Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Studi ini menjelaskan stagnasi advokasi yang dilakukan oleh kelompok disabilitas dalam mengarusutamakan perlindungan dan pemenuhan hak-hak orang dengan disabilitas. Proses advokasi ini bertujuan untuk memperjuangkan dan mewujudkan masyarakat inklusif di Provinsi Yogyakarta. Orang-orang dengan disabilitas mengalami eksklusi sosial selama beberapa dekade dan membuat mereka hidup dalam kemiskinan dan tereksklusikan dari berbagai layanan sosial. Eksklusi sosial yang dihadapi oleh para orang dengan disabilitas disebabkan oleh model medis, yang menempatkan mereka sebagai kelompok yang tidak berdaya dan selalu membutuhkan dukungan. Akibatnya, orang dengan disabilitas selalu dipandang sebagai warga negara kelas dua. Proses advokasi menuju gerakan disabilitas yang dipimpin oleh organisasi orang dengan disabilitas dilakukan untuk mengatasi hambatan ini. Model sosial disabilitas yang menempatkan disabilitas, bukan sebagai masalah individu tetapi lebih ke masalah sosial menjadi ide besar organisasi orang dengan disabilitas. Menurut model ini, seseorang menjadi disabel karena masyarakat yang membuat mereka menjadi orang dengan disabilitas. Karena itu, rekonstruksi pandangan ini menjadi tujuan utama kerja advokasi yang dilakukan oleh organisasi orang dengan disabilitas. Strategi dan taktik advokasi terutama dilakukan oleh organisasi orang dengan disabilitas hanya berfokus pada aspek struktural. Ada beberapa hasil kerja advokasi, namun, terdapat jalan panjang yang harus ditempuh. Organisasi orang dengan disabilitas masih berjuang untuk mengubah arti disabilitas. Pemerintah dan masyarakat masih menempatkan disabilitas sebagai warga negara yang kekurangan dan membuat orang dengan disabilitas belum mampu keluar dari hambatan budaya yang telah mengakar selama beberapa dekade. Oleh karena itu, model sosial yang direkomendasikan oleh penelitian ini adalah bekerja melalui pendekatan jalur ganda. Fokus jalur pertama untuk mengatasi hambatan pada struktur dan jalur kedua fokus untuk mengatasi hambatan di tingkat budaya. ...... This study explains the stagnation of advocacy conducted by disability groups in mainstreaming the protection and fulfillment of the rights of persons with disabilities. This advocacy process aims to fight for and realize an inclusive society in the Province of Yogyakarta. People with disabilities are experienced by social exclusion for decades and make them live in poverty and excluded from various social services. The social exclusion faced by people with disabilities is caused by the individual model, which put them as underpowered group and always need support. As a result, people with disabilities always seen as second-class citizen. Advocacy process toward disability movement which led by disabled people organisation is raised to overcome this barrier. A social model of disability that put disability, not an individual issue but more to the social issue become a big idea of the disabled organisation. According to this model, someone become disability because of society who make them disabled. Therefore, reconstruction of this view becomes the main objective of the advocacy works made by disabled people organisation. Advocacy strategies and tactics mainly conducted by disabled people organisation only focus on the structural. There are some results of the advocacy works, however, there still a long way to go. The disability organisation still struggle to change the meaning of disability. The government and society still put disability as a pitiful citizen and make people with disability have not been able to get out of the cultural barrier that has been rooted for decades. Therefore, a social model recommended by this research is to work through the twin tracks approach. The first track focus to overcome barriers at the structure and the second track focus to overcome barrier on the cultural level.

Abstrak :
This thesis concern about information how advocacy program by a midwife is well done in RS Hermina Depok. The information consist of how the obstetrician services by midwife, how provocation by a midwife to the characteristics of pregnant women, how service in the other units, how the relationship between midwife advocacy and the decision of a patients to give birth in RS Hermina Depok. The research of this thesis has done in better way and quantitative approach. An advocacy program has a tendency to decide on childbirth. An advocacy program of a midwife only asked about condition of pregnancy and a midwife rarely to explain the hospital facility to the pregnant mothers. The description of service image by obstetrician of the respondents (a mother who is advocated) by a midwife, the characteristics consist of the average of age of patient is 30 years, education level is university graduate, working, payment by out of pocket (herself), the give birth more than 1 times, family income average Rp.7.960.000, independent social influence, ease accessibility. In this case difference decesion of patient to give birth is good service and poor service of the hospital. Advocacy of midwives have a tendency to decide of childbirth in RS Hermina Depok o 3.4 times compared than the assumption of low advocacy by midwife.

---

Tesis ini membahas bagaimana program advokasi bidan di jalankan di RS Hermina Depok, bagaimana layanan dokter kebidanan oleh bidan, bagaimana karakteristik ibu hamil yang di advokasi oleh bidan, bagaimana pelayanan di unit lain, bagaimana hubungan advokasi bidan dengan keputusan pasien untuk melahirkan di RS Hermina Depok. Penelitian ini dilakukan secara krosceksional dan pendekatan kuantitatif. Program Advokasi bidan memiliki kecenderungan untuk memutuskan persalinan. Program Advokasi Bidan yang sering dijalankan adalah menanyakan usia kehamilan dan yang jarang dilakukan adalah menjelaskan fasilitas RS kepada Ibu Hamil. Gambaran persepsi layanan Dokter Kebidanan pada responden (ibu yang diadvokasi) oleh Bidan adalah Baik dengan Karakteristik umur rata-rata 30 tahun, Tingkat pendidikan diatas D3, bekerja, dengan Biaya sendiri, bersalinan Lebih dari 1 kali, penghasilan Rp 7.960.000, tidak mendapatkan pengaruh sosial, Aksesibiliti mudah. Terdapat perbedaan keputusan persalinan yang menganggap pelayanan RS Baik dan kurang baik. Advokasi bidan memiliki kecenderungan untuk memutuskan persalinan di RS Hermina Depok sebesar 3,4 kali dibanding yang mengganggap advokasi bidan rendah.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana peran masyarakat sipil dalam demokrasi dan strategi advokasi yang dilakukan oleh masyarakat sipil, dalam hal ini adalah Indonesia Corruption Watch (ICW). Penelitian ini menggunakan teori peran masyarakat sipil dalam demokrasi dari Larry Diamond, serta teori advokasi dari S. Gen dan A. C Wright. ICW telah mengawasi kekuasaan negara dengan meminta pemerintah dan DPR untuk bertanggungjawab pada hukum dan harapan-harapan publik, yaitu mendukung pemberantasan korupsi dengan tidak melemahkan institusi KPK, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu publik yang penting melalui advokasinya, dalam hal ini mengenai wacana revisi UU KPK oleh DPR. ICW melakukan advokasi untuk mencegah revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi tahun 2010 dan 2015. Strategi advokasi yang dilakukan ICW terhadap revisi UU KPK diantaranya adalah membangun koalisi, melobi dan membangun hubungan dengan pembuat kebijakan, melakukan penelitian atau kajian, melakukan framing dan labelling, studi atau liputan media, dan melibatkan dan memobilisasi publik.

---

ABSTRACT
This study aims at explain the role of civil society in democracy and advocacy strategies undertaken by civil society, in this case is Indonesia Corruption Watch (ICW). This research uses theory of civil society in the democracy from Larry Diamond, and the advocacy theory from Sheldon Gen and Amy Conley Wright. ICW controls state power by demanding the government and the People`s Legislative Assembly to be accountable to the law and public by supporting the Eradication of Corruption Commission KPK by not weakening the institution of the KPK, and raising public awareness of important public issues through its advocacy, in this case the revised discourse KPK law by Parliament. ICW conducts advocacy to prevent the revision of Law No. 30 Year 2002 on Corruption Eradication Commission Year 2010 and 2015. ICW`s adopts advocacy strategy through building coalitions, lobbying and building relationships with policy makers, conducting research or studies, and labeling, media coverage, and engaging and mobilizing the public.

Abstrak :
Kompleksitas regulasi pemilu yang ada menghasilkan permasalahan serius diantaranya adanya tumpang tindih regulasi; pengulangan pengaturan; standar beda atas isu yang sama; dan tidak koheren dalam mengatur sistem pemilu legislatif dan pemilu eksekutif. Masalah-masalah tersebut menyebabkan ketidakpastian dan ketidakadilan hukum pemilu. Untuk mengatasi permasalahan tersebut kelompok masyarakat sipil membentuk koalisi yang bernama Sekretariat Bersama Kodifikasi Undang-Undang Pemilu, mempunyai agenda menyatupadukan/kodifikasi regulasi pemilu demi menciptakan kepastian dan keadilan hukum. Sebagaimana dijelaskan Reynolds (1997) penyusunan kerangka hukum pemilu merupakan salah satu aspek standar pemilu demokratis. Penelitian ini melihat bagaimana strategi advokasi yang dilakukan oleh koalisi dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, pendekatan ini digunakan untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh tentang aspek-aspek yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang merupakan proses pencarian dan pengungkapan, dilakukan dengan metode wawancara dengan aktor masyarakat sipil dan penentu kebijakan, mempelajari risalah-risalah pertemuan dan dokumen lainnya. Dalam mengadvokasi RUU Pemilu, pilihan strategi advokasi yang digunakan oleh koalisi masyarakat sipil berupa networking, lobbying dan media. Kesimpulan dari penelitian ini melihat kelompok masyarakat sipil bukanlah kelompok yang homogen, sehingga kelompok masyarakat sipil merupakan kekuatan yang terpecah/fragmentasi, sebagian kelompok tergabung dalam koalisi sekber, sebagian lainnya tergabung dalam tim perumus kebijakan yang mendorong perubahan dari dalam.

---

The complexity of the existing electoral regulations produces serious problems including overlapping regulations; repeat settings; different standards on the same issue; and incoherent in regulating the legislative and executive election systems. These problems cause uncertainty and unfairness of election law. To overcome these problems, civil society groups formed a coalition called the Joint Secretariat of the Election Law Codification, which had an agenda to integrate/codify election regulations in order to create legal certainty and justice. As Reynolds (1997) explained, the electoral legal framework is one aspect of standard democratic elections. This research looks at how the advocacy strategy carried out by the coalition in the formation of Law No. 7 of 2017 concerning Elections. The research approach used is a qualitative approach, this approach is used to obtain a comprehensive picture of the aspects studied. The data collection technique, which is a process of searching and disclosing, is carried out by means of interviews with civil society actors and policy makers, studying the minutes of meetings and other documents. In advocating for the Election Bill, the choice of advocacy strategies used by the civil society coalition in the form of networking, lobbying and the media. The conclusion of this study is that civil society groups are not homogeneous groups, so civil society groups are fragmented, some groups are part of the Joint Secretariat coalition, others are part of a policy-making team that encourages change from within.

Abstrak :
[ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk memahami kekuatan NGO melalui strategi advokasi kampanye yang dilakukan untuk mengubah perilaku atau kebijakan aktor-aktor lain. Dalam penelitian ini akan dianalisa strategi advokasi Greenpeace Detox Campaign on Fashion dalam mengadvokasi polusi air di Tiongkok tahun 2011 hingga 2013. Strategi advokasi yang digunakan oleh Greenpeace adalah kampanye?meliputi information politics, leverage politics, symbolic politics serta accountability politics. Dalam penelitian ini juga dianalisa bagaimana hubungan antar aktor, terutama Greenpeace sebagai aktor NGO dengan aktor target kampanye, yaitu perusahaan fashion global, masyarakat global dan Tiongkok. Penelitian ini menemukan bahwa strategi advokasi berupa kampanye berhasil mempengaruhi kebijakan aktor target kampanye terkait persoalan polusi air di Tiongkok.

---

ABSTRACT
This study aims to understand the power of NGOs through advocacy campaign strategies to change the behavior or policies of other actors. This study analyzed Greenpeace advocacy on Detox Campaign on Fashion in China, in the period of 2011 to 2013. The main advocacy strategies used by Greenpeace is campaign?include information politics, leverage politics, symbolic politics and accountability politics. This research also analyzed the relations between Greenpeace as NGO and targeted actors, namely global brand fashion, global society and state actors, China. This study found that the campaign strategy success in influencing targeted actors to change their behavior and policies regard to the issue of water pollution in China., This study aims to understand the power of NGOs through advocacy campaign strategies to change the behavior or policies of other actors. This study analyzed Greenpeace advocacy on Detox Campaign on Fashion in China, in the period of 2011 to 2013. The main advocacy strategies used by Greenpeace is campaign—include information politics, leverage politics, symbolic politics and accountability politics. This research also analyzed the relations between Greenpeace as NGO and targeted actors, namely global brand fashion, global society and state actors, China. This study found that the campaign strategy success in influencing targeted actors to change their behavior and policies regard to the issue of water pollution in China.]

Abstrak :
Advocacy and protect human rights in relation with government health policy and service in Indonesia.

Abstrak :
Situasi ketenagakerjaan Indonesia, masih memprihatinkan, untuk itu diperluka njaminan sosial. Jaminan sosial pada prinsipnya merupakan salah satu faktor ekonomi yang berfungsi sebagai sistem perlindungan dasar bagi masyarakat nserta keluarganya terhadap resiko-resiko sosial ekonomi. Salah satu bentuk jaminan sosial adalah Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pelayanan kesehatan merupakan bagian dari kebutuhan dasar manusia, karena pelayanan kesehatan behubungn dengan kebutuhan dan kualitas hidup seseorang juga masyarakat secara Iuas. Dengan terpenuhinya kebutuhan pelayanan kesehatan maka terpenuhi pula kesejahteraannya. Kondisi inilah yang menggugah serikat pekerja melakukan advokasi terhadap pelaksanaan jaminan kesehatan di PT Sederhana.

Tesis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan advokasi yang dilakukan oleh serikat pekerja terhadap program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi buruh perempuan. Dan faktor apa saja yang menjadi pendorong dan penghambat pelaksanaan advokasi yang dilakukan oleh serikat pekerja terhadap Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi buruh perempuan tersebut sebagai usaha untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Penelitian yang dilakukan menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pemilihan informan menggunakan non probability sampling sesuai dengan tujuan penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah mereka yang terlibat dalam proses advokasi, buruh perempuan yang merasakan pelayanan jaminan kesehatan, lama bekerja minimal 5 tahun dan pihak manajemen yang berkaitan dengan pelayanan jaminan kesehatan di PT Sederhana. 

Kerangka teori yang digunakan dalam tesis ini adalah advokasi menurut berbagai pakar terutama Ezell dan Scneider dan Lester. Sedangkan Tahapan dalam pelaksanaan advokasi yang digunakan adalah tahapan menurut Sharma. Konsep Jaminan Pemeliharaan Kesehatan yang digunakan sesuai dengan UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan UU No. 3 tahun 1992 tentang jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek). Konsep tersebut dikaitkan dcngan kesejahteraan yang dikemukakan oleh Wilson, Friedlander, Wickenden, UU No. 6 tahun 74 yang diringkas oleh Adi.

Hasil Penelitian dan analisa yang dilakukan menunjukkan bahwa proses advokasi yang dilakukan oleh Serikat Pekerja, yang pertama yaitu tahapan mengidentifikasi masalah, dimana masalah yang diangkat adalah masalah pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan yang lingkupnya untuk semua buruh baik laki-laki maupun perempuan, kemudian tahap merumuskan solusi, solusi yang diambil adalah mengadvokasi pelaksanaan Jaminan Pemeliharan Kesehatan tersebut, tahap ketiga, mencari dukungan, termasuk didalamnya adalah faktor pendukung pelaksanaan advokasi ini. Tahap keempat tahap pelaksanaan kebijakan dan terakhir tahap evaluasi tidak menjadi analisa dan konsen dalam penelitian ini Hal ini dikarenakan pelaksanaan kebiiakan hasil advokasi baru dilaksanakan Januari 2005.

Untuk itu disarankan perusahaan untuk mengadakan training terlebih dahulu bagi buruhnya yang baru bekerja dimana dalam training tersebut dijelaskan bagaimana hak dan kewajiban buruh disamping skill dasar yang harus dikuasai oleh buruh sesuai dengan penempatannya. Serikat pekerja lebih tanggap Iagi terhadap kebutuhan para anggotanya sehingga kesejahteraan mereka lebih meningkat, sisi lain dengan kesadaran untuk mengetahui hak dan kewajibannya nilai tukar buruh akan meningkat di hadapan perusahaan. Sosialisasi yang dilakukan oleh serikat pekerja agar Iebih menarik, misalnya dengan menggunakan media Ieaflet atau pamflet. Terakhir untuk Dinas Tenaga Kerja, agar diadakannya reward and punishment bagi perusahaan-perusahaan yang taat dan tidak taat menjalankan peraruran perundangan yang berlaku.