliserida dalam darah polisi bertugas di kantor dan kadar HDL dalam darah polisi lalu lintas diantara yang DM dengan yang tidak. Disarankan kepada pihak Ditlantas Polda Metro Jaya untuk melaksanakan program promosi kesehatan, penerapan pola hidup sehat, medical check up secara rutin, rotasi kerja dan mempersiapkan alat pelindung diri.